Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOLAKA UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Dokumen SK TIM KERJA NOMOR: KEP-14/P.3.16/Cp.2/02/2021 (B-1.a); Dokumen Undangan Rapat pembentukan tim kerja (B-1.b); Dokumen BA rapat pembentukkan tim kerja (B-1.c); Dokumentasi kegiatan (B-1.d); Dokumen Notulen Rapat Pembentukan tim kerja menu (B-1.e); Dokumen daftar hadir rapat pembentukkan tim kerja (B-1.f)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dokumen SK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA NOMOR : KEP-13/P.3.16/Cp.1/02/2021 Tanggal 11 Februari 2021 TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA TAHUN 2021. (B-2)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI tanggal 11 FEBRUARI 2021 (B-3.a); Dokumen daftar hadir rencana kerja (B-3.b); Dokumentasi kegiatan (B-3.c)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI tanggal 11 FEBRUARI 2021 (B-3.a);
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi tangkapan layar sosial media (B-4.a,b,c,d)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumen laporan Pelaksanaan Pencanangan ZI (B-5.a); Dokumentasi kegiatan pencanangan (B-5.b)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi kegiatan pimpinan beserta para kasi melakukan monitoring (B-6.e)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumen hasil rekomendasi (B-6.a); Dokumen laporan tindak lanjut hasil rekomendasi (B-6.b);Dokumen Notulen Rapat pemantauan dan evaluasi (B-6.c); Dokumen daftar hadir (B-6.d);
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi pimpinan sbg irup (B-7.a); Dokumentasi Pmpinan Sbg Role Model (B-7.b)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Dokumen SK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA NOMOR : KEP-13/P.3.16/Cp.1/02/2021 Tanggal 11 Februari 2021 TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA TAHUN 2021 (B-8.a); Dokumentasi agen perubahan (B-8.b)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi penandatangan pencanangan wbk (B-9.a); Dokumen FAKTA INTEGRITAS (B-9.b); Dokumentasi ceramah agama (B-9.c); Dokumentasi Senam pagi (B-9.d)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumen notulen rapat (B-10.a); dokumen monev rencana tindak agen perubahan (B-10.b); Dokumen Rencana Aksi Agen Perubahan (B-10.c); Dokumentasi foto kegiatan (B-10.d).
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
SDokumen SOP Bidang Pembinaan Penerimaan tamu dan surat masuk (B-11.a),Dokumen SOP Bidang Intelijen(B-11.b),Dokumen SOP Bidang Pidsus(B-11.c),Dokumen SOP Bidang Pidum(B-11.d), Dokumen SOP Bidang Datun(B-11.e) dan Dokumen SOP Bidang Barang Bukti(B-11.f)OP Bidang Pembinaan, SOP Bidang Intelijen, SOP Bindang Pidsus, SOP Bidang Pidum, SOP Bidang Datun dan SOP Bidang Barang Bukti.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
C
Dokumen Notulen Rapat pemantauan SOP tiap bidang (B-12)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Dokumen laporan hasil evaluasi (B-13)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Dokumentasi Penginputan SKP pada Simpeg Simkari (B-14)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Dokumentasi penginputan cms (B-15).
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Dokumentasi Sarana Informasi Berbasis Teknologi (B-16)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan teknologi informasi (B-17.a); dokumentasi penataan arsip (B-17.b); Dokumentasi tangkapan layar sistem pencatatan arsip (B-17.c).
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Dokumentasi PEMASANGAN LAYAR TV TERKAIT INFORMASI PUBLIK (B-18)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik (B-19.a); Dokumen Notulen Rapat pembentukan keterbukaan informasi publik (B-19.b)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen peta jabatan (B-20)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Dokumen sprint kajari kepada pegawai rekrutmen baru dan spmt (B-21.a); Dokumen sprint kajari kepada pegawai rekrutmen baru (B-21.b); Dokumen assesmen kajari (B-21.c); DOKUMEN USULAN KEBUTUHAN PEGAWAI (B-21.d)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dokumen Laporan hasil monev kebutuhan pegawai (B-22)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dokumen pengisian kasubsi dan kaur berwujud SK (B-23)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Dokumen sprint mutasi internal (B-24)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumen LAPORAN HASIL EVALUASI MUTASI PEGAWAI (B-25)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumen sprint pelatihan cms (B-26.a); Dokumen assesmen kajari (B-26.b)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Dokumen Capaian Kerja (B-27)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
C
Dokumen skp (B-28)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
C
Dokumen publikasi informasi diklat (B-29.a); Dokumen sertifikasi bendahara (B-29.b); Dokumen Laporan monev pengembangan pegawai (B-29.c)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Dokumentasi vicon laporan keuangan (B-30)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Dokumen LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (B-31)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Dokumen SPRINT KAJARI PEMBAGIAN TATA USAHA (B-32)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
C
Dokumen Perjanjian Kinerja (B-33.a); Dokumen IKU (B-33.b)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Dokumen skp (B-34)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
C
Dokumentasi BUKU HARIAN KINERJA PEGAWAI (B-35.a); dokumentasi apel pagi dan absen (B-35.b); Dokumentasi Pemasangan PP 53 Th 2010 (ttg diseplin pns) (B-35.c); Dokumen penilaian perilaku atau SKP (B-35.d); Dokumentasi survey pelayanan (B-35.e); Dokumentasi LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN (B-35.f)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
DOKUMENTASI KEGIATAN KEPEGAWAIAN (B-36.a); Dokumentasi DRP SALAH SATU PEGAWAI (B-36.b); Dokumentasi pengisian data pegawai pada simkari (B-36.c); Dokumentasi SIMPEG SIMKARI (B-36.d)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen SK TIM KERJA NOMOR: KEP-14/P.3.16/Cp.2/02/2021 (B-37.a); Dokumen BA rapat pembentukkan tim kerja (B-37.b)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
DOKUMENTASI PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (B-38.a); Dokumentasi rapat kajari dan para kasi (B-38.b); Dokumen Notulen Rapat pemantauan tim kerja (B-38.c); dokumen perencanaan (B-38.d); dokumen renja (B-38.e); Dokumen Renstra dan Renja (B-38.f).
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi pimpinan memantau langsung kinerja secar berkala (B-39)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Renja (B-40).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Renstra (B-41).
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU (B-42);
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
C
Dokumen Renstra (B-41) dan Renja (B-40).
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Bulanan Kejari Kolaka Utara (B-43)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Dokumen Perjanjian Kinerja (B-44);
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
DOKUMEN ASSESMEN SEDERHANA BERUPA BERITA ACARA; DOKUMENTASI KEGIATAN ASSESMEN SEDERHANA YANG DILAKUKAN KASUBAGBIN KEPADA PEGAWAI (B-45)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Dokumen SOSIALISASI KEGIATAN MONITORING (B-46.a); Dokumentasi Sosialisasi kegiatan monitoring (B-46.b)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi Public Campaign dan banner anti korupsi (B-47.a); Dokumen laporan kegiatan pengendalian gratifikasi (B-47.b)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumen UPG (B-48.a); Dokumentasi kegiatan pengendalian gratifikasi (B-48.b)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
Dokumentasi penginputan laporan keuangan (B-49)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
Dokumen PETA RESIKO (B-50)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Dokumen LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN (B-51)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumen laporan kegiatan pengendalian, dan dokumen identifikasi lingkungan (B-52)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
DOKUMEN LAPORAN PENGNADUAN PEGAWAI (B-53)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Dokumen LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (B-54)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Dokumentasi SARANA PENGADUAN MASYARAKAT (B-55); DOKUMEN LAPORAN PENGNADUAN PEGAWAI (B-53)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi ruang upp (B-56)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Dokumen Pembentukkan UPP (B-57)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Dokumentasi laporan kegiatan (B-58)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
Dokumen PETA BENTURAN KEPENTINGAN (B-59)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
Dokumentasi pimpinan melaksanakan ekspos perkara (B-60)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
Dokumentasi pimpinan melaksanakan ekspos perkara (B-60)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Dokumen laporan kegiatan dan dokumen sosialisasi kegiatan (B-61.a); Dokumen bukti pelaporan lhkasn (B-61.b), Dokumentasi tanda terima lhkpn (B-61.c)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen SOP penanganan sosialisasi (B-62)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Dokumentasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima 3S & 5R (B-63.a); Dokumen SOP tiap bidang (B-63.b)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
C
Dokumen MAKLUMAT PELAYANAN (B-64)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
B
Dokumen Banner Alur Pengembalian BB dan Pengambilan Tilang (B-65)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Dokumen laporan hasil evaluasi standar pelayanan (B-66)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Dokumentasi Duta Pelayanan (B-67.a); Dokumentasi sosialisasi tata cara penilaian tamu (B-67.b); Dokumen sprint duta pelayanan (B-67.c)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
dokumentasi tangkapan layar sosial media (B-68)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Dokumentasi pemberian penghargaan kepada pegawai (B-69)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
C
Dokumentasi kantin dilingkungan kantor (B-70.a); Dokumentasi mushola (B-70.b); Dokumentasi Perpustakaan (B-70.c); Dokumentasi posko di pelabuhan tobaku (B-70.d); Dokumentasi PTSP (B-70.e); Dokumentasi ruang tamu (B-70.f); Dokumentasi sarana olahraga dan jalur marka evakuasi (B-70.g); Dokumentasi simanis (B-70.h); Dokumentasi smoking area (B-70.i); Dokumentasi tempat parkir tamu dan pegawai (B-70.j); Dokumentasi tersedianya Aula (B-70.k); Dokumentasi tersedianya kotak p3k dan sarana kursi roda (B-70.l); Dokumentasi tersedianya ruang laktasi dan ruang poliklinik (B-70.m); Dokumentasi kegiatan jaksa masuk sekolah (B-70.n)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
Dokumentasi buku tamu online (B-71.a); Dokumentasi informasi tilang berbasis web (B-71.b); Dokumentasi pengantaran barang bukti kerumah masyarakat (SIMANIS) (B-71.c)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Dokumentasi survey manual (B-72.a); Dokumen hasil Survey (B-72.b)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Dokumentasi tangkapan layar survey online (B-73)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
C
Dokumentasi tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masy (B-74)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan