Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BARRU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
B - 01 Bahwa Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan rapat lanjutan pembentukan tim. Dimana sebelumnya pada kepemimpinan Bapak ARDI SURYANTO SH.MH juga telah dilakukan rapat pembentukan Tim yang akan mewujudkan kegiatan WBK dan WBBM, sehingga menindaklanjuti hal tersebut Bapak ARDI SURYANTO SH.MH Melakukan pembaharuan Tim yang tergabung dalam Pembangunan ZI WBK dan WBBM. Bahwa penentuan anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim, lalu kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Barru mengeluarkan surat keputusan baru
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
B - 02 Bahwa orang-orang yang ditempatkan pada masing-masing area perubahan merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing- masing
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
B-03 Bahwa Tim WBK dan WBBM dalam pemantauan dan instruksi Kepala Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan penyusunan dan membuat dokumen Rencana Aksi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
B-04 Bahwa dokumen Rencana Aksi disusun dengan memperhatikan prinsip SMART (specific, meassuarable, attainable, relevan, time based) berdasarkan 6 Area Perubahan yang ada
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
B-05 Bahwa sosialisasi dilakukan menggunakan beberapa cara : 1. Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Barru (www.kejaribarru.id) dan official account Kejari Barru meliputi Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter. 2. Konvensional melalui Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Barru maupun dikawasan pelayanan publik 3. Sosialisasi kepada staf dilakukan melalui pengarahan pada saat apel kerja, maupun pada saat rapat staf oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barru
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
B-06 Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasasi pembangungun ZI Menuju WBK dan WBBM di Kejari Barru, yang terdiri dari Absensi kehadiran Notulensi rapat dan foto. rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Barru bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
B-07 Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasasi pembangungun ZI Menuju WBBM di kejari Barru, yang terdiri dari Absensi kehadiran Notulensi rapat dan foto. rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Barru bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
B-08 Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasasi pembangungun ZI Menuju WBK dan WBBM di Kejari Barru, yang terdiri dari Absensi kehadiran Notulensi rapat dan foto. rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Barru bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
B-09 Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Barru memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Barru, seperti : 1. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas; 2. Kegiatan dituangkan dalam bentuk notulensi dan daftar hadir; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Barru memberikan semangat untuk terus melakukan pencapaian terbaik bagi bawahannya
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
B-10 Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barru tentang Agen perubahan yang telah ditunjuk juga membuat kegiatan yang sesuai dengan dokumen agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
B-11 Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Barru seperti : 1. Membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Barru untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Barru yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya., 3. Memberikan reward kepada pegawai dan pramubakti teladan. 4. Memberikan dan arahan kepada seluruh pegawai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barru setiap apel kerja setiap awal bulan. "
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
B-12 Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Barru terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas pada seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Barru, mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Negeri Barru) sampai dengan pegawai level terendah (Pramubakti)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
B-13 Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang, diantaranya : 1. SOP Bidang Intelijen a) SOP Penerimaan Tamu Dinas Dilingkungan Kejaksaan Negeri Barru b) SOP Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Barru 2. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Barru b) SOP Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) pada Kantor Kejaksaan Negeri Barru 3. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Laporan Pengaduan Masyarakat Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Barru 4. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Barru b) SOP Bantuan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Barru 5. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a) SOP Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Barru
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
B-14 Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Barru dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
B-14 Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Barru dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
B-16 Kejaksaan Negeri Barru dalam penanganan perkara menggunakan sarana CMS (Case Management System) baik pidum maupun pidsus sehingga pimpinan secara berjenjang dapat melihat kinerja dari kejaksaan negeri Barru baik dalam kegiatan rutin maupun dalam penanganan perkara. Persuratan juga sudang menggunakan E-Office
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
B-17 Kejaksan Negeri Barru telah melakukan updating data kepegawaian melalui sarana Simkari Kepegawaian yang dilakukan update setiap bulannya, ini bertujuan agar seluruh data kepegawaian di Kejaksaan Negeri Barru merupakan data yang terbaru yang dapat dipantau oleh pimpinan.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
B-18 Beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Teknologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Barru menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Informasi denda tilang dan biaya perkara dapat dilihat melalui website Kejaksaan Negeri Barru sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait denda t ilang melalui Handphone tanpa harus datang ke kantor Kejaksaan Negeri Barru. 3. Terkait dengan pengaduan / WBS, Kejaksaan Negeri Barru telah membuat portal pengaduan secara online yang dapat diakses di website Kejaksaan Negeri Barru, selain itu juga dapat melalui call center Kejaksaan Negeri Barru. 4. Menggunakan sarana persuratan secara online, dan pimpinan dapat melakukan melihat surat serat melakukan disposisi surat secara online.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
B-19 B-20 Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik. Selain itu hasil monitoring telah pula ditindaklanjuti salah satunya dengan berkoordinasi dengan dinas kearsipan untuk perbaikan dan tata kelola arsip yang baik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
B-21 Kejaksaan Negeri Barru membuat Surat Perintah dan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi. SP terkait PPI ini dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barru
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
B-22 Kejaksaan Negeri Barru melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
B-23 Kejaksaan Negeri Barru telah membuat usulan kebutuhan pegawai di Kejaksaan Negeri Barru kepada Kejaksaan Tinggi, membuat dokumen peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
B-24 Dilakukan penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai pada Kejaksaan Negeri Barru.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
B-25 Kejaksaan Negeri Barru sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
B-26 Kejaksaan Negeri Barru telah membuat surat Ke Pimpinan secara berjenjang untuk melakukan pengisian jabatan strukturat yang masih kosong dengan mengusulkan pegawai yang sudah memenuhi syarat
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
B-27 Kejaksaan Negeri Barru telah mengusulkan pegawai untuk promosi bagi pegawai yang mempunyai prestasi dan dipandang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
B-28 Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya, monitoring biasanya dilakukan oleh kepala seksi masing-masing satker yang mengkaji kinerja staf pada bidang masing-masing
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
B-29 Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan Training Analysis Need dengan menggunakan Assesment sederhana
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
B-30 Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Barru dilakukan dengan mengusulkan pegawai yang memiliki kompetensi untuk mengikuti diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
B-31 Melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai dan disesuaikan dengan jabatan yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Negeri Barru dengan melakukan Assessment sederhana
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
B-32 Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Barru memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
B-33 Kejaksaan Negeri Barru melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai diantaranya melalui ekspose perkara, sharing pengalaman dan juga dinamika kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
B-34 Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
B-35 Masing-masing pegawai telah membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
B-36 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat oleh masing-masing pegawai dibuat dengan memperhatikan SKP atasan langsungnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
B-37 Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Barru dilakukan secara bulanan melalui buku kegiatan harian para pegawai, bukti daftar kehadiran dan pengamatan langsung oleh atasan, yang dijadikan penilaian dalam SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
B-38 Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward, mulai dari kehadiran dan juga penilaian atasan dan pimpinan dalam bekerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
B-39 Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Barru telah diterapkan, diantaranya : 1. Adanya penilaian perilkau kerja (buku biru/waskat) 2. daftar kehadiran pegawai yang nantinya dilaporkan kepada pimpinan selain itu Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
B-40 Kejaksaan Negeri Barru melalui bidang daskrimti telah melakukan update data kepegawaian secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
B-41 Kepala Kejaksaan Negeri Barru, terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan meliputi Rencana Kerja dan IKU (Indikator Kinerja Utama)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
B-42 Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja oleh Kasi dan Kasubag yang nantinya akan dibuatkan Pejanjian Kinerja dan ditandatangani oleh masing-masing kasi/kasubag
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
B-43 Kepala Kejaksaan Negeri Barru memantau pencapaian kinerja secara berkala setiap bulannya sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani melalui aplikasi e-monev, dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat dalam pencapaian kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
B-44 Kejaksaan Negeri Barru telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENJA, IKU dan penetapan kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
B-45 Seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENJA, IKU dan penetapan kinerja. yang disusun telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
B-46 Kejaksaan Negeri Barru telah memiliki IKU yang mengacu kepada RENSTRA DAN RENJA
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
B-47 Seluruh indikator kinerja unit kerja yang terdapat dalam RENJA, IKU dan penetapan kinerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
B-48 Kejaksaan Negeri Barru telah menyusun laporan kinerjan tepat waktu, mulai dari laporan bulan hingga laporan tahunan (LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
B-49 Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Barru telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
B-50 Kejaksaan Negeri Barru berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, baik untuk mengikuti sertifikasi bendahara dan juga mengikuti kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
B-50 Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
B-51 Untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Barru, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya: 1.CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Barru Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Barru dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Barru 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran Keempat upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Barru untuk menghindari terjadinya Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
B-52 Pengendalian gratifikasi telah diimplementasaikan dengan membuat Surat Perintah Kajari tentang Pembentukan UPG atau petugas perima laporan gratifikasi memberikan himbauan pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
B-53 Kejaksaan Negeri Barru telah membangun lingkungan pengendalian melalui penandatnganan Komitmen bersama dan penandatnganan fakta integritas oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barru. Selain itu pegawai diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan baik LHKPN maupun LHKASN tanpa terkecuali, yang nantinya akan dilaporkan ke pimpinan secara berjenjang
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
B-54 Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
B-54 Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
B-53/54 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
B-55 Kejaksaan Negeri Barru telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, diantaranya : 1. membuat saluran pengaduan masyarakat secara online melalui website Kejaksaan Negeri Barru dan juga call center yang ada di Kejaksaan Negeri Barru 2. terdapat prosedur / sop terhadap penanganan pengaduan masyarakat 3. terdapat kotak saran dan aduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   49
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
B-57 Kejaksaan Negeri Barru bersama tim yang telah ditunjuk menangani pengaduan masyarakat, melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
B-58 Hasil monitoring dan evaluasi akan ditindaklanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
B-59 Kejaksaan Negeri Barru telah melakukan sosialisasi terkait dengan WBS di Kejari Barru dan menunjuk petugas penerima laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
B-60 Kejaksaan Negeri Barru telah membuat kanal atau sarana bagi pegawai yang akan melaporkan pengaduan melalui sarana online yang terdapat di website Kejaksaan Negeri Barru dan juga menyediakan ruang penerimaan pelaporan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
B-61 Melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan WBS di lingkungan Kejaksaan Negeri Barru
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
B-62 Petugas nantinya membuat laporan ke pimpinan secara berjenjang tentang pelaksanaan WBS di Kejaksaan Negeri Barru
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
B-63 Kejaksaan Negeri Barru telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama di lingkungan Kejaksaan Negeri Barru
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
B-64 Melakukan sosialisasi tentang benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Barru serta membuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
B-65 Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
B-66 Melakukan tindak lanjut atas laporan hasil monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
B-67 Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
B-68 Kejaksaan Negeri Barru memiliki kebijakan standar pelayanan dalam bentuk buku standar pelayanan/SOP yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Barru selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
B-69 Kejaksaan Negeri Barru telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Barru
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
B-70 Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Barru dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
B-71 Kejaksaan Negeri Barru melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
B-72 Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Barru menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barru, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA. Selain Kajari, pelatihan budaya pelayanan prima juga dilakukan melalui briefing setiap pagi sebelum memulaa pelayanan oleh Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
B-73 Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-Barru.go.id), sosial media (Instagram, Facebook , Youtube dan twitter. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui brosur yang terdapat di lobby kantor Kejaksaan Negeri Barru dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Barru
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
B-74 Terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Sebagai contoh : meminta maaf jika ada kekeliruan dalam melakukan pelayanan dan reward kepada pelaksana pelayanan yang baik dengan memberikan penghargaan pegawai teladan setiap bulannya
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
B-75 Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Barru sudah dilakukan secara terpadu melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
B-76 Kejaksaan Negeri Barru telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
B-76 Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Barru dilakukan secara berkala, baik melalui survey kepuasan yang ada di website Kejaksaan Negeri Barru juga melalui survey pelayanan yang disediakan di lobby kantor Kejaksaan Negeri Barru. Kejaksaan Negeri Barru juga melakukan survey pelayanan, ketika sedang melakukan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk perbaikan kedepannya
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
B-77 Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media elektronik melalui website Kejaksaan Negeri Barru dan juga hasil survey yang terbuka di lobby kantor Kejaksaan Negeri Barru
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
B-78 Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Barru
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan