Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI WAJO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Dibuktikan dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP-04/P.4.19/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 atas perubahan SK Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP-03/P.4.19/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 Perihal Tim Reformasi Birokrasi WBK dan WBBM Kejari Wajo Tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dibuktikan dengan Nota Dinas Nomor : ND-01/P.4.19/Cp.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan Notulen Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejari Wajo tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejari Wajo tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dibuktikan dengan dipublikasikannya Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Kejaksaan Negeri Wajo pada tanggal 13 Januari 2021
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejari Wajo tahun 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi Nomor : B-03/P,4,19/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dibuktikan dengan Tindak Lanjut Hasil Rapat Monitoring Evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B/04/P.4.19/03/2021 tanggal 29 Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dibuktikan dengan Dokumentasi Apel Pencanangan Pakta Integritas dan Rapat Internal Koordinator Masing-masing Area
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Dibuktikan dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Wajo nomor : KEP - 06/P.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penetapan Agen Perubahan di lingkungan Kejaksaan Negeri Wajo tahun 2021 serta Rencana Tindak Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Wajo Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dibuktikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Wajo dan Dokumentasi Seluruh Pegawai Mengikuti Seminar Perubahan Pola Pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dibuktikan dengan Video Yel - yel,pembuatan Banner,Slogan dan Poster
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
C
Dibuktikan dengan Peta Bisnis Masing-masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Dibuktikan dengan Peta Bisnis Masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi terhadap SOP Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B-06/P.4.19/03/2021 tanggal 29 Maret 2021
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Dibuktikan dengan Screen Shot Website Kantor
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Dibuktikan dengan Screen Shot SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Dibuktikan dengan Screen Shot Website Kantor Kejaksaan Negeri Wajo
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi Nomor : B-07/P.4.19/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Laporan Monitoring Evaluasi terhadap pemanfaatan tekhonologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian pelayanan kepada publik pada Kejaksaan Negeri Wajo
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Dibuktikan dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP-03/P.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 Perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kejaksaan Negeri Wajo
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi nomor : B - 08/P.4.19/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 Penataan Tata Laksana mengenai Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Wajo
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dibuktikan dengan Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Wajo, Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B-09/P,4,19/Cp.1/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Surat Perintah Melaksanakan Tugas An. UZNUL ALIM,S.H Dan Surat Perintah Nomor : B-06/P.4.19/Cp.1/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Surat Perintah Melaksanakan Tugas An. ARFIYANTI NAJIB,S.H
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi No : B-10/P.4.19/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penempatan Pegawai dan Nomor : B-03/P.4.19/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dibuktikan dengan Dokumen Usulan Mutasi Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dibuktikan dengan Surat Perintah Mutasi Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B-16/P.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 dan Surat Perintah Mutasi Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B-15/P.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 01 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi Nomor : B-11/P.4.19/04/2021 tanggal 01 April 2021 Perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dibuktikan dengan Daftar Kebutuhan Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Dibuktikan dengan Surat Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
C
Dibuktikan dengan Assesment Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Dibuktikan dengan Dokumentasi Kegiatan Diklat maupun Bimbingan Tekhnis
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Dibuktikan dengan Dokumentasi Kegiatan dan Laporan Kegiatan In House Training dan Ekspose Perkara
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi Nomor : B-12/P.4,19/04/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Laporan Monitoring Evaluasi terhadap Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Bulan Januari s/d Maret tahun 2021
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja dan SKP serta POK
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Dibuktikan dengan Perjanjian Kinerja dan SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai yang dibuat setiap tahunnya dan Laporan Capaian Kinerja Bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dibuktikan dengan Sertifikat Pegawai Teladan dan Dokumentasi Penyerahan Sertifikat tersebut
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dibuktikan dengan Laporan Absensi secara Manual dan Finger Print dan Laporan Apel secara periodik, Penilaian Perilaku Kerja (Buku Biru) serta HOTLINE pengaduan pelanggaran disiplin pegawai (SATGAS53)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dibuktikan dengan Data Informasi Kepegawaian yang Update (SIMKARI), Dokumentasi kegiatan Pemutakhiran data, tangkapan layar SIMPEG SIMKARI ,Laporan Bulanan Bidang Pembinaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dibuktikan dengan dibuatnya SK Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Wajo KEP-03/P.4.19/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 Perihal Tim Reformasi Birokrasi WBK dan WBBM Kejari Wajo Tahun 2021,Pencanangan Zona Integritas, serta Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pimpinan beserta seluruh Staff di Kejaksaan Negeri Wajo dan disertai dengan dokumentasi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dibuktikan dengan Perjanjian Kinerja,Dokumentasi Rapat Kinerja tahun 2021 yang melibatkan pimpinan serta Dokumentasi penyerahan DIPA Anggaran Tahun 2021 untuk menjadi Acuan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 KPA kepada PPK
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dibuktikan dengan Laporan Staff AA Minggu 1 Bulan Januari 2021 dan Laporan Staff Paripurna Bulan Februari tahun 2021 dan Dokumentasi Rapat Staff yang dilaksanakan secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Wajo Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Wajo Tahun 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dibuktikan dengan Lampiran Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Wajo tahun 2020 - 2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dibuktikan dengan Tangkapan Layar Monitoring Aplikasi SMART Kejaksaan Negeri Wajo
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dibuktikan dengan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Wajo Tahun 2020 Nomor : B-41/P.4.19/Cp.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dibuktikan dengan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Wajo Tahun 2020 Nomor : B-41/P.4.19/Cp.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dibuktikan dengan Dokumentasi keikutsertaan beberapa pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT SIRUP dan SPSE)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Dibuktikan dengan Sertifikat telah mengikuti DIklat Ujian Sertifikasi Bendahara dari Kementrian Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahra Penerima Kejaksaan Negeri Wajo
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Dibuktikan dengan Dokumentasi banner Pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dibuktikan dengan SK Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP 11/P.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan SK Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP 12 P/.4.19/Cp.1/012/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Dibuktikan dengan SK Nomor : KEP- 13 /P.4.19/Cum.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal SK Pedoman Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kejaksaan Negeri Wajo
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Dibuktikan dengan Tabel Penentuan Prioritas Risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Dibuktikan dengan Tabel Identifikasi Risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dibuktikan dengan Dokumentasi Sosialisasi SPI oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wajo
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Dibuktikan dengan SK Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP-10/P.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 perihal SOP penerimaan dan pelayanan Pengaduan di Kejaksaan Negeri Wajo Dan SK Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP-09 P/.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal perihal tim unit perlindungan pelapor diKejaksaan Negeri Wajo
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi Nomor : B-14/P.4.19/Cp.1/04/2021 tanggal 09 April 2021 Perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Wajo
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Dibuktikan dengan Laporan tindak lanjut hasil monitoring evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Nomor :B-17/P.4,19/04/2021 tanggal 12 April 2021
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dibuktikan dengan SK Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP 07 P/.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal SOP Prosedur pelaksanaan Pengelolaan Whistle Blowing System dan Pengelola Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Wajo
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Dibuktikan dengan SOP Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Nomor : B-15/P.4.19/04/2021 tanggal 09 April 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Dibuktikan dengan Laporan tindak lanjut hasil Monitoring evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B-18/P.4.19/04/2021 tanggal 12 April 2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dibuktikan dengan SK Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP-08 P/.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Wajo
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dibuktikan dengan Nota Dinas Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : ND - 3 /P.4.19/Cp.3/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dibuktikan dengan SK Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : KEP 08 P/.4.19/Cp.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Wajo
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B-16/P.4.19/04/2021 tanggal 09 April 2021
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dibuktikan dengan Laporan Tindak Lanjut hasil Monitoring Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : B-20/P.4.19/04/2021 tanggal 12 April 2021
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dibuktikan dengan dokumentasi adanya informasi layanan yang dipasang dalam bentuk banner yang dipajang di ruang tunggu PTSP agar mudah dilihat oleh para tamu.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dibuktikan dengan dokumentasi Maklumat Pelayanan yang telah dibingkai dan dipasang di ruang tunggu PTSP yang merupakan standar pelayanan dan memasang banner informasi pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dibuktikan dengan adanya dokumen SOP Penerima Tamu; SOP Pelaksanaan Pengelolaan Whistle Blowing System; SOP Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik; SOP Penerangan Hukum; SOP Lelang Barang Rampasan Secara Online; SOP Layanan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; SOP Jaksa Menyapa; SOP Pelaksanaan Pelayanan Pengambilan Tilang; SOP Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti; SOP Layanan Antar Barang Bukti; SOP Pengawalan Tahanan; SOP Bidang Pembinaan; SOP Penelusuran Aset; SOP Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan Terhadap Pegawai; SOP Pelayanan Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SIPEDE).
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dibuktikan dengan Laporan Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Nomor : B-05/P.4.19/03/2021 tanggal 29 Maret 2021
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dibuktikan dengan dokumentasi pada saat diadakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima yang bekerjasama dengan pihak perbankan yakni BRI
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dibuktikan dengan dokumentasi yang memuat informasi layanan yang dipublikasikan melalui banner, media sosial berupa facebook, instagram, twitter, tiktok, contact center whatsapp, dan website.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dibuktikan dengan dokumentasi pemberian reward secara berkala kepada pelaksana layanan terbaik dan adanya pemberian kompensasi kepada penerima layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dibuktikan dengan adanya dokumetasi Pelayanan Terpadu/Terintegrasi dalam hal ini PTSP yang merupakan inovasi pelayanan yang terintegrasi antar semua bidang layanan yang berdasarkan dengan SOP yang telah dibuat.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Dibuktikan dengan adanya inovasi layanan yakni KANTONG GRATIS (Kami ANtar Tilang ONGkir GRATIS)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dibuktikan dengan hasil pengisian survey persepsi kualitas pelayanan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dibuktikan dengan adanya dokumentasi hasil survey kepuasan masyarakat yang dipajang pada papan pengumuman, website dan media sosial.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dibuktikan dengan Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nomor : B-13/P.4.19/Cp.1/04/2021 tanggal 01 April 2021
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan