Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SOPPENG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk dalam unit kerja dengan nomor Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Soppeng nomor : Kep-08/P.4.20.1/Cp.1/04/2021 tanggal 12 April 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Bahwa dalam menentukan anggota tim sudah melalui prosedur/mekanisme yang jelas
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
bahwa dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sudah ada
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
bahwa telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
bahwa seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
D
bahwa catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas pesiapan dan pelaksanaan unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
D
bahwa catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas pesiapan dan pelaksanaan unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Bahwa impinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
Bahwa agen perubahan sudah ditetapkan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Bahwa telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Bahwa sebagian besar anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Bahwa semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
bahwa Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
bahwa sebagian besar SOP utama telah dievaluasi namun bellum ditindaklanjuti
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
bahwa sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
bahwa operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
bahwa pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik tetapi tidak secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
bahwa sudah ada PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutahir dan lengkap
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik tetapi belum ditindaklanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
bahwa kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
bahwa sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
bahwa telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
bahwa telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
bahwa semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
bahwa telah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
C
bahwa sebgaian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
bahwa presentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
C
bahwa sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
C
bahwa unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
bahwa pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya belum dilakukan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
C
bahwa sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi telah dilakukan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
bahwa sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
bahwa Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
bahwa hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
bahwa unit kerja telah mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
bahwa data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
bahwa seluruh pimpinan unit kerja terlbat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
bahwa seluru pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
bahwa seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
bahwa unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
bahwa perencanaan dokumen telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
bahwa tidak ada indikator kinerja utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
C
bahwa sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
bahwa laporan kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
bahwa seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
bahwa terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
C
bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
bahwa telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-bahwa unit pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
bahwa unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
bahwa unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
bahwa inot kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasai
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
bahwa SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
bahwa unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
bahwa penanganan pengaduan masyarakat telah dimonitoring dan di evakuasi namun tidak seara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
bahwa sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
bahwa Whistle Blowing System sudah di internalisasi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
bahwa Whistle Blowing System telah diterapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
bahwa penerapan WBS dimunitorinf dan di evaluasi namun tidak secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
bahwa sebagian hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti oelh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
bahwa sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
bahwa penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ke sebagian besar layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
bahwa penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke sebagian besar layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
bahwa penanganan benturan kepentingan dievaluasi namun tidak secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
bahwa sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
bahwa unit kerja memiliki kebijakan kebijakan standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
bahwa standar pelayanan telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
bahwa unit kerja terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
bahwa telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
bahwa sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
bahwa informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media (website, facebok, instagram, twitter)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
bahwa telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
C
bahwa sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
bahwa unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
bahwa survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
bahwa hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
C
bahwa sebagian kecil telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan