Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PARE-PARE
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuknya Tim Kerja zona Integritas dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021 dengan nomor surat Kep.- 22 /P.4.11/Cp/03/2021 tanggal 10 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pimpinan, dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan telah membuat Nomor B-01/P.4.11/Cp.2/03/2021 perihal Undangan Rapat Pembentukan dan Penetapan Anggota Tim Kerja Zona Integritas Menuju WBK, Notulen Rapat Pembentukan dan Penetapan Anggota Tim Kerja Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tanggal 08 Maret 2021, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
ya, sudah membuat dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang disusun melalui mekanisme rapat dan kemudian dibuat notulen Surat Undangan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) , Notulen Rapat Rencana Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat, Dokumen Rencana Aksi Kejari Parepare, Buku Profile Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kejari Parepare
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
dalam dokumen rencana kegiatan pembangunan Zona integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di masing-masing bidang seperti Bindang Intelijen, Bindang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khususm, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Bidang Pembinaan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui sarana media sosial milik Kejaksaan Negeri Parepare seperti Twitter, Facebook, Instagram, youtube maupun website Kejaksaan Negeri Parepare yang menampilkan apel pencanangan pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada kejaksaan Negeri Parepare telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dengan disertai dengan rapat pemantau dan evaluasi Pembangunan WBK oleh Pimpinan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Terdapat rapat rutin monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan integritas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Parepare
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi bulan april dan mei
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Parepare sebagai role model dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Menetapkan Agen Perubahan yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : KEP- 23/P.4.11/Cp/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Maydi Safira J, S.H. dan Muh. Nur Fajri Arzam, S.H.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Membangun budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaan Negeri Parepare seperti mengadakan kegiatan siraman rohani, kegiatan senam dan membuat quotes-quotes
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Seluruh pegawai melaksanakan apel pencanangan Kejaksaan Negeri Parepare dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan yel-yel Kejaksaan Negeri Parepare yaitu Siapa Kita? Insan Adhyaksa: Siap Berubah? Harus! Harus! Harus!
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Prosedur operasional tetap telah mengacu pada peta proses bisnis kejaksaan R I yaitu SOP yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti Pada Bidang Tindak Pidana Umum yaitu SOP tentang Prapenuntutan, Penuntutan dan Eksekusi sedangkan pada Bidang Pidana Khusus yaitu SOP terkait dengan penyelidikan dan penyidikan , pada biadang intelijen yaitu terkait degan pembuatan laporan informasi khusus, surat masuk Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parepare, pembuatan Surat Perintah Tugas dan Surat Operasi Intelijen,SOP koordinasi dengan instansi lain,pada bidang Datun SOP tentang Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan SOP tentang Pelayanan Hukum, pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdapat SOP Pengantaran Barang Bukti sedangkan pada Bidang Pembinaan tedapat SOP Laporan Persediaan ATK, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS, Data Statistik dan Teknologi Informasi (Daskrimti), Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil, SOP Surat Keluar Sekretariat, SOP Surat Masuk Sekretariat dan untuk bendahara terdapat SOP Alur Penerimaan dan Penyetoran Uang Titipan dan PNBP Surat Nomor B-02/P.4.11/Cp.2/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Undangan Rapat Pembuatan SOP Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Parepare, Laporan Pembuatan SOP Pelayanan, Absensi Rapat, Arsip buku SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) pada masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Parepare telah diterapkan dengan membuat alur SOP yaitu untuk pelaksanaan tugas dan fungsi seperti Pada Bidang Tindak Pidana Umum yaitu SOP tentang Prapenuntutan, Penuntutan dan Eksekusi sedangkan pada Bidang Pidana Khusus yaitu SOP terkait dengan penyelidikan dan penyidikan , pada biadang intelijen yaitu terkait degan pembuatan laporan informasi khusus, surat masuk Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parepare, pembuatan Surat Perintah Tugas dan Surat Operasi Intelijen,SOP koordinasi dengan instansi lain,pada bidang Datun SOP tentang Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan SOP tentang Pelayanan Hukum, pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdapat SOP Pengantaran Barang Bukti sedangkan pada Bidang Pembinaan tedapat SOP Laporan Persediaan ATK, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS, Data Statistik dan Teknologi Informasi (Daskrimti), Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil, SOP Surat Keluar Sekretariat, SOP Surat Masuk Sekretariat dan untuk bendahara terdapat SOP Alur Penerimaan dan Penyetoran Uang Titipan dan PNBP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah dievaluasi melalui mekanisme rapat yaitu dengan cara membuat undangan rapat, absensi rapat, notulen rapat dan dokumentasi rapat untuk melakukan evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Sistem kepegawaian dan operasional managemen SDM sudah menggunakan sebahagian teknologi informasi contohnya dengan menggunakan Aplikasi Simkari dan Case Management System (CMS)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pemberian pelayanan kepada publik sebhagian sudah menggunakan teknologi informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Kejaksaan Negeri Parepare telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi (PPID) berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor: KEP-19/P.4.11/Cp.1/04/2021 tanggal 19 April 2021 atas nama Yusnita Mawarni, S.H. dan Andi Muhammad Sigbatullah Hekmatyar, A.Md. dan terdapat media sosial milik Kejaksaan Negeri Parepare antara lain Twitter @Kejariparepare, Facebook Kejaksaan Negeri Parepare, Instagram @kejari_parepare, email kn.parepare@gmail.com dan website www.kejari-parepare.go,id
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
- Monitoring telah di tindak lanjuti melalui rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja yaitu terdapat dokumen peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : 425/P.4.11/Cp.2/04/2021 Tanggal 05 April 2021 Perihal Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Kepada Sdr. ANDI MUHAMMAD SIBGATULLAH HEKMATYAR, A.Md untuk segera melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana harian Kaur Data Statistik Kriminal dan teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : 426/P.4.11/Cp.2/04/2021 Tgl tanggal 05 April 2021 Perihal Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Kepada Sdr. ABDUL MUIS untuk segera melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana harian Kaur Perlengkapan pada Kejaksaan Negeri Parepare telah dilaksanakan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dlakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dalam organisasi melalui rapat tentang monitoring dan evaluasi penempatan untuk memenuhi kebutuhan jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : Print-533/P.4.11/Cp.2/04/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Perpindahan Calon Jaksa dari Seksi Tindak Pidana Umum ke Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : 425/P.4.11/Cp.2/04/2021 Tanggal 05 April 2021 Perihal Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Kepada Sdr. ANDI MUHAMMAD SIBGATULLAH HEKMATYAR, A.Md untuk segera melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana harian Kaur Data Statistik Kriminal dan teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : 426/P.4.11/Cp.2/04/2021 Tgl tanggal 05 April 2021 Perihal Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Kepada Sdr. ABDUL MUIS untuk segera melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana harian Kaur Perlengkapan pada Kejaksaan Negeri Parepare
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-telah dilakukan sebahagian kecil mutasi pegawai antar jabatan contohnya adalah Surat Usulan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Yusnita Mawarni, S.H. sebagai Kaur TU pada Kejaksaan Negeri Parepare berdasarkan Surat Nomor : B-671/P.4.11/Cp.3/05/2021 Perihal Penyederhanaan Organisasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor :PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- ya dilakukan evaluasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare dan Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Parepare melalui rapat monitoring perihal usulan promosi menduduki jabatan Eselon V dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : 425/P.4.11/Cp.2/04/2021 Tanggal 05 April 2021 Perihal Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Kepada Sdr. ANDI MUHAMMAD SIBGATULLAH HEKMATYAR, A.Md untuk segera melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana harian Kaur Data Statistik Kriminal dan teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : 426/P.4.11/Cp.2/04/2021 Tgl tanggal 05 April 2021 Perihal Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Kepada Sdr. ABDUL MUIS untuk segera melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana harian Kaur Perlengkapan pada Kejaksaan Negeri Parepare
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
Kejaksaan Negeri Parepare tidak melakukan Training Need Analysis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- ya sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegwai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan membuat sasaran kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
C
- sebagian besar terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
sebagian besar pegawai telah mmeperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainya misalnya diklat TAK dan LATSAR untuk CPNS, Diklat CMS dan diklat-diklat lainnya contohnya Bantuan Pemanggilan Peserta Diklat Tindak Pidana Perikanan Angkatan II Tahun 2021 Nomor B-321/P.4.2/Cp.2/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 An. MUSTARSO, SH Jaksa Muda (III/d) 60581159/ 19710411 200501 1 009 Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : Print -616/P.4.11/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 kepada MUH. NUR FAJRI ARZAM, SH, AYU ASHARI, SH, MAYDI SAFIRA, SH Perihal untuk mengikuti Prajabatan / Pelatihan dasar (LATSAR) Golongan III Tahun Anggaran 2021, Pada tanggal 23 Mei 2021 s/d 21 Juli 2021, bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : Print -840/P.4.11/Cp.2/07/2021 tanggal 02 Juli 2021 kepada FRANSISKUS GINTING, FREDDYANSYAH TANJUNG Perihal untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) CPNS Golongan II Gelombang V Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 06 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021, bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : Print -722/P.4.11/Cp.2/06/2021 tanggal 03 Juni 2021 kepada MUH. REZKY SATRIA RAMADHAN, SH Perihal Perihal untuk mengikuti Prajabatan / Pelatihan dasar (LATSAR) Golongan IV Tahun Anggaran 2021, Pada tanggal 07 Juni 2021 s/d 28 Juni 2021, bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sp. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : Print -723/P.4.11/Cp.2/06/2021 tanggal 03 Juni 2021 kepada DARWINA TAMIR, DINDA AYU PUSPITA, MIKE SETYOWATI Perihal untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) CPNS Golongan II Gelombang III Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 08 Juni 2021 s/d 17 Juni 2021, bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
sebagian besar pegawai pada bidang masing-masing telah mengikuti in house training misalnya in house bidang pidsus yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yaitu In House Training dengan tema memahami secara komprehensif delik pencucian uang dan teknik pembuktiannya yang diikuti oleh kepala kejaksaan negeri parepare dan seluruh jaksa kemudian in house training yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen dengan tema Strategi Komunikasi untuk Organisasi secara virtual dengan narasumber Hasan Hasbi dan dinamika kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun tidak dilakukan secara berkala dengan melalui rapat monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dan membuat notulen rapat serta absensi rapat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
penetapan kinerja individu yang terkait dengan membuat perjanjian kinerja Tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-semua pegawai pada Kejaksaan Negeri Parepare telah membuat dokumen sasaran kerja pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
dilakukan pengukuran kinerja individu secara tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- penilaian kinerja individu dilakukan dengan pengembangan karir dan pemberian penghargaan dengan mengusulkan calon jaksa menjadi Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parepare berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-727/C.4/10/2020 dan terdapat sistem reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
unit kerja telah mengimplentasikan seluruh aturan disiplin dan terdapat penilaian perilaku kerja (Buku Biru) atau Waskat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai dalam simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Parepare telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan yaitu terdapat dokumen rencana strategis Kejaksaan Negeri Parepare
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Parepare telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
C
-Pimpinan memantau pencapaian kinerja namun tidak berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Sudah ada dokumen perencanaan yaitu RENJA, Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Parepare, Dokumen Perjanjian Kinerja, Tangkapan Layar Dashboard Aplikasi. Tangkapan Layar Aplikasi e-Monev, Tangkapan Layar CMS, Tangkapan Layar Aplikasi EIS Simkari
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-dokumen perencanaan yaitu RENJA, Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Parepare, Dokumen Perjanjian Kinerja, Tangkapan Layar Dashboard Aplikasi. Tangkapan Layar Aplikasi e-Monev, Tangkapan Layar CMS, Tangkapan Layar Aplikasi EIS Simkari telah berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- ya terdapat dokumen indikator dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- yaitu terdapat dokumen rencana strategis kejaksaan negeri parepare dan dokumen indikator kinerja utama
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- iya terdapat laporan kinerja tahun 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- iya terdapat dokumen laporan kinerja tahun 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
--iya contohnya surat perintah melaksanakan Tugas dan In House Training bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang Intelijen dan bidang Tindak Pidana Khusus
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-ya salah satunya dengan mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis Aplikasi Sirup dan SPSE Tahun 2021 dan terdapat kegiatan penyusunan keuangan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi yaitu dengan membuat dan memasang banner anti gratifikasi dilingkungan Kejaksaan Negeri Parepare dan Banner Anti Suap serta Mengkampanyekan Anti Gratifikasi melalui Media Sosial Kejaksaan Negeri Parepare
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-Kejaksaan Negeri Parepare telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan membuat Surat Perintah Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Parepare
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Kejaksaan Negeri Parepare telah membangun lingkungan pengendalian pada bidang pengawasan dengan melakukan pemasangan Cctv di setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Parepare
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- Kejaksaan Negeri Parepare telah melakukan penilaian resiko atas Kejaksaan Negeri Parepare
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-terdapat Cctv pada setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Parepare
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-ya telah di informasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dengan rapat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Parepare telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan membuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare tentang Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Parepare
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-ya telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat pada bulan Juni tahun 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-iya telah di tindak lanjuti dengan laporan hasil tindak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- ya Whistle Blowing System telah di sosialisasikan kepada para pegawai Kejaksaan Negeri Parepare
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-ya dengan membuat Aplikasi Whistle Blowing System secara Online
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-belum di monitoring dan di evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-belum dilakukan evaluasi dan monitoring
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
- terdapat dokumen peta benturan kepentingan tetapi sebagian kecil tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
-ya terdapat surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Lingkungan kejaksaan Negeri Parepare
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-ya terdapat laporan kegiatan untuk menimalisir benturan kepentingan misalnya pada kegiatan Bantuan Hukum
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-ya dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan tetapi tidak berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-iya dengan melakukan rapat evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Parepare memiliki alur pertimbangan hukum, alur pelayanan hukum, alur bantuan hukum, alut penegakan hukum dan alur tindakan hukum lainnya pada bidang perdata dan tata usaha negara, alur pelayanan tilang, alur pelayanan informasi publik, alur pengaduan masyarakat, alur pengembalian barang bukti serta alur penerimaan tamu
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Parepare telah memiliki maklumat pelayanan dan standar operasional perosedur tentang pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Parepare Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor: KEP-19/P.4.11/Cp.1/04/2021 tanggal 19 April 2021 atas nama Yusnita Mawarni, S.H. dan Andi Muhammad Sigbatullah Hekmatyar, A.Md. , Sosialisasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Kejaksaan RI 2021, Dokumentasi Petugas Pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar Pelayanan Prima, Duta Pelayanan Prima, Dokumentasi Pelatihan kepada Petugas Pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa, salam), Dokumentasi Pelayanan Kejaksaan Negeri Parepare melalui Media Sosial
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- Kejaksaan Negeri Parepare telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Parepare Tahun 2021 , Sosialisasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Kejaksaan RI 2021, Dokumentasi Petugas Pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar Pelayanan Prima, Duta Pelayanan Prima, Dokumentasi Pelatihan kepada Petugas Pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa, salam), Dokumentasi Pelayanan Kejaksaan Negeri Parepare melalui Media Sosial
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Parepare telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media misalnya pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dan pengantaran barang bukti melalui media sosial instagram, facebook maupun webiste
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Kejaksaan Negeri Parepare telah memiliki kotak kepuasan pelayanan dan terdapat form surat teguran apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani persuratan dan pelayanan, monitor yang berisi informasi untuk tamu yang datang, Kejaksaan Negeri Parepare juga telah memiliki Mobil Layanan Pengantaran Barang Bukti dan sepada motor untuk pelayanan barang bukti
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejaksaan Negeri Parepare telah memiliki inovasi pelayanan antara lain pelayanan hukum online dan e-limpah atau serah terima tahap II dari Kepolisian Resor Parepare ke Kejaksaan Negeri Parepare
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
terdapat kotak survey kepuasaan yang terpasang pada kantor Kejaksaan Negeri Parepare, survey pelayanan petugas PTSP dan Survey pada website Kejaksaan Negeri Parepare
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
sudah terdapat survey kepuasaan masyarakat pada papan pengumuman dan melalui media sosial seperti instagram
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- Kejaksaan Negeri Parepare telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan