Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PALOPO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Berdasarkan surat keputusan kepala kejaksaan negeri Palopo nomor : KEP-03/P.4.12/CP.1/03/2021 Tentatang pembentukan tim pembangunan zona intergritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di kejaksaan negeri palopo pada tanggal 02 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-ya dan di terapkan dan sesuai tupoksi masing masing kordinator dan tercantuk dalam surat perintah kepala kejaksaan negeri palopo nomor : PRIN-24/P.4.12/CP.1/03/2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Pemasangan Spanduk Kawasan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sosialisasi Pencanangan Pembangunan WBK/WBBM pada saat Apel Pagi dan Sosial Media
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Dokumentasi Rapat Staf
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Dokumentasi Rapat Staf dan kami sudah memonitoring juga dengan aplikasi hasil inovasi berbasis Elektronik dengan nama (AKALPA) Aplikasi Kinerja dan Akuntabilitas Laporan Personil Adhyaksa pada Kejaksaan Negeri Palopo
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Dokumentasi Rapat Staf
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-surat keputusan kepala Kejaksaan Negeri Palopo nomor : KEP-5/P.4.12/Cr.5/03/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP masing-masing bidang (SOP PTSP, SOP Pengambilan Barang Bukti,SOP Pelayanan Hukum Gratis, dll)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Kumpulan SOP, Juklak dan Juknis seluruh bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-a. Dokumentasi Rapat Staf b. Dokumentasi Delivery Barang Bukti, dll
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-a. Penggunaan E-Office sebagai aplikasi persuratan b. Penggunaan aplikasi CMS, Sakti, Saiba, ARSSYS, sipede dll
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-a. Tangkapan layar aplikasi SIMKARI b. Contoh DRP lengkap c. CMS d. aplikasi PALOPO M.A.N.T.A.P e. aplikasi AKALPA UNTUK DATA KEHADIRAN
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- penggunaan sinori untuk buku tamu,Dokumentasi penggunaan TV untuk menayangkan dokumentasi kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
selalu di lakukan rapat setiap bulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-a. Menunjuk Petugas Piket Ruang Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Palopo berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palopo b. Update kegiatan Kejaksaan Negeri Palopo pada akun media sosial (Instagram dan Facebook dan twiter) c. Penataan perpustakaan kerjasama dengan dinas perpustakaan kota palopo
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Dokumentasi Rapat Staf
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-.ya
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-benar
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-PenilaIAn perilaku kerja dan pengawasan melekat, Penegakan disiplin pegawai dan pelaksanaan apel kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- a. Terkait jabatan struktural yang masih kosong telah diajukan b. Usul Pengisian Kekosongan Jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Dokumen Peta Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Sosialisasi CMS 2020,sosialisai perbendaharaan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
D
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-a. Menginfokan kepada pegawai apabila terdapat bimbingan teknis yang terkait pengembangan pegawai melalui Papan Pengumuman Kejaksaan Negeri Palopo b. Pemanfaatan grup Whatsapp sebagai media komunikasi dan informasi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-a. mengikuti diklat E-office b. mengikuti diklat CMS c. Pelaksanaan Dinamika Kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Penilaian Pegawai Teladan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan setiap akhir bulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-a. Perjanjian Kinerja b. Foto SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Foto SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Foto Buku Biru Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Pemberian Reward bulanan didasarkan pada rekap penilaian Voting seluruh pegawai dan pramubakti
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-a. Foto Buku Biru/Waskat b. Penggunaan Buku Harian c. Daftar Absensi Apel Pagi Pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-a. Pengisian data-data masing-masing pegawai pada aplikasi SIMKARI (contoh DRP) b. Pengumuman jadwal Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan kenaikan pangkat di Papan Pengumuman Kejaksaan Negeri Palopo c. Digitalisasi Data sesuai Dosir Kepegawaian d. Tangkapan layar aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-ya terlibat, Dokumentasi Rapat Staf, Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev SMART,E-PIUTANG,PENGUKURAN akuntaBILITAS KINERJA DIDASARKAN PADA APLIKASI AKALPA,
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen RENSTRA, RENJA, dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen RENSTRA, RENJA, dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Palopo Tahun 2020 dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kejaksaan Negeri Palopo No
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Palopo Tahun 2020 dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kejaksaan Negeri Palopo No
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-a. Sertifikat Jaksa anak b. Sertifikat Bendahara penerimaan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
iya PENGUKURAN akuntaBILITAS KINERJA DIDASARKAN PADA APLIKASI AKALPA
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-iya dokumentasi terkait Pengendalian gratifikasi, himbauan anti suap, dan publikasi antikorupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-iya denan membuat banner dll,Pelaksanaan tes narkoba UNTUK SELURUH PEGAWAI
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- iya telat melaksanakan MOU antara kejaksaan negeri palopo dan pemerintah kota palopo, pada tanggal 06, mei 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Pembuatan po box pengaduan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Peningkatan kepatuhan penyampaian E-lhkpn DAN LHKASN, PEMASANGAN CCTV DI AREA PELAYANAN
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Pengisian Buku Lapdu (Data Nihil)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Pengisian Buku Lapdu (Data Nihil)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Pengisian Buku Lapdu (Data Nihil)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Penerapan PTSP, Pengumuman Jadwal Pelayanan, SOP Standar Pelayanan, PENYEDIAAN LOKET PELAYANAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA PALOPO
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Dokumentasi Maklumat Pelayanan dan Sarana Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Palopo
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Foto SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Dokumentasi Rapat Staf
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- http://kejari-palopo.kejaksaan.go.id/ , tv informasi dan papang pengumuman dan spanduk/ banner
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-a. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kejaksaan Negeri Palopo b. Dokumentasi sarana pelayanan untuk masyarakat
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
E
-pepmbuataan neon box a. Pengambilan Barang Bukti Online, yakni pemilik mengisi formulir identitas dan mengirim dokumen pendukung melalui WA petugas barang bukit. Setelah diproses, barang bukti diantarkan ke alamat yang bersangkutan. b. Delivery barang bukti, yakni layanan pengantaran barang bukti sitaan untuk dikembalikan kepada yang berhak c. Konsultasi Hukum Gratis, yakni dilaksanakan dengan jadwal Senin s/d Kamis di Kantor Pengacara Negara/Kejaksaan Negeri Palopo
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat melalui kotak saran pada PTSP, media sosial
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-bisa
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- di lakukan rapat untuk evaluasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan