Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BULELENG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Surat Keputusan Pembangunan Zona Integritas KEP-07/N.1.11/02/2021 dan Pembentukan TIM ZI
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Surat Keputusan Pembangunan Zona Integritas KEP-07/N.1.11/02/2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen Rencana Aksi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumen Rencana Aksi, terdapat target-target prioritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-dokumentasi kegiatan dan pembublikasian di media sosial dan website
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Pembuatan Target Triwulan dan Evaluasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Daftar Hadir dan evaluasi notulen rapat dan dokumentasi kegiatan rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-evaluasi Telah ditindak lanjuti dengan peningkatan sarana menunjang Pelaksanaan ZI
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi pimpinan selaku role model dan Pelaksaanaaan rapat kerja yang pimpinanTerlibat langsung dalam pelayanan publik
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Surat Keputusan Agen Perubahan KEP-08/N.1.11/02/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Dokumentasi Sk Agen Perubahan, Dokumen rencana tindak agen perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Dokumentasi Kegiatan Pembangunan ZI, , SK Tim Reformasi Birokrasi ZI, , Daftar Hadir Kegiatan Pembangunan ZI , Photo Kegiatan Pelayanan Publik
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP yang disusun dan di tandatangani oleh pemimpin selaku role model dalam pembangunan ZI
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP telah dilaksanakan pada kegiatan Pelayanan publik
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- telah melakukan evaluasi SOP pelayanan tilang yang sebelummnya tidak mencantumkan batas waktu pelayanan, kemudian di lengkapi dengan mencantumkan jangka waktu pelayanan oleh petugas, Photo Kegiatan Pelayanan Publik, Photo Kegiatan Rapat evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Tangkapan Layar e-office, CMS, SIMKARI, SMART, SIMAK-BMN
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- 1) fungsi pengamanan kantor dan pengamanan personil ( khususnya Kajari dan Kasi Intel )dapat memonitor melalui CCTV yang ditempatkan di ruang Kajari dan Piket untuk memudahkan pengawasan aktifitas/kegiatan di lingkungan kantor 2) E-tamu yang dilengkapi kamera untuk mengidentifikasi tamu yang berkunjung ke kejaksaan negeri Buleleng 3) E-office guna memudahkan layanan administrasi persuratan yang terintegrasi ke masing-masing bidang.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Tangkapan Layar layanan-layanan kepada publik yang menggunakan teknologi informasi, seperti : Social Media ( facebook, instagram, youtube chanel, website, )
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- keterbukaan informasi publik telah diterapkan baik melalui media sosial (facebook, IG, Youtube, website)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- kegiatan Inovasi STARBUK
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- 1. Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai, 2. Dokumen Peta Jabatan dan analisa beban kerja, 3. SKP Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- 1. Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai, 2. Penempatan Pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai di susun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- 1. Dokumen Laporan Bezeeting Pegawai 2.Dokumentasi Rolling Pegawai yang masih Berstatus CPNS
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Dokumen Usulan Pegawai Berdasarkan Kompetensi Pegawai yang bersangkutan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Dokumen Usulan Mutasi Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan Hasil Evaluasi dalam bentuk SKP Pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Dokumen Mengikuti Pelatihan dalam pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-1. Usulan Pegawai untuk Mengikuti diklat, 2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Bezeeting Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Usulan Pegawai untuk Mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Usulan Pegawai untuk Mengikuti diklat dalam bentuk in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan, dalam bentuk buku perkara jaksa dan buku kerja harian
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Terdapat Dokumen Perjanjian Kerja dan SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
- Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
E
- Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan melalui buku kegiatan harian yang ditandatangani oleh atasan langsung, dan juga penilaian setiap tahun oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-1. Pemberian Reward Kepada Pegawai Berprestasi, 2. Penilaian Kinerja melaluai SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yaitu dengan melaporkan kehadiran pegawai saat apel kerja kepada bidang pengawasan kejati dan juga melakukan pemotongan tunjangan kinerja terhadap pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkapan Layar Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan melalui Aplikasi SIMKARI dan Dosir Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumentasi Pimpinan Terlibat langsung dalam penyususnan perencanaan perjanjian kinerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- 1.Tersusunnya Rencana Kerja,Perjanjian Kinerja, 2. Dokumentasi Pimpinan Terlibat langsung dalam penyususnan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Tangkapan Layar Aplikasi SMART
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Telah memiliki dokumen Renja,renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Telah memiliki dokumen IKU Indikator Kinerja Unit
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Telah memiliki dokumen IKU Indikator Kinerja Unit
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Telah memiliki dokumen IKU Indikator Kinerja Unit , Renstra dan Aplikasi Smart
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Telah Memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Telah Memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Dokumentasi Sprint mengikuti Pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dokumentasi Sprint mengikuti Pelatihan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- 1) pemasanagn figura yang memiliki tulisan semangat anti pungli dan gratifikasi 2) Pemasangan banner moto pelayanan PTSP 3) Penunjukan petugas penerima laporan gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
D
-Implementasi pengendalian gratifikasi ditunjukkan dengan 1) adanya notifikasi atas pengajuan LHKPN dari masing-masing pejabat struktural pada satker 2) laporan kolektif seluruh pejabat pada lingkungan satker terkait hasil notifikasi pengajuan LHKPN ke Kejaksan Tinggi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- 1) penandatangan komitmen bersama mewujudkan WBK 2) rapat pembahsan mewujudkan WBK yang dibarengi dengan SK untuk menuju ZI WBK 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan motto
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- memiliki Peta Resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- memiliki Peta Resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
- Dokumentasi Briefing oleh pimpinan,
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- tangkapan layar media online website/sosial media, menyediakan ruangan pengaduan pada gedung PTSP.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- ya terdapat Laporan Halis Operasi Intelijen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- ya terdapat Laporan Halis Operasi Intelijen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-1. terdapat Ruangan Sarana Penerimaan Pelaporan, 2. Rapat Staf dan Pimpinan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Terdapat Info Pengaduan Masyarakat di Media Sosial , laporan kegiatan penerimaan laporan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-1. Terdapat Info Pengaduan Masyarakat di Media Sosial, 2.Rapat Evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-1. Terdapat Info Pengaduan Masyarakat di Media Sosial, 2.Rapat Evaluasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-terdapat dokumen Benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Dokumentasi Sosialisai SOP Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Laporan hasil Kegiatan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Dokumentasi hasil Rapat Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Laporan Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Memiliki SOP yang Mengacu dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- 1. SOP Inovasi, 2 Dokumentasi Pelayanan, 3. Malukmat Pelayanan di PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Memiliki SOP yang Mengacu dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Memiliki SOP yang Mengacu dengan karakteristik unit kerja dan Dokumentasi Kegiatan Perbaikan Atas standar pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- 1. Dokumentasi Pelayanan di PTSP, 2. Dokumentasi Pengarahaan Pimpinan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Tangkapan layar Media sosial Seperti Facebook,Instagram,Website,Youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
- Belum ada petugas pelayanan yang mendapat sanksi/teguran atas suatu pelayanan yang tidak sesuai standar dan juga pemberian ganti rugi kepada masyarakat atas pelayanan yang kurang memenuhi standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi Ruangan Pelayanan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain melalui program Sapta SEWAKA DHARMA JAMBULMAS yang terdiri dari :1) JAMBUL YANTILING, 2) JAMBUL STARBUK, 3) JAMBUL JAMUWIRASA, 4) JAMBUL YANKUM, 5)JAMBUL DUMAS, 6) JAMBUL LIMAS, 7) JAMBUL SIGALANG 24 JAM
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- 1. Tangkapan Layar Hasil Survey 2. Dokumentasi Hasil Testimoni Masyarakat Terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- 1. Tangkapan Layar Hasil Survey 2. Dokumentasi Hasil Testimoni Masyarakat Terhadap pelayanan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Dokumentasi Hasil Kegiatan Seperti Testimoni dan hasl Rekapan Survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan