Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KONAWE
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : KEP-03/P.3.14/Cr.3/01/2021, tanggal 12 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Ya, penentuan anggota Tim dipilih berdasarkan hasil rapat dengan data dukung (Surat Keputusan, Notulen, Foto Dokumentasi serta Absen Rapat Pembentukan Tim Kerja)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, terdapat Dokumen Rencana Kerja Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (File Dokumen)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, kami memiliki target-target prioritas yang relevan terkait pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ya, kami telah memiliki media/interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan Zona Integritas kepada internal dan stakehoder secara berkala (Instagram, Website, maupun Facebook)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Ya, dalam rapat pemantauan dan evaluasi kami mendapatkan hasil dari para kordinator tim kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Ya, kami melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi tim internal dengan (Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Ya, dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi tim internal berupaya semaksimal mungkin demi keberhasilan pembangunan WBK/WBBM (Daftar hadir, Foto Dokumentasi)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dalam hal ini pimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe berperan sebagai Role Model (Foto Dokumentasi)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : KEP-07/P.3.14/Cum.1/02/2021, Tanggal 24 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Ya, kami telah membangun budaya kerja dan pola pikir terhadap seluruh unsur anggota organisasi khususnya pada Kejaksaan Negeri Konawe (Foto Dokumentasi)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Ya, kami melibatkan semua anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM (foto Dokumentasi, Slogan, Banner, Poster dan lain-lain)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Ya,Kami telah membuat seluruh SOP unit yang telang mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Ya, kami telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi beserta inovasi dari SOP tersebut
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Ya, kami telah mengevaluasi seluruh Prosedur operasional tetap (SOP)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Ya, kami telah memiliki sistem pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi (Aplikasi CMS, Aplikasi SIMKARI, Aplikasi Penerima Tamu dan lain sebagainya)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Ya, kami telah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Ya, kami memberi pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Ya, kami selalu memonitoring dan mengevaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit secara berkala dengan membuat Berita Acara dan Foto Dokumentasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Ya, kami membentuk dan membuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : Print-40/P.3.14/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Ya, kami telah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan melampirkan dokumentasi sarana informasi 2021
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kami telah membuat rencana dan usulan kebutuhan pegawai dengan mengacu peta jabatan dan hasil analisis beban kerja dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : B-45/P.3.14/Cp.2/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Permintaan Penambahan Pegawai Jaksa Fungsional dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Konawe
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah diusulkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
ya, kami telah memonitoring dan evaluasi penempatan pegawai rekrutmen
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Ya, dalam pengembangan karier pegawai kami melakukan mutasi internal antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Ya, kami melakukan mutasi internal antar jabatan dengan mengacu pada kompetensi jabatan yang ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
kami telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi internal maupun kekurangan SDM pada unit kerja, melaksanakan Latsar Golongan III pada pegawai baru, serta penunjukan terhadap Jaksa yang tertarik mengikuti Kegiatan Diklat secara Virtual
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kami telah melakukan hal tersebut dengan menunjuk dan memerintahkan kepada pegawai bersangkutan untuk mengikuti Training atau Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kami dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai selalu mempertimbangkan hasil pengelolaam kinerja pegawai yang bersangkutan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
kesenjangan kompetensi pegawai tidak terlalu jauh dengan standar kompetensi yang ditetapkan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Ya, kami dalam pengembangan kompetensi pegawai, selalu melibatkan dalam beberapa kegiatan Diklat dan lain sebagainya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kami selalu mengikut sertakan pegawai pada Diklat maupun in-house training maupun mentoring terkait dengan tugas
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Ya, dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai terdapat perbaikan kinerja yang lebih baik (Foto Dokumentasi) Kegiatan)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, dalam penetapan kinerja individu telah bersesuaian dengan SKP pegawai yang bersangkutan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya, ukuran kinerja individu tela memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja yang telah di buat
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya, kami selalu mengevaluasi kinerja individu pegawai yang bersangkutan setiap bulannya
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, kami selalu memberikan apresiasi terhadap akan hasil kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Ya, kami tela mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/ kode etik perilaku terhadap seluruh pegawai berupa pengawasan melekat (WASKAT), absensi yang terintegrasi dengan Teknologi Informasi saat ini
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Ya, data informasi kepegawaian pada unit kerja telah dilakukan pemutakhiran secara berkala yang dapat di akses oleh seluruh pegawai pada aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, dalam penyusunan perencanaan tidak pernah luput dari keterlibatan pimpinan secara langsung baik itu, kajari maupun para kasi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Ya, dalam penyusunan perjanjian kinerja tidak pernah luput dari keterlibatan pimpinan secara langsung baik itu, kajari maupun para kasi
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, pimpinan selalu memantau hasil dan pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, kami telah memiliki dokumen perencanaan lengkap berupa rencana kerja tahunan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, Kami telah membuat perencanaan berorientasi hasil berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi bukti dukung
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, Kami telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, indikator kinerja unti telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja telah disusun selalu tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, dalam pembuatan pelaporan kinerja selalu memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Ya, terdapat peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap pegawai yang berkompeten dalam bidang masing-masing
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya, kami telah melakukan public campaign secara berkala dengan membuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Konawe dengan Nomor : Print-08/P.3.14/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Petugas Penerima Laporan Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Konawe
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, semua pengendalian gratifikasi telah dilakukan sesuai implementasi dan prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Ya,unit kerja telah membangun dan menjalankan seluruh pengendalian berbasis SPIP yang telah di tetapkan oleh organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Ya,unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan seluruh pengendalian berbasis SPIP yang telah di tetapkan oleh organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Ya,unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian berbasis SPIP yang telah di tetapkan oleh organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya,unit kerja telah menginformasikan dan dikonfirmasikan ke seluruh pihak terkait dalam pengendalian berbasis SPI yang telah di tetapkan oleh organisasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Ya, kami dalam mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat berupa membuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : Print-48/P.3.14/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dalam hal penunjukan petugas penerima pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Ya, kami selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat melalui Media Online berupa Website (sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan laporan pengaduan masyarakat)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kami selalu mengevaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang masuk (sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan laporan pengaduan masyarakat) maka dari itu jumlah pengaduan sampai dengan saat ini NIHIL atau bisa dikatakan tidak ada
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah di internalisasi sistem Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah menerapkan sistem Whistle Blowing System dan mempunayi alur penanganan pengaduan tersebut dengan menyediakan sambungan telepon Hotline dalam hal pengaduan masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah melakukan mengevaluasi atas penerapan sistem Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe dalam mengevaluasi hasil atas penerapan sistem Whistle Blowing System akan selalu ditindaklanjuti ketika terdapat laporan pengaduan masyarakat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah membuat alur penanganan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah mensosialisasikan/internalisasi dalam hal penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah mengimplementasikan dalam hal penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah mengevaluasi atas penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe selalu mengevaluasi dan menindaklanjuti atas penanganan benturan kepentingan terhadap tugas dan fungsi utama
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang pada setiap bidang (PEMBINAAN,INTELIJEN,PIDANA UMUM,PIDANA KHUSUS,DATUN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah membuat standar pelayanan/maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah membuat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah melakukan sosialisasi/pelatihan perbaikan atas upaya penerapan budaya pelayanan prima (Dokumentasidan Foto)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Ya, unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe dalam hal informasi tentang pelayanan dapat di akses melalui (Media sosial : Website,Facebook,Instagram,Youtube dan lain-lain)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Ya, pada unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe akan memberikan reward bagi pelaksana layanan yang baik dan punishment (sanksi) bagi pelaksana yang tidak memberikan pelayanan sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Ya, pada unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi baik itu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan lain sebagainya
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Ya, pada unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah membuat inovasi pelayanan berupa (Inovasi E-Tilang, Inovasi Jaksa Kawal Desa (JAKSA), Inovasi Konseling Anak berhadapan dengan Hukum, Inovasi Persidangan Online Via Aplikasi Zoom maupun Tahap 2 Online (Pelimpahan Berkas Pidana maupun Tersangka Pidana)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Ya, pada unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah mendapatkan penilaian atas survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Ya, pada unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah memiliki media aplikasi dalam penilaian atas survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dapat di akses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Ya, pada unit kerja Kejaksaan Negeri Konawe telah menindaklanjuti atas penilaian atas survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan