Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MAROS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Bahwa Kejaksaan Negeri Maros telah melakukan rapat lanjutan pembentukan tim. Bapak JOKO B. DARMAWAN, SH.,MH. Melakukan pembaharuan Tim yang tergabung dalam Pembangunan ZI WBBM. Bahwa penentuan anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim, lalu kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Maros mengeluarkan surat keputusan baru (B-01)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Bahwa orang-orang yang ditempatkan pada masing-masing area perubahan merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing- masing (B-02)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Bahwa Tim WBBM dalam pemantauan dan instruksi Kepala Kejaksaan Negeri Maros telah melakukan penyusunan dan membuat dokumen Rencana Aksi dan rencana kerja (B-03)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Bahwa dokumen Rencana Aksi dan rencana kerja telah disusun dengan memperhatikan prinsip SMART (specific, meassuarable, attainable, relevan, time based) berdasarkan 6 Area Perubahan yang ada (B-03)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bahwa sosialisasi dilakukan menggunakan beberapa cara : 1. Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Maros (www.kejari-maros.kejaksaan.go.id) dan official account Kejari Maros meliputi Facebook, YouTube, Instgaram dan Twitter. 2. Konvensional melalui Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Maros maupun dikawasan pelayanan publik 3. Sosialisasi kepada staf dilakukan melalui pengarahan pada saat apel kerja, maupun pada saat rapat staf oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maros. (B-04)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasasi pembangungun ZI Menuju WBK dan WBBM di Kejari Maros, yang terdiri dari Absensi kehadiran Notulensi rapat dan foto. rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Maros bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai (B-05)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasasi pembangungun ZI Menuju WBBM di kejari Maros, yang terdiri dari Absensi kehadiran Notulensi rapat dan foto. rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Maros bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai (B-06)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Telah dilakukan pelaksanaan atas hasil monitoring dan evaluasi terhafdap seluruh hal yang disepakati di rapat. (B-07)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari selaku role model senantiasa memberikan pengarahan bagi para pegawai (B-08)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah ditetapkan agen perubahan (B-09)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan perubahan pola pikir dengan memasang kata-kata bijak di sudut kantor yang dapat terbaca. selain itu dilaksanakan kultum untuk meningkatkan keimanan dan integritas (B-10)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Sebagian besar terlibat dalam pembangunan ZI WBBM (B-11)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SEMUA SOP SELARAS DAN MENGACU PADA PETA PROSES BISNIS DAN JUGA MELAKUKAN SOP DENGAN SELARAS (B-12)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Seluruh unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi juga melakaukan inovasi pada SOP (B-13)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri melakukan evaluasi atas SOP (B-14)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Telah ada sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi (B-15)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM khususnya kepegawaian sudah menggunakan teknologi informasi seperti seluruh dokumen kepegawaian telah di scan dan dibuat barcode (B-16) Telah ada operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi (B-16)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Telah ada memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi (B-17)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik (B-18)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
TERDAPAT SK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI (B-19)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala (B-20)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan (B-21)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan (B-21)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kepala Sub Bagiian Pembinaan Telah dilakukan evaluasi sebelum melakukan mutasi atau menempatkan pegawai pada unit yang baru (B-22)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai (B-23)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan (B-23)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakuakan evaluasi atas kegiatan mutasi (B-24)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi (B-25)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (B-26)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tidak terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan karena setiap penempatan pegawai pada masing-masing jabatan dilakukan secara terarah
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Tiap pegawai diberikan kesempatan mengikuti diklat atau pelatihan baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Telah dilakukan pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, dinamika kelompok, dll (B-26)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Selalu dilakukan monitoring dan evaluasi atas setiap perubahan atau pencapaian yang telah dibuat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
TELAH DIBUAT PENETAPAN KERJA INDJIVIDU (B-27)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil kerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan (B-28)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data kepegawaian dimutakhirkan secara berkala (B-29)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan (B-30)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan (B-31)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah terdapat Rencana Aksi dan Rencana Kerja sebagai bagian dari dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Aksi dan Rencana kerja disususn dengan berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah terdapat IKU di Kejaksaan Negeri Maros (B-32)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART (B-33)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun secara tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
telah dilakukan public campaign (B-34)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Terdapat Unit pengendali gratifikasi dan upaya pencegahan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Unit kerja melakukan kegiatan pengendbalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang diterapkan organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   8
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   8
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   8
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi whistle blowing system akan tetapi belum dilakukan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Hasil evaluasi WBS ditindaklanjuti akan tetapi belum dilakuakn secara berkala
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian besar layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Penanganan benturan kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Penangan benturan kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (B-35)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (B-36)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
TERDAPAT SOP SETIAP LAYANAN (B-37)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
TERDAPAT SOSIALISASI UPAYA PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA (B-38)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
INFORMASI DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK (B-39)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Terdapat sarana layaanan terpadu yang terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
TELAH DILAKUKAN PELAYANAN BERBEDA DENGAN UNIT KERJA LAIN (B-40)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Telah tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan