Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LUWU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Unit Kerja telah dibentuk Tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Nomor KEP-05/P.4.35/Cp.1/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-penentuan Ketua maupun anggota berdasarkan musyawarah bersama antara Kajari sebagai Role Mode perubahan, Para Kasi sebagai Agen Perubahan setiap unsur serta Staf sebagai anggota yang mewaliki di setiap unsur
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-sudah memiliki rencana kerja untuk pembangunan Zona Integritas WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Semua Target prioritas yang telah kami bentuk telah relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-kami telah mensosialisasikan pembangunan WBK / WBBM di Media Social baik di Facebook, Instagram dan Youtube serta kami selalu mensosialisasikan Pembangunan WBK / WBBM di Masyarakat Unit Kerja kami
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumen Rencana Aksi, Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, Notulen Rapat, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat Bulan Maret, Bulan April, Bulan Mei
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, Notulen Rapat, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat Bulan Maret, Bulan April, Bulan Mei
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Surat Undangan Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, Notulen Rapat, Absensi Rapat bulan April dan Mei
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan selalu menjadi Role model setiap pelaksanaan pembangunan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-agen perubahan telah diterapkan dan sudah berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerja
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-mengedepankan persamaan presepsi dalam budaya kerja dan pola pikir sehingga mampu mengurangi resistensi baik didalam unit kerja maupun diluar unit kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-semua anggota dilibatkan pembuatan Yel - Yel, Slogan, maupun rekomendasi demi terbangunnya Zona Integritas menuju WBK / WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
dalam Pembuatan SOP Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Luwu, Laporan Pembuatan SOP Pelayanan, Absensi Rapat, Arsip buku SOP telah dirapatkan bersama antara Kepala Kejaksaan Negeri Luwu bersama Para Jaksa dan para Kasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
telah ada SOP yang telah diterapkan dan melakukan Inovasi untuk mempermudah Pemahaman masyarakt
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Surat Undangan Rapat Evaluasi Pembuatan SOP Pelayanan, Notulen Rapat Evaluasi Pembuatan SOP Pelayanan bulan Januari s.d Maret, April dan Mei Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkapan layar CMS (Case Manajement System), Tangkapan layar SIPEDE, Tangkapan Layar SAIBA, Tangkapan Layar ARSSYS, Tangkapan Layar SIMAK dan SIMAN, Tangkapan Layar Simantap, Tangkapan Layar Persediaan, Tangkapan Layar e-Piutang, Tangkapan Layar entry Data CMS Pidum dan Pidsus secara konsisten
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-kami telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang telah terintegrasi dengan Pusat seperti E-Dosir, Sipede, Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
kami telah memberikan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi sendiri seperti dumas online dan quick respond
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi bulan Jan sd Maret, April dan Mei 2021
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-kami memiliki PPID untuk menyebarkan informasi yang kami lakukan di unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik bulan Januari s.d Maret, bulan April, bulan Mei, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat, Dokumentasi Penerapan Sarana Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen Analisa Beban Kerja, Dokumen Peta Jabatan, Laporan Analisa Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Luwu baik itu dalam Rekrutmen CPNS pada tahun 2020, 2019 dan 2018 telah mengacu kepeda kebutuhan pegawai telah ditempatkan diseluruh bidang sesuai dengan kompetensinya masing - masing pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Melakukan Evaluasi terhadap penempatan pegawai, Notulen Rapat, Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Notulen Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Nomor Print - 67 / P.4.35 / Cp.1 / 04/2021 telah melakukan mutasi Pegawai yang mana awalnya diletakan di Refina Hutabarat Calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu yang berada di Bidang Datun di roling ke Bidang Tindak Pidana Khusus;
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Nomor Print - 67 / P.4.35 / Cp.1 / 04/2021 telah melakukan mutasi Pegawai yang mana awalnya diletakan di Refina Hutabarat Calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu yang berada di Bidang Datun di roling ke Bidang Tindak Pidana Khusus;
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal, Notulen Rapat bulan Maret, bulan April dan bulan Mei, Absensi, Dokumentasi Rapat, Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Notulen Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Terdapat Traning yang dilakukan kepada Pegawai yakni Bimtek Terkait Bimtek Koperasi, Keuangan dan Bimtek Hidroponik
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
SKP dan Kebutuhan Pendidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun di luar Kejaksaan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
karena kami telah mengukur dan melakukan telaah sesuai kompetesi yang dimiliki pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mengikuti Pelatihan perikanan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh pada tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 10 Juni 2021, Dokumentasi Diklat, Tangkapan Layar Kegiatan Zoom SPPA
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dilakukannya Dinamika Kelompok, Laporan Dinamika Kelompok dan Dokumentasi Dinamika Kelompok, Bimbingan Teknik Administrasi Kejaksaan, Inhouse Training oleh Puspenkum Kejaksaan Agung RI
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi, Notulen Rapat bulan Maret bulan April, Absensi Rapat Area Penataan Sistem Manajemen SDM
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran Kinerja dilakukan secara Periodik setiap awal Bulan setelah dilakukan Apel Pagi kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Luwu bersama dengan Para Kasi melakukan monitoring kerja dan evaluasi terkait kinerja pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Terdapat Penilaian Kinerja Individu kepada Pegawai secara berkala yang mana penilaian dilakukan bersama dengan Para Kasi dan Kepala Kejaksaan Negeri
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penilaian Perilaku Kerja (buku biru/waskat), Buku Jurnal Bidang serta papak Disiplin terkait PP 53
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumentasi kegiatan, Tangkapan Layar Simpeg SIMKARI, Dokumentasi Operator, DRP Seluruh pegawai telah mutakhir, Capaian Pengisian e-Dosir bulan April dan Mei 2021
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi rapat yang dipimpin oleh Kajari, Notulen hasil rapat, Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Luwu, Dokumen IKU, Absensi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja, Notulen rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi kegiatan rapat, Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi mengenai E-monev Bappenas bulan Maret- Mei 2021, Notulen Rapat bulan Maret- Mei 2021, Hasil Kinerja (grafik) tiap bidang, Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja tiap bidang, Notulen Rapat, Undangan Rapat Monitoring Dan Evaluasi Area Penguatan Akuntabilitas, Dokumentasi Operator
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen RENJA, Dokumen IKU, Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Luwu, Dokumen Perjanjian Kinerja, Tangkapan Layar Dashboard Aplikasi, POK, Tangkapan Layar Aplikasi e-Monev, Tangkapan Layar CMS, Tangkapan Layar Aplikasi EIS SIMKARI
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Luwu, Dokumen RENJA, Dokumen IKU, Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Luwu, Dokumen Indikator Kinerja Utama
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
LKJ Tahun 2020, Notulen Rapat Penyusunan LKJ, Absensi
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
LKJ Tahun 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah, Pelatihan Mandiri Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 Unaudited, Inhouse Training Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara denga tema Pelaksanaan Legal Assistance dan Legal Opinion pada Jamdatun Kejaksaan Agung RI, Notulen Inhouse Training, Dokumentasi Inhouse Training
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner Pengendalian Gratifikasi, Neon Box Anti Suap Menyuap dan Anti Korupsi di Area Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Luwu, Tangkapan layar pengendalian gratifikasi dan anti suap menyuap dan anti korupsi di Area pelayanan publik kejaksaan Negeri Luwu
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumentasi ruang penerimaan laporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Tangkapan Layar CCTV pada seluruh area kantor
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penilaian rekisko atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu bersama dengan Para Kasi dan Jaksa telah mengidentifikasi dan memperkecil resiko untuk terjadinya konflik yang dilakukan di internal maupun di eksternal
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu bersama - sama Para Kasi telah mengkomunikasikan ke Eksternal dan internal terkait Pengendalian konflik yang timbul di masyarakat terkait kebijakan yang telah dikeluarkan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Tangkapan Layar kegiatan e-Lapdu, dokumemtasi Lapdumas.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   5
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   5
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan Masyarakat bulan Jan-Maret, bulan April, Bulan Mei 2021.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Hasil Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Terkait Laporan Pengaduan Masyarakat bulan April dan bulan Mei.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi WBS kepada para pegawai Kejari Luwu, Dokumentasi Sosialisasi WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Dokumentasi Ruang Whistle Blowing System (WBS) dan pemeriksaan Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Rapat Evaluasi atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS) Area Penataan Pengawasan bulan April 2021, Notulen Rapat, Dokumentasi, Absensi, Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS) Area Penataan Pengawasan bulan Mei 2021, Notulen Rapat, Dokumentasi, Absensi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Rapat Evaluasi atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS) Area Penataan Pengawasan bulan April 2021, Notulen Rapat, Dokumentasi, Absensi, Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS) Area Penataan Pengawasan bulan Mei 2021, Notulen Rapat, Dokumentasi, Absensi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Rapat Identifikasi/ Penataan Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama, Dokumen Sosialisasi, SOP Penanganan dan Penyelesaian benturan kepentingan, Monitoring dan Evaluasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Laporan Kegiatan untuk meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu bulan April dan Mei, Nota dinas Kegiatan Pendampingan Hukum
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Rapat monitoring dan evaluasi, Notulen Rapat, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat bulan April dan Mei.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Rapat Tindak Lanjut Benturan Kepentingan, Laporan Kegiatan bulan April dan Mei.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksan Negeri Luwu Memiliki Standar Pelayanan yang tertuang dalam SOP Pelayanan Tamu dan Surat Masuk
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dokumentasi SOP Pelaksanaan Pelayanan yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Luwu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Rapat monitoring dan evaluasi, Notulen Rapat, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat bulan April dan Mei.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
bahwa Kejaksaan Negeri Luwu telah dilaksanakannya Latsarmil yang bekerjasama dengan Danramil Belopa dan Pelatihan Koperasi sebagai bentuk penerapan pelayanan Prima, Dokumentasi Latsarmil dan Pelatihan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Terkait Pelayanan di Kejaksaan Negeri Luwu bisa di Akses di Media Social seperti Facebook, Instagram, Youtube, Website maupun Dumas Online
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Hasil Survey Tingkat Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Form Surat Teguran apabila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Foto tersedianya ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, hiburan TV, dispenser air minum, ruang laktasi, ruang merokok, ruang pojok baca, taman integritas, tersedianya sarana bagi kaum disabilitas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Foto Inovasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Terdapat Sarana Survey Kepuasan Publik pada website Sinori dan Website Kejari Luwu, Tangkapan Layar Online Survey Kepuasan Publik pada Sinori dan Website Kejari Luwu
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Terdapat Sarana Survey Kepuasan Publik pada website Sinori dan Website Kejari Luwu, Tangkapan Layar Online Survey Kepuasan Publik pada Sinori dan Website Kejari Luwu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Kepuasan Masyarakat, Rapat Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Survey, Foto Rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan