Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PINRANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG NOMOR : KEP-32 /P.4.18/Cp.3/03/2021 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI PINRANG
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-YA, ACUAN MEKANISME PENENTUAN DARI KETERAMPILAN ANGGOTA PADA SETIAP BIDANG
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
SEUSAI INSTRUKSI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG DI BUAT DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
SESUAI INSTRUKSI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG DOKUMEN RENCANA AKSI DISUSUN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP SMART (SPECIFIC, MEASSUARABLE, ATTAINABLE, RELEVAN, TIME BASED) BERDASARKAN 6 AREA PERUBAHAN YANG ADA
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
BAHWA SOSIALISASI DILAKUKAN MENGGUNAKAN BEBERAPA CARA : 1. DIGITAL YAITU MELALUI OFFICIAL ACCOUNT KEJARI PINRANG MELIPUTI INSTAGRAM DAN TWITTER. 2. KONVENSIONAL MELALUI PEMASANGAN BANNER BAIK DILINGKUNGAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PINRANG MAUPUN DIKAWASAN PELAYANAN PUBLIK 3. SOSIALISASI KEPADA STAF DILAKUKAN MELALUI PENGARAHAN PADA SAAT APEL KERJA, MAUPUN PADA SAAT RAPAT STAF OLEH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASASI PEMBANGUNGUN ZI MENUJU WBK DAN WBBM DI KEJARI PINRANG, YANG TERDIRI DARI ABSENSI KEHADIRAN RAPAT, NOTULENSI RAPAT DAN FOTO. RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM DI KEJARI PINRANG BERTUJUAN UNTUK MEMBUAT TARGET BULANAN/TRIWULAN DAN MELAKUKAN EVALUASI ATAS PENCAPAIANNYA, DAN JUGA MENGIDENTIFIKASI KENDALA ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEHINGGA BISA MENEMUKAN SOLUSI ATAU REKOMENDASI PERBAIKAN SEHINGGA SESUAI DENGAN TARGET YANG INGIN DICAPAI.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASASI PEMBANGUNGUN ZI MENUJU WBK DAN WBBM DI KEJARI PINRANG, YANG TERDIRI DARI ABSENSI KEHADIRAN RAPAT, NOTULENSI RAPAT DAN FOTO. RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM DI KEJARI PINRANG BERTUJUAN UNTUK MEMBUAT TARGET BULANAN/TRIWULAN DAN MELAKUKAN EVALUASI ATAS PENCAPAIANNYA, DAN JUGA MENGIDENTIFIKASI KENDALA ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEHINGGA BISA MENEMUKAN SOLUSI ATAU REKOMENDASI PERBAIKAN SEHINGGA SESUAI DENGAN TARGET YANG INGIN DICAPAI.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASASI PEMBANGUNGUN ZI MENUJU WBK DAN WBBM DI KEJARI PINRANG, YANG TERDIRI DARI ABSENSI KEHADIRAN RAPAT, NOTULENSI RAPAT DAN FOTO. RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM DI KEJARI PINRANG BERTUJUAN UNTUK MEMBUAT TARGET BULANAN/TRIWULAN DAN MELAKUKAN EVALUASI ATAS PENCAPAIANNYA, DAN JUGA MENGIDENTIFIKASI KENDALA ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEHINGGA BISA MENEMUKAN SOLUSI ATAU REKOMENDASI PERBAIKAN SEHINGGA SESUAI DENGAN TARGET YANG INGIN DICAPAI.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
DI BUKTIKAN DENGAN ADANYA DOKUMENTASI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG MENJADI ROLE MODEL
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-YA AGEN PERUBAHAN SUDAH DI TETAAGEN PERUBAHAN JUGA TELAH DIBENTUK MELALUI SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TENTANG AGEN PERUBAHAN YANG TELAH DITUNJUK JUGA MEMBUAT KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN AGEN PERUBAHANPKAN
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-YA. BEBERAPA UPAYA TELAH DILAKUKAN UNTUK MEMBANGUN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA DILIGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG SEPERTI : 1. MEMBERSIHKAN AREA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PINRANG UNTUK MEMBERIKAN RASA NYAMAN PADA SAAT BEKERJA 2. WALL OF QUOTES MENGHIASI BEBERAPA BAGIAN DINDING KEJAKSAAN NEGERI PINRANG YANG BERTUJUAN UNTUK MENGINGATKAN PARA PEGAWAI UNTUK SELALU BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN TETAP MENJAGA INTEGRITASNYA. 3. MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA SELURUH PEGAWAI OLEH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG SETIAP APEL KERJA SETIAP AWAL BULAN.UN DAN MENERAPKAN BUDAYA DAN POLA PIKIR, LALU MEWAJIBKAN SELURUH PEGAWAI AGAR MEMILIKI BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR SESUAI DENGAN PERATURAN DAN SOP YANG BERLAKU
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
SELURUH PEGAWAI PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, BENTUK KETERLIBATAN MEREKA DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS LEBIH KHUSUSNYA UNTUK MENJAGA KOMITMEN DAN INTEGRITASNYA DI WUJDUKAN MELALUI : 1. PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA 2. PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PADA SELURUH PEGAWAI KEJAKASAAN NEGERI PINRANG, MULAI DARI PEJABAT STRUKTURAL TERTINGGI (KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG) SAMPAI DENGAN PEGAWAI LEVEL TERENDAH (PRAMUBAKTI)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP masing-masing bidang (SOP PTSP, SOP Penerimaan Berkas Perkara, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Pengantaran Tilang, SOP Pelayanan Hukum Gratis, dll)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Telah dilaksanakan dan diletakkan berbagai SOP pada ruang PTSP Kejaksaan Negeri Pinrang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Kepala Kejaksaan Negeri melakukan evaluasi atas SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Penggunaan aplikasi CMS, Sakti, Saiba, SIMAK BMN, dll - Penggunaan TV Informasi di beberapa bidang untuk menayangkan dokumentasi kegiatan dan informasi terkait bidang - Penggunaan aplikasi terbaru Kejaksaan Agung, yakni SIPEDE, E-Dosir dan E-Kepangkatan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Seluruh pegawai telah menggunakan aplikasi SIPEDE, CMS, dll disesuaikan dengan tupoksi masing-masig yang dapat dipantau oleh pimpinan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Beberapa pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi, seperti : - Pelayanan tilang menggunakan E-Tilang ; - Persuratan menggunakan SIPEDE ; - Pelayanan pengambilan barang bukti menggunakan Google Form dan WA Barang Bukti
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Ya Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Ya Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan dan ditindak lanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Surat Perintah penempatan CPNS di berbagai bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Bahwa telah dilaksanakan evaluasi terhadap rotasi bidang pegawai sesuai dengan kinerja dan kebutuhan bidang/seksi pada Kejaksaan Negeri Pinrang
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Telah dilakuakan evaluasi atas kegiatan mutasi dan dokumentasi rapat staf
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Tidak terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan karena setiap penempatan pegawai pada masing-masing jabatan dilakukan secara terarah
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Tiap pegawai diberikan kesempatan mengikuti diklat atau pelatihan baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Telah dilakukan pelaksanaan pengembangan kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Ya telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Telah dibuat Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatian Perjanjian Kinerja satker dan SKP masing-masing pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Penetapan Kinerja Individu melalui SKP dan Buku Biru Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Kinerja pegawai Kejaksaan Negeri Pinrang dinilai secara berkala melalui pembuatan baik melalui laporan bulanan, maupun melalui aplikasi seperti EIS, E-Monev Bappenas, E-Monev SMART, CMS, dan aplikasi lainnya
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil kerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Penilaian melalui Buku Biru dan Buku Waskat ; Tersedianya hotline untuk pelanggaran disiplin pegawai ; Pelaksanaan kegiatan sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah Pandemi COVID-19 ; Memperhatikan pembatasan bepergian di tengah Pandemi COVID-19 dan dibuatkan laporan secara berkala.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Data kepegawaian dimutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Keterlibatan dalam penyusunan kegiatan sehari-hari - Keterlibatan dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja, RENJA, Renstra dan IKU - Memonitoring kinerja pegawai melalui teknologi informasi seperti SIPEDE, CMS, dll - Memimpin rapat staf yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan Honorer.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Bahwa telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Monitoring dan Evaluasi kinerja melalui aplikasi E-Monev SMART, E-Monev Bappenas, Sicana, SIPEDE dan CMS Pidum dan Pidsus
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Telah terdapat Rencana Aksi dan Rencana Kerja sebagai bagian dari dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Rencana Aksi dan Rencana kerja disusun dengan berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dibuktikan dengan Lampiran Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Pinrang tahun 2020 - 2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan kinerja telah disusun secara tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Pinrang telah menyusun dokumen LKJ yang telah dikirim secara berjenjang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Dibuktikan dengan Dokumentasi keikutsertaan beberapa pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT SIRUP dan SPSE)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dokumentasi pelaksanaan diklat : SIRUP, SPSE, Diklat/Sosisaliasi/Bimtek Keuangan.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Dibuktikan dengan Dokumentasi banner Pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Terdapat Unit pengendali gratifikasi dan upaya pencegahan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Tim kerja menyusun Peta Resiko guna Penerapan SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Tim kerja menyusun Peta Resiko guna Penerapan SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Dibuktikan dengan Tabel Identifikasi Risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Dibuktikan dengan Dokumentasi Sosialisasi SPI oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kejari Pinrang telah menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik di lingkungan kantor Keaksaan Negeri Pinrang, maupun melalui media sosial
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Ya, whistle blowing system telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Ya, unit kerja menerapkan kebijakan whistle blowing system sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Ya, penerapan whistle blowing system dimonitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Ya, seluruh hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Ya, sudah terdapat identifikasi benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan ke seluruh layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Ya, penanganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-a, penanganan benturan kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Ya, seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan Fasilitas Rak Buku, Ruang Bermain Anak, Kotak Surat, Kursi Roda, Televisi Informasi, Free Wifi dan lain-lain. - Penerapan protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu bagi pegawai & pengunjung, penggunaan handsanitizer, penyediaan westafel dan penggunaan masker.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Pemasangan maklumat pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri pinrang - Pemasangan SOP di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Penerapan SOP yang telah dibuat sesuai kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik - SOP PTSP, SOP Penerimaan Berkas Perkara, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Pengantaran Tilang, SOP Pelayanan Hukum Gratis, dll)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Ya, satuan kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Ya, sudah terdapat sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Ya, informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Ya, terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Ya, sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-Ya, satuan kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain. dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Dibuktikan dengan hasil pengisian survey persepsi kualitas pelayanan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Dapat diakses melalui media sosial dan website Kejaksaan Negeri Pinrang
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Telah dilakukan evaluasi melalui rapat terkait hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan