Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANA TORAJA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor : KEP - 07 / P.4.26/02/2021 1 FEBRUARI 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dokumentasi Rapat Staf
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
a. Pemasangan Spanduk/banner Kawasan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM b. Sosialisasi Pencanangan Pembangunan WBK/WBBM pada saat Apel Pagi dan Sosial Media c. Penandatanganan dukungan Forkopimda
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumentasi Rapat Staf
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi Rapat Staf
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumentasi Rapat Staf
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
a. Dokumentasi Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja sebagai Role Model b. Mengeluarkan Nota Dinas Nomor : ND-21/P.4.26/Cp.1/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM berisi 7 budaya tertib dan ketaatan kode etik dan kode perilaku
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
a. Menunjuk Pegawai yang menjadi Agen Perubahan lingkup Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor : PRINT-211/P.4.26/Cp.3/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 b. Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
a. Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Olahraga, dll b. Pemasangan kata-kata bijak di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja c. Mengeluarkan Nota Dinas Nomor : ND-21/P.4.26/Cp.1/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM berisi 7 budaya tertib dan ketaatan kode etik dan kode perilaku
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
a. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor : KEP - 07 / P.4.26/02/2021 tanggal 1 FEBRUARI 2021 b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Tana Toraja guna mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021. c. Penandatanganan Komitmen Bersama oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Honorer/Tenaga Bhakti guna mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 d. Dokumentasi Rapat Staf
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP masing-masing bidang (SOP PTSP, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Penyelesaian Tilang, SOP Pelayanan Hukum Gratis, dll)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kumpulan SOP, Juklak dan Juknis seluruh bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
a. Dokumentasi Rapat Staf
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
a. Penggunaan SIPEDE sebagai aplikasi persuratan b. Penggunaan aplikasi CMS, SAIBA, SAKTI dll
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
a. Tangkapan layar aplikasi SIMKARI b. Contoh DRP lengkap
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentasi penggunaan TV untuk menayangkan dokumentasi kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dokumentasi Rapat Staf
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
a. Menunjuk Petugas Piket Ruang Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor : PRINT-253/P.4.26/Cp.3/02/2021 dan tanggal 26 Februari 2021 b. Update kegiatan Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada akun media sosial (Instagram, Facebook, Youtube dan Website)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dokumentasi Rapat Staf
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
a. Terkait jabatan struktural yang masih kosong telah diajukan melalui aplikasi Perencanaan (Lolata) b. Usul Pengisian Kekosongan Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Dokumen Peta Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan hasil monitoring dan evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Mengeluarkan Surat Perintah Rotasi Bidang beberapa Pegawai sesuai dengan kebutuhan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dokumen Rotasi Internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumentasi Rapat Staf
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Bimbingan Teknis aplikasi SIRUP dan SPSE
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Telah diajukan Usul Bimtek manajemen barang dan jasa Kepada Sri Suastiyawani S.H dengan Nomor B-304/P.4.26/Cp.1/03/2021 pada tanggal 3 Maret 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Mengikutsertakan pegawai ke dalam diklat, bimtek, in-house training
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
a. Telah diajukan Usul Bimtek manajemen barang dan jasa Kepada Sri Suastiyawani S.H dengan Nomor B-304/P.4.26/Cp.1/03/2021 pada tanggal 3 Maret 2021 b. Menginfokan kepada pegawai apabila terdapat bimbingan teknis yang terkait pengembangan pegawai melalui Papan Pengumuman Kejaksaan Negeri Tana Toraja c. Pemanfaatan grup Whatsapp sebagai media komunikasi dan informasi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
a. Pelaksanaan Dinamika Kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Penilaian Pegawai Teladan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan setiap bulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
a. Perjanjian Kinerja b. Foto SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Foto SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Foto Buku Biru Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian Reward bulanan didasarkan pada rekap penilaian Voting seluruh pegawai dan pramubakti
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
a. Foto Buku Biru/Waskat b. Penggunaan Buku Harian c. Daftar Absensi Apel Pagi Pegawai d. Pemotongan tunjangan kinerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
a. Pengisian data-data masing-masing pegawai pada aplikasi SIMKARI (contoh DRP) b. Pengumuman jadwal Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan kenaikan pangkat di Papan Pengumuman Kejaksaan Negeri Tana Toraja c. Digitalisasi Data sesuai Dosir Kepegawaian d. Tangkapan layar aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi Rapat Staf, Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev SMART
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, dan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen LKJ
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah BIMTEK SIRUP dan SPSE
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi BIMTEK SIRUP dan SPSE
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi terkait anti gratifikasi, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor : Print-254/P.4.26/Cp/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang petugas penerima laporan gratifikasi - Dokumentasi ruangan gratifikasi di kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
CCTV, Surat Himbauan, Kontak Aduan, Kotak Saran, Pos Pengaduan Masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
CCTV, Nota Dinas, Kontak Aduan, Kotak Saran, Pos Pengaduan Masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
CCTV, Nota Dinas, Kontak Aduan, Kotak Saran, Pos Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi Rapat Staf
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
a. Meminta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk melakukan pengisian dan pelaporan LHKPN dan LHKASN b. Melakukan pemasangan CCTV atau kamera pengawas untuk meningkatan pengamana personil maupun kantor c. Laporan Pengiriman LHKPN Pegawai d. Melakukan sosialisasi nomor telpon dan alamat pengaduan melalui media cetak berupa baliho, spanduk dan media elektronik/online (Instagram, Facebook dan Website) e. Buku Lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dokumentasi Rapat Staf
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Dokumentasi Rapat Staf
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Foto sarana ruangan WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
a. Foto Banner WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Pengisian Buku Lapdu (Data Nihil)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Pengisian Buku Lapdu (Data Nihil)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Dokumen Peta Resiko
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Rapat staf, Nota Dinas, Pemasangan Banner
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Disediakan Pos Pengaduan, Kontak aduan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Dokumentasi Rapat staf
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Dokumentasi Rapat staf
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Penerapan PTSP, Pengumuman Jadwal Pelayanan, SOP Standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Maklumat Pelayanan dan Sarana Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Foto SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumentasi Rapat Staf
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Dokumentasi foto kegiatan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021, daftar hadir, dan materi Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
a. Dapat diakses melalui media sosial dan PTSP Kejari Tana Toraja b. Website kejari-tanatoraja.go.id
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-evaluasi kinerja tiap bulan dengan reward piagam penghargaan pegawai teladan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
a. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kejaksaan Negeri Tana Toraja b. Dokumentasi sarana pelayanan untuk masyarakat
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
a. Pengambilan Barang Bukti Online, yakni pemilik mengisi formulir identitas dan mengirim dokumen pendukung melalui WA petugas barang bukit. Setelah diproses, barang bukti diantarkan ke alamat yang bersangkutan. b. Go Tilang, yakni layanan pengantaran barang bukti sitaan tilang untuk dikembalikan kepada yang berhak c. Konsultasi Hukum Gratis, yakni dilaksanakan dengan jadwal Senin s/d Kamis di Kantor Pengacara Negara/Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta penyuluhan dan pelayanan hukum GRATIS langsung ke masyarakat.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat melalui kotak saran pada PTSP, media sosial Barang Bukti dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dapat diakses melalui media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Dokumentasi Rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan