Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MAKASSAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim telah dibentuk pada unit kerja sesuai dengan SK Nomor: KEP-10/P.4.10/Cp.1/04/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Makassar pada Tanggal 06 April 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Ya, Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, Pada satuan kerja terdapat dokumen rencana kerja yang telah disusun
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, Pada dokumen yang telah disusun terdapat target-target prioritas untuk tujuan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ya, dalam mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM satuan kerja menggunakan web resmi https://kejari-makassar.kejaksaan.go.id dan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Ya, sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Ya, ada monitoring dan evaluasi tim kerja atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Ya, hasil monitoring dan evaluasi tim kerja atas persiapan dan pelaksaan unit kerja WBK/WBBM ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, pimpinan berperan aktif sebagai contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditetapkan sesuai dengan SK Nomor: KEP-9/P.4.10/Cp.1/04/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Ya, di satuan kerja telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Ya, para anggota satuan kerja terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Ya, SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi selaras
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Ya, unit telah menerapkan seluruh SOP yang diterapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Ya, seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindak lanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Ya, unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Ya, unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat-
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Ya, Unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Ya, laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan secara triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Ya, sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagai informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Ya, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindak lanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Ya, kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis bebna kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Ya, sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Ya, dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
Ya, sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Ya, telah dilakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Ya, sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Presentasi kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
ya, seluruh pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
ya, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Ya, monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja yang selaras dengan sasaran kinerja pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya, seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Ya, unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin perilaku yang ditetapkan organisasi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Ya, data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian dan menindak lanjuti hasil pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, satuan kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, unit kerja memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, satuan kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya, public campaign telah dilakukan secara berkala
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, unit pengendalian gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Ya, unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Ya, unit kerja melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Ya, unit kerja melakukan kegiayan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, SPI telah diinformasikan dan dikomunikasiakn kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Ya, unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Ya, penanganan [engaduan msyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Ya, seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, whistle blowing system telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Ya, unit kerja menerapkan kebijakan whistle blowing system sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya, penerapan whistle blowing system dimonitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Ya, seluruh hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Ya, sudah terdapat identifikasi benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya, penanganan benturan kepentingan disosialisasikan ke seluruh layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Ya, penanganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Ya, penanganan benturan kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Ya, seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Ya, satuan kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Ya, stauan kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Ya, satuan kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Ya, satuan kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Ya, sudah terdapat sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
Ya, informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Ya, terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Ya, sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Ya, satuan kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain. dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Ya, survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Ya, hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Ya, dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan