Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANTAENG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : KEP - 01/P.4.17/Cr.5/02/2021, tangga 16 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bantaeng
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Notula dan dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK tanggal 16 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
telah terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2021, tanggal 16 Februari 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2021, tanggal 16 Februari 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
sosialisasi Apel Pencanganan Pembangunan ZI menuju WBK WBBM yang disaksikan forkopimda Kabupaten Bantaeng; tangkapan layar media sosial; Dokumentasi kegiatan sosialisasi saat apel pagi maupun apel sore; Dokumentasi pembangunan WBK melalui acara Car Free Day (CFD);
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Dokumentasi dan Notula Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 01 Maret 2021;Dokumentasi dan Notula Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 01 April 2021; Dokumentasi dan Notula Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 03 Mei 2021;
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi dan Notula Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 01 Maret 2021; Dokumentasi dan Notula Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 01 April 2021; Dokumentasi dan Notula Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 03 Mei 2021; Dokumentasi dan Notula Pemantauan dan Evaluasi ZI tanggal 03 Juni 2021;
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumentasi dan Notula Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi tanggal 26 Maret 2021; Dokumentasi dan Notula Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi tanggal 26 April 2021;
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
dokumentasi pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK KEP No: 02/P.4.17/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bantaeng; Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2021 tanggal Februari 2021;
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan penunjukan role model dan pemilihan agen perubahan; Telah dilakukan penandatangan pakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh pegawai; Telah dilakukan pemasangan kata-kata mutiara; Telah dilakukan senam pagi setiap hari Jumat secara rutin; Telah dilakukan siraman rohani bagi pegawai beragama Islam secara rutin; Telah dilaksanakan ibadah bersama seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bantaeng; Telah dilakukan kerja bakti di lingkungan kantor; Telah dilakukan kegiatan family gathering; Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin; Telah dilakukan internalisasi Doktrin Tri Krama Adhyaksa;
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Bantaeng; dokumentasi rapat dihadiri seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bantaeng
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dilakukan penghimpunan SOP setiap bidang menjadi buku SOP Pembinaan, Intel, Pidum, Pidsus, dan Datun; Telah dilakukan inovasi dengan pembuatan SOP yang belum diatur dalam SOP Pusat;
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah dilakukan penghimpunan SOP setiap bidang menjadi buku SOP Pembinaan, Intel, Pidum, Pidsus, dan Datun; Telah dilakukan inovasi dengan pembuatan SOP yang belum diatur dalam SOP Pusat;
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Notula Evaluasi SOP Bulan Februari 2021; Notula Evaluasi SOP Bulan Maret 2021; Notula Evaluasi SOP Bulan April 2021; Notula Evaluasi SOP Bulan Mei 2021
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
sample SKP; Penggunaan aplikasi CMS, Sakti, Saiba, E-piutang, SIPEDE, dll; Telah terdapat inovasi penggunaan absensi online bagi seluruh pegawai dan PPNPN/Honorer di Kejaksaaan Negeri Bantaeng;
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
tangkapan layar DRP Pegawai pada Simpeg SIMKARI; Telah dilakukan inovasi pembuatan e-library; Telah dilakukan inovasi penggunaan absen online bagi pegawai maupun PPNPN di Kejaksaan Negeri Bantaeng; Telah dilakukan inovasi pemeriksaan Sistem Investigasi Multi Screen (SI IMUT) untuk pemeriksaan bidang pidsus yangmana Kasi Pidsus dan Kajari dapat memantau dan langsung mengetik pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada terperiksa/saksi di laptop atau smartphone yang terkoneksi dengan komputer penyidik;
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi seperti : persuratan menggunakan SIPEDE, dll; Dokumentasi prosedur layanan; Telah dilakukan inovasi dengan memasang monitor TV informasi pada PTSP; Telah dilakukan inovasi pemeriksaan Sistem Investigasi Multi Screen (SI IMUT) untuk pemeriksaan bidang pidsus yangmana Kasi Pidsus dan Kajari dapat memantau dan langsung mengetik pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada terperiksa/saksi di laptop atau smartphone yang terkoneksi dengan komputer penyidik;
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Notula Evaluasi operasionalisasi SDM menggunakan Teknologi Informasi Bulan Maret; Notula Evaluasi operasionalisasi SDM menggunakan Teknologi Informasi Bulan April; Notula Evaluasi operasionalisasi SDM menggunakan Teknologi Informasi Bulan Mei;
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Perintah No: Print- 246 /P.4.17/03/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 29 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Notula Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Bulan Maret; Notula Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Bulan April; Notula Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Bulan Mei;
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bantaeng; Dokumen Peta Jabatan; Notula Penyusunan Peta Jabatan;
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Usulan Formasi Pengisian Jabatan; Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Notula Monev tanggal 28 April 2021; Notula Monev tanggal 17 Mei 2021;
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Nota Dinas Kepala Sub Bagian Pembinaan tanggal 30 April 2021 perihal mutasi internal; Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-355a/P.4.17/Cp.1/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-356a/P.4.17/Cp.1/05/2021 tanggal 06 Mei 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Nota Dinas Kepala Sub Bagian Pembinaan tanggal 30 April 2021 perihal mutasi internal; Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-355a/P.4.17/Cp.1/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-356a/P.4.17/Cp.1/05/2021 tanggal 06 Mei 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Notula Monev tanggal 06 Mei 2021
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumen Training Need Analysis (TNA)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Usulan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2021; Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai;
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Berita Acara assesment pegawai; Matriks assesment pegawai;
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Usulan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2021; Telah dilakukan publikasi informasi diklat; Telah dilakukan diklat kepemimpinan pengawas;
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Telah dilakukan in house training; Telah dilakukan bimtek SIRUP dan SPSE; Dokumentasi Dinamika Kelompok;
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Notula Monev tanggal 06 Mei 2021
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Renja; Dokumen SKP; Dokumen IKU;
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Dokumen PK; Dokumen SKP;
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Dokumen SKP; Dokumen PK Individu; Laporan Capaian Kinerja Bulan Januari; Laporan Capaian Kinerja Bulan Februari; Laporan Capaian Kinerja Bulan Maret;
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Sertifikat pegawai teladan periode trisemester pertama; Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor 10a/P.4.17/Cr.1/03/2021 tentang Tata Cara dan Kriteria Pemilihan Pegawai Teladan;
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Pelaksanaan sosialisasi kode etik; Penilaian Buku Pengawasan Melekat; Telah disediakan kotak pengaduan pelanggaran disiplin pegawai; Tangkapan Layar absensi online; Pelaksanaan kegiatan kantor secara virtual; Laporan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah PNS; Laporan kegiatan Sosialisasi Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19; Laporan Program Kerja Pengawasan (PKP); Laporan kegiatan apel pagi dan apel sore;
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
tangkapan layar Simpeg Simkari; tangkapan layar e-dosir; tangkapan layar DRP Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Notula Penyusunan Renja tgl 22 Februari 2021; Dokumen Perjanjian Kinerja;
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Notula Penyusunan Renja tanggal 22 Februari 2021; Dokumen Perjanjian Kinerja;
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Jadwal pemantauan; Laporan hasil rapat pencapaian kinerja; Tangkapan layar aplikasi e-monev;
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja, IKU, Perjanjian Kinerja dan Renstra
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Kerja, IKU, Perjanjian Kinerja dan Renstra
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 13Januari 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen LKj
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Sosialisasi IKPA
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Sosialisasi IKPA
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan banner anti gratifikasi; Sosialisasi melalui program Jaksa Menyapa di radio;
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: KEP-04/P.4.17/Cr.3/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi; Telah disediakan ruang penerimaan laporan gratifikasi; Laporan Kegiatan Gratifikasi;
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
dokumentasi kegiatan sosialisasi SPIP; RTP;
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Dokumen Peta Risiko Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Dokumen Peta Risiko Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2021
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Form Survey terkait SPIP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Contoh penanganan laporan masyarakat (telaahan)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Triwulan 1
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Notula evaluasi atas penanganan pengaduan yang telah ditindaklanjuti Triwulan 1
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Pemasangan banner Whistle Blowing System (WBS); Sosialisasi banner Whistle Blowing System (WBS); Telah disediakan ruang Whistle Blowing System (WBS);
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Surat Perintah Pembentukan UPP Nomor: SPrint-03/P.4.17/03/2021 tanggal 17 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Notula evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) Triwulan 1
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Notula Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS) Triwulan 1
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Perja Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan; Telah dibuat Peta Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2021; Telah dibuat SOP Benturan Kepentingan;
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi sosialisasi Benturan Kepentingan; Telah dibuat SOP Benturan Kepentingan;
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumentasi sosialisasi Benturan Kepentingan; Telah dibuat SOP Benturan Kepentingan;
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I; Telah dilakukan survei ke pegawai melalui e-form;
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Tindak Lanjut Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SK Pengelola SIPPN Nomor: Print-246/P.4.17/Cp.1/03/2021 tanggal 29 Maret 2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dilakukan pemasangan maklumat pelayanan pada ruang pelayanan; Telah dibuat standar pelayanan menggunakan bahasa daerah dan dipasang di ruang PTSP; Telah dilakukan pemasangan alur pelayanan dan SOP pada area pelayanan; Telah dilakukan pemasangan jam pelayanan di area pelayanan;
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat standar pelayanan menggunakan bahasa daerah dan dipasang di ruang PTSP: Telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan diantaranya SOP penerimaan surat masuk dan keluar, SOP pengantaran barang bukti, dll
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Laporan review SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Laporan Kegiatan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima tanggal 15 September 2020
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sosial media yang dapat diakses melalui media sosial Kejaksaan Negeri Bantaeng; Tangkapan layar sosmed
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi permohonan maaf dari petugas pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat ruang tahap 2 yang terpisah; Telah terdapat ruang koordinasi dengan penyidik; Telah terdapat parkir, kursi roda dan toilet untuk difable; Telah terdapat ruang laktasi dan poliklinik; Telah tersedia petunjuk arah; Telah tersedia tempat cuci tangan dan handsanitizer pada ruang ptsp; Pada ruang PTSP telah tersedia pembatas antara petugas dan pengunjung guna mengurangi penyebaran virus Covid-19, pendingin ruangan, kulkas, dispenser air, free charger station, tempat duduk untuk umum dan kursi prioritas, tv informasi, kotak saran dan pengaduan serta barcode survey layanan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Telah tersedia mobil pelayanan gratis yakni mobil pelayanan yang digunakan untuk antar-jemput saksi, pelayanan hukum gratis dll; Telah tersedia motor pengantaran barang bukti yang siap mengantar barang bukti yang telah inkracht secara gratis; Telah tersedia cafe aspirasi yakni ruang yang disediakan Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk menampung asprirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat dengan suasana nyaman dan santai; Telah tersedia pelayanan hukum gratis melalui aplikasi whatsapps yakni JPN dapat memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat melalui aplikasi whatsapps yangmana masyarakat dapat mengaksesnya melalui barcode digital yang ada;
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
hasil survey kepuasan masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Dokumentasi barcode survey pada ruang PTSP dan website Kejaksaan Negeri Bantaeng
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Dokumentasi dan notulensi rapat tindak lanjut hasil survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan