Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI DENPASAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
"1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan No Kep : 008/N.1.10/02/2021 tentang pembentukan kelompok kerja wilayah birokrasi bersih melayani tanggal 08 Pebruari 2021; SK Pembaharuan No Kep:015/N/1.10/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 selanjutnya direvisi dengan SK Nomor KEP-0022/N.1.10/Cr.5/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 2. Surat Undangan Rapat penentuan anggota tim kerja pembangunan ZI tanggal 25 Januari 2021, Surat Undangan Rapat pembentukan kelompok kerja wilayah birokrasi bersih melayani tanggal 08 Pebruari 2021 dan tanggal 03 Mei 2021 ; 3. Notulen rapat pembentukan kelompok kerja wilayah birokrasi bersih melayani tanggal 08 Pebruari 2021 dan tanggal 03 Mei 2021 dengan agenda pokok pembentukan tim wbbm dan evaluasi alur PTSP dan evaluasi hasil Survei terhadap layanan Wayan Adhyaksa; 4. Daftar hadir rapat pembentukan kelompok kerja wilayah birokrasi bersih melayani tanggal 08 Pebruari 2021 dan tanggal 03 Mei 2021 5. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Rapat pembentukan kelompok kerja wilayah birokrasi bersih melayani tanggal 08 Pebruari 2021 dan tanggal 03 Mei 2021"
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
"1. Pemilihan tim dilakukan dengan musyawarah mufakat dan melihat track record masing-masing anggota. Para Kasi/Kasubag melakukan analisa kompetensi anggota dan melakukan rapat dan diskusi bersama dengan Kajari dan seluruh pegawai Kejari Denpasar dimana seluruh pegawai dapat memberikan saran dan masukan. 2. Undangan Rapat di print dan dishare melalui group WA tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 22 April 2021. 3. Notulen Rapat dengan hasil pokok menunjuk Para Kasi/Kasubag menjadi ketua-ketua pokja dan seluruh pegawai tanpa terkecuali dilibatkan dalam tim kelompok kerja wbbm sesuai kompetensi masing-masing. 4. Daftar Hadir Rapat Penentuan anggota Tim WBBM. 5. Dokumentasi Rapat Penentuan anggota Tim WBBM."
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
"Pembangunan ZI di Kejaksaan Negeri Denpasar telah dimulai dari bulan Maret tahun 2019 kemudian memperoleh Predikat WBK pada 10 Desember 2019, kemudian dilanjukan dengan pencanangan menuju WBBM sampai sekarang. Dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM berupa : 1. Dokumen Rencana Kerja tanggal 31 Januari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur. 2. Dokumen Rencana Strategis tanggal 31 Januari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur. 3. Dokumen Rencana Aksi ZI yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur dan dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasdar tanggal 30 Maret 2021"" 4. Buku Profile Kejari Denpasar 2021"
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
"Dokumen perencanaan pembangunan Zona Integritas dan rencana aksi telah difokuskan kepada bebas korupsi/gratifikasi/suap terutama di penuntutan dan melayani di bidang tilang, pengembalian barang bukti dan pelayanan publik lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan prinsip SMART. Adapun dokumen tersebut berupa : 1. Dokumen Rencana Kerja tanggal 31 Januari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur 2. Dokumen Rencana Strategis tanggal 31 Januari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur 3. Dokumen Rencana Aksi ZI yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur 4. Sosialisasi Rencana Aksi dilakukan dengan menshare dokumen di group WA dan melakukan rapat kasi dan per bidang"
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
"Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBBM diantaranya : 1. Disosialisasikan kepada staf melalui pengarahan Pimpinan saat apel kerja 2. Spanduk/banner yang dipasang di setiap sudut kantor terutama pada tempat pelayanan publik. 3. Disosialisasikan kepada masyarakat melalui Buku Saku yang diletakkan di lobby 4. Disosialisasikan kepada masyarakat melalui Brosur yang dibagikan ditempat-tempat publik. 5. Disosialisasikan kepada masyarakat melalui Media Sosial yang telah ditetapkan sebagai media resmi yang telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, diantaranya : • Instagram (kejari_denpasar) • Facebook (Kejari Denpasar) • Twitter (@kejari_denpasar) • Website (www.kejari-denpasar.go.id) • Youtube (kejaridenpasar)"
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
"Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan bukti dukung sebagai berikut : 1. Dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 21 Mei 2021 2. Notulen Rapat dengan pokok pembahasan evaluasi Perkembangan ZI tanggal 21 Mei 2021 3. Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi tanggal 21 Mei 2021 4. Absensi Rapat Evaluasi Pembangunan ZI tanggal 21 Mei 2021 5. Dokumentasi Rapat Evaluasi Pembangunan tanggal 21 Mei 2021"
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
"Kejaksaan Negeri Denpasar telah melakukan rapat evaluasi dan monitoring secara berkala setiap satu minggu terhadap pembangunan Zona Integritas dengan bukti dukung berupa : 1. Notulen Rapat tentang rekomendasi perbaikan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi 3. Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi 4. Daftar Hadir Rapat Monitoring dan Evaluasi 5. Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi"
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
"1. Laporan Tindak Lanjut monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas 2. Undangan Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi 3. Notulen Rapat tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi 4. Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi 5. Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan evaluasi"
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
"1. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar telah menjadi tauladan dalam bekerja kepada seluruh bawahannya dapat dilihat dari history absen online. 2. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar menggerakan bawahannya untuk bekerja sama dengan satker atau instansi terkait yang melaksanakan pembangunan ZI dapat dilihat dari surat perintah dan keaktifan kajari dalam forkopimda 3. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar peduli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker dapat dilihat dari keaktifan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memberikan solusi dan saran dalam rapat kasi/kasubag 4. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari pimpinan terlihat dari surat-surat keluar dari masing-masing bidang yang harus melalui kepala kejaksaan negeri denpasar 5. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dan pegawai berkomitmen untuk melakukan perubahan dibuktikan dari penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja dan komitmen bersama menuju WBBM. 6. Surat Undangan Kepada Plt. Kajati Bali untuk menghadiri Acara Penandatanganan Komitmen Bersama tanggal 07 Mei 2021 7. Para Kasi/Kasubag telah ditunjuk sebagai role model yang ditetapkan melalui surat keputusan dan banner yang diletakkan di lobby. 8. Banner Role Model 9. Notulensi rapat yang menunjuk pimpinan sebagai role model 10. Daftar Hadir Rapat Role Model 11.Dokumentasi Rapat Role Model"
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
"1. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar telah memilih dan menetapkan agen perubahan yang memenuhi syarat melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar tentang Penetapan Agen Perubahan No kep : KEP-016/N.1.10/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 2. Rencana Tindak Agen Perubahan 3. Laporan Monitoring Rencana Tindak Agen Perubahan 4. Memorandum Aksi Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor ND-0010/N.1.10/Cp.2/04/2021 tanggal 21 April 2021 5. Agen Perubahan telah melaksanakan aksi dengan melakukan morning briefing terhadap Petugas Piket, PTSP dan Satpam"
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
"Kejari Denpasar membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejari Denpasar dengan melakukan hal sebagai berikut : 1. Foto Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama. 2. Dokumen Pakta Integritas 3. Foto Inhouse Training Capacity Building 4. Kejari Denpasar telah mengadakan in house traning /seminar terkait dengan budaya kerja dan pola pikir pegawai 5. Pemasangan quotes penyemangat pada lorong masing-masing bidang 6. Kejari Denpasar telah menerapkan reward dan punishment terhadap pegawai Kejari Denpasar 7. Kejari Denpasar telah melaksanakan Pelatihan Bahasa Inggris kepada seluruh pegawai, mengingat Bali merupakan daerah tujuan wisata yang barang tentu berhadapan dengan tamu-tamu asing 8. Telah dilaksanakan sembahyang bersama setiap hari Purnama dan Tilem yang dilanjutkan dengan ceramah Keagamaan, begitu juga dengan penganut Kepercayaan Non Hindu 9. Foto suasana kantor yang nyaman, bersih, aman dan indah 10. laporan kegiatan pencanangan pembangunan ZI WBBM Kejaksaan Negeri Denpasar"
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
"Kejari Denpasar terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBBM dengan memberikan usulan-usulan, melakukan kerjasama dalam pelaksanaan rencana kerja terkait dengan perubahan di Kejaksaan Negeri Denpasar dengan bukti dukung antara lain : 1. Foto Sosialisi Pembangunan ZI menuju WBBM 2. Foto Apel Pembangunan ZI dengan menekankan bahwa pembangunan ZI 3. Foto Penanda Tanganan Komitmen Bersama 4. Foto Penandatangan Pakta Integritas 6. Membuat Yel-yel untuk menumbuhkan semangat bahwa WBBM adalah tanggung jawab bersama dari pimpinan sampai staf"
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
1. Peta proses bisnis utama Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Arsip SOP : 1). SOP Bidang Pembinaan 2). SOP Bidang Intelijen 3). SOP Bidang DATUN 4). SOP BIDANG PIDSUS 5). SOP BIDANG PIDUM 6). SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. Juklak Kejaksaan Negeri Denpasar yang berpedoman pada Perja 2. Juknis Kejaksaan Negeri Denpasar yang berpedoman pada Perja 3. Sosialisasi SOP, JUKLAK, JUKNIS berupa pemasangan Proses Penyelesaian Perkara di tempat-tempat publik 4. Tersedia SOP : 1). SOP Bidang Pembinaan 2). SOP Bidang Intelijen 3). SOP Bidang DATUN 4). SOP BIDANG PIDSUS 5). SOP BIDANG PIDUM 6). SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. Laporan Evaluasi Pelayanan SOP 2. Surat Undangan Rapat Evaluasi Pelayanan SOP 3. Notulen Rapat Evaluasi Pelayanan SOP 4. Daftar hadir rapat Rapat Evaluasi Pelayanan SOP 5. Lampiran Dokumentasi Rapat Evaluasi Pelayanan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
1. Tangkapan Layar aplikasi EIS untuk melakukan pengukuran kinerja di Kejaksaan Negeri Denpasar yang terintegrasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia 2. Tangkapan Layar Aplikasi Case Management System (CMS) yang telah diterapkan secara secara konsisten/entry data hingga eksekusi dengan didukung oleh perangkat wifi yang tersebar di seluruh ruangan kerja di Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Tangkapan Aplikasi Kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
1. Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI Kepegawaian, Dosir dan Kepangkatan di Kejaksaan Negeri Denpasar yang aktif selalu diupdate data dan scan dukumen 2. Tangkapan Layar Aplikasi Absen Online Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Kejari Denpasar mengoperasionalkan manajemen SDM dengan inovasi teknologi informasi dengan mengefektifkan dan efisiensi kerja melalui adanya program disposisi surat secara online melalui aplikasi SIPEDE dan melakukan evalusi dan monitoring melalui Memorandum No ND-07/N.1.10/Cs.1/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021 dan Memorandum No ND-08/N.1.10/Cs.1/04/2021 Tgl 01 April 2021 4. Memorandum Nomor ND-0007/N.1.10/Cs.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Tata Naskah
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1. Kejaksaan Negeri Meletakkan TV di Lobby Kantor yang memuat banner-banner secara elektronik dan memuat kegiatan-kegiatan kantor 2. Kejaksaan Negeri Denpasar Telah Meletakkan TV anjungan yang memuat informasi yang dibutuhkan Publik seperti jadwal sidang 3. Pengaduan Layanan menggunakan Barcode yang diletakkan di tempat-tempat publik 4. Tangkapan layar Aplikasi Wayan Adhyaksa dan Wayan OK yang berisi pelayanan dari masing-masing bidang 6. Dokumentasi Arsip Kejaksaan Negeri Denpasar
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Daftar Hadir Rapat Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Notula Rapat Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Denpasar 4. Surat Undangan Rapat Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Denpasar
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. SK Pembagian Tugas Update Informasi Publik 2. Dokumentasi Kerjasama dengan Media Cetak dan Online 3. Surat Perintah Pejabat Pengelola Informasi 4. Dokumentasi Penerapan Sarana Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Denpasar
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Daftar Hadir Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Notula Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Denpasar 4. Surat Undangan Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Denpasar
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen rencana telaah kebutuhan pegawai tanggal 29 April 2021 2. Dokumen usulan kebutuhan pegawai tanggal 29 April 2021 3. Dokumen peta jabatan dan analisa beban kerja untuk masing-masing jabatan mengacu kepada Perja SOTK Kejaksaan. 4. Dokumentasi Rapat Pembentukan Rencana Kebutuhan Pegawai 5. Notula Rapat Pembentukan Pembentukan Rencana Kebutuhan Pegawai 6. Daftar Hadir Pembentukan Rencana Kebutuhan Pegawai 7. Surat Undangan Pembentukan Rencana Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. Surat Perintah Rotasi Pegawai Bidang Intelijen dan Pidum 2. Telaah Rencana Kebutuhan Pegawai yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Bali 3. Berita Acara Assesment seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 4. Matrix Assesment Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai tgl 17 Mei 2021 2. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan jaksa tgl 17 Mei 2021
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. Surat Perintah usulan Mutasi Ke Kejaksaan Tinggi Bali 2. Surat Perintah Mutasi Jaksa di Seksi Barang Bukti Ke Seksi Pidum 3. Surat Perintah Mutasi jaksa di Seksi Pidum ke Seksi Intelijen 4. Nota Dinas Nomor ND-0017/N.1.10/05/2021 tentang Permintaan Tambahan Pegawai Pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 08 April 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1. Wawancara Pengusulan Promosi Bendahara Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Usulan Promosi Bendahara Kejaksaan Negeri Denpasar 3. SP Mutasi Lokal Staf pada Seksi Tindak Pidana Khusus 4. Assesment Pengusulan Mutasi Lokal pada Staf Pidsus
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1. Laporan Hasil monitoring dan evaluasi rotasi jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Daftar Hadir Rapat monitoring dan evaluasi terhadap rotasi jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Notulen Rapat monitoring dan evaluasi terhadap rotasi jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar 4. Dokumentasi Rapat monitoring dan evaluasi terhadap rotasi jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar 5. Surat Undangan Rapat monitoring dan evaluasi terhadap rotasi jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Berita Acara Assesment untuk mengembangkan kompetensi terhadap seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Hasil Assesment seluruh pegawai seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Notula Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 19 Mei 2021 4. Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 5. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 6. Surat Undangan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejasaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 7. Notula Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 8. Laporan pelaksanaan Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 9. Dokumentasi Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 10. Surat Undangan Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1. Kejaksaan Negeri Denpasar melakukan evaluasi kinerja pegawai dengan membuat SKP 2. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 3. Surat Perintah untuk mengikuti Diklat SIRUP/SPSE 4. Dokumentasi Kegiatan Inhouse Training Pelaksanaan Legal Assistance dan Legal Opinion pada bidang Datun
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. Laporan kegiatan Assessment Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Hasil Assement Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Matrix Hasil Assessment Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Notula Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 19 Mei 2021 4. Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 5. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 6. Surat Undangan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejasaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 7. Notula Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 8. Laporan pelaksanaan Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 9. Dokumentasi Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 10. Surat Undangan Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 11. Dokumentasi Diklat SIRUP/SPSE 12. Dokumentasi Kegiatan Inhouse Training Pelaksanaan Legal Assistance dan Legal Opinion pada bidang Datun
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. Laporan vaksinasi pertama dan kedua kepada seluruh pegawai dengan bekerja sama dengan pemerintah kota Denpasar pada tanggal 19 Maret dan 19 April 2021 2. Dokumentasi vaksinasi pertama dan kedua kepada seluruh pegawai 2. Dokumentasi diklat Penggunaan Aplikasi SIRUP dan SPSE tanggal 01 Maret - 01 Juli 2021 3. Notula Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 19 Mei 2021 4. Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 5. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 6. Surat Undangan Pelatihan Bahasa Inggris di Aula Kejasaan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2021 7. Notula Pelatihan Budaya """"Service of Excellence"""" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 8. Laporan pelaksanaan Pelatihan Budaya """"Service of Excellence"""" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 9. Dokumentasi Pelatihan Budaya """"Service of Excellence"""" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 10. Surat Undangan Pelatihan Budaya """"Service of Excellence"""" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 12. Dokumentasi Kegiatan Inhouse Training Pelaksanaan Legal Assistance dan Legal Opinion pada bidang Datun" 13. Memorandum Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar tentang Beasiswa S2 14. Memorandum Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia 15. Dokumentasi Wawancara Assesment Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia 16. Berita Acara Assesment Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengikuti In House Training dengan tema "Peningkatan Kemampuan Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator" pada tanggal 04 Mei 2021 2. Nota Dinas Koordinasi antar Kasi BB dan Kasi Pidsus, Datun, Intelijen 3. Laporan Hasil Ekspose tanggal 15 April 2021 4. Dokumentasi Ekspose perkara 5. Memorandum Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia 6. Dokumentasi Wawancara Assesment Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia 7. Berita Acara Assesment Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pegawai yang mengikuti diklat / pengembangan kompetensi untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi tanggal 17 Mei 2021 2. Memorandum Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia 3. Dokumentasi Wawancara Assesment Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia 4. Berita Acara Assesment Seleksi Satgas Khusus Kejaksaan Republik Indonesia
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Denpasar Tahun 2021 2. Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas sudah dibingkai dan ditempel di tembok setiap ruangan Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar telah membuat SKP 4. Dokumen IKU Kejaksaan Negeri Denpasar Tahun 2021 5. SK Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor KEP-2545/N.1.10/Cr/3/05/2021 tentang operator dara kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar tangggal 06 Mei 2021 6. Nota Dinas Nomor ND-0025/N.1.10/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Entri Data Kinerja 7. Tangkapan layar Aplikasi data kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya antara lain : 1. Dokumen SKP & DP3 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama 4. Panduan Entri Data Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Denpasar dilakukan secara bulanan, dengan bukti dukung antara lain : 1. Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 2. SKP Seluruh Pegawai Negeri Denpasar 3. Laporan Bulanan Melalui Online yang terintegrasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia 4. Buku Catatan Penilaian Kinerja yang dibuat oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar 5. Rekapitulasi Capaian SKP Tahun 2020 Kejaksaan Negeri Denpasar 6. Buku Kerja Harian telah dibuat oleh Seluruh Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. Perjanjian Kinerja Individu 2. SKP Seluruh Pegawai sebagai Indikator Kinerja Individu 3. Berita Acara Assesment Calon Pegawai Terbaik Maret 2021 4. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar telah memberikan reward kepada pegawai yang paling berprestasi, yang diberikan setiap satu bulan sekali dan di umumkan pada saat apel. Adapaun kriteria Penilaiannya adalah penilaian kinerja individu, absensi dan catatan waskat. 5. Sertifikat dan Dokumentasi Pegawai terbaik bulan maret 2021 an I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar telah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai dengan mengeluarkan Memorandum ND-0011/N.1.10/Cp.2/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Peningkatan Disiplin Absensi Pegawai dan Pelaporan Hasil pekerjaan saat WFH. 2. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengeluarkan Memorandum no ND-0013/N.1.10/Cp.2/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pelarangan izin dan cuti dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19. 3. Memorandum Kepala Kejaksaan negeri Denpasar nomo ND-0014/N.1.Cs.1/04/2021 tentang Penetapan Jam Kerja di Bulan Ramadhan tanggal 26 April 2021 4. Memorandum Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor ND-0013/N.1.10/Cp.2/04/2021 tentang Larangan Izin dan Cuti tanggal 26 April 2021 5. Memorandum Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor ND-20/N.1.10/Cp.2/05/2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai 6. Laporan Telah Menyelesaikan Hukuman Disiplin 7. Rekapitulasi Capaian LHKASN Tahun 2020 8. Report Penyampaian LHKPN yang sudah menunjukkan ketaatan 100% Tahun 2020 9. Buku Waskat telah dibuat oleh Pejabat Struktural Kejaksaan Negeri Denpasar 10. Dokumentasi dan absensi Rapat Pengawasan Secara Virtual 11. Dokumentasi/Bukti kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan Pedoman/Instruksi/Surat Edaran Jaksa Agung RI dan himbauan pemerintah lainnya terkait COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar; 12. Kotak Pengaduan, Hotline, Aplikasi Pengaduan, Whistle Blower untuk mengetahui pelanggaran disiplin pegawai 13. Absen Manual Harian tanggal 7 Mei 2021 Kejaksaan Negeri Denpasar 14. Tangkapan Layar E-Presence Kejaksaan Negeri Denpasar 15. Laporan Kegiatan Senam Bersama Sesuai Protokol Kesehatan di Kejari Denpasar 16. Laporan Morning Briefing pada Kejaksaan Negeri Denpasar 17. Laporan Hasil Swab Covid-19 Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar no B-722/N.1.10/Cp.3/02/2021 tanggal 09 Pebruari 2021 18. Dokumentasi Kegiatan PKP (Program Kegiatan Pengawasan) dengan cara self assesment secara vitual pada tanggal 25 Mei 2021 19. Laporan Kegiatan PKP (Program Kegiatan Pengawasan) dengan cara self assesment secara vitual pada tanggal 25 Mei 2021 20.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Jadwal Pemutakhiran E-Dosir 2. Tangkapan Layar persentase E-Dosir 3. Tangkapan Layar Sistem Kepegawaian Simkari 4. Tangkapan Layar DRP Seluruh Pegawai yang telah Mutakhir 5. Laporan Aktifitas Pengisian E-Dosir Tahun 2021 6. Laporan Bulanan Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Denpasar 7. Dokumentasi Kegiatan Pemutakhiran Data di IT Center Kejaksaan Negeri Denpasar 8. Tangkapan layar aplikasi e-Dosir 9. Tangkapan layar aplikasi e-Pangkat 10. Tangkapan layar kenaikan gaji berkala 11. Tangkapan layar aplikasi Sicana
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Notula Penyusunan Perencanaan tgl 08 Februari 2021 2. Dokumentasi Kegiatan Rapat Perencanaan tgl 08 Pebruari 2021 3. Notula Rapat Perencanaan tgl 08 Pebruari 2021 4. Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 5. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 6. Dokumen Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Notulen Penyusunan Penetapan Kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Notula Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar 4. Dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Jadwal Pemantauan monitoring dan evaluasi capaian kinerja 2. Laporan Rapat Pemantauan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Dokumentasi Rapat Pemantauan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar 4. Notula Rapat Pemantauan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar 5. Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-Monev Kejaksaan Negeri Denpasar Tahun 2021
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 2. Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 4. Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1. Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 2. Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 4. Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
1. Dokumen Laporan IKU Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021 2. Dokumen Renstra Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
1. Dokumen Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Laporan LKJ Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1. Dokumen laporan LKJ Kejaksaan Negeri Denpasar Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : PRINT-686/N.1.10/03/2021 2. Notula Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 3. Laporan pelaksanaan Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 4. Dokumentasi Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021 5. Surat Undangan Pelatihan Budaya ""Service of Excellence"" kepada PTSP, Pegawai, dan Satpam Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
1. Dokumentasi Kegiatan Seminar/ diklat/ sosialisasi/pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2021
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1. Pemasangan public campaign tentang pengendalian gratifikasi pada Lobby Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Pemasangan baner-banner tentang himbauan anti suap menyuap Kejaksan Negeri Denpasar 3. Publikasi tentang anti korupsi kepada masyarakat di Ramayana Mall Denpasar
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sesuai PERJA No. 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Telah disusun Laporan pelaksanaan UPG pada Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Kejaksaan Negeri Denpasar telah melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UPG 4. Telah disiapkan ruangan penerimaan laporan gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Denpasar 5. Telah ditunjuk petugas dalam penerimaan laporan gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Denpasar 6. Telah disediakan ruang penerimaan pelaporan gratifikasi dan menunjuk petugas yang menerima laporan sesuai dengan surat Jamwas nomor B-105/H/Hjw/09/2019 tanggal 30 september 2019 7. Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi Kejaksaan Negeri Denpasar
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
1. Pelaksanaan SPIP dengan mengacu pada PERPRES No. 60 Tahun 2008 2.Mempedomani KEPJA No. : KEP-255/A/JA/12/2011 tanggal 7 Desember 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kejaksaan RI 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Dilakukan penilaian atas maturitas SPIP oleh BPKP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
1. Membuat peta resiko program kerja yang telah ditentukan 2. Melakukan identifikasi resiko dan upaya memperkecil resiko yang akanter terjadi 3.Mengidentifikasi resiko 4.Membuat peta resiko 5. Absensi Sosialisasi Result Based/New SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
1. Menyusun upaya untuk meminimalisir resiko 2. Memastikan upaya tersebut telah berjalan dengan baik
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
1. Mensosialisasikan peta resiko, upaya pengendalian resiko, dan hasil monev resiko kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
"1. Telah dibuat saluran pengaduan masyarakat baik secara manual maupun online pada website Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Terdapat prosedur penanganan pengaduan masyarakat 3. Terdapat personil yang menangani secara khusus Penanganan pengaduan masyarakat mengacu pada Perja Nomor 022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2018 tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI, Juklak Jamwas No: Juklak-01/H/Hjw/04/2011 tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang pengawasan, Perja No: PER-015/A/JA/07/2013 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI"
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat untuk memastikan seluruhnya sudah selesai ditindaklanjuti 2. Menganalisis efektifitas media pengaduan 3. Menganalisis pengaduan yang sering terjadi untuk melakukan perbaikan sistem
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1. hasil analisis monitoring dan evaluasi telah seluruhnya ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. Melakukan sosialisasi tentang UPP 2. Membuat sarana sosialiasi WBS 3. Menunjuk petugas penerima pelaporan 4. Pemasangan banner maupun media lainnya
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Membuat Unit WBS dengan mengacu pada Perjak No.3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia 2. Menyiapkan ruang penerimaan pelaporan pada sekretariat UPP bidang Pengawasan Kejaksaan Negeri Denpasar 3. Menyusun SOP penerimaan pelaporan dan pemberian perlindungan terhadap pelapor 4.Pada Kejaksaan Negeri yang melakukan pembangunan ZI WBK/WBBM dapat menerapkan WBS dengan menyediakan ruang penerimaan pelaporan dan/atau layanan penerimaan laporan secara online sesuai surat no : B-104/H/Hjw/09/2019 tanggal 23 September 2019
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan WBS di lingkungan Satker
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. Membuat laporan ke pimpinan secara berjenjang tentang pelaksanaan WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Membuat peta benturan kepentingan di lingkungan Satker (jenis-jenis aktivitas/ hal yang terkait dengan benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
1. Membuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan 2. Melakukan sosialisai tentang benturan kepentingan di lingkungan intern Satker
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
1. Membuat laporan atas upaya upaya dalam meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Satker
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan perbenturan kepentingan 2. Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penanganan perbenturan kepentingan 3. Membuat laporan monitoring evaluasi dan rekomendasi atas benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1. Menindak lanjuti evaluasi penanganan perbenturan kepentingan 2. Membuat laporan tindak lanjut
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Adanya buku standar pelayanan yang mencakup SOP Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Denpasar 2. Dokumentasi SOP Pelayanan E-Tilang dan Wayan Adhyaksa 3. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Telah Menunjuk Petugas Pengelola Aplikasi SIPPN dengan SK No KEP-18/N.1.10/03/2021 Tgl 30 Maret 2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Telah Menunjuk Petugas Pengelola Aplikasi SIPPN dengan SK No KEP-18/N.1.10/03/2021 Tgl 30 Maret 2021 2. Alur Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan berupa file : 1. Alur Pelayanan 2. SOP Bidang Pembinaan 3. SOP Bidang Intelijen 4. SOP Bidang DATUN 5. SOP BIDANG PIDSUS 6. SOP BIDANG PIDUM 7. SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
1. Telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan pelaksanaan reivew
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar telah melakukan penunjukan Duta Pelayanan dengan mengeluarkan Surat KEP No:017/N.1.10/03/2021 tentang Penetapan Duta Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 29 maret 2021
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Denpasar mensosialisasikan layanan Wayan Adhyaksa, Wayan OK, dan Drive Thru Tilang memalui website www.kejari-denpasar.go.id, instagram : @kejari_denpasar, facebook : kejari denpasar dan twitter : @kejari_denpasar.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dengan bukti dukung berupa : 1. Foto Pemberian Reward 2. Dokumen Kebijakan Kompensasi kepada penerima pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pada Kejaksaan Negeri Denpasar Telah terdapat sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan bukti dukung berupa : 1. Foto ruangan PTSP 2. Foto Sarana dan Prasarana Pada Ruangan PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. Laporan Kegiatan Clean Beach dan Launching Wayan OK serta Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar di Pantai Karang, Sanur 2.Laporan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah SMP N 10 Denpasar
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Telah Melakukan persiapan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan mengeluarkan memorandum ND-0012/N.1.10/Cp.2/04/2021 tanggal 21 April 2021
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
1. Kejaksaan Negeri Denpasar menyediakan kolom survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Denpasar melalui websitewww.kejari-denpasar.go.id
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
1. Foto Kegiatan Tindak Lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan