Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SIDENRENGRAPPANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Bahwa Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan rapat lanjutan pembentukan tim. Bahwa penentuan anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim, lalu kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengeluarkan surat keputusan, surat keputusan ada di link berikut : https://drive.google.com/file/d/13zyktv-bvBxQ3257lHNYbZWUmSSKlbM9/view?usp=sharing
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Bahwa orang-orang yang ditempatkan pada masing-masing area perubahan merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing- masing
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Bahwa Tim WBK dan WBBM dalam pemantauan dan instruksi Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan dan membuat dokumen Rencana Aksi, dokumen ada di link berikut : https://drive.google.com/file/d/1tXHVLkZ_Vi6I0GA5wOQvB_CjXnf97Qy2/view?usp=sharing
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Rencana Aksi disusun dengan memperhatikan prinsip SMART (specific, meassuarable, attainable, relevan, time based) berdasarkan 6 Area Perubahan yang ada
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bahwa sosialisasi dilakukan menggunakan beberapa cara : 1. Digital yaitu melalui official account Kejari Sidenreng Rappang meliputi Facebook, YouTube, Instgaram dan Twitter. 2. Konvensional melalui Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang maupun dikawasan pelayanan publik 3. Sosialisasi kepada staf dilakukan melalui pengarahan pada saat apel kerja, maupun pada saat rapat staf oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang. Bukti pada : https://drive.google.com/drive/folders/1zWjWu8hSOsYM785iyHDQL9z8OdD2UXUC?usp=sharing
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangungun ZI Menuju WBK dan WBBM di Kejari Sidenreng Rappang, yang terdiri dari Absensi kehadiran Notulensi rapat dan foto. rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Sidenreng Rappang bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai. bukti https://drive.google.com/drive/folders/1PjJyCg471Xn58K1GRSYWbGM5O4Z0zNk0?usp=sharing
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasasi pembangungun ZI Menuju WBK dan WBBM di Kejari Sidenreng Rappang, yang terdiri dari Absensi kehadiran Notulensi rapat dan foto. rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Sidenreng Rappang bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai. https://drive.google.com/drive/folders/1PjJyCg471Xn58K1GRSYWbGM5O4Z0zNk0?usp=sharing
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring Evaluasi selalu diupayakan untuk ditindaklanjuti dan dibuktikan pada monitoring evaluasi periode berikutnya
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, seperti : 1. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas; 2. Kegiatan dituangkan dalam bentuk notulensi dan daftar hadir; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang memberikan semangat untuk terus melakukan pencapaian terbaik bagi bawahannya;
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Bahwa per Mei 2021 sudah ada agen perubahan, dan sudah memberi kontribusi maksimal https://drive.google.com/drive/folders/1QHbKIond6eWJDHD1alK-oDNk1zeA_kR0?usp=sharing
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang seperti : 1. Membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya., 3. Memberikan reward kepada pegawai dan pramubakti teladan. (masih dalam rencana) 4. Memberikan dan arahan kepada seluruh pegawai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang setiap apel kerja setiap awal bulan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas pada seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Sidenreng Rappang, mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang), Bukti https://drive.google.com/drive/folders/1vSOC9HPDe9KSV3X_9x7xFsd6VJ-jInyn?usp=sharing
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang, diantaranya : 1. SOP Bidang Intelijen a) SOP Penerimaan Tamu Dinas Dilingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang b) SOP Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 2. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang b) SOP Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) pada Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 3. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Laporan Pengaduan Masyarakat Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 4. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 5. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a) SOP Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, bukti https://drive.google.com/drive/folders/1fAPGRYb11v4mGffBvv35o8Y-1q1Mlg2l?usp=sharing
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
bahwa kejaksaan negeri sidenreng rappang selalu melakukan evaluasi terhadap SOP yang akan digunakan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
bahwa kejaksaan negeri sidenreng rappang telha melakukan pengukuran kinerja unit mengunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan updating data kepegawaian melalui sarana Simkari Kepegawaian yang dilakukan update setiap bulannya, ini bertujuan agar seluruh data kepegawaian di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang merupakan data yang terbaru yang dapat dipantau oleh pimpinan.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Sidenreng rappang telah memberikan pelayanan kepada publik, seperti website, pengaduan online, persuratan online, buku tamu dan survey kepuasan pengunjung, bukti https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B4bDwZiU5LUK_4YlXGK68ojx4DHY4l_Z
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Bahwa kejaksaan negeri sidenreng rappang telah melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah menunjuk PPID dan telah menyebarkan tentang informasi publik, bukti https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zy4ec8OZVVZU00s7iUAU7qk7vbcJSSGX
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri SIdenreng Rappang telah melakukan monitoring evaluasi tentang kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
bahwa kejaksaan negeri sidenreng rappang telah membuat peta jabatan terhadap masing masing jabatan,
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Dilakukan penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan mutasi terhadap pegawai untuk pengembangan karier pegawai, https://drive.google.com/drive/folders/14_rlGADt3jhGhco0yklXmGhMmsar6y4F?usp=sharing
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Bahwa Kejaksaan negeri sidenreng rappang ketika melakukan mutasi telah memperhatikan kompetensi jabatan dan pola mutasi (contohnya calon jaksa berpindah setiap 6 bulan), https://drive.google.com/drive/folders/14_rlGADt3jhGhco0yklXmGhMmsar6y4F?usp=sharing
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan assesment terhadap pegawai yang dimutasi antar unit, bukti Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan mutasi terhadap pegawai untuk pengembangan karier pegawai, https://drive.google.com/drive/folders/14_rlGADt3jhGhco0yklXmGhMmsar6y4F?usp=sharing
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan Training Analysis Need dengan menggunakan Assesment sederhana, https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PCsxyPg_If2RY9C3DsQsrcD57JKRLoDg
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan pertimbangan untuk pengembangan kompetensi pegawai, https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PCsxyPg_If2RY9C3DsQsrcD57JKRLoDg
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
bahwa pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tidak ada kesenjangan dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk permasing2 jabatan, https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PCsxyPg_If2RY9C3DsQsrcD57JKRLoDg
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi., https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PCsxyPg_If2RY9C3DsQsrcD57JKRLoDg
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan diklat yang sudah ditentukan, dan juga ketika ada kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang akan melakukan support, https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PCsxyPg_If2RY9C3DsQsrcD57JKRLoDg
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan diklat yang sudah ditentukan, dan juga ketika ada kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang akan melakukan support, https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PCsxyPg_If2RY9C3DsQsrcD57JKRLoDg
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
masing-masing pegawai telah membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) . , bukti https://drive.google.com/drive/folders/16rOj9K_RvNrLey2p6bh5rlJuF6eYUhNp?usp=sharing
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat oleh masing-masing pegawai dibuat dengan memperhatikan SKP atasan langsungnya., bukti https://drive.google.com/drive/folders/16rOj9K_RvNrLey2p6bh5rlJuF6eYUhNp?usp=sharing
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dilakukan secara bulanan melalui buku kegiatan harian para pegawai, bukti daftar kehadiran dan pengamatan langsung oleh atasan, yang dijadikan penilaian dalam SKP , bukti https://drive.google.com/drive/folders/16rOj9K_RvNrLey2p6bh5rlJuF6eYUhNp?usp=sharing
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward, mulai dari kehadiran dan juga penilaian atasan dan pimpinan dalam bkerja, bukti https://drive.google.com/drive/folders/16rOj9K_RvNrLey2p6bh5rlJuF6eYUhNp?usp=sharing
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
selain itu Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin, https://drive.google.com/drive/folders/1htxfetObJue0JOUzBwGRmbEvsA4MJpZk?usp=sharing
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
kejaksaan Negeri sidenreng rappang melalui bidang daskrimti telah melakukan update data kepegawaian secara berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan melputi Rencana Kerja, https://drive.google.com/drive/folders/1PhE45x-LRrvHuOGw_PzNjCPT1OPl89iM?usp=sharing
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja oleh Kasi dan Kasubag yang nantinya akan dibuatkan Pejanjian Kinerja dan ditandatangani oleh masing-masing kasi/kasubag. https://drive.google.com/drive/folders/1PhE45x-LRrvHuOGw_PzNjCPT1OPl89iM?usp=sharing
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang memantau pencapaian kinerja secara berkala setiap bulannya sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani melalui aplikasi e-monev, dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat dalam pencapaian kinerja. https://drive.google.com/drive/folders/1PhE45x-LRrvHuOGw_PzNjCPT1OPl89iM?usp=sharing
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah memiliki dokumen perencanaan, bukti https://drive.google.com/file/d/1zx_Js2xgwTyFjiHyO7I7jynW95E3lZhE/view?usp=sharing
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENJA, penetapan kinerja. yang disusun telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
sudah terdapat IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah yang mengacu kepada RENJA yang smart
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah menyusun laporan kinerjan tepat waktu, mulai dari laporan bulan hingga laporan tahunan (LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, baik untuk mengikuti sertifikasi bendahara dan juga mengikuti kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappangm, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1.CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran Keempat upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghindari terjadinya Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasaikan dengan membuat Surat Perintah Kajari tentang Pembentukan UPG atau petugas perima laporan gratifikasi memberikan himbauan pengendalian gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah membangun lingkungan pengendalian melalui penandatnganan Komitmen bersama dan penandatnganan fakta integritas oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang. Selain itu pegawai diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan baik LHKPN maupun LHKASN tanpa terkecuali, yang nantinya akan dilaporkan ke pimpinan secara berjenjang.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, diantaranya : 1. membuat saluran pengaduan masyarakat secara online melalui website Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan juga call center yang ada di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 2. terdapat prosedur / sop terhadap penanganan pengaduan masyarakat 3. terdapat kotak saran dan aduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang bersama tim yang telah ditunjuk menangani pengaduan masyarakat, melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil monitoring dan evaluasi akan ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan sosialisasi terkait dengan WBS di Kejari Sidenreng Rappang dan menunjuk petugas penerima laporan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah membuat kanal atau sarana bagi pegawai yang akan melaporkan pengaduan melalui sarana online yang terdapat di website Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan juga menyediakan ruang penerimaan pelaporan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan WBS di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Petugas nantinya membuat laporan ke pimpinan secara berjenjang tentang pelaksanaan WBS di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Melakukan sosialisasi tentang benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta membuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
melakukan tindak lanjut atas laporan hasil monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang memiliki kebijakan standar pelayanan dalam bentuk buku standar pelayanan/SOP yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA. Selain Kajari, pelatihan budaya pelayanan prima juga dilakukan melalui briefing setiap pagi sebelum memulaa pelayanan oleh Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-Sidenreng Rappang.go.id), sosial media (Instagram, Facebook , Youtube dan twitter. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui brosur yang terdapat di lobby kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Sebagai contoh : meminta maaf jika ada kekeliruan dalam melakukan pelayanan dan reward kepada pelaksana pelayanan yang baik dengan memberikan penghargaan pegawai teladan setiap bulannya
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sudah dilakukan secara terpadu melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
bahwa pertanggal 31 mei 2021 belum dilakukan survey kepuasan masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media elektronik melalui website kejari sidenrengrapang dan juga hasil survey yang terbuka di lobby kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
bahwa pertanggal 31 mei 2021 belum dilakukan survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan