Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KLUNGKUNG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja. 1. Surat Keputusan kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : KEP-04/N.1.12/01/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Klungkung. Sehubungan dengan dimutasinya beberapa pejabat struktural, maka perlu adanya perubahan tim reformasi birokrasi. Sesuai dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: KEP-10/N.1.12/03/2021. Menimbang bahwasanya ada 1 (satu) pegawai yang pindah dan hadirnya pegawai baru, maka perlu adanya perubahan tim reformasi birokrasi. Sesuai dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: KEP-17/N.1.12/05/2021 2. Notulen Rapat 3. Daftar Hadir 4. Dokumentasi Rapat
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Klungkung; 2. Notulen Rapat; 3. Dokumentasi Kegiatan Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas tanggal 6 Januari 2021.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, dalam dokumen Rencana Kerja Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Klungkung telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan bukti dukung dokumentasi pengarahan Apel dan staf, pemasangan Banner Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui: 1. Website Kejaksaan Negeri Klungkung (www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id), Media Sosial Kejaksaan Negeri Klungkung seperti: 1. Halaman Facebook (Kejaksaan Negeri Klungkung) 2. Twitter (@kejari_klk), 3. Instagram (@kejari_klungkung) 4. YouTube (Kejari Klungkung)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Bulanan berupa Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan 2. Pengisian LKE secara manual dan elektronik
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Bulanan berupa Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan 2. Pengisian LKE secara manual dan elektronik 3. Absensi 4. Notulen rapat 5. Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Bulanan berupa Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan 2. Pengisian LKE secara manual dan elektronik
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Pimpinan di Kejaksaan Negeri Klungkung telah berperan aktif sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas. Dalam hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung aktif memberi masukan dan ide-ide mengenani inovasi dan mendukung penuh pembangunan Zona Integritas. 2. Foto kegiatan saat Kajari memimpin Apel, Rapat, dll
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditunjuk seorang Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Sesuai dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: KEP-03/N.1.12/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Agent Of Change. Duta Pelayanan dan Duta Media Sosial telah ditunjuk demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan juga agar penyampaian informasi via media sosial bisa dimaksimalkan sesuai dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: KEP-15/N.1.12/01/2021 tentang Duta Pelayanan tanggal 11 Januari 2021 dan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: KEP-16/N.1.12/03/2021 tentang Duta Media Sosial tanggal 1 Maret 2021. 1. Dokumentasi foto Agen Perubahan, Duta Pelayanan dan Duta Medsos
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejaksaan Negeri Klungkung telah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejari Klungkung dengan melakukan hal sebagai berikut: 1. Pegawai hadir tepat waktu dan tidak telat. Untuk pegawai yang terlambat akan dipotong tunajangan kinerjanya 2. Penerapan hukuman bagi pegawai yang tidak mengikuti apel 3x berturut-turut dengan menyetorkan 3 buah buku ke perpustakaan; 3. Public campaign tentang ajakan stop gratifikasi; 4. Giat apel pagi yang rutin dilaksanakan serta tertib diikuti oleh seluruh pegawai; 5. Ruangan para Kasi yang sudah tidak dilengkapi kursi sofa lagi sehingga pertemuan dengan tamu dilakukan di ruang koordinasi; 6. Seluruh pegawai yang beragama Hindu pada saat Bulan Purnama melaksanakan persembahyangan bersama; 7. Menempel quote kata-kata bijak di lingkungan kerja;
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK antara lain: 1. Foto Rapat pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK 2. Foto penandatanganan komitmen bersama. 3. Maklumat pelayanan 4. Pakta Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah memiliki SOP berdasarkan Bussines Proses sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung No 249 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kejaksaan RI dan SOP Pelayanan dan Inovasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur Operasional tetap (SOP) telah diterapkan dan dilaksanakan dalam kegiatan sehari – hari pada Kejaksaan Negeri Klungkung sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) / Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor : 446/N.1.12/04/2021 tentang Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Klungkung.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur Operasional tetap (SOP) pada Kejaksaan Negeri Klungkung telah dimonitoring dan Evaluasi sesuai dengan Nota Dinas Undangan Rapat nomor : ND – 422/N.1.12/C.13/04/2021 tentang Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Klungkung yang mana hasil dari Rapat Monitoring dan Evaluasi telah tertuang pada Notula Rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran Kinerja Unit pada Kejaksaan Negeri Klungkung Telah menggunakan Teknologi Informasi seperti Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE) Kejaksaan Republik Indonesia, Aplikasi SMART, Case Management System (CMS) pada Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung serta dalam Pelayanan Kepada Masyarakat, Kejaksaan Negeri Klungkung telah menggunakan Aplikasi untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Klungkung.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Klungkung telah menggunakan Aplikasi SIMKARI yang mana penggunaan aplikasi tersebut telah dioptimalkan.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Kejaksaan Negeri Klungkung telah menggunakan Teknologi Informasi dalam beberapa kegiatannya.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Klungkung telah dimonitoring dan Evaluasi sesuai dengan Nota Dinas Undangan Rapat nomor : ND – 424/N.1.12/C.13/04/2021 tentang Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Klungkung yang mana hasil dari Rapat Monitoring dan Evaluasi telah tertuang pada Notula Rapat.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Klungkung telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku yang mana telah terdapat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkungdengan Nomor : KEP-13/N.1.12/Cum/04/2021 tanggal 21 April 2021 yang mana mengangkat / menunjuk Pegawai pada Kejaksaan Negeri Klungkung untuk menjadi Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan juga tersedianya Media Sosial untuk menginformasikan setiap bentuk Kegiatan – Kegiatan pada Kejaksaan Negeri Klungkung.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Klungkung telah dimonitoring dan Evaluasi sesuai dengan Nota Dinas Undangan Rapat nomor : ND – 426/N.1.12/C.13/04/2021 tentang Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Klungkung yang mana hasil dari Rapat Monitoring dan Evaluasi telah tertuang pada Notula Rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-181/N.1.1.12/Cp.2/03/2021 tentang pengangkatan jabatan struktural a.n Sondang Tua Lestari, S.H. sebagai Kasubsi Prapenuntut seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Klungkung. 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-183/N.1.1.12/Cp.2/03/2021 tentang pengangkatan jabatan struktural a.n Leonardo Krisnanta Da Silva, S.H.,M.H. sebagai Kasubsi Penyidikan seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-122/N.1.12/Cp.2/02/2021 tentang pengangkatan a.n Ananda Nurwahyu Pradana sebagai Pengemudi Pengawal Tahanan pada Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Klungkung. - Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-2669/C.4.3/01/2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Jaksa Agung RI.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Klungkung telah melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan terhadap kinerja unit. bukti pendukung sk, sprint pegawai, dan laporan monitoring evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-912/N.1.12/Cp.2/12/2020 tentang mutasi pegawai a.n Jehan Nurul Ashar dari bidang Pidana umum ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan negeri klungkung telah mengusulkan jabatan yang belum terisi sesuai dengan kompetensi pegawai yang diusulkan ( surat pengusulan nomor : B-550/N.1.12/cp.2/03/2021). Bukti dukung SK an I made Ariana Usadha, A.Md. Nomor : KEP-IV-1156/C.4/11/2017
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Berdasarkan dengan Peraturan Jaksa Agung RI nomor : PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan RI
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Klungkung sudah melakukan Training Need Analysis seperti mengikuti diklat maupun bimtek. antara lain : Diklat Pim IV, Bimtek aplikasi SIRUP dan SPSE th 2021 (Sprint nomor : Print-182/N.1.12/Cp.2/03/2021)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Klungkung dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan dengan penilaian SKP
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Di unit kerja Kejaksaan Negeri Klungkung tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai. Bukti dukung Sk Bendahara, SK an James Ronaldo, Sertifikat PPK
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Terdapat 2 pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung yang sudah mengikuti diklat. seperti : Diklat Pim IV dan Diklat aset
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Terdapat 2 pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung yang mengikuti Diklat pim IV dan Diklat Aset
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Hasil pengembangan kompetensi perbaikan kinerja berdasarkan monitoring dan evaluasi, SKP dan akte waskat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung berdasarkan SKP dan Perjanjian Kerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Klungkung telah sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Klungkung berdasarkan SKP dan buku penilaian kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja pegawai pada Kejaksaan Negeri klungkung untuk pemberian reward pada saat pengusulan dilampirkan SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Semua pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung telah melaksanakan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi sehingga Semua pegawai tidak ada yang melakukan pelanggaran disiplin. Bukti dukung : nodis pemberitahuan apel larangan bepergian, LHKPN dan LHKSN, Buku kinerja harian, Pemotongan remun atas absen
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data pegawai di Kejaksaan Negeri Klungkung telah dilakukan pemutakhiran pada aplikasi SIMKARI dan Lapbul Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
B
a. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung telah menjadi Role Model yaitu berperan aktif memimpin rapat penyusunan Renstra, Renja, Lakip, IKU, dan perjanjian kinerja. b. Dokumen Renstra Tahun 2020-2024 c. Dokumen Renja Kejari Klungkung Tahun 2021 d. Dokumen Lakip Kejari Klungkung Tahun 2020 e. Dokumen Perjanjian Kinerja f. Dokumen Fakta Integritas g. Dokumen Indikator Kinerja Utama h. Notulen Undangan Rapat Penyusunan Renstra, Renja, Lakip, IKU, dan perjanjian kinerja. i. Notulen Rapat Penyusunan Renstra, Renja, Lakip, IKU, dan perjanjian kinerja. j. Dokumen daftar hadir penyusunan Renstra, Renja, Lakip, IKU, dan perjanjian kinerja. k. Dokumentasi pelaksanaan rapat penyusunan Renstra, Renja, Lakip, IKU, dan perjanjian kinerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
a. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung telah menjadi Role Model yaitu berperan aktif memimpin rapat penyusunan perjanjian kinerja. b. Dokumen Perjanjian Kinerja c. Dokumen Fakta Integritas d. Notulen Undangan Rapat Penyusunan perjanjian kinerja. e. Notulen Rapat Penyusunan perjanjian kinerja. f. Dokumen daftar hadir penyusunan perjanjian kinerja. g. Dokumentasi pelaksanaan rapat penyusunan perjanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
a. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung telah menjadi Role Model yaitu berperan aktif memimpin rapat pemantauan pembangunan ZI yaitu memimpin rapat monitoring evaluasi Penguatan Akuntabilitas bulan Maret dan April 2021 h. Notulen Undangan Rapat monitoring evaluasi Penguatan Akuntabilitas bulan Maret dan April 2021 i. Notulen Rapat monitoring evaluasi Penguatan Akuntabilitas bulan Maret dan April 2021 j. Dokumen daftar hadir monitoring evaluasi Penguatan Akuntabilitas bulan Maret dan April 2021 k. Dokumentasi monitoring evaluasi Penguatan Akuntabilitas bulan Maret dan April 2021
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap yaitu : a. Dokumen Renstra, b. Dokumen Renja, c. Dokumen Lakip, d. Dokumen IKU, e. Dokumen perjanjian kinerja.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, seluruh dokumen I telah berorientasi Hasil yaitu berupa : a. Dokumen Renstra, b. Dokumen Renja, d. Dokumen IKU, e. Dokumen perjanjian kinerja.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, Kejari Klungkung telah menyusun dan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya seluruh Indokator Kinerja Utama telah disusun secara S.M.A.R.T. (Spasific Measurable, Atainable, Relevant) berupa : a. Dokumen Renstra, b. Dokumen Renja, d. Dokumen IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, Kejakasaan Negeri Klungkung telah menyusun laporan kinerja bulanan tepat waktu ke Kejaksaan Tinggi Bali.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Bahwa laporan telah memberikan informasi tentang kinerja yaitu berupa prosentase penyerapan anggaran dan capaian kinerja melalui aplikasi SMART KEMENKEU, ONSPAN, dan E-MONEV.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
a. Bahwa telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek Sosialisasi tentang juknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara tahun 2021 secara online. b. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-182/N.1.12/Cp.2/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 telah memerintahkan saudara I Ketut Arimbawa, SH ntuk mengikuti diklat/bimtek Sosialisasi tentang juknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara tahun 2021 secara online. c. Laporan hasil pelaksanaan diklat. d. Dokumentasi pelaksanaan diklat .
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung telah menunjuk saudara I Ketut Arimbawa,SH untuk menjadi PPK dan yang bersangkutan telah mengikuti diklat/bimtek Sosialisasi tentang juknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara tahun 2021 secara online.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan bukti dukung berupa dokomentasi pengendalian gratifikasi (berupa banner gratifikasi), dokumentasi ruang unit pengendalian gratifikasi, tangkap layar dari media sosial (website).
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Terbit Surat Perintah Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Nomor : PRIN-331/N.1.12/04/2021 tanggal 28 April 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah terbit Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : KEP-13/N.1.12/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Klungkung, Terbit SOP Penerimaan Pelaporan dan Pemberian Perlindungan terhadap Pelapor Nomor SOP-01/N.1.12/Hjw/03/2021 tanggal 04 Maret 2021, Dokumentasi loker penitipan barang.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksaan kebijakan dengan menyusun Peta Resiko Bulan Maret Tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah terbit Nota Dinas Bidang Pemeriksa tentang Undangan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Nomor : ND-01/N.1.12/Hs.1/03/2021 pada tanggal 04 Maret 2021 , Telah dilakukan monev penerapan SPIP dan telah menyusun laporan monev penerapan SPIP pada Kejaksaan Negeri Klungkung dengan Nomor : B-358/N.1.12/03/2021 tanggal 11 Maret 2021
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah dilakukan sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai dalam rapat paripurna dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dokumentasi buku register pos pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat, dokumentasi ruangan pengaduan masyarakat, dokumentasi call center pengaduan masyarakat dan tangkap layar website form pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0 kasus
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0 kasus
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0 kasus
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Telah terbit Nodis Pemeriksa Nomor ND-02/N.1.12/Hs.1/03/2021 tanggal 03 April 2021 tentang Undangan Rapat Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat, Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan telah menyusun laporan monev Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Klungkung dengan Nomor : B-359/N.1.12/03/2021 tanggal, 09 Maret 2021, Telah terbit nodis Pemeriksa tentang Undangan Monev Pengaduan Masyarakat dengan Nomor : ND-05/N.1.12/Hs.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat dan telah menyusun laporan monev Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Klungkung dengan Nomor : B-504/N.1.12/05/2021 tanggal, 05 Mei 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Dokumen form penerimaan lapdu
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi call center WBS, dokumentasi X banner WBS, dokumentasi ruangan sarana pelayanan WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Telah terbit Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : PRIN-314/N.1.12/04/2021 tentang Petugas Penerimaan Pelaporan Unit Perlindunag Pelapor (UPP) pada Kejaksaan Negeri Klungkung
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah terbit Nodis Pemeriksa tentang Undangan Rapat Monev WBS dengan Nomor ND-03/N.1.12/Hs.1/04/2021 tanggal 06 April 2021, Telah melakukan monev WBS dan telah menyusun laporan monev WBS pada Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : B-423/N.1.12/04/2021 tanggal 08 April 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah terbit SOP tentang WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah membuat Peta Benturan Kepentingan pada bulan April 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi sosialisasi benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Menyusun Laporan tentang upaya-upaya meminimalisir benturan kepentingan pada Kejaksaan Negeri Klungkung
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah terbit Nodis Pemeriksa tentang Undangan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Klungkung dengan Nomor : ND-04/N.1.12/Hs.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, Telah melakukan monev penanganan benturan kepentingan dan telah menyusun laporan monev Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Klungkung dengan Nomor B-444/N.1.12/04/2021 tanggal 27 April 2021,
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
SOP Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Klungkung Standar Pelayanan yang telah dibuatkan Maklumat Pelayanan , Selain itu telah dibuatkan Standar Operasional Prosedur antara lain : SOP Penerimaan Tamu, SOP Pengambilan Barang Bukti Tilang, SOP Penerimaan Pengaduan, SOP Pengamanan Kantor, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Permintaan Informasi, SOP Pertimbangan Hukum
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Klungkung telah dibuatkan Standar Pelayanan yang telah dimaklumatkan dan telah dipasang di Area PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Klungkung Standar Pelayanan yang telah dibuatkan Maklumat Pelayanan , Selain itu telah dibuatkan Standar Operasional Prosedur antara lain : SOP Penerimaan Tamu, SOP Pengambilan Barang Bukti Tilang, SOP Penerimaan Pengaduan, SOP Pengamanan Kantor, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Permintaan Informasi, SOP Pertimbangan Hukum
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Klungkung telah dilakukan Review dan Perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP antara Lain dengan melaksanakan Briefing secara berkala setiap bulan kepada Seluruh Pegawai yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, selain itu juga dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Klungkung telah dilakukan Sosialisasi Terhadap Budaya Pelayanan Prima yang dipimpin Oleh Kepala Kejaksaan negeri Klungkung, selain itu telah dilakukan Pelatihan dan Pembekalan terhadap SOP dan Pelayanan kepada Petugas PTSP dan Security terkait bagaimana penerimaan masyarakat yang datang untuk menerima pelayanan dengan mengedepankan 3 S (Senyum, Salam, Sapa)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bahwa Informasi pelayanan yang ada di kejaksaan negeri klungkung sudah tersedia di Website dan media sosial yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat yaitu : instagram, Facebook, Youtube dan Twitter
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Bahwa di Kejaksaan negeri Klungkung sudah terdapat Sistem Reward dan Punistmen bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila pelayanan tidaks esuai prosedur, kompensasi sudah disiapkan berupa air minum. Selain itu juga sudah dibuatkan informasi laporan bagi masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Klungkung dapat mengisi survey dan membuat laporan yang akan ditindaklanjuti.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Klungkung telah tersedia Layanan Terpadu yang terintegrasi lewat Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijaga oleh Petugas PTSP yang akan menyambut masyarakat peminta pelayanan dengan 3 S (Senyum, Salam, Sapa)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Bahwa di Kejaksaan Negeri Klungkung telah terdapat Inovasi Pelayanan unggulan antara lain Pengembalian Barang Bukti Langsung ke Masyarakat (BAKTI ALAM), Kain Bali Untuk Anda (KALI UNDA), Sistem Pemeriksaan Transparan, Terpadu dan Terbuka (SI SAKA), Pelayanan Hukum Pada Masyarakat Umum Tanpa Pungutuan Tanpa Berhadapan (PUPUTAN) dan Penerapan Aplikasi E Tilang.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Bahwa telah ada Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kejaksaan Negeri Klungkung yaitu Pada saat masyarakat yang telah selesai menerima layanan dari Kejaksaan Negeri Klungkung maka masyarakat akan diminta memberikan penilaian kepuasan dengan cara membuka E Survey yang ada di website Kejaksaan negeri Klungkung dengan memasukkan nama, Alamat, Pekerjaan, dan Nomor HP sehingga suatu saat bisa dilakukan sampling terhadap survey pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bahwa Hasil Survey Kepuasan yang telah diberikan oleh masyarakat yang telah menikmati layanan di Kejaksaan negeri Klungkung bisa diakses secara terbuka di websete karena diupload secara berkala
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bahwa terhadap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sudah dilakukan tindak lanjut dengan cara Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil survey sebagaimana berita acara Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya dilakukan perbaikan dan tindak lanjut secara berkala.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan