Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SELAYAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: KEP-007/P.4.28/Cp.1/02/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Tanggal 16 Februari 2021- Notula Rapat - Lampiran Dokumentasi Kegiatan Rapat,
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Notula Rapat - Kriteria tim Pembangunan ZI - Prosedur/mekanisme pembentukan Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Buku Profil Kejari Kepulauan Selayar Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Dokumentasi - Tangkapan Layar media sosial, website - Foto Spanduk, Brosur, Standing Banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Absensi kehadiran - Notula Rapat - Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Absensi Kehadiran - Notula Rapat - Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Absensi Kehadiran - Notula Rapat - Dokumentasi - Hasil Rekomendasi - Laporan tindak lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi Role Model - Dokumentasi - Notula Rapat yang menunjukan peran pimpinan sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: KEP-008/P.4.28/Cp.1/02/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of change) Tanggal 16 Februari 2021- Dokumentasi Kegiatan - Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan - Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumentasi Kegiatan - Dokumentasi Susasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Dokumentasi Kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Arsip Buku SOP - SOP Pelayanan dan Inovasi - Peta Bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP - JUKLAK - JUKNIS
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Lampiran Foto Kegiatan - Notula Rapat - Laporan Hasil Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Tangkapan layar Case Managemen System (CMS) Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Tangkapan Layar SIMKARI Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Dokumentasi Tangkapan Layar Monitor terkait Data Pegawai dan Kegiatan Kerja Kejari Kepulauan Selayar
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Laporan Hasil Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: KEP-012/P.4.28/Cp.1/03/2021 tentang Pengangkatan PPI (Pejabat Pengelola Informasi) Tanggal 25 Maret 2021- Dokumentasi tentang penerapan Sarana Informasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Notula Rapat Evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Surat Kebutuhan Pegawai, Dokumen Peta Jabatan dan analisa beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Surat Perintah Kepala Satker
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Monev Penempatan Pegawai Rekrutmen
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat Usulan Promosi, Surat Mutasi Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Surat Usulan Promisi, Surat Mutasi Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Monev Mutasi Pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Surat Rekomendasi mengikuti DIKLAT Nomor: B-021/P.4.28/Cp.1/03/2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Sertifikat Kompetensi Jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: PRINT-092/P.4.28/Cp/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021, Surat Rekomendasi Nomor: B-021/P.4.28/Cp.1/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumentasi BIMTEK (Bimbingan Teknis) dari Kantor Cabang BRI Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan Pelayanan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Monev Pengembanganan Kompetensi Pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Dokumen IKU Kejari Kep. Selayar 2020-2024, Perjanjian Kinerja Kejari Kep. Selayar 2020-2024, SKP 2020 atas nama Ogi Ade Saputra, S.H
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP 2020 atas nama Ogi Ade Saputra, S.H
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- SKP 2020 atas nama Ogi Ade Saputra, S.H
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Buku WASKAT, Buku Catatan Penilaian PNS, Buku Biru atau Buku Kegiatan Harian Pegawai, Daftar Absensi Harian (sample), Absensi Apel (sample), Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Apel (sample)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkapan Layar SIMPEG SIMKARI dan DRP Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumentasi Kegiatan, Notula Rapat, Dokumen Perencanaan (Rencana Aksi, RENJA, RENSTRA, IKU) Kejari Kepulauan Selayar
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumentasi Kegiatan, Notula Rapat, Dokumen Perjanjian Kinerja Kejari Kep. Selayar 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Dokumentasi Kegiatan, Notula Rapat, Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-Monev Secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- RENSTRA Kejari Kep. Selayar 2020-2024, RENJA Kejari Kep. Selayar 2021, IKU Kejari Kep. Selayar 2020-2024, PK Kejari Kepulauan Selayar 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- RENSTRA Kejari Kep. Selayar 2020-2024, RENJA Kejari Kep. Selayar 2021, IKU Kejari Kep. Selayar 2020-2024, PK Kejari Kepulauan Selayar 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Scan IKU Kejari Kep. Selayar 2020-2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- RENSTRA Kejari Kep. Selayar 2020-2024 & IKU Kejari Kep. Selayar 2020-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Surat Pengantar Nomor: B-021/P.4.28/Cp.1/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Scan Laporan Kinerja Laptri Pembinaan Periode Januari s.d Maret 2021 (sample)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat Perintah DIKLAT Nomor: PRIN-092/P.4.28/Cp/03/2021 tanggal 25 Maret 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Sertifikat Kompetensi Jabatan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Tangkapan Layar dari Website/Sosial Media tentang Anti Gratifikasi, Anti Suap Menyuao dan Anti Korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: KEP-009/P.4.28/Cp.1/03/2021 Tentang Tim Pengendali Gratifikasi Tanggal 23 Maret 2021, Dokumentasi Ruangan Unit Pengendali Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Dokumen Manajemen Risiko
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Isi Dokumen Manajemen Risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Isi Dokumen Manajemen Risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Daftar Distribusi Dokumen Manajemen Risiko
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:SE-006/A/J.A/05/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Dokumentasi WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Kebijakan WBS,
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Monev WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor:KEP-011/P.4.28.Cp.1/03/2021 Tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tanggal 23 Maret 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor:KEP-011/P.4.28.Cp.1/03/2021 Tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tanggal 23 Maret 2021
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor:KEP-011/P.4.28.Cp.1/03/2021 Tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tanggal 23 Maret 2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Monev Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Monev Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- SOP Kejari Kepulauan Selayar
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokumentasi Maklumat Standar Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP Kejari Kepulauan Selayar dan SOP Inovasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- SOP Kejari Kepulauan Selayar telah dievaluasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Dokumentasi Bimbingan Teknis dari Kantor Cabang BRI terkait Penerapan budaya Pelayanan Prima, Siraman Rohani dilakukan secara rutin
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Tangkapan Layar Website dan Sosial Media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Maklumat Pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dokumentasi Fasilitas Umum, Dokumentasi Ruangan-Ruangan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- SOP Inovasi Pelayanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Data Hasil Survey (sample) & Link Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Data Hasil Survey (sample) & Link Survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Tindak Lanjut Hasil Survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan