Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANGLI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kajari Bangli telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI berdasarkan SK Nomor: KEP- 09/N.1.13/Cp.1/03/2021 tanggal 9 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim Kerja menggunakan mekanisme musyawarah/rapat pegawai dengan memperhatikan kompetensi personil, integritas, disiplin, tidak melanggar kode etik/pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, memahami tugas dan fungsi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejari Bangli telah memiliki dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI 2021 yang disusun bersama-sama dengan perwakilan masing-masing bidang
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Kejari Bangli telah memiliki target-target terukur dalam Rencana Aksi untuk membangun Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi kegiatan pembangunan WBK di Kejari Bangli menggunakan media sosial, pada waktu Apel Kerja mingguan, melalui banner/spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan ZI yang dicanangkan sejak tahun 2018 sudah dikerjakan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Melakukan rapat monev setiap 2 (dua) minggu sekali untuk mengetahui capaian dan hambatan yang ditemukan dalam mewujudkan target-target Rencana Aksi pembangunan WBK
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Tim Kerja ZI Kejari Bangli telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kajari maupun dari Pimpinan Kejati atas temuan-temuan yang ada
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari selalu berusaha menjadi teladan serta memberi contoh kepada para pegawai tentang kedisiplinan dan semangat kerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kajari Bangli telah menetapak 2 (dua) orang pegawai senagai Agen Perubahan berdasarkan SK Nomor: KEP- 10/N.1.13/Cp.1/03/2021 tanggal 9 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejari Bangli selaku bersuaha membangun lingkungan kerja yang nyaman baik bagi pegawai maupun tamu yang berkunjung ke Kejari Bangli dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung, selain itu juga dengan mrmbust kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai untuk memupuk kekompakan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua pegawai termasuk tenaga honorer, pramubakti, dan Satpam terlibat dalam pembangunan ZI di Kejari Bangli
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada di masing-masing bidang pada Kejari Bangli telah mengacu pada SOP yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung dan juga membuat beberapa SOP inovasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejari Bangli telah menerapkan SOP yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung dan berdasarkan SOP inovasi bidang/seksi pada Kejari Bangli
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Tetap melakukan pemantauan terhadap penerapan SOP inovasi masing-masing bidang dan apabila masih ada kekurangan maka SOP tersebut dilakukan evaluasi melalui rapat yang ditindaklanjuti dengan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Pengukuran Kinerja pada Kejari Bangli menggunakan sistem seperti CMS, e-Dosir, SILABIN, e-Monev SMART
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Manajemen SDM telah dilakukan menggunakan aplikasi SIMKARI Kepegawaian/SIMPEG
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Membuat monitor informasi menggunakan TV yang dipasang di area publik sehingga bisa diketahui oleh masyarakat yang datang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejari Bangli melakukan monev secara berkala melalui rapat yang hasilnya dituangkan dalam BA Monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah diterbitkan SK Kajari Bangli No: PRINT-021/N.1.13/ Cp.1/01/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Kejari Bangli Tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah melakukan monev untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan PPID di Kejari Bangli
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejari Bangli telah mengirimkan usulan pegawai melalui Surat nomor: B-559/N.1.13/Cp.2/04/2020 tanggal 1 April 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada pada Kejari Bangli secara berjenjang
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Sebagian besar CPNS berada di Kejari Bangli telah ditempatkan sesuai jabatan yang tertera dalam SK CPNS ybs, selain itu juga menempatkan Jaksa Baru sesuai kebutuhan Seksi dan beban kerja di masing-masing Seksi berdasarkan SP Kajari
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monev terhadap CPNS 2019 dan Jaksa Baru PPPJ 2020 yang hasilnya menambah semangat masing-masing Seksi untuk bekerja lebih optimal
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejari Bangli telah melakukan mutasi Antar Jabatan berdasarkan SK Kajati Bali No.: KEP- 067/N.1.13/Cp.3/11/2020 tanggal 17 November 2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejari Bangli telah melakukan mutasi pegawai internal dengan memperhatikan kompetensi jabatan atas pertimbangan unit kerja tempat personil sebelumnya sebagaimana SP no.: Print-404/N.1.13/ Cp.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020, serta mengusulan mutasi/promosi kepada pegawai yang dipandang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugasnya secara berjenjang dengan Surat Nomor: B-984/N.1.13/Cp.3/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada pada Kejari Bangli
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan Monev terhadap pegawai yang dimutasi dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
rutin melakukaan koordinasi dengan Bidang Pembinaan Kejati Bali untuk mendapatkan informasi tentang jenis diklat yang diselenggarakan BADIKLAT Kejaksaan RI kemudian mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk mengikuti diklat, secara berjenjang
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejari Bangli telah memerintahkan pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai kompetensi yang dimiliki agar Skill pegawai tersebut lebih berkembang
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Kejari Bangli dalam mengusulkan pegawai untuk menduduki jabatan telah memperhatikan Kompetensi dan jenjang pendidikan yang dimiliki
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Kejari Bangli telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat dengan cara mengumumkan program diklat melalui media komunikasi grup WhatsApp Kantor atau manawarkan secara langsung ke pegawai yang memenuhi kriteria sebagai peserta diklat.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Unit kerja telah melakukan dinamika kelompok pada masing-masing bidang sebagai upaya mengembangan kompetensi pegawai dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang, selain itu Pimpinan selalu mengikutsertakan pegawai (baik Jaksa maupun TU) untuk mengikuti in-house training virtual sesuai bidang kerja masing-masing
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan Monev terhadap pegawai yang telah melaksanakan diklat dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh Pegawai pada Kejari Bangli telah membuat SKP Tahun 2021 merujuk pada Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP Pegawai Kejari Bangli tahun 2021 telah selaras dengan indikator kinerja level di atasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan yang hasilnya dituangkan dalam DP3
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian Kenaikan Gaji Berkala maupun Pengusulan Kenaikan Pangkat sebagai reward atas kinerja individu, serta Pemotongan Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebagai bentuk punishment atas kinerja individu
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Membuat laporan Kehadiran Apel Kerja secara berjenjang, Mengisi Buku Waskat, Mengisi Buku Catatan Penilaian PNS (Buku Biru) secara periodik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Operator Simkari secara aktif meminta bukti dukung guna pemutakhiran DRP seluruh pegawai melalui e-Dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Perjanjian Kinerja seluruh pegawai secara berjenjang, baik antara Ess.III dengan Ess.IV, Ess.IV dengan Ess.V, maupun Ess.IV dengan JFT dan Pelaksana
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Perjanjian Kinerja seluruh pegawai secara berjenjang, baik antara Ess.III dengan Ess.IV, Ess.IV dengan Ess.V, maupun Ess.IV dengan JFT dan Pelaksana
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejari Bangli telah mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan RI 2020-2024, namun Rencana Kinerja Kejari Bangli 2021 masih berupa draft
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
ari Bangli telah memiliki Renstra Kejati Bali 2020-2024, Renja 2021 dan Perjanjuan Kinerja 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
Kejaksaan Agung selaku organisasi pusat belum menerbitkan Perja IKU Tahun 2020-2024 sebagai acuan pembuatan IKU oleh organisasi dibawahnya termasuk Kejaksaan Negeri Bangli
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
C
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
laporan kinerja berupa Lapbul maupun LAKIP telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
laporan kinerja berupa Lapbul maupun LAKIP berisi informasi tentang capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang/seksi.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejari Bangli telah berusaha meningkatkan kapasitas SDM yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja dengan cara mengirimkan pegawai dimaksud untuk mengikuti sosialisasi maupun bimtek secara virtual
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
-
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah melakukan public campaign tentang Gratifikasi dengan memasang banner-banner di area kantor Kejari Bangli serta melalui media sosial milik Kejari Bangli
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejari Bangli tidak membentuk UPG karena mengacu pada SK UPG Kajati Bali nomor: KEP- 002.a/N.1/Hs.1/01/ 2020 tanggal 3 Januari 2020, selain itu seluruh pegawai Kejari Bangli telah melaksanakan kewajiban mereka mengirmkan LHKPN bagi para Jaksa maupun pegarwai TU Struktural dan LHKASN bagi para pegawai Kejaksaan yang tidak menjabat Struktural
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
D
Kejari Bangli telah menerbitkan SK nomor: KEP- 016/N.1.13/Cp.1/ 04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pembentukan SATGAS Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kejari Bangli Tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
Telah membuat pemetaan resiko atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan organisasi namun belum seluruh unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Pembentukan SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan oleh Kejati Bali dan BPKP Perwakilan Bali kepada Satgas SPIP di masing-masing Kejari
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah melaporkan data pengaduan masyarakat yang terjadi di Kejari Bangli secara berjenjang, serta membuat inovasi dengan mancantumkan nomor aplikasi WA di media sosial milik Kejari Bangli maupun mencantumkannya di banner agar mempermudah masyarakat dalam membuat laporan terkait perbuatan tercela yang dilakukan Oknum pegawai Kejari Bangli, serta membuat layanan pengadulan berbasis daring di www.kejari-bangli.kejaksaan.go.id
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah melaporkan secara berjenjang data pengaduan masyarakat yang terjadi di Kejari Bangli melalui sarana Lapbul
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah melaporkan secara berjenjang data pengaduan masyarakat yang terjadi di Kejari Bangli melalui sarana Lapbul
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah menginternalisasi UPP WBS di Kejari Bangli dengan memanfaatkan Ruang Pemeriksaan Pidsus sebagai Ruang Penerimaan Laporan Sementara sebelum ditindaklanjutkan ke UPP Kejati Bali
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Bangli telah menerapkan kebijakan WBS berdasarkan SK Jaksa Agung nomor: KEP- 255/A/JA/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan berdasarkan PKRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang WBS dan memanfaatkan Ruang Pemeriksaan Pidsus sebagai Ruang Penerimaan Laporan Sementara sebelum ditindaklanjutkan ke UPP Kejati Bali
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Berdasarkan PKRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang UPP hanya berada di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, sedangkan di Kejari Bangli hanya menyediakan Ruang Pemeriksaan Pidsus sebagai Ruang Penerimaan Laporan Sementara sebelum ditindaklanjutkan ke UPP Kejati BaliBerdasarkan PKRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang UPP hanya berada di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Berdasarkan PKRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang UPP hanya berada di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Unit Kerja telah mengidentifikasi bentuk benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai PKRI No. 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan RI, sehingga Kajari Bangli menerbitkan Memorandum tentang Benturan Kepentingan di lingkungan Kejari Bangli
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Kajari Bangli telah melakukan sosialisaisi perihal Benturan Kepentingan ke seluruh pegawai Kejari Bangli
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Kejari Bangli telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan dengan diterbitkannya Memorandum tentang Benturan Kepentingan di lingkungan Kejari Bangli oleh Kajari Bangli
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
telah dilakukan monev terkait benturan kepentungan atas layanan dari masing-masing Bidang yang dituangkan dalam BA Monev
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
telah dilakukan monev terkait benturan kepentungan atas layanan dari masing-masing Bidang yang dituangkan dalam BA Monev
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Bangli telah memiliki kebijakan standar pelayanan sesuai SOP PTSP dan SOP Layanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Kejari Bangli telah memasang Maklumat Pelayanan sebagaimana ditetapkan organisasi di area publik/PTSP sehingga mudah terlihat oleh pengunjung
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejari Bangli telah memiliki berbagai SOP inovasi Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Telah melakukan review terhadap SOP Layanan yang ada dengan hasil SOP Layanan masih selaras dengan pelayanan yang diberikan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Mengikuti pelatihan budaya kerja melayani oleh seluruh Jaksa se-Bali dan mengikutkan seluruh pegawai Kejari Bangli dalam pelatihan Pelayanan Prima bekerja sama dengan Bank Mandiri Cab. Gianyar
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan publik yang tersedia di Kejari Bangli bisa diakses oleh masyarakat melalui berbagai media seperti banner, papan pengumuman, maupun melalui media sosial milik Kejari Bangli seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Menyediakan kompensasi bagi penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar yang dimaklumatkan berupa gantungan kunci
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejari Bangli telah menempatkan layanan terpadu (PTSP) yang dipusatkan di Lobi kantor yang didukung dengan fasilitas penunjang seperti: Ladies Parking Area untuk memudahkan parkir pengendara perempuan, area parkir khusus dan jalur ramah disabilitas, Smoking Area, ruang tunggu, menyediakan kursi roda, locker tamu, dan ruang laktasi.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Unit kerja di Kejari Bangli telah memiki beberapa layanan inovasi yang ditujukan kepada masyarakat, seperti WAYAN TINI, MADE BAKTI, PANDE AKSI, dan Konsultasi Hukum, yang semuanya gratis
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Menyediakan QR Code sebagai tautan ke aplikasi survei kepuasan masyarakat penerima layanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Hasil survei baru dapat diakses dengan media internet melalui web SINORI
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survei ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan layanan yang disesuaikan dengan ketersediaan DIPA Kejari Bangli tahun berjalan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan