Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GOWA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim telah dibentuk sesuai nomor SK KEP-001/P.4.13/Cp.1/02/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
penentuan anggota tim telah dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, bukti dukung berupa SK Tim ZI, Nota Dinas, Undangan rapat, Notulen rapat, Daftar hadir dan foto - foto dokumentasi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pada Kejaksaan Negeri Gowa memuat Target-target prioritas yang Relevan dengan Tujuan Pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Gowa telah Mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM Melalui Sarana Media Sosial antara lain Website (www.kejari-gowa.go.id), Instagram (@kejarigowa), Facebook ( Kejaksaan Negeri Gowa), Youtube (KEJAKSAAN NEGERI GOWA) dan Sosialisasi melalui pemasangan Banner-banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
semua keagiatan pembangunan di Kejaksaan Negeri Gowa Telah dilaksanakan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada kejaksaan negeri gowa
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksaanaan kegiatan unit WBK/WBBM di kejaksaan negeri gowa telah ditindaklanjuti seluruhnya
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Gowa sebagai Role Model memberikan teladan nyata, misalnya mengisi dan mencatat kehadiran, tertib gamjak dan tertib jam kerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor: KEP-04/p.4.13/Cp.1/03/2021 tanggal 8 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun Budaya Kerja dan Pola Pikir pada Kejaksaan Negeri Gowa dengan memasang quotes di beberapa titik strategis pada Kantor Kejaksaan Negeri Gowa serta Memberikan pemahaman pada pegawai tentang budaya kerja dan pola pikir setiap harinya yang di mentori oleh Pimpinan Satuan Kerja (KAJARI)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Semua anggota terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berdasarkan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Gowa
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Gowa telah mengacu pada peta proses bisnis dan juga sudah melakukan inovasi yang selaras
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Unit telah menerapkan SOP di seluruh bidang yang juga ditetapkan oleh organisasi dan juga melakukan inovasi SOP yang diterapkan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilakukan rapat evaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi pada penerapannya
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-operasionalisasi manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Gowa sudah menggunakan teknologi informasi pada penerpannya
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-pemberian pelayanan kepada publik pada kejaksaan negeri gowa telah menggunakan teknologi informasi salah satunya adalah pengaduan online dan e-tilang.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada kejaksaan negeri gowa terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit pada satker
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Gowa telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan juga sudah terdapat pejabat pengelola informasi publik (PPID)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada satuan kerja kejaksaan negeri gowa
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-unit pegawai kejaksaan negeri gowa mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan , berdasarkan organisasi kejaksaan R.I berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor: PER-006/A/JA/07/2017, tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia .
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-penempatan pegawai hasil rekrutmen murni pada kejaksaan negeri gowa memenuhi kebutuhan pegawai yang diperlukan di setiap bidang pada satuan kerja kejaksaan negeri gowa
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-kejaksaan negeri gowa telah melakukan monitoring dan evaluasi penemptaan pegawai rekrutemen telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit bidang masing-masing
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas-tugas kejaksaan negeri gowa melakukan pengembangan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-mutasi pegawai kejaksaan negeri gowa telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-kejaksaan negeri gowa telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kegiatan mutasi dalam kaitannya perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan Penyegaran Pengelolaan Pegawai, BMN dan Pengelola Keuangan dan PNBP dimaksud secara berjenjang ke Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI melalu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Kejaksaan Negeri Gowa telah mempertimbangkan hasil pengelolaan Kinerja Pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Standar Kompetisi kesenjangan pegawai yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Gowa sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Pegawai Kejaksaan Negeri Gowa telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan lainnya namun tetap memperhatikan pengembangan kompetensi tiap pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai seperti menikutsertakan pegawai pada lembaga pelatihan dll.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan evaluasi secara berjenjang dalam hasil pengembangan kompetensi pegawai.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Kejaksaan Negeri Gowa telah menselaraskan sasaran kinerja kepada setiap Bidang.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- kinerja individu pegawai kejaksaan negeri gowa telah memiliki keseuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-pengukuran kinerja individu pegawai kejaksaan negeri gowa dilakukan secara triwulan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-kejaksaan negeri gowa telah memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai dengan tetap mengperhatikan hasil kinerja individu setiap pegawai.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-kejaksaan negeri gowa telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin yang ditetapkan organisasi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-data informasi kepegawaian pada kejaksaan negeri gowa telah dimutakhirkan secara berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Ya, seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan karena pimpinan adalah Pejabat yang berwenang dalam hal pengambilan keputusan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja karena Pimpinan ikut menandatangani penyusunan perjanjian kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Ya, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala karena Pimpinan akan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
--Ya, dokumen perencanaan sudah ada karena sebelum memulai suatu kegiatan dokumen perencanaan merupakan tolak ukur dimulainya suatu kegiatan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Ya, dokumen perencanaan telah berorientasi hasil karena seyogyanya didalam dokumen perencanaan ada sasaran hasil yang akan dicapai
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Ya, terdapat Indikator Kinerja Utama karena indikator kinerja utama merupakan sasaran dokumen perencanaan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Ya, seluruh kinerja telah menggunakan indikator kinerja SMART karena indikator kinerja harus menganut prinsip SMART yaitu mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu karena laporan kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang mempunyai sasaran dan pencapaian
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Ya, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja karena laporan kinerja adalah laporan yang memuat hasil atau tujuan dan sasaran suatu organisasi
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- Ya, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja karena kapasitas SDM merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Ya, pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten karena sumber daya manusia yang handal merupakan suatu dukungan yang baik untuk kegiatan organisasi berjalan dengan baik
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan memasang cctv setiap sudut ruangan yang berintegrasi langsung keruangan kajari dan kasi intel, selain itu pemasangan banner dan himbauan public campaign untuk mencegah adanya gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dilakukan pengendalian gratifikasi dengan dibuatnya surat perintah Unit Pengendaliab gratifikasi (UPG), dokumentasi foto ruang Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Bahwa kejaksaan negeri gowa sudah membangun lingkungan pengendalian dengan membuat Surat perintah Unit Penyelesaian Pengaduan dan Labul Penyelesaian Pengauan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan negeri gowa telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan dengan memuat dokumen peta risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
bahwa kejaksaan negeri gowa telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diindetifikasi dengan penempatan Safety Box untuk penitipan barang bagi tamu yang berkunjung ke Kanto
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
ya SPI telah diinformasikan pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
kejaksaan negeri gowa telah memiplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan membuat inovasi berupa link pelayanan hukum online gratis
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Pimpinan dan seluruh Tim selalu melakukan Evaluasi terhadap Lapdumas secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Evaluasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Tim yang menangani Laporan Pengaduan Mayarakat terebut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasikan di unit kerja kejaksaan negeri gowa dengan dibuatkan surat perintah petugas pengaduan masyarakat.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Whistle blowing system telah diterapkan dengan dibuatkan baliho campaign yang ditempatkan di sudut ruangan yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
bahwa evaluasi atas penerapan whistle blowing system belum dilakukan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
bahwa evaluasi penerapan whistle blowing system yang telah ditindaklanjuti masih sebagian
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
bahwa Pemetaan Benturan Kepentingan telah dilakukan untuk keseluruhan Tugas dan Fungsi setiap bidang di Kejari Gowa
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Seluruh bidang telah mendapatkan Sosialisasi terkait Penanganan Benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Penanganan benturan kepentingan teloah dimplementaikan pada sebagian besar bidang khususnya dalam Penanganan Perkara Korupsi antara Bidang Pidana Khusus, Intelijen, dan bidang Datun
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan evaluasi oleh Tim secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan benturan kepentingan telah ditindakluanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah disediakan PTSP, Sidang Online, Pelayanan E-Tilang dan Pengantaran Barang Bukti.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Semua pelayanan telah dimaklumatkan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
PTSP : Pengambilan data tamu secara online dan menggunakan E-KTP, Sidang Online menggunakan aplikasi Zoom melalui Laptop yang terhubung langsung dengan pengadilan dan rutan, Pelayanan E-Tilang dilakukan secara Drive Thru didepan halaman kantor, Pengantaran Barang Bukti dilaksanakan dengan mengantarkan langsung barang bukti yang telah dieksekusi kepada masyarakat.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi yang terdapat di kejaksaan negeri gowa
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
D
belum terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
ya, sudah dilaksanakan dengan cara membuat web kejari-gowa.go.id dan link pelayanan hukum gratis https://instan.link/kejaksaangowa dan link dukungan wbk/wbbm https://twb.nz/kejarigowawbkwbbm
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
belum ada masyarakat yang komplein masalah pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Gowa malah Kejaksaan Negeri Gowa telah mendapatkan reward berupa sertifikat pendampingan pelayanan hukum dari PDAM, RS. Syekh Yusuf dan Dinas Pertanian
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Telah disediakan mesin antrian elektronik kepada masyarakat yang antri dalam pengambilan barang bukti tilang.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
telah dilakukan survey melalui web dan link Kejaksaan Negeri Gowa yang disediakan untuk masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
dapat diakses secara terbuka melalui web dan link Kejaksaan Negeri Gowa.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
ditindak lanjuti dengan melakukan perubahan-perubahan pelayanan untuk masyarakat yang lebih optimal lagi.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan