Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI WAKATOBI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI NOMOR : KEP-08/P.3.15/Cr.3/01/2021 TANGGAL 21 JANUARI 2021 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI TAHUN 2021 (B-1)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kejaksaan Negeri Wakatobi tahun 2021. (B-2) Foto Rapat Pembentukan Tim Kerja (B-3) Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja (B-4) Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Kerja (B-5) Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja (B-6)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Foto Rapat Pembentukan Tim Kerja (B-3) Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-7) Buku Profil Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-8)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-7)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Dokumentasi Sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM (B-9) Foto Pengarahan Apel (B-10) Foto Banner program kerja pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM (B-11) Foto Spanduk Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-12)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (Foto Lapbul L.Cr.5). (B-13) Undangan Rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-14) Notulensi Rapat Pemantauan dan Evaluasi WBK WBBM (B-15) Absensi Rapat 3 Februari 2021 (B-16) Foto Kegiatan Rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-17)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Laporan Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-18) Undangan Rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-14) Notulensi Rapat Pemantauan dan Evaluasi WBK WBBM (B-15) Foto Kegiatan Rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-17)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Laporan tindak lanjut hasil evaluasi dan monitoring rencana aksi pembangunan Zona Integritas (B-19) Undangan Rapat pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM (B-14) Notulensi Rapat Pemantauan dan Evaluasi WBK WBBM (B-15) Absensi kehadiran Rapat (B-16)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Absensi Manual Kajari. (B-20) Foto kajari Wakatobi memimpin rapat (B-21) Notulensi pimpinan sebagai Role Model (B-22)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : KEP-09/P.3.15/Cr.5/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agen Of Change) Kejaksaan Negeri Wakatobi tahun 2021. (B-23) Foto Agen Perubahan (B-24)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Foto pencanangan WBK WBBM (B-25) Foto Suanana Kantor (B-26) Foto Family Gathering Kejari Wakatobi (B-27) Foto Kata-Kata Bijak (B-28)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Notulen Rapat Pembangunan Zona Integritas (B-29) Foto Rapat Pembagunan ZI (B-30) Foto Penandatanganan Komitmen Bersama (B-31) Foto Penandatanganan Pakta Integritas (B-32) Foto Apel Pagi (B-33) Foto Siraman Rohani (B-34)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Bidang Pembinaan (B-35) SOP Bidang Pidsus (B-35) SOP Bidang Datun (B-35) SOP Bidang Barang Bukti. (B-35) Buku SOP Kejari Wakatobi (B-36)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Foto Banner SOP (B-37) JUKNIS JUKLAK (B-38)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : KEP-19/P.3.15/Cum/04/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-39). Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP (B-40) Undangan Rapat Koordinasi pembahasan SOP (B-41) Notulen rapat SOP (B-42) Rapat Evaluasi SOP (B-43)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Foto Tangkapan Layar perkembangan entry data CMS Pidum dan Pidsus. (B-44)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Tangkapan Layar Simpeg Simkari (B-45)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Layar informasi perkara Pidsus dan Tangkapan Layar Aplikasi E-Tamu pada PTSP (B-46)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Rapat Monev pemanfaatan Teknologi Informasi (B-47) Laporan pemanfaatan teknologi informasi (B-48) Notulen Pemanfaatan Teknologi Informasi (B-49)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi nomor : KEP- 17/P.3.15/Cr.5/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Wakatobi. (B-50) Foto tangkapan layar Facebook Kantor (B-51) Foto tangkapan layar Instagram Kantor (B-51) Foto tangkapan layar Website Kantor (B-51) Foto tangkapan layar Youtube Kantor (B-51)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. (B-52) Laporan monev keterbukaan informasi (B-53) Notulen Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi (B-54) Undangan Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi (B-55)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Surat Permintaan Kebutuhan Pengisian Jabatan (B-57) Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-58)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Surat Perintah Kajari untuk pengisian staf ke masing-masing seksi (B-59)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Rapat monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (B-60) Laporan Monev Penempatan pegawai rekrutmen (B-61)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat Perintah Mutasi Internal Pegawai (B-62)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Usulan Mutasi Pegawai (B-63) Surat Perintah Bendahara Penerima (B-64)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. (B-65) Rapat Monev Kegiatan mutasi Internal (B-66)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Diklat Human Trafficking oleh Kasi Pidum. (B-67) Berita Acara hasil Assesment Pegawai (B-68) Usulan Diklat Human Trafficking (B-69)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Usulan Diklat Human Trafficking (B-69) Usulan Diklat TAK tahun 2021 (B-69) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (B-70)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Berita Acara hasil Assesment Pegawai (B-68) Assesment Sederhana (B-71) Laporan Kegiatan Assesment Pegawai (B-72) Dokumentasi Kegiatan Assesment (B-73)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Usulan Diklat TAK tahun 2021 (B-69) Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : PRINT-49/P.3.15/Cp.2/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 untuk mengikuti Diklat TAK Kejaksaan RI CPNS golongan III (B-74) Dokumentasi Diklat Human Trafficking (B-75) Dokumentasi Diklat TAK (B-75)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumentasi In House Trainning (B-76) Laporan Kegiatan In House Trainning TPPU (B-77)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Laporan Monitoring dan evaluasi Kinerja Pegawai (B-78) Dokumentasi Diklat Human Trafficking (B-75) Dokumentasi Diklat TAK (B-75)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-SKP Pegawai (B-79) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 (B-80) Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2020 (B-81) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 (B-82)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP Pegawai (B-79) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 (B-80)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- SKP Pegawai (B-79) Laporan Capaian Kinerja Bulanan (B-83)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Piagam penghargaan kepada pegawai (B-84) Foto Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Pegawai Teladan (B-85) Foto Kebijakan Pemberian Kompensasi (B-86)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Absensi Manual Kajari (B-87) Dokumentasi Buku Biru (B-88) Kotak Pengaduan Kejari Wakatobi (B-89) Bukti Absensi kegiatan yang dilakukan secara virtual (B-90) Laporan Data Kesehatan Pegawai (Covid-19). ( 91)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Foto E-Dosir Pegawai. (92) Laporan Bulanan Kepegawaian Bidang Pembinaan L.Cr.1a dan L.Cr.4 (B-93) Sistem Informasi Kepegawaian (B-94)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Notulen Rapat Penyusunan Perencanaan Kinerja (B-95) Dokumentasi Rapat Penyusunan RENJA, RENSTRA, IKU (B-96) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 ( B-97) Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2020 (B-97) Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 (B-97)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Notulen Rapat penetapan Kinerja (B-98) Dokumentasi Keterlibatan Pimpinan (B-99) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 (B-100)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Dokumentasi Keterlibatan Pimpinan (B-99) Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-Monev (B-101) Notulen Rapat pemantauan dan evaluasi pencapaian Kinerja (B-102)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 (B-103) Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2020 (B-103) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-2019 (B-103) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 (B-103)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 (B-103) Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2020 (B-103) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-2019 (B-103) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 (B-103)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-2019 (B-103)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 (B-103) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-2019 (B-103)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Dokumen Laporan Kinerja Tahunan (LKJ) (B-104) Laporan Bulanan (B-105) Laporan Triwulan tahun 2021 (B-105)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Dokumen Laporan Kinerja Tahunan (LKJ) (B-104) Laporan Bulanan (B-105) Laporan Triwulan tahun 2021 (B-105)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat perintah mengikuti Diklat TAK (B-106) Laporan Kegiatan pelaksanaan Diklat TAK (B-107)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Dokumentasi Diklat Pegawai (B-108)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Foto Banner pengendalian gratifikasi. (B-109) Publikasi Anti Gratifikasi di Media sosial (B-110)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Ruang Pelaporan UPG dan UPP1 (B-111) Ruang Pelaporan UPG dan UPP2 (B-111) surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : KEP- 21/P.3.15/Cr.5/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-112) Laporan Penanganan Gratifikasi (B-113)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Laporan Kegiatan SPIP (B-114)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Dokumen Identifikasi dan Peta Risiko SPIP (B-115)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Surat Keputusan Kepala kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : KEP-17.a/P.3.15/Cr.5/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungkan Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-116)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Kuisioner SPIP (B-117)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Foto Banner alur Pengaduan masyarakat. (B-118) Buku Agenda Pengaduan Masyarakat (B-119) Tangkapan Layar E-Lapdu (B-120)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat (B-122)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Laporan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat (B-121)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Ruang Sarana Penerimaan Pelaporan (B-123)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- SOP Penerimaan Pelaporan (B-124) Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : KEP- 20/P/3/15/Cr.5/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021 tentang Unit Perlindungan pelapor (UPP) Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-125)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Laporan Monev Penerapan Whistle Blowing System (B-126)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Laporan Tindak Lanjut Penerapan Whistle Blowing System (B-127)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Peta Benturan Kepentingan (B-128)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Notulen Sosialisai benturan Kepentingan (B-129) SOP Benturan Kepentingan (B-130)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Notulen Sosialisai benturan Kepentingan (B-129)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan (B-131)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- LAPORAN TINDAK LANJUT BENTURAN KEPENTINGAN (B-132) Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : KEP-17.a/P.3.15/Cr.5/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penerapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-133)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Buku SOP Pelayanan 2021 (B-135) SK Kajari Wakatobi Nomor : KEP-17/P.3.15/Cr.5/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 Tentang Penunjukan pejabat Penghubung Penglola Sistem informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) (B-136) 
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Foto Maklumat Pelayanan (B-137)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Buku SOP Pelayanan 2021 (B-135)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Telah dilakukan Reviu SOP tahun 2020 dan 2021 (B-138)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- FOTO DUTA PELAYANAN (B-141) Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : KEP-10/P.3.15/Cr.5/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 Tentang Duta pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Wakatobi (B-142)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Tangkapan Layar Sosial Media tentang Informasi Pelayanan (B-143)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Foto Kebijakan Pemberian Kompensasi (B-144) Foto Pemberian Piagam Pengharagaan Pegawai (B-145)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Telah tersedia Gedung PTSP dan Ruang Konsultasi yang terpisah dengan Gedung utama Kantor Kejari Wakatobi serta sarana dan Prasarana publik (B-146)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Inovasi Pelayanan Kejari Wakatobi. 1) MOLAPEBUKTI (Mobil Layanan Pengembalian Barang Bukti dan Tilang), 2) Pembayaran Tilang dengan menggunakan Mesin EDC (Electronic Data Capture), 3) Selama Pandemi Covid-19 Kejari Wakatobi melaksanakan Kegiatan secara online (Jaksa Masuk Sekolah (JMS) online, Sidang Pidum dan Pidsus Online), Bantuan Hukum Online (Datun) (B-147)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Foto Kuisioner Survey Kepuasan Masyaraskat terhadap Pelayanan (B-148) Tangkapan Layar Aplikasi E-Survey (B-149)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Laporan HASIL SURVEY Layanan (B-150)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Dokumentasi hasil survey kepuasan masyarakat (B-151)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan