Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI BALI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Tinggi Bali telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK Menuju WBBM), dengan surat keputusan (SK) nomor: 1. KEP-009/P.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019. 2. KEP-022/P.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 (Perubahan ke-1). 3. KEP-595/N.1.1/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 (Perubahan ke-2). 4. KEP-081/N.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 (Perubahan ke-3). 5. KEP-014/N.1/Cr.5/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 (Perubahan ke-4). 6. KEP-005/N.1/Cr.5/01/2021 tanggal 12 Januari 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Anggota Tim Kerja dipilih melalui mekanisme sebagai berikut: 1. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali selaku penanggung jawab pelaksanaan reformasi birokrasi, menggagas rapat yang dihadiri oleh Para Asisten dan Kabag TU, dengan agenda pembahasan / pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM. 2. Dalam rapat, Para Asisten dan Kabag TU mengusulkan pegawai / personil pada unit kerjanya untuk dilibatkan sebagai Anggota Tim Kerja Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM. 3. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali mengajukan SK Tim Kerja kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Anggota Tim Kerja dan diterbitkan Surat Keputusan.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Tim Kerja Kejaksaan Tinggi Bali telah menyusun/membuat dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM. Dokumen Rencana Aksi memuat program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing bidang/area perubahan.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Rencana Kerja Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM telah ditetapkan target-target prioritas yang dinilai relevan dengan visi misi pemerintahan dan pembanguanan budaya anti korupsi, pemangkasan birokrasi, dan pelayanan yang bebas dari pungutan liar.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Pembangunan Zona Integritas WBM Menuju WBBM Kejaksaan Tinggi Bali telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan masyarakat dengan melakukan: 1. Sosialisasi langsung kepada para pegawai dalam rapat paripurna dan apel kerja secara rutin. 2. Pemberian/pembagian Buku Saku Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM ke masing-masing bidang, sebagaimana Nota Dinas Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali Nomor ND-060/P.1.2/Cr.2/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. 3. Pemasangan banner/spanduk (publikasi) di depan kantor Kejaksaan Tinggi Bali. 4. Penayangan konten pembangunan ZI WBK Menuju WBBM pada TV Informasi di area Lobby Kejaksaan Tinggi Bali, agar sering dilihat pegawai dan tamu/pengunjung. 5. Penayangan konten pembangunan ZI WBK Menuju WBBM melalui videotron di daerah Denpasar agar dapat lebih luas dilihat oleh masyarakat. 6. Penayangan konten pembangunan ZI WBK Menuju WBBM melalui website kejati-bali.go.id dan media sosial Instagram @kejaksaan_tinggi_bali, Facebook Kejaksaan Tinggi Bali dan YouTube Kejaksaan Tinggi Bali.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan ZI WBK Menuju WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung setiap bulan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Perkembangan pelaksanaan pembangunan ZI WBK Menuju WBBM dilaporkan setiap triwulan oleh Ketua Pokja dalam bentuk laporan yang memuat: 1. Komponen Area Perubahan. 2. Rencana Kegiatan. 3. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan. 4. Target yang sudah terlaksana. 5. Target yang belum terlaksana.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Terhadap laporan monev, dilakukan tindak lanjut dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Terhadap program yang tidak berjalan, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menggelar rapat untuk membahas kendala/hambatan/problematika (evaluasi bersama) permasalahan dan mencari solusinya. 2. Menindaklanjuti hasil rapat, dengan melakukan program ulang dengan modifikasi/perbaikan/perubahan/penyesuaian dan menuangkannya sebagai rencana aksi selanjutnya, atau pun menghentikan program yang tidak berjalan. 3. Kegiatan pembangunan ZI WBK Menuju WBBM telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung setiap bulan.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagai role model telah melakukan: 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagai role model menjadi penggerak dan mengajak seluruh pegawai untuk berkomitmen bersama dalam membangun ZI WBK Menuju WBBM, didokumentasikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama. 2. Memberlakukan sistem pencatatan kehadiran/presensi secara elektronik kepada seluruh pegawai dan meniadakan pencatatan manual. Pemberlakuannya telah disosialisasikan terlebih dahulu pada rapat paripurna, dan disampaikan bahwa semua unsur pimpinan dan seluruh pegawai wajib melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dan menerima konsekuensi pemotongan tunjangan kinerja apabila datang terlambat, pulang lebih cepat, tidak melakukan pencatatan, dan lain sebagainya sesuai peraturan yang berlaku. Presensi tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Namun karena adanya pandemi Covid-19, untuk sementara presensi secara manual dan dilaporkan setiap bulan. 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagai juga menginstruksikan seluruh pegawai melakukan penandatanganan Pakta Integritas Bersama, sebagai pegangan dan menjamin untuk selalu menjaga integritas dalam bertugas. 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan seluruh unsur pimpinan memberikan teladan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN).
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Selain pimpinan sebagai role model, Kejaksaan Tingi Bali juga menunjuk empat orang pegawai sebagai Agen Perubahan Tahun 2018-2022, yakni atas nama: 1. I Gusti Ayu Putu Mirah Awantara, S.H. 2. Ni Putu Evy Widhiarini, S.H., M.Hum. 3. I Gusti Ayu Krisna A.J., S.H. 4. Putu Arimbawa, A.Md. yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor KEP-66/P.1/09/2018 tanggal 7 September 2018. Telah dilakukan In House Training Agen Perubahan bersama para pegawai dengan tujuan agar mengetahui peran dan cara kerja menggerakkan perubahan (pola pikir dan budaya kerja), sebagaimana Nota Dinas Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali Nomor ND-002/P.1.2/Cp.2/01/2019 tanggal 25 Januari 2019. Pelaksanaannya telah dievaluasi dan ditindaklanjuti seperti pada Nota Dinas Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali Nomor ND-050.A/N.1.7/Hkt/7/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Nomor ND-160.A/N.1.7/Hkt/9/2019 tanggal 30 September 2019.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali, dilakukan dengan: 1. Mengikutsertakan pejabat eselon II, III dan IV untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental, seperti pada Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-192/P.1/07/2018 dan PRIN-135/P.1/03/2019. 2. Pengarahan/briefing Kepala Kejaksaan Tinggi Bali kepada seluruh pegawai setiap bulan dalam kegiatan apel gabungan, mengenai budaya kerja dan pola pikir sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang anti korupsi dan melayani dengan sepenuh hati, tidak mengharapkan imbalan. 3. Dengan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor ND-040/N.1/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk bersama-sama mengucapkan doktrin Tri Krama Adhyaksa pada setiap apel pagi, dan mengimplementasikannya dalam pembangunan 6 Area Perubahan ZI WBK/WBBM. 4. Sosialisasi sistem pemantauan daftar hadir/presensi elektronik pegawai secara online dan real time oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-2522/N.1.1/Hkt/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019. 5. Mengikutsertakan enam orang pegawai (perempuan) Kejaksaan Tinggi Bali dalam Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) pada tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-644/N.1.1/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019. 6. Secara rutin menyelenggarakan penyegaran rohani (dilaksanakan secara bergilir untuk masing-masing agama). Pelaksanaannya dilaporkan setiap bulan ke Kejaksaan Agung, seperti contoh Laporan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali bulan februari tahun 2020. 7. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan, sosialisasi/seminar/workshop terkait anti korupsi. 8. Memasang poster kata-kata bijak, seperti di ruang Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali, difungsikan untuk mengingatkan pegawai agar selalu berpikir positif dalam menghadapi segala situasi dalam bekerja, dan juga untuk memotivasi pegawai lainnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai dilibatkan dalam pembangunan ZI WBK Menuju WBBM sebagai tindak lanjut dari penandatanganan komitmen bersama. Agar seluruh pegawai dapat menyumbangkan ide/gagasan/usulan-usulan dalam pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM, pegawai Kejaksaan Tinggi Bali dapat menyampaikan melalui: 1. Rapat-rapat rutin yang digelar oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagai wadah penerimaan masukan/ide/gagasan/usulan-usulan dari para pegawai, masukan dan saran yang relevan dengan pembangunan ZI WBK Menuju WBBM diakomodir dan dimasukkan dalam program/rencana aksi. 2. Ruang konsultan dan katalisator Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali, dapat dimanfaatkan setiap pegawai untuk menyampaikan usulan/kritik/saran/ide/gagasan/pendapatnya dalam rangka reformasi birokrasi maupun terkait kendala dalam pelaksanaan tugas. Melalui media tersebut, pegawai bisa mendapatkan solusi atau petunjuk penyelesaian permasalahan. 3. Sebagai contoh, adanya usulan penataan piket dan PTSP Kejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Nota Dinas Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali Nomor ND-101/N.1.2/Cr.5/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Tersedianya SOP Bidang Pembinaan, Intel, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pengawasan, dan DATUN telah mengacu peta proses bisnis (business process) berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (Juklak/Juknis) dari Kejaksaan Agung dan berdasarkan peraturan berlaku, serta telah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan/pelayanan. Selain itu juga dibuat inovasi SOP dengan tujuan penyesuaian terhadap temuan-temuan/perkembangan situasi/kondisi di lapangan, apabila belum diatur dalam ketentuan/peraturan pemerintah pusat/Kejaksaan Agung.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP Utama yang ditetapkan seluruhnya telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di Kejaksaan Tinggi Bali, serta dilakukan inovasi pada SOP untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kekuatan personil/petugas. SOP disosialisasikan ke seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bali sesuai dengan Juklak / Juknis.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dilakukan evaluasi SOP secara berkala untuk memastikan bahwa SOP telah sesuai dengan implementasi di lapangan. Apabila kondisi di lapangan telah mengalami perubahan dan SOP sudah tidak relevan, maka dilakukan revisi terhadap SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah menerapkan sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi, diantaranya sebagai berikut: 1. Kinerja penanganan perkara menggunakan aplikasi CMS (Case Management System) Kejaksaan RI. 2. Kinerja pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menggunakan aplikasi ARSSYS Kejaksaan RI. 3. Kinerja capaian output dan realisasi anggaran menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu, e-Monev Bappenas, dan TEPRA LKPP. 4. Laporan Bulanan Bidang Pembinaan melalui aplikasi SiLaBin Kejaksaan RI. 5. Kejaksaan Tinggi Bali juga membuat inovasi yakni Laporan Kinerja Capaian Output dan Realisasi Anggaran secara elektronik menggunakan formulir daring, yang tidak hanya dimanfaatkan Kejaksaan Tinggi Bali, tetapi juga seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Adanya formulir tersebut bertujuan agar tidak ada lagi perbedaan pemahaman dalam perhitungan capaian output. Selain itu juga digunakan sebagai basis input data pada aplikasi e-Monev, SMART, dan TEPRA, serta digunakan sebagai data Laporan Kinerja (LAKIP).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM telah memanfaatkan teknologi informasi, yakni: 1. Pendataan kepegawaian, pengusulan kepangkatan dan mutasi jabatan berbasis aplikasi SIMKARI Kepegawaian. 2. Melaksanakan penerimaan pendaftaran dan pengumuman Seleksi Pengadaan CPNS sesuai ketentuan Kejaksaan Agung, Kemenpan RB dan BKN melalui website sscn.bkn.go.id dan rekrutmen.kejaksaan.go.id. 3. Pengusulan kenaikan pangkat PNS golongan II dan pensiun PNS golongan IV/b kebawah Kejaksaan Tinggi Bali melalui aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dari BKN.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan kepada publik yang menggunakan teknologi informasi, yakni: 1. Pelayanan melalui website kejati-bali.go.id: pelayanan hukum bagi orang asing (WNA), informasi perkara, konsultasi hukum dan layanan pengaduan, informasi daftar buron tindak pidana (DPO), dan permintaan penyuluhan hukum. 2. Inovasi pelayanan pada kantor Kejaksaan Tinggi Bali menggunakan aplikasi PTSP Kejaksaan Tinggi Bali.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam tata laksana Kejaksaan Tinggi Bali. Permasalahan yang terjadi, baik secara teknis maupun kendala SDM/operator, disampaikan kepada pimpinan untuk segera mendapatkan penyelesaian.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik, yang mengelola seluruh pelayanan publik pada Kejaksaan Tinggi Bali, dan menyebarkan informasi kepada publik dengan cara: 1. Pembentukan Tim Admin dan pengelolaan website Kejaksaan Tinggi Bali. 2. Pembentukan Tim Admin dan pengelolaan Media Sosial Kejaksaan Tinggi Bali, yang anggotanya saling berkoordinasi dalam penayangan konten informasi publik melalui WhatsApp Group.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan oleh Bidang Intelijen cq. Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan penyusunan formasi kebutuhan pegawai, dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan dan unit kerja, sebagai berikut: 1. Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi prioritas dan kebutuhan riil setiap bidang, seperti Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-166/P.1/Cp.2/05/2019 tanggal 14 Mei 2019. 2. Analisis beban kerja terhadap jabatan jaksa telah dilaksanakan, sebagaimana Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-1066/N.1.1/Cp.2/12/2019 tanggal 5 Desember 2019. 3. Contoh analisa beban kerja pegawai sebagaimana Nota Dinas Nomor ND-116/N.1.7/Hkt/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan (alokasi formasi) dari Kejaksaan Agung. Pada tahun 2018, alokasi formasi CPNS telah ditetapkan oleh Kemenpan RB dengan Surat Keputusan Nomor 61 Tahun 2018 sesuai pengisian kebutuhan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi Bali telah melaksanakan penempatan pegawai (CPNS) sesuai yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen (CPNS) di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali dilakukan oleh atasan langsung sebagai mentor/evaluator CPNS, dan ikut memberikan penilaian pada saat Pelatihan Latsar CPNS sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-3690/N.1.2/Cp.2/11/2019 tanggal 22 November 2019. 2. Hasil monitoring dan evaluasi dari atasan langsung tertuang dalam penilaian capaian kinerja dan perilaku CPNS yang menjadi salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai PNS disamping persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar CPNS, seperti contoh Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-477/N.1/Cp.3/02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Tinggi Bali telah melaksanakan pengusulan promosi jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai, dengan memperhatikan prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, kemampuan, dan kompetensi, serta mempertimbangkan hasil kinerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sebagai contohnya: 1. Telah diusulkan promosi jabatan pegawai sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor R-866/N.1/Cp.3/11/2019 tanggal 28 November 2019 dan telah disetujui Kejaksaan Agung dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-091/C.4/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 2. Pengusulan promosi jabatan struktural (menduduki Kepala Kejaksaan Negeri) seperti contoh Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor R-297/N.1/Cp.3/05/2020 tanggal 15 Mei 2020. 3. Pengisian jabatan struktural eselon IV.A yang kosong, telah diusulkan pegawai yang dipandang cakap dan memiliki kemampuan, dengan mempertimbangkan prestasi kerja yang telah dinilai oleh unsur pimpinan, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-294/N.1/Cp.3/05/2020 tanggal 11 Mei 2020.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Semua mutasi jabatan pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi mengacu pada peraturan/ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Bali telah membentuk Tim Penilai Kinerja yang bertugas memberikan penilaian terhadap pengusulan mutasi jabatan di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali. Hasil penilaian dari Tim Penilai Kinerja melalui rapat pimpinan dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dalam melakukan mutasi lokal maupun pengusulan mutasi jabatan ke Kejaksaan Agung. Pada bulan Februari 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menyelenggarakan rapat bersama Tim Penilai Kinerja dalam rangka melakukan evaluasi kompetensi pegawai dikaitkan dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan Tinggi Bali. Hasil telaahan Tim Penilai Kinerja dipertimbangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan dengan kewenangannya diputuskan untuk melakukan mutasi lokal terhadap 5 (lima) orang pegawai, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor KEP-015/N.1/Cp.3/02/2020 tanggal 27 Februari 2020.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan evaluasi terhadap pasca pelaksanaan mutasi jabatan dilakukan oleh atasan langsung dengan sistem pengawasan melekat, dan pengisian buku catatan penilaian pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan kinerja satuan kerja/bidangnya dan dilakukan penilaian setiap akhir tahun. Selain itu monitoring dan evaluasi juga dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan telah menyusun analisa kebutuhan diklat (pendidikan dan pelatihan) untuk pengembangan kompetensi pegawai, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-3910/N.1/Cp.2/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Analisa Kebutuhan Diklat Tahun 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan: 1. Kesesuaian antara perencanaan diklat dengan tugas jabatan pegawai. 2. Pemerataan pengembangan kompetensi pegawai di setiap satuan kerja wilayah Kejaksaan Tinggi Bali. 3. Permintaan kebutuhan diklat Kejaksaan Agung. 4. Permintaan kebutuhan diklat dari satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali. seperti Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-872/N.1/Cp.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, mengirimkan peserta diklat yang sesuai/selaras dengan jabatannya untuk pengelolaan kinerja yang tepat dan terarah.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengirimkan peserta diklat telah memperhatikan ketentuan/persyaratan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaaan RI maupun diklat terpadu, sebagai upaya meminimalisir kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-120/N.1/Cp.2/03/2020 tanggal 4 Maret 2020.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya namun tetap memperhatikan ketentuan persyaratan diklat, seperti: 1. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan maupun Diklat Teknis dan Fungsional, seperti pada Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-2669/N.1/Cp.2/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dll., yang mengakomodir permohonan dari pegawai untuk diusulkan mengikuti diklat kepemimpinan. 2. Pendidikan formal sebagaimana contoh Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-705/N.1/Cp.2/03/2020 tanggal 9 Maret 2020. 3. Penginformasian dan pengusulan program beasiswa pegawai sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-254/N.1.1/Cp.2/01/2020 tanggal 30 Januari 2020.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pengembangan kompetensi pegawai di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali dilakukan dengan: 1. Pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, baik diklat teknis, manajemen maupun jabatan fungsional, dengan memperhatikan kesesuaian antara pegawai yang ditunjuk dengan persyaratan peserta, sebagaimana Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-406/N.1/Cp.2/06/2019 tanggal 24 Juni 2019. 2. Pengikutsertaan seluruh pegawai mengikuti in house training dan sosialisasi di Kejaksaan Tinggi Bali, maupun instansi lain yang sesuai dengan materi pelatihan/sosialisasi, seperti Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-591/N.1.1/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan, dan tahunan dan telah dievaluasi oleh Kejaksaan Agung sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-3384/P.1.2/Cp.2/10/2018 tanggal 19 Oktober 2019, dan telah dilaksanakan pengisian kuisioner untuk mendapatkan masukan-masukan terkait program diklat.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah memerintahkan/mewajibkan seluruh pegawai untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang ditetapkan oleh atasan langsung sebagai penetapan kinerja individu. Target yang ditetapkan sesuai dengan tugas-tugasnya dan berkaitan dengan kinerja organisasi.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan kinerja individu level di atasnya, sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dan pengukurannya telah berorientasi hasil/output.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu setiap pegawai Kejaksaan Tinggi Bali telah dilakukan: 1. Setiap bulan oleh atasan langsung dan dituangkan dalam Buku Catatan Penilaian PNS. 2. Setiap tahun dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, seperti contoh laporan dalam Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-934/P.1/Cp.3/03/2019 tanggal 19 Maret 2019.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar dalam setiap pemberian reward, disamping kompetensi jabatan. Contohnya, promosi jabatan struktural pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali: 1. Telah diusulkan promosi jabatan pegawai sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor R-866/N.1/Cp.3/11/2019 tanggal 28 November 2019 dan telah disetujui Kejaksaan Agung dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-091/C.4/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 2. Pengusulan promosi jabatan struktural (menduduki Kepala Kejaksaan Negeri) seperti contoh Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor R-297/N.1/Cp.3/05/2020 tanggal 15 Mei 2020. 3. Pengisian jabatan struktural eselon IV.A yang kosong, telah diusulkan pegawai yang dipandang cakap dan memiliki kemampuan, dengan mempertimbangkan prestasi kerja yang telah dinilai oleh unsur pimpinan, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-294/N.1/Cp.3/05/2020 tanggal 11 Mei 2020.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, dengan melakukan: 1. Penegakan disiplin dengan pemberian punishment terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku. 2. Meningkatkan pemantauan kedisiplinan pegawai dengan melakukan inovasi, yakni penggunaan presensi elektronik online dan real time. 3. Dengan diedarkannya Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-1882/N.1/Hkt/06/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah dilaksanakan kebijakan pengucapan Tri Krama Adhyaksa oleh seluruh pegawai dalam setiap apel pagi, sebagai upaya indoktrinasi agar setiap pegawai lebih menjiwai Tri Krama Adhyaksa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 4. Penerapan disiplin e-LHKPN penyelenggara negara di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali, sebagaimana telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung dengan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-735/N.1/H.IV.1/03/2020 tanggal 10 Maret 2020.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian Kejaksaan Tinggi Bali telah dimuktahirkan secara berkala, dilakukan sebagai berikut: a. Data mutasi jabatan nasional langsung diupdate pada SIMKARI Kepegawaian oleh Kejaksaan Agung segera setelah terbitnya surat keputusan. b. Data mutasi lokal segera diupdate dalam kesempatan pertama pada SIMKARI Kepegawaian oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan dikirimkan hasil scan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali ke Kejaksaan Agung. c. Hasil penilaian prestasi kerja pegawai diupdate paling lambat 1 (satu) bulan dari batas waktu pengumpulan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh unsur pimpinan, mulai dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Para Asisten terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Sebagaimana pembahasan RENSTRA dan RENJA Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 1 Desember 2020 dan 7 Desember 2020.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, yakni dari/oleh: 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali kepada Jaksa Agung RI. 2. Para Asisten Kejaksaan Tinggi Bali kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. 3. Para Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. 4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. 5. Para Kasi/Kasubbag Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri. 6. Kepala Urusan dan Para Kepala Subseksi kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Seluruh pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala, melalui Laporan Kinerja Capaian Output dan Realisasi Anggaran secara online, dan ditindaklanjuti dengan memberikan warning kepada pejabat penanggung jawab kegiatan dan anggaran. 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali juga memerintahkan Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran untuk memacu satuan kerja agar optimal dalam capaian output dan realisasi anggaran.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Tinggi Bali telah memiliki dokumen perencanaan, diantaranya: 1. Rencana Strategis. 2. Rencana Kerja. 3. Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Belanja.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Bali telah memuat target sasaran, program, dan kegiatan dengan orientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Tinggi Bali memiliki IKU yang ditetapkan Kejaksaan Agung Tahun 2019 sebagai dasar dan pedoman disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2019.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh Indikator Kinerja telah sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan RI maupun Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Bali, dengan target sasaran, program dan kegiatan yang spesifik, berorientasi capaian hasil yang terukur, dengan memiliki batasan waktu.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Tinggi Bali telah disusun dan dilaporkan tepat waktu, setiap triwulan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja berdasarkan basis data dari Formulir Laporan Kinerja Elektronik Kejaksaan Tinggi Bali, dan selaras dengan aplikasi SMART, e-Monev dan TEPRA.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan / sosialisasi / in house training, seperti: 1. In House Training Aplikasi SAKTI dengan instruktur dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan dihadiri oleh seluruh Kasubbag Pembinaan, Kaur Pembinaan dan Operator Keuangan/Anggaran di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali, sesuai Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-657/N.1.2/Cu.1/03/2020 tanggal 5 Maret 2020. 2. Pelatihan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), sehingga pegawai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-Tender dan e-Purchasing yang lebih akuntabel dan transparan. Pegawai Kejaksaan Tinggi Bali telah diperintahkan mengikuti pelatihan LPSE dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-147/N.1/Cpl.2/03/2020 tanggal 9 Maret 2020. 3. Pelatihan Aplikasi ARSSYS (Aset Recovery Secure Data System), agar pegawai mempunyai pengetahuan dan kemampuan pengolahan/pengelolaan data penanganan barang bukti dan barang rampasan yang lebih akuntabel. Pegawai Kejaksaan Tinggi Bali telah diperintahkan mengikuti pelatihan Aplikasi ARSSYS dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-892/N.1/Cp.2/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019. 4. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Aplikasi CMS (Case Management System), agar pegawai mempunyai pengetahuan dan kemampuan pengolahan/pengelolaan data penanganan perkara. Pegawai Kejaksaan Tinggi Bali telah diperintahkan mengikuti pelatihan Aplikasi CMS dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-379/P.1/Cp.2/05/2019 tanggal 31 Mei 2019.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten, karena pelaksananya adalah SDM yang sesuai bidang tugasnya dan telah diberikan pendidikan/pelatihan sesuai persyaratan yang ditentukan Kejaksaan Agung, diantaranya: 1. Dalam pengadaan barang/jasa Kejaksaan Tinggi Bali, telah ditugaskan/ditunjuk Pejabat Pengadaan yang telah diberikan pendidikan/pelatihan Aplikasi LPSE berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-147/N.1/Cpl.2/03/2020 tanggal 9 Maret 2020. 2. Pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan Kejaksaan Tinggi Bali telah dilaksanakan oleh pegawai yang sesuai jabatannya, serta telah diberikan pelatihan/sosialisasi, sehingga pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. 3. Pegawai di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali telah mendapatkan setifikat kelulusan hasil Pelatihan Akuntabilitas Pemerintah, sebagaimana Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor B-649/C.4/Cp.2/08/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign pengendalian gratifikasi telah dilakukan dengan: 1. Pemasangan banner di area lobby kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali telah diperintahkan untuk melakukan pemasangan banner pengendalian gratifikasi dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-2017/N.1.7/Hs.1/04/2020 tanggal 15 April 2020. 2. Penayangan konten pengendalian gratifikasi pada TV informasi Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali, website kejati-bali.go.id, media sosial Instagram @kejaksaan_tinggi_bali. 3. Penayangan konten pengendalian gratifikasi pada TV informasi Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali dan Videotron di wilayah Denpasar.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dilakukan dengan: 1. Membuat SOP Pengendalian Gratifikasi dengan nomor SOP-01/Pengawasan/01/2019. 2. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor KEP-062.A/N.1/Hkt/07/2019 tanggal 8 Juli 2019. 3. Menerbitkan edaran ke seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bali terkait tata cara pelaksanaan pengendalian gratifikasi, dengan surat nomor B-2188.A/N.1.7/Hs/07/2019 tanggal 9 Juli 2019. 4. Mewajibkan Para Penyelenggara Negara Kejaksaan Tinggi Bali melaporkan harta kekayaan melalui e-Filling LHKPN, dan telah dilaporkan sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-735/N.1/H.IV.1/03/2020 tanggal 10 Maret 2020. 5. Membuat inovasi dengan menyediakan etalase gratifikasi, dengan maksud menggerakkan pegawai Kejaksaan Tinggi Bali untuk mau melaporkan segala bentuk gratifikasi dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana korupsi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Pembangunan lingkungan pengendalian pada seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bali, diantaranya: 1. Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Inspeksi Khusus terkait pelaksanaan pekerjaan/kinerja, serta Reviu Laporan Keuangan/BMN seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali yang diprogramkan setiap tahun. 2. Koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP ke BPKP Provinsi Bali. 3. Pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. 4. Inovasi pembangunan lingkungan pengendalian, dengan menyediakan akses laporan pengaduan pada website Kejaksaan Tinggi Bali, dan dibangunnya Ruang Konsultan dan Katalisator dan Pojok Curhat Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali. Ruang Konsultan dan Katalisator berfungsi untuk memberikan solusi atas kendala dalam pelaksanaan tugas, sedangkan Ruang Pojok Curhat berfungsi untuk menerima masukan, kritik, saran terkait kinerja organisasi Kejaksaan Tinggi Bali.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah setiap tahun melakukan penilaian risiko atas seluruh kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, sebagai berikut: 1. Memberikan penilaian berupa petunjuk penertiban atas temuan hasil Inspeksi Umum, dan Inspeksi Khusus. 2. Melakukan inovasi dengan membuat pemetaan risiko. 3. Melakukan inovasi kegiatan pendampingan pelaksanaan kinerja Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri se-Bali dan Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah setiap tahun melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko atas seluruh kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, sebagai berikut: 1. Melaksanakan Inspeksi Umum, untuk meninimalisir terjadinya kesalahan/penyimpangan penerapan SOP pelaksanaan tugas dan kewenangan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali. 2. Melaksanakan Pemantauan, untuk memantau tindak lanjut terhadap temuan hasil Inspeksi Umum. 3. Melaksanakan Inspeksi Khusus, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan/penyimpangan terhadap pelaksanaan anggaran. 4. Melaksanakan Reviu selaku APIP terhadap Laporan Keuangan/BMN/dll. 5. Melakukan inovasi Sosialisasi Pengendalian untuk Meminimalisir Risiko kepada seluruh pegawai dan seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sistem Pengendalian Internal Kejaksaan Tinggi Bali telah diinformasikan ke seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali, diantaranya dengan: 1. Penyampaian Surat Keputusan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kejaksaan Tinggi Bali dan Surat Keputusan tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali. 2. Penyampaian penanganan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali. 3. Penyampaian salinan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan RI.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan unit kerja Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali, yakni: 1. Menerima laporan pengaduan masyarakat apabila ada pegawai jaksa/tata usaha di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali yang melakukan perbuatan tercela. 2. Menindaklanjuti laporan pengaduan dengan melakukan Klarifikasi. 3. Apabila dinilai cukup bukti, maka laporan pengaduan ditindaklanjuti dengan melakukan Inspeksi Kasus. 4. Menerbitkan/mengusulkan SK penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai terlapor. 5. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hukuman disiplin.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   6
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali telah dilakukan setiap bulan dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung, sehingga tidak terjadi tunggakan atas penanganan laporan pengaduan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan Surat Keputusan Nomor KEP-27/N.1.1/Hs.1/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Penerapan Kebijakan Whistle Blowing System (Unit Perlindungan Pelapor) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali telah diberitahukan ke seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri se-Bali dan Cabang kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida dengan surat nomor B-206/N.1.7/Hs.1/04/2020, dan juga melalui media sosial Kejaksaan Tinggi Bali. 2. Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni membuat dengan menyediakan akses laporan pengaduan Whistle-blowing System melalui website Kejaksaan Tinggi Bali.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Bali setiap bulan dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Tinggi Bali dengan Nota Dinas Nomor ND-167/N.1.7/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 telah melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan yang mungkin terjadi terkait dengan tugas-tugas masing-masing bidang/unit kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja/bidang di Kejaksaan Tinggi Bali, sebagai berikut: 1. Mengeluarkan edaran kepada seluruh pegawai untuk tidak melibatkan diri dalam penanganan perkara yang melibatkan anggota keluarga dan atau kerabat untuk menghindari konflik kepentingan, dengan Nota Dinas Nomor ND-051.A/N.1.7/Hs/06/2019 tanggal 22 Juni 2019. 2. Mengeluarkan edaran kepada seluruh Pemeriksa, Anggota Satgas, Pemeriksa Pembantu Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali bahwa untuk menghindari benturan kepentingan maka pejabat tersebut tidak dilibatkan dalam seluruh penanganan perkara, sebagaimana Nota Dinas Nomor ND-033.A/N.1.7/Hs/05/2019 tanggal 28 Mei 2019, dan telah disampaikan ke bidang teknis penanganan perkara dengan Nota Dinas Nomor ND-033.B/N.1.7/Hs/05/2019 tanggal 28 Mei 2019.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ke seluruh unit kerja. Contohnya: 1. Terhadap laporan pengaduan adanya dugaan intervensi (benturan kepentingan) terhadap proses hukum ketika Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gianyar datang tanpa surat tugas ke penyidik Polres Gianyar, telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya klarifikasi, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor PRIN-423/N.1/Hkt/06/2019 tanggal 28 Juni 2019. 2. Telah dilakukan analisa dan ditemukan bahwa masih ada pelimpahan perkara dari Polres Badung ke Kejaksaan Negeri Denpasar, yang seharusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Badung. Hal tersebut dilaporkan ke pimpinan dengan Nota Dinas Nomor ND-114/N.1.7/Hpu/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah menerapkan ketentuan agar semua surat dinas ditembuskan ke Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali agar dapat dilakukan evaluasi dan mendekteksi jika ada benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan telah dievaluasi dan setiap bulan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Tinggi Bali memiliki kebijakan standar pelayanan kepada masyarakat, diantaranya: 1. Penerangan Hukum kepada Lembaga. 2. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). 2. Program Jaksa Menyapa. 3. Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis. 4. Laporan Pengaduan Masyarakat. Standar pelayanan telah diinovasikan dengan mengintegrasikan layanan pada website Kejaksaan Tinggi Bali (kejati-bali.go.id) dan penerimaan pelayanan melalui PTSP Kejaksaan Tinggi Bali.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan Kejaksaan Tinggi Bali telah dimaklumatkan dengan memasang poster atau banner-banner di area dalam kantor, spanduk di area depan kantor, penayangan konten pelayanan melalui videotron di wilayah Denpasar, penyebaran informasi pelayanan melalui media sosial Instagram @kejaksaan_tinggi_bali, Facebook Kejaksaan Tinggi Bali, dan YouTube Kejaksaan Tinggi Bali. Dilakukan inovasi maklumat pelayanan, dengan membuat moto pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Pelayanan Kejaksaan Tinggi Bali seluruhnya telah diterapkan sesuai SOP yang dibuat berdasarkan karakteristik unit kerja Kejaksaan Tinggi Bali, dan dilakukan inovasi terkait SOP seperti: 1. SOP penerangan/penyuluhan hukum/Jaksa Masuk Sekolah. 2. SOP pelayanan hukum / konsultasi hukum gratis. 3. SOP pelayanan informasi dan pengaduan. 4. SOP pelayanan tamu, dll.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan evaluasi atas standar pelayanan dan juga SOP.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Untuk memperkuat budaya pelayanan prima, Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan sebagai berikut: 1. Memberikan pengarahan disertai simulasi kepada para petugas: satpam, piket, PTSP/Pelayanan Hukum Orang Asing/public relation terkait alur proses pelayanan. 2. Memberikan pengarahan/pengenalan sarana prasarana pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Tinggi Bali telah menyediakan akses dan informasi pelayanan melalui berbagai media, seperti: 1. Website kejati-bali@go.id. 2. Videotron wilayah Denpasar. 3. Spanduk dan banner di lingkungan kantor dan area depan kantor. Selain itu, layanan Kejaksaan Tinggi Bali juga ditayangkan dalam update berita pada media sosial: 1. Instagram @kejaksaan_tinggi_bali 2. Facebook Kejaksaan Tinggi Bali. 3. YouTube Kejaksaan Tinggi Bali.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Sistem pemberian reward, sanksi dan kompensasi dalam pemberian layanan telah diimplementasikan sebagai berikut: 1. Pemberian reward yang diberikan kepada petugas pelayanan tamu, petugas satpam, petugas kebersihan, dan petugas kebun, yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam kurun waktu 1 tahun. Reward diberikan berupa pemberian bingkisan pada hari ulang tahun Kejaksaan RI, dan penayangannya pada TV Informasi Kejaksaan Tinggi Bali. 2. Sanksi kepada petugas yang tidak menerapkan standar pelayanan dengan memberikan teguran maupun penerapan hukuman disiplin. Sejauh ini, pelayanan berjalan baik dan belum ada komplain dan pemberian kompensasi atas pelayanan Kejaksaan Tinggi Bali.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pelayanan terpadu melalui PTSP Kejaksaan Tinggi Bali, yakni: 1. Pelayanan penerimaan surat dan pengecekan surat, 2. Pelayanan hukum gratis dan pelayanan hukum bagi orang asing, 3. Pelayanan pendampingan investasi dan usaha, 4. Pelayanan informasi dan pengaduan, 5. Penerimaan tamu. Selain itu masyarakat juga bisa mengakses layanan terpadu melalui website, antara lain: 1. Konsultasi/pelayanan hukum bagi orang asing, 2. Pelayanan hukum dan laporan pengaduan masyarakat, 3. Konsultasi/pelayanan hukum perdata/tata usaha negara, 4. Permintaan penyuluhan hukum, dll.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
E
-
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah diinstruksikan kepada setiap bidang pada Kejaksaan Tinggi Bali agar melaksanakan survei terhadap pelayanan, seperti Nota Dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor ND-071/N.1.2/Cr.5/05/2020 tanggal 11 Mei 2020. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Tinggi Bali telah dilakukan secara berkala, yakni tim/petugas langsung menyebarkan form survei (disediakan oleh Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung maupun secara mandiri) dan atau melakukan wawancara testimoni pada saat selesai memberikan pelayanan sehingga penyampaian dan penerimaan hasil survei lebih tepat, efektif dan sesuai kondisi riil. Adapun survei pelayanan yang sudah dilaksanakan diantaranya: 1. Pelayanan hukum gratis. 2. Penerangan/penyuluhan hukum/Jaksa Masuk Sekolah. 3. Pelayanan tamu. 4. Pelayanan Bidang Pengawasan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media seperti: - Instagram @kejaksaan_tinggi_bali. - Facebook Kejaksaan Tinggi Bali. - Website. (berupa video testimoni maupun grafik kepuasan).
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat, sebagai berikut: 1. Menginventarisir hasil survei. 2. Melaporkan dan membahas hasil survei dalam rapat staf. 3. Melanjutkan program/pelayanan yang sudah berjalan dengan baik. 4. Melakukan revisi dan membuat rencana aksi baru terhadap pelayanan yang hasil surveinya kurang memuaskan, kemudian melakukan perbaikan/penyempurnaan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan