Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BUTON
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kajari Buton No : KEP-Unit kerja SK Kajari Buton No : KEP-10/P.3.18/Cr.5/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 202110/P.3.18/Cr.5/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 Sprint TIM KERJA ZI
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dokumentasi Foto kegiatan, Daftar Hadir Rapat Kerja dan Notulen Persiapan Pembentukan dan penentuan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Buton Tahun 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Buton Dokumentasi Foto Rapat Rencana Pembangunan ZI Dokumentasi Undangan Absen dan Notulen rapat
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Di dalam dokumen Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Buton target-target prioritas yang sudah relevan dengan tujuan pembangunan WBK / WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi berupa Tangkapan layar Penggunaan Media sosial dalam Pembangunan WBK dan WBBM Dokumentasi Foto Dukungan Pembangunan ZI WBK dan WBBM
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Buton Tahun 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi Foto Pelaksanakan Rapat Monitoring terhadap Pembangunan Zona Integritas Dokumen daftar hadir rapat Foto Rapat Evaluasi dan Monitoring Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumen laporan Tindak Lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI dan Foto kegiatan Rapat Evaluasi Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Foto Kepala Kejaksaan Negeri Buton sebagai Role Model Foto Apel pagi Pembangunan WBK dan WBBM oleh pimpinan Foto Apel Pagi pencanangan ZI WBK dan WBBM Foto Upacara Pencanangan ZI
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Kajari Buton No. : KEP-17/P.3.18/Cr.5/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Buton Dokumentasi Foto Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi seperti Foto penandatanganan Pakta Integritas, Dokumen Pakta Integritas Foto penandatanganan Komitmen Bersama. Foto Komitmen bersama
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Foto Rapat Evaluasi Pembangunan ZI Foto Pimpinan Melakukan Evaluasi Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah membuat SOP Alur Pelayanan Besuk Tahanan Pidum & Pidsus, SOP Alur Permintaan Tamu Pos Security Kejaksaan Negeri Buton, SOP Pelayanan Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik SOP Penerimaan Tamu, Gedung PTSP, SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Pengembalian Barang Bukti, SOP Penerimaan Surat Masuk Dihari Kerja, SOP Penerimaan Surat Masuk Diluar Hari Kerja, SOP Izin besuk Tahanan, SOP Pelayanan Diversi, SOP Elektronik TIK Tersangka Terdakwa , SOP Informasi Optimalisasi Pelayanan Hukum Gratis, SOP Pelayanan Konsultasi Perkara.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi Berupa Foto Kegiatan Sosialisasi Penerapan SOP Arsip SOP Daftar SOP kejaksaan Negeri Buton Dokumentasi Juklak dan Juknis Sosialisasi SOP Peta Penanganan Perkara PIDUM
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dokumentasi seperti Undangan, daftar Hadir, Notulen hasil Rapat Foto Dokumentasi Evaluasi SOP Laporan hasil Evaluasi SOP Laporan hasil Survey SOP Undangan, Daftar hadir, Dan Notulen Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Dokumentasi seperti Penggunaan CMS Pidum, CMS Pidsus, CMS BIN, Aplikasi E-MONEV BAPPENAS, APLIKASI E-SPM, APLIKASI GAJI PEGAWAI PUSAT (GPP), APLIKASI KEUANGAN , APLIKASI PERSURATAN SIPEDE
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Dokumentasi berupa : e-Dosir dan Data Kepegawaian Elektronik SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentasi berupa sosial Media tangkapan layar Instagram, Facebook, dan Website serta Layanan Pengaduan, Penggunaan E-Tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dokumen berupa laporan Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Tekhnologi dan Informasi Undangan Rapat Notula Rapat Undangan Evaluasi PRogram E-Library Undangan Evaluasi Program E-Library Wawancara Test Case E-Library Wawancara Test Case SIMKARI
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Dokumentasi Berupa tangkapan Layar Website FB dan Instagram Kejari Buton Foto Media Sosial Pembangunan WBK Dokumentasi Alur pengambilan tilang, Alur Pengembalian BB, cara Pembayaran tilang. Kegiatan Jaksa Menjawab SK Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Informasi Website Kejaksaan Negeri Buton
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Telah dilakukan monitoring Dan evaluasi pelaksanaan kekbijakan keteDokumen berupa Laporan monitoring & evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik kejari buton, Dokumen Notulen Rapat Monev keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen Rekapitulasi Bezetting Dan Formasi Pegawai dengan nomor surat : B-583/p.3.18/cp.3/01/2021 Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Buton Lampiran kebutuhan Pegawai Usul pengisian Jabatan SPRINT Diklat CPNS
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Dokumentasi Berupa SPRINT KAJARI dengan nomor PRINT-49/R/002/2009/Cp.1/02/2021 tentang Penempatan Pegawai rekruitmen
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dokumentasi Laporan Monev Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SPRINT Pola Mutasi Internal pegawai An. Yuliatiningsih, S.H. An. Yuliatiningsih, S.H menjadi Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Usul Pengisian jabatan kasubsi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Daftar Wawancara Pegawai Untuk Rotasi Internal A.n Aprillia Zulkarnaen, S.H dokumentasi terlampir dengan nama File Wawancara Rotasi Internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumentasi berupa laporan Hasil monitoring dan evaluasi rotasi Internal pegawai pada kejaksaan Negeri Buton
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumentasi SPRINT Pelatihan Pegawai Diklat Pertambangan Angkatan 1 Dokumentasi SPRINT Pelatihan Pegawai Diklat Pemulihan Aset Angkatan II Thn 2021 Dokumen SPRINT Assesment dan Assesment Kompetensi Esselon III dan IV
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dokumentasi Hasil Rekap Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Buton untuk menjadikan tolak ukur kinerja masing masing pegawai Matriks Perubahan (Semula-Menjadi) Dokumen Monitoring dan evaluasi hasil Pengembangan dan kompetensi dalam rangka Perbaikan Kinerja Dokumentasi TAK 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tidak Ada Kesenjangan Kompetensi Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Dokumentasi Usul Mengikuti pelatihan Bendaharawan An. Masmon Dokumentasi Pelaksanaan Diklat Pertambangan secara Virtual
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Bintek Penggunaan Aplikasi Silabin yang mengacu pada SP Kejari Buton Nomor: Print-157/R..3.18/Cs.1/03/2021 SPRINT Bimtek Dokumentasi In-House Training Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dokumentasi Foto Kegiatan In House training Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus SPRINT TAK Dokumentasi Diklat TAK 2021
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan Hasil Pengembangan dan Kompetensi dalam Rangka Perbaikan Kinerja Pada Kejaksaan Negeri Buton Wawancara Pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumentasi berupa Perjanjian Kinerja Tiap bidang Rincian Kertas Kerja POK 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumentasi berupa Rekapitulasi SKP terhadap Seluruh Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Dokumentasi Berupa Laporan bulanan Kepegawaian Dokumen SKP Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumen SK pegawai terdisiplin Dokumentasi Foto Penyerahan piagam Pegawai Terdisiplin
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dokumen berupa Nota dinas Surat Teguran Bagi pegawai yang kurang disiplin datang tepat waktu Dan Rekapitulasi Daftar Hadir sebagai acuan dalam pemotongan Remun. Absensi Absensi Virtual ZI Vaksinasi Covid-19 Absensi Virtual Kunjungan Kerja Video Conference Virtual
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumen Laporan data Simkari dan EDOSIR, Layar Interaktif Kontrol Pegawai dan Laporan Bulanan Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi Rapat Penyusunan Perencanaan IKU , RENJA , RENSTRA
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi Pantauan Pimpinan Dokumentasi Pemantauan perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumen SKP Pegawai Kejaksaan Negeri Buton Format Notula Rapat Pantauan Pencapaian Kinerja Tangkapan layar E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Berupa Dokumen RENSTRA 2020-2024, RENJA Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan IKU Tahun 2015-2019
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Berupa RENSTRA 2020-2024, RENJA Tahun 2020, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan IKU Tahun 2015-2019
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-2019 Laporan IKU Ketua WBK WBBM
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumentasi berupa tangkapan Layar Aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumentasi Lapbul Kepegawaian Lapbul Pidsus Lapbul Pidum Dokumentasi Berupa Foto Pantauan Pimpinan dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja, Notulen Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumentasi Berupa Laporan Perjanjian Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumentasi Tangkapan layar penggunaan Aplikasi E-SPM, E-Monev, SMART, Aplikasi Keuangan Dokumentasi Foto Monev dan sosialisasi Penyusunan RENJA,PK, dan RENSTRA
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Foto Kegiatan Pelatihan pengisian LKE
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi berupa Banner Tolak Gratifikasi dan UPG serta Sosialisasi melaluli Media sosial Dokumentasi berupa tangkapan Layar Foto Publikasi UPG & UPP media Sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi telah dilaksanakan dengan dokumentasi Terlampir berupa: SK UPG & UPP Laporan Gratifikasi Kejari Buton Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Unit Perlindungan Pelapor (UPP) & Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan foto ruang UPP & UPG Penyampaian tidak menerima Pungli Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Unit Perlindungan Pelapor & Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Dokumen SK Pejabat Penghubung SIPPN, Kepja, Foto Kegiatan BIMTEK SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Peta Resiko SPIP Kejari Buton
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dokumen Berupa Permintaan Narasumber SPIP dan Quisioner SPIP Kejari Buton
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait berupa dokumentasi dan laporan sistem pengendalian Intern Instansi Pemerintah
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah Diimplementasikan , Sarana Pengaduan Masyarakat Melalui Whatsapp Dan Website, Dan Sk UPP Dokumentasi Berupa Tangkapan Layar E-Lapdu Sosial Media Foto Kotak Pengaduan/Saran Buku Agenda
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   Tidak ada
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   Tidak ada
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   Tidak ada
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dokumentasi berupa Foto Rapat Monev terhadap Pengaduan Masyarakat Laporan Hasil Penanganan Pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Dokumentasi berupa Kegiatan Rapat Monev Penanganan Pengaduan masyarakat Laporan Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah diterapkan Whistle Blowing System mengacu pada SP- Kajati Nomor Print-144/p.3/Hkt/02/2021 Tentang Petugas Penerima Unit Perlindungan Pelapor Dokumen SK UPP, SK Pejabat Penguhubung SIPPN
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Dokumentasi Kegiatan Unit Pelindungan Pelapor
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dokumen Laporan Hasil Monitoring Penerapan Whistle Blowing Laporan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Dokumentasi berupa Laporan Tindak lanjut Penerapan Whistle Blowing
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Ya, SK KAJARI Nomor: KEP-10/P.3.18/CU.1/01/2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Kejari Buton
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya, SK KAJARI Nomor: KEP-10/P.3.18/CU.1/01/2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Kejari Buton
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumen Berupa Nota Dinas Perihal Penerapan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dokumentasi berupa Foto Dokumentasi Rapat Penaganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah di tindak lanjuti sesuai dengan SOP atas Penanganan Benturan Kepentingan Dokumentasi berupa Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dokumen SOP Alur Penerimaan tamu, SOP Elektronik TIK Tersangka Terdakwa, SOP Optimalisasi Informasi Pelayanan Hukum Gratis, SOP Pelayanan Diversi, SOP Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, SOP Pelayanan Konsultasi Perkara, SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat Bidang Intelijen SOP Penerimaan SUrat Masuk DIluar Hari Kerja, SOP Penerimaan Surat Masuk di Hari Kerja, SOP Penerimaan Surat Masuk SEksi Pidum, SOP Penerimaan Tamu, SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Pengaduan Masyarakat , SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Pengambilan Izin Besuk Tahanan, SOP Tahap II Pidum SOP Tilang dan SK SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah Bermaklumat Berupa Maklumat Pelayanan Yang Di Umumkan Pada Instagram, Facebook, Dan Website kejaksaan Negeri Buton Dokumentasi Burupa file dengan nama Maklumat pada Sosial Media
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP bagi pelaksanakaan Standar Pelayanan Dokumentasi foto dan arsip SOP tiap-tiap Bidang Buku Arsip SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumentasi Berupa Laporan Review SOP Dan Laporan Hasil Pelaksanaan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan Sosialisai dalam Upaya Penerapan Budaya Pelayanan Prima Dokumentasi berupa Surat Permohonan Bantuan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Foto Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Monev kegiatan Budaya Pelayanan Prima Dokumen Surat Bantuan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Foto Duta Pelayanan dan SK Duta Pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi berupa file dengan Sosial Media Tentang Informasi dan Pelayanan Foto maklumat Pelayanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi berupa Surat Pernyataan Pegawai Honorer yang bertugas pada PTSP apabila tidak memberikan pelayanan prima sesuai SOP kepada para tamu PTSP pemberian Penghargaan terhadap Pegawai PTSP terdisiplin An. Nur Hasanah Marasa bessy, S. Ak Dokumentasi berupa Piagam Penghargaan Pegawai PTSP Terdisiplin
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
terdapat sarana layanan terpadu berupa Layanan Pengaduan Publik, Kantor Pelayanan Masyarakat, Website-call center, dan media sosial berupa facebook dan instagram dokumentasi berupa Laporan Evaluasi Pelayanan, Tangkapan Layar & Dokumentasi Kegiatan Ruang Laktasi, Ruang BB, Ruang BIN, tilang, Unit Perlindungan Pelapor (UPP) & UPG
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Terdapat Inovasi Pelayanan pada kejaksaan Negeri Buton Kejaksaan Negeri Buton Memiliki inovasi pelayanan dengan dibuatnya Kantor Pelayanan Masyarakat (Dokumentasi Kantor Pelayanan Masyarakat) Gedung PTSP Mandiri Kegiatan jaksa Masuk Sekolah E-Library (dokumentasi data dukung dengan nama File E-Library) SIBERSAJA (Siswa Bertanya Jaksa Menjawab) Pelayanan Hukum dan Jaksa Mengajar ngaji (Dokumentasi terlampir) E-SIGN Pemasangan Kata-kata Inovasi di beberapa Area
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan bukti dokumen Website Survey kepuasan Publik Quisioner Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Hotline Layanan Publik Kotak Pengaduan dan Saran Dokumentasi Pemberian Penilaian Terhadap Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dokumentasi Berupa Aplikasi Pengaduan Masyarakat / E-Lapdu Dokumentasi Hasil Survey Kepuasan Publik dapat diakses melalui Website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumen Tindak Lanjut Hasil analisis Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan