Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI JENEPONTO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : KEP-01/P.4.23/Cp.3/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 ; Undangan rapat ; Dokumentasi/Notulen rapat staf
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan Rapat ; Dokumentasi Rapat Staf Pembentukan Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumentasi Rapat Staf yang mengevaluasi target-target perioritas pembangunan WBBM 2021, baik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan ZI maupun Renca Aksi Agen Perubahan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Sosialiasi Apel Pencanangan Zona Integritas WBK menuju WBBM melalui media sosial Kejari Jeneponto - Penandatanganan Dukungan Forkopimda Kab. Jeneponto bagi Kejari Jeneponto
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan Pembangunan ZI yang dilaksanakan melalui Rapat Staf maupun Rapat Paripurna
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Bahwa hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan ZI sebagai besar telah ditindaklanjuti dan dipantau perkembangannya oleh masing-masing koordinator
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi Pimpinan telah berperan aktif sebagai Role Model dalam pelaksanaan pembangunan ZI, seperti dalam penyusunan perjanjian kinerja, secara aktif mengevaluasi kinerja melalui SIPEDE, CMS, ARSYSS dll
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penunjukan Pegawai yang menjadi Agen Perubahan lingkup Kejaksaan Negeri Jeneponto berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : PRINT-02/P.4.23/Cp.3/01/2021 tanggal 04 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pemasangan kata-kata bijak di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto - Melakukan sosialisasi pada setiap Rapat Staf yang dilaksanakan setiap minggu agar dapat bekerja secara efektif dan efisien
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Jeneponto guna mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Jeneponto yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021. - Penandatanganan Komitmen Bersama oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Honorer/Tenaga Bhakti guna mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Jeneponto yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP masing-masing bidang (SOP PTSP, SOP Penerimaan Berkas Perkara, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Pengantaran Tilang, SOP Pelayanan Hukum Gratis, dll)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah dilaksanakan dan diletakkan berbagai SOP pada ruang PTSP Kejaksaan Negeri Jeneponto
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Dikeluarkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : B-31/P.4.23/Cp.1/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memerintahkan para Kasi/Kasubagbin untuk mengevaluasi SOP yang telah diterapkan dan membuat SOP yang dianggap perlu untuk menunjang optimalisasi kegiatan-kegiatan baru. - Rapat Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Penggunaan aplikasi CMS, Sakti, Saiba, SIMAK BMN, E-Piutang, E-Monev Bappenas, dll - Penggunaan TV Informasi di beberapa bidang untuk menayangkan dokumentasi kegiatan dan informasi terkait bidang - Penggunaan aplikasi terbaru Kejaksaan Agung, yakni SIPEDE, E-Dosir dan E-Kepangkatan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Seluruh pegawai telah menggunakan aplikasi SIPEDE, CMS, dll disesuaikan dengan tupoksi masing-masig yang dapat dipantau oleh pimpinan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Beberapa pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi, seperti : - Pelayanan tilang menggunakan E-Tilang ; - Persuratan menggunakan SIPEDE ; - Penerimaan Tamu menggunakan Aplikasi Buku Tamu ; - Pelayanan pengambilan barang bukti menggunakan Google Form dan WA Barang Bukti - Penyediaan Komputer Touchscreen Self Service di PTSP untuk mengakses website, sosial media Kejari Jeneponto, dll
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Menunjuk Petugas Piket Ruang Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Jeneponto berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : PRINT-130/P.4.23/Cp.3/02/2020 tanggal 28 Februari 2021 - Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : KEP-08/P.4.23/Cp.1/03/2021 Tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan / Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dengan usulan agar dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai kebutuhan dengan mengacu pada PERJA No. 032/A/JA/08/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan dibuatkan form (google form) pengisian bagi masyarakat (Pengaduan Masyarakat, Permintaan Informasi Publik dan WBS) yang ditautkan dengan link pada website Kejaksaan Negeri Jeneponto (kejari-jeneponto.kejaksaan.go.id)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Bahwa telah diusulkan pengisian jabatan struktural secara berjenjang melalui surat Permohonan Pengisian Jabatan Struktural pada Kejaksaan Negeri Jeneponto ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B-328/P.4.23/Cp.3/02/2021 Tanggal 16 Februari 2021 ; Telah mengisi permintaan pegawai setiap bulannya melalui SILABUN Pembinaan Kejari Jeneponto ;
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah penempatan CPNS di berbagai bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Bahwa telah dilaksanakan evaluasi terhadap rotasi bidang pegawai sesuai dengan kinerja dan kebutuhan bidang/seksi pada Kejaksaan Negeri Jeneponto
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah diajukan usulan kekosongan jabatan dan promosi jabatan pada lingkungan Kejaksaan Negeri Jeneponto
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah diajukan usulan kekosongan jabatan dan promosi jabatan pada lingkungan Kejaksaan Negeri Jeneponto disertai pertimbangan mutasi/promosi pada usulan tersebut.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumentasi Rapat Staf
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilaksanakan rapat analisa pengembangan pegawai berbasis kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Bahwa pegawai yang dianggap kompeten diusulkan untuk mengikuti diklat, bimtek, in house maupun kegiatan pengembangan lainnya
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
D
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat, seperti : Diklat PIM, Bimtek SIRUP & SPSE, dll ; Bidang Pembinaan secara aktif menginformasikan terkait diklat maupun bimbingan teknis melalui sarana tercepat, yakni Grup Whatsapp Kejari Jeneponto
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Usulan Peserta Diklat Adum bagi Eselon IV melalui surat Nomor : B-449/P.4.23/Cp.1/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021 perihal Daftar Usulan Peserta Pelatihan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021. - Dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto bagi pegawai untuk mengikuti diklat SIRUP dan SPSE Nomor : PRINT-126 s/d 127/P.4.23/Cp.1/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 - Kegiatan Pelatihan Public Speaking dan Master Of Ceremony bagi anggota IAD Daerah Jeneponto dan Pegawai wanita beserta honorer wanita pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, yang dilaksanakan oleh Ikatan Adhyaksa Dharma Karini Daerah Jeneponto bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jeneponto, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Jeneponto.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Telah dibuat Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatian Perjanjian Kinerja satker dan SKP masing-masing pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Penetapan Kinerja Individu melalui SKP dan Buku Biru Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kinerja pegawai Kejari Jeneponto dinilai secara berkala melalui pembuatan baik melalui laporan bulanan, maupun melalui aplikasi seperti EIS, E-Monev Bappenas, E-Monev SMART, CMS, dan aplikasi lainnya
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penilaian Pegawai Teladan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan setiap akhir bulan ; Pengusulan Penghargaan seperti Satyalancana dan Promosi Jabatan bagi pegawai yang memenuhi syarat, baik secara administrasi maupun kinerja yang bersangkutan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penilaian melalui Buku Biru dan Buku Waskat ; Tersedianya hotline untuk pelanggaran disiplin pegawai ; Pelaksanaan kegiatan sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah Pandemi COVID-19 ; Memperhatikan pembatasan bepergian di tengah Pandemi COVID-19 dan dibuatkan laporan secara berkala.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Pemutakhiran data kepegawaian melalui E-Dosir SIMKARI - Telah dikeluarkan Nodis Kekurangan Dosir Kepegawaian salah satu Pegawai agar segera dilengkapi Nomor : ND-24/P.4.23/Cp.1/03/2021 Tanggal 18 Maret 2021 perihal E-Dosir Kepegawaian.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Keterlibatan dalam penyusunan kegiatan sehari-hari - Keterlibatan dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja, RENJA, Renstra dan IKU - Memonitoring kinerja pegawai melalui teknologi informasi seperti SIPEDE, CMS, dll - Memimpin rapat staf yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan PPPNP/Honorer.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Bahwa telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Monitoring dan Evaluasi kinerja melalui aplikasi E-Monev SMART, E-Mone Bappenas, OM-SPAN, Sicana, SIPEDE dan CMS Pidum dan Pidsus
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
– Penyusunan Renstra (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja) dan IKU Tahun 2021 – Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBBM 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
D
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Bahwa Kejaksaan Negeri Jeneponto telah menyusun dokumen LKj yang telah dikirim secara berjenjang dengan Nomor : B-90/P.4.23/Cpl/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen LKj Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : B-90/P.4.23/Cpl/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Secara aktif mengikuti diklat terkait akuntabilitas, seperti Bimtek maupun sosialiasi SIRUP, SPSE, dan Keuangan baik yang diadakan oleh KPPN setempat maupun Kejaksaan sendiri.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi pelaksanaan diklat : SIRUP, SPSE, Diklat/Sosisaliasi/Bimtek Keuangan.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Pemasangan baner-banner dan stiker tentang himbauan anti suap menyuap yang dipasang di lingkungan kantor dan OPD Kabupaten Jeneponto - Dokumentasi/Tangkapan Layar dari website/medsos Kejari Jeneponto tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : Print-02.a/P.4.23/Cp.3/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang petugas penerima laporan gratifikasi - Dokumentasi ruangan gratifikasi di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Tim kerja menyusun Peta Resiko guna Penerapan SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Tim kerja telah menyusun Peta Resiko dan dokumen Manajemen Resiko guna Penerapan SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kejaksaan Negeri Jeneponto Bekerjasama Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jeneponto pada tanggal 23 Juni 2021
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejari Jeneponto telah menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik di lingkungan kantor Kejari Jeneponto, maupun melalui media sosial
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   26
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   -
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   26
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Pengaduan masyarakat telah dimonitoring dan dievaluasi melalui surat Permintaan Perkembangan Kasus ke APIP yang dilaksanakan secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti dan memperoleh balasan terkait Perkembangan Kasus dari APIP Kab. Jeneponto
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi Ruangan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : PRINT-02.b/P.4.23/Cp.3/03/2021 Tanggal 04 Januari 2021 perihal Petugas Penerima Laporan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Jeneponto
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dilaporkan secara berkala oleh petugas kepada pimpinan setiap bulan dalam bentuk Buku Register WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah ditindaklanjuti secara berkala oleh petugas kepada pimpinan setiap bulan dalam bentuk Buku Register WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : KEP-11/P.4.23/Cp.1/05/2021 Tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Jeneponto
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan Fasilitas Rak Buku, Kulkas Minuman, Pendingin Udara, Ruang Bermain Anak, Free Charging Station, Kotak Surat, Kursi Roda, Televisi Informasi, Free Wifi dan lain-lain. - Penerapan protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu bagi pegawai & pengunjung, penggunaan handsanitizer, penyediaan westafel dan penggunaan masker.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Pemasangan maklumat pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Jeneponto - Pemasangan SOP di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Informasi pelayanan berdasarkan SOP yang diupload pada media sosial Kejari Jeneponto
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Penerapan SOP yang telah dibuat sesuai kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik - SOP PTSP, SOP Penerimaan Berkas Perkara, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Pengantaran Tilang, SOP Pelayanan Hukum Gratis, dll)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Review SOP pada seluruh bidang.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kegiatan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Kejaksaan Negeri Jeneponto Bekerja Sama Dengan Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto Dilaksanakan Di Aula Kejari Jeneponto Yang Diikuti Oleh Pegawai & PPNPN/Honorer
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dapat diakses melalui tv informasi, website, media sosial, media cetak, dan radio
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pemberian reward kepada petugas PTSP yang telah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Di ruang PTSP Kejari Jeneponto telah tersedia : - Loket penerimaan tamu, penerimaan surat, pelayanan tilang dan pelayanan barang bukti - Tersedia loker penyimpanan barang bagi pengunjung - Tersedia Rak Buku, Kulkas Minuman, Pendingin Udara, Ruang Bermain Anak, Free Charging Station, Kotak Surat, Televisi Informasi, Free Wifi dan lain-lain. - Tersedia kursi roda, tongkat jalan dan jalur tersendiri bagi penyandang disabilitas Adapun di masa pandemi COVID-19, telah diterapkan protokol kesehatan pengecekan suhu, penggunaan handsanitizer, penggunaan masker dan penyediaan westafel cuci tangan di lingkungan kantor
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Balla Aspirasi ; Podcast Ngerujak (Ngerumpi Bareng Jaksa) ; Jabat Hati (Jaksa Sahabat Tahanan dan Narpidana) ; Ngopi (Ngobrol Pintar) Bareng Jaksa di Warung Kopi ; Pustaka Adhyaksa ; Teras Aspirasi ; Go-Tilang ; Pengantaran Barang Bukti.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan masyarakat melalui kotak saran pada PTSP, media sosial Barang Bukti dan Go-Tilang Kejaksaan Negeri Jeneponto - Survey terkait penerimaan tamu, tilang, pengantaran barang bukti, JMS, dll melalui link Web Sinori
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dapat diakses melalui media sosial dan website Kejaksaan Negeri Jeneponto
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Telah dilakukan evaluasi melalui rapat terkait hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan