Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LUWU UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor : KEP-10-10/P.4.33/Cp.1/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu utara
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dengan Bukti dukung Notulensi Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK tanggal 16 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Kejaksaan Negeri Luwu Utara Tahun 2021, tanggal 20 Februari 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Kejaksaan Negeri Luwu Utara Tahun 2021, tanggal 20 Februari 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ya, menginformasikan pembangunan ZI melalui Media Sosial
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Berita Acara Monitoring dan Evaluasi tanggal 01 Maret 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Berita Acara Monitoring dan Evaluasi tanggal 01 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Berita Acara Monitoring dan Evaluasi tanggal 26Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
dokumentasi pimpinan sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
KEP-10.a/P.4.17/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan (Agent of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu Utara
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pemasangan kata-kata bijak di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara - Melakukan sosialisasi pada setiap Rapat Staf yang dilaksanakan setiap minggu agar dapat bekerja secara efektif dan efisien
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Luwu Utara guna mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Luwu Utara - Penandatanganan Komitmen Bersama oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Honorer guna mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP yang ditetapkan pusat dan SOP inovasi Kejaksaan Negeri Luwu Utara
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
SOP yang ditetapkan pusat dan SOP inovasi Kejaksaan Negeri Luwu Utara
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Notula Monev SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Penggunaan aplikasi CMS, Sakti, Saiba, SIMAK BMN, E-Piutang, E-Monev Bappenas, dll - Penggunaan TV Informasi di beberapa bidang untuk menayangkan dokumentasi kegiatan dan informasi terkait bidang - Penggunaan aplikasi terbaru Kejaksaan Agung, yakni SIPEDE, E-Dosir dan E-Kepangkatan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Seluruh pegawai telah menggunakan aplikasi SIPEDE, CMS, dll disesuaikan dengan tupoksi masing-masig yang dapat dipantau oleh pimpinan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Beberapa pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi, seperti : - Pelayanan tilang menggunakan E-Tilang ; - Persuratan menggunakan SIPEDE ; - Penerimaan Tamu menggunakan E-Tamu ; - Penyediaan Komputer Informasi di PTSP untuk mengakses website, sosial media Kejari Luwu Utara, dll
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
-
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah penempatan CPNS di berbagai bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Berita Acara Monev tanggal 2 Maret 2021
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
Tidak
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor: Print 06a/P.4.33/Cp.33/02/2021 tanggal 15 Februari 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor: Print 06a/P.4.33/Cp.33/02/2021 tanggal 15 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Berita Acara Monev tanggal 15 Maret 2021
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Usulan Peserta Pelatihan Sertifikasi Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Usulan Peserta Pelatihan Sertifikasi Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Syarat mengikuti pelatihan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Berita Acara Monev tanggal 15 Maret 2021
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Monitoring dan Evaluasi kinerja melalui aplikasi E-Monev SMART, Sicana, SIPEDE dan CMS Pidum dan Pidsus
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Sertifikat pegawai teladan per semester
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran data kepegawaian dialkukan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Notulen Penyusunan Renja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Notulen Penyusunan Renja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Berita acara pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja dan Renstra Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
dokumen perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 11 Januari 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Sosialisasi IKPA
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Sosialisasi IKPA
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan baner-banner dan stiker tentang himbauan anti suap menyuap yang dipasang di lingkungan kantor kejaksaan negeri luwu utara - Dokumentasi/Tangkapan Layar dari website/medsos Luwu Utara tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumentasi kegiatan sosialisasi SPIP
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Pemasangan Banner whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Surat Perintah Pembentukan UPP Nomor: Print-13a/P.4.33/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
K Pengelola SIPPN Nomor: Print-49/P.4.33/Cp.1/04/2021 tanggal 23 Maret 2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai yang memberikan pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dapat diakses melalui media sosial Kejaksaan Negeri Luwu Utara
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Di ruang PTSP Kejari kejari luwu utara telah tersedia : - Loket penerimaan tamu, penerimaan surat, pelayanan tilang dan pelayanan barang bukti - Tersedia loker penyimpanan barang bagi pengunjung - Free Charging Station, Kotak Surat, Televisi Informasi, Free Wifi dan lain-lain. - Tersedia kursi roda, bagi penyandang disabilitas Adapun di masa pandemi COVID-19, telah diterapkan protokol kesehatan pengecekan suhu, penggunaan handsanitizer, penggunaan masker dan penyediaan westafel cuci tangan di lingkungan kantor
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Ya, Kejaksaan Negeri Luwu Utara memiliki Sistem Informasi Penanganan Perkara yang terintegrasi dengan Sistem penanganan Barang bukti, E-Tilang dan E-Tamu yang dapat diakses pada perangkat seluler
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan