Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PANGKAJENE KEPULAUAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1.a.1. SK Tim Kerja Nomor: KEP-08/P.4.27/CP.1/03/2021, Undangan rapat , Notulen rapat , Dokumentasi rapat , Daftar hadir
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1.b.1.Undangan rapat, Notula Rapat, Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja, Daftar hadir
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
2.a.1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Kejaksaan Negeri Pangkep Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
2.b.1. Dokumen Rencana Kerja WBK Kejaksaan Negeri Pangkep Tahun 2021 baru memuat sebagian target yang menjadi prioritas yang mana target-target tersebut relavan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi pada Kejaksaan Negeri Pangkep
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
2.c.1. kegiatan Pembangunan ZI telah di sosialisasikan pada saat apel pagi 2.c.2. juga media sosial, instagram, twitter, youtube Kejaksaan Negeri Pangkep secara berkala
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
C
3.a.1. undangan rapat, Absensi kehadiran, Notulen rapat , Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
3.b.1. undangan rapat, Absensi kehadiran, Notulen rapat , Dokumentasi rapat evaluasi berkala dan rutin sekali dalam seminggu
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
3.c.1. undangan rapat, Notulen rapat, Absensi kehadiran, Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
4.a.1. Dokumentasi Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep sebagai Role Model 4.a.2. Mengeluarkan Nota Dinas Nomor : /P.4.26/Cp.1/03/2021 Tanggal Maret 2021 Perihal terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM berisi 7 budaya tertib dan ketaatan kode etik dan kode perilaku
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
4.b.1 SK Agen perubahan Nomor: Print-162/P.4.27/Cp.1/03/2021 4.b.2. dokumentasi kegiatan agen perubahan 4.b.3. dokumen rencana tindak agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
4.c.1 dokumentasi kegiatan kegiatan berolahraga bersama setiap hari jumat dilakukan untuk menambah kebersamaan dan menumbuhkan semangat perubahan 4.c.2. dokumentasi suasana kantor, 4.c.3 Memberikan reward kepada pegawai teladan, 4.C.4 SUasana kantor dengan kata-kata bijak, 4.c.5. Kerja bakti jumat bersih dan sehat
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
C
4.d.1 Dokumentasi membuat yel-yel dan merancang spanduk/banner 4.d.2.Notulen rapat yang menujukkan adanya keterwakilan dari tiap seksi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Dokumen SOP Masing-masing Bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Dokumentasi SOP, Juklak dan Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Dokumentasi Rapat SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Penggunaan SIPEDE sebagai aplikasi persuratan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Tangkapan layar aplikasi SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- dapat diakses melalui website kejaksaan negeri pangkep
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Menunjuk Petugas Piket Ruang Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Pangkep berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep Nomor : PRINT-199/P.4.27/Cp.1/03/2021 b. Update kegiatan Kejaksaan Negeri Pangkep pada akun media sosial (Instagram, Facebook, Youtube dan Website)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
a. Dokumen Ususlan Kebutuhan Pegawai, b. Dokumen Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja, c. Dokumen Assesment Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Dokumen SP a.n Agus Budiono, S.Kom dan Nur Arieqah Rayhan, SH
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Monev Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dokumen Usul Promosi Jabatan Struktural a.n Herman, SH
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
SP Mutasi Internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumen laporan monev performa kinerja pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
Masih dalam tahap perencanaan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dokumen Surat Rekomendasi Diklat a.n Litami Aprilia, SH,
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
a. Berita Acara Assesment, b. Matriks Hasil Assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
SP Bimtek Aplikasi SIRUP dan SPSE
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
a. Dokumentasi Ekxpos, b. Hasil Ekspos
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dokumen Laporan Hasil BIMTEK
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
a. Dokumen Indikator Kinerja Utama, b. Perjanjian Kerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Dokumen Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumen Reward Pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
a. Dokumentasi Buku Biru, b. Dokumen Daftar Absensi Harian dan Apel Kerja, c. Dokumentasi Apel
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
a. Dokumentasi Tangkapan Layar Simkari, b. DRP Salah Satu Pegawai,
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Kerja, Dokumentasi Kegiatan Rapat, Notulen Rapat dan Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumentasi Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
- Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev Smart
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Dokumen Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
C
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Pendidikan dan Pelatihan dan Dinamika Kelompok
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Dinamika Kelompok dan Gelar Perkara
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Dokumentasi Public Campaign Pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Mengeluarkan Surat Perintah Nomor Nomor : PRINT-209.A/P.4.27/Fd.1/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 terkait Penunjukan Pegawai yang bertugas menerima laporan/aduan Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Laporan Penerapan SPIP, SK Penyelenggara SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Dokumen Peta Resiko, Dokumentasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi Sosialisasi Peta Resiko
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
SK Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Dokumentasi Buku Register Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat (NIHIL)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
Dokumen Laporan NIHIL
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Dokumentasi ruang WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-a. Mengeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-137.A/P.4.27/Cp.1/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 terkait Penunjukan Pegawai yang bertugas menerima laporan/aduan Whistle Blowing System (WBS)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Pengisian buku Lapdu Tidak ada Pengaduan (NIHIL)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Pengisian buku Lapdu Tidak ada Pengaduan (NIHIL)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sop penanganan Benturan Kepentingan, Dokumentasi Sosialisasi Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dokumen Laporan Tindak Lanjut penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen Laporan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Dokumentasi Penerapan Standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokumentasi Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Dokumentasi SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Dokumentasi Review Perbaikan Standar Pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Dokumentasi Sosialisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- dapat diakses melalui sosial media dan website Kejari Pangkep
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Dokumentasi Penerapan Punishment bagi pelayanan yang tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi Pelayanan PTSP yang terpadu dan terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi Pogram unggulan yang menjadi inovasi pelayanan pada kejari pangkep, monev penigkatan pelayanan IT
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Dokumetasi Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Melalui Kuesioner
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Dokumentasi Kuesioner yang dapat diakses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dokumentasi analisis atas hasil survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan