Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KARANGASEM
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. Surat Keputusan kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor : KEP-09.a/N.1.14/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Karangasem 2. Notulen Rapat 3. Daftar Hadir 4. Dokumentasi Rapat
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Karangasem, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Karangasem menuju WBBM. 2. Notulen Rapat 3. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBBM berupa : 1. Dokumen Rencana Kerja Aksi sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat t target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM pada Kejaksaan Negeri Karangasem
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBBM diantaranya : 1. Spanduk/banner yang dipasang di setiap sudut kantor. 2. Media Sosial diantaranya : • Instagram ( kejari_karangasem) • Twitter( @knkarangasem) • Website(www.kejari-karangasem.go.id) • Youtube (kejari karangasem) • Facebook (kejari karangasem)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana berupa dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Bulanan Pembangunan WBBM Pada Kejaksaan Negeri Karangasem 2. Pengisian LKE secara manual dan LKE Elektronik
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana berupa dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Bulanan Pembangunan WBBM Pada Kejaksaan Negeri Karangasem 2. Pengisian LKE secara manual dan LKE Elektronik 3. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi : Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan DOkumentasi Foto
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Bukti Foto / Dokumentasi Tindaklanjut Atas Hasil Monev Yang Telah Dilakukan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Pimpinan di Kejaksaan Negeri Karangasem, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem berperan aktif sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas. Dalam hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem aktif memberikan masukan dan ide-ide mengenai inovasi pelayanan dan mendukung penuh penguatan 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Karangasem. 2. Foto kegiatan saat kajari meminpin rapat dan memberikan pengarahan di setiap kegiatan seperti apel kerja, rapat rutin, dll
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem tentang Penetapan Agen Perubahan No kep : KEP-10/N.1.14/02/2021 2. Rencana Aksi Agen Perubahan. 3. Laporan Monitoring Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejari Karangasem telah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejari Karangasem dengan melakukan hal sebagai berikut : 1. Pelatihan Tata Cara Penerimaan Tamu Yang Baik dan Benar oleh Petugas Security dan PTSP 2. Pelatihan kepada operator SIPEDE pada maisng-masing bidang untuk penggunaan aplikasi persuratan secara elektornik. 3. Pelatihan penggunaan aplikasi buku tamu digital kepada petugas PTSP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM antara lain : 1. Foto rapat pembentukan Tim Pembangunan ZI Menuju WBBM 2. Foto Apel Pembangunan ZI 3. Foto Penanda Tanganan Komitmen Bersama
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansiberupa file : 1. SOP Bidang Pembinaan 2. SOP Bidang Intelijen 3. SOP Bidang DATUN 4. SOP BIDANG PIDSUS 5. SOP BIDANG PIDUM 6. SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan berupa file : 1, Dokumentasi sosialisasi penerapan SOP : Notulensi, Daftar Hadir dan Foto 2. Dokumentasi Foto Penerapan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi berupa : 1. Notulensi Monev dan Dokumentasi Monev 2. Daftar Hadir 3. Tindak Lanjut Atas Monev
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Karangasem menggunakan sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi berupa aplikasi : 1. CMS (Pidum dan Pidsus) yang akan dijadikan bahan dalam pertukaran di sistem SPPT-IT 2. EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI (Seluruh Bidang Untuk Pelaporan Laporan Bulanan) 3. Aplikasi SMART Yang Digunakan Dalam Memantau Penyerapan / Realisasi Anggaran Yang Terpusat Dengan Kementerian Keuangan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM pada Kejari Karangasem sudah menggunakan teknologi informasi berupa screencapture aplikasi antara lain : 1. EIS Simkari Kepegawaian untuk melakukan update data kepegawaian yang saat ini sudah di tambahkan lagi menjadi E-dosir dimana seluruh data kepegawaian di scan untuk diinput kedalam sistem.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi antara lain screencapture : 1. Informasi Data Tlang Yang Terbuka Untuk Public yang terdapat dalam apliaksi e-tilang 2.0 2. Pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan melalui Whatsup 3. Layanan Pengantaran Barang Bukti Tilang melalui Ojek Online
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dalam bentuk notulen rapat dan dokumentasi foto
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. Kejaksaan Negeri Karangasem telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Karangasem untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Karangasem. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Karangasem juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : • Instagram ( kejari_karangasem) • Twitter( @knkarangasem) • Website(www.kejari-karangasem.go.id) • Youtube (kejari karangasem) • Facebook (kejari karangasem) 2. membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi (PPI) yang bertugas untuk melakukan pemberitaan dan memberikan informasi kepada masyarakat. 3. Statistik Penggunaan Media Sosial
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk Notulen Rapat 2. Dokimentasi Tindak Lanjut atas hasil Monev
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan antara lain : 1. Dokumen Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 2. Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai 3. Dokumen Analisis Kebutuhan Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang anatara lain : 1. Dokumen SP Melaksanakan Tugas CPNSDisesuikan dengan Jabatan Pada Saat Pengangkatan Menjadi CPNS, seperti Pengawal Tahanan / Pengemudi ditempatkan pada bidang Pidum / Pidsus
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Karangasem sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Karangasem telah melakukan mutasi pegawai antar jabatandari bidang datu ke intelijen, dan bidang pidsus ke pidana umum : 1. SP Melaksanakan Tugas
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Menunjuk Jaksa Pada Bidang Intelijen, Pidana Umum dan Pidana Khusus untuk menjadi Plh. Kasubsi Pada Bidang Masing-Masing melalui Surat Perintah kemudian ditetapkan secara Definitf oleh Kejaksaan Agung Melalui SK 1. SP Plh sebagai Kasubsi 2. SK Menjadi Kasubsi 3. SP Melaksanakan Tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
Membuat laporan monitpring dan evaluasi terkait evaluasi terhadap kegiatan mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Karangasem telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi berupa : 1. Dokumen Usulan mengikuti Diklat PIM IV 2. SP mengikuti Diklat SPPA an. Anisa Dwiliana 3. Pengusulan Peserta Kompetensi PPSPM Pada Kejari Karangasem
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Karangasem dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (Rekapitulasi SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. Dokumen Usulan mengikuti Diklat PIM IV 2. SP mengikuti Diklat SPPA an. Anisa Dwiliana 3. Pengusulan Peserta Kompetensi PPSPM Pada Kejari Karangasem
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
. Dokumen Usulan mengikuti Diklat PIM IV 2. SP mengikuti Diklat SPPA an. Anisa Dwiliana 3. Pengusulan Peserta Kompetensi PPSPM Pada Kejari Karangasem 4. Usulan Mengikuti DIklat TAK
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Dokumen surat perintah mengikuti Diklat, 2. Mengikuti inhouse Trainng Secara Virtual Yang Diselenggarakan Oleh Kejaksaan Agung RI 3. Mengikuti Pelatihan SIPEDE yang diselenggarakan oleh PUSAT DASKRIMTI
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Karangasem berupa : 1. Dokumen SKP 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya anatara lain : 1. Dokumen SKP 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Karangasem dilakukan secara bulanan antara lain : 1. buku catatan penilain kinerja 2. Rekapitulasi SKP Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. Diberikan reward terhadap pegawai teladan dengan memberikan piagam penghargaan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan antara lain : 1. Nodis Apel Kerja 2. Absesnis Kehadiran Pegawai 3. Pelaporan LHKASN 4. Pelaporan LHKPN 5. Buku Harian Pegawai 7. Dokumen Pemotongan uang makan dan remunerasi bagi pegawai yang telat masuk kerja dan pulang cepat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala melalui : 1. Laporan Bulanan Kepgawain 2. Aplikasi IES yang diupdate setiap ada perubahan data dari pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan antara lain : 1. Dokumen RENSTRA 2. Dokumen RENJA 3. Notulen Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjiam kinerja berupa : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Notulen rapat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumen laporan capaian kinerja triwulan I
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen perencanaan pada Kejaksan Negeri Karangasem sudah ada berupa : 1. Dokumen Restra 2. Dokumen Renja 3. Dokumen Perjanjian Kerja 4. Dokumen LAKIP 5. Dokumen IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil ada berupa : 1. Dokumen Restra 2. Dokumen Renja 3. Dokumen Perjanjian Kerja 4. Dokumen LAKI
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Karangasem telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi (dokumen IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) berupa : 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen IKU 3. Dokumen Perjanian Kinerja 4. Aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Badung telah menyusun laporan kinerjan tepat waktu mulai dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Karangasem telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai berupa : 1. Dokumen LAKIP 2. Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan I
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berupa : 1. Mengikuti Kegiatan Inhouse Training / Pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Iya dilakukan oleh yang berkompeten dan memiliki sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala 1. Pemasangan Baner 2. Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama 3. Menyelenggarakan Seminar yang bertema Mewujudkan GOOD GOVERNANCE Di Kabupaten Karangasem dengan Narasumber Ketua BPK Perwakilan Prov Bali, Dekan FH UNUD dan Bupati Karangasem dengan peserta Kepala OPD, Para Camat, Kepala Desa dan Pelaku Usaha di Kabupaten Karangasem.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor : Kep:14/N.1.14/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Karangasem 2. CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan 4. Nota Dinas Kepada Seluruh Pegawai tentang petunjuk penerimaan tamu dan koordinasi 5. Laporan Penymapaian LHKPN dan LHKASN Pada Kejaksaan Negeri Karangasem ke Kejaksaan Tinggi Bali 6. Membuat SOP Tata Cara Penerimaan Tamu Pada Kejaksaan Negeri Karangasem
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian berupa : 1.. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor : Kep:16/N.1.14/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan Negeri Karangasem
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan pada Kejaksaan Negeri Karangasem berupa : Identifikasi Potensi Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
1.Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor : Kep:14/N.1.14/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Karangasem 2. CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan 4. Nota Dinas Kepada Seluruh Pegawai tentang petunjuk penerimaan tamu dan koordinasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait berupa pengarahan pada saat apel kerja dan rapat sosialiasi SPIP kepada seluruh pegawai
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Karangasem telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan negeri Karangasem juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial, WA dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Pos LayananInformasi Publik Kejaksaan Negeri Karangasem
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan tindaklanjuti dengan di buatkan nya Nota Dinas Penelaahan oleh Unit Kerja
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan tindaklanjuti dengan di buatkan nya Nota Dinas Penelaahan oleh Unit Kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. Membuat SOP Pengelolaan WBS Pada Kejaksaan Negeri Karangasem 2. Mensosialisasikan Pada Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Karangasem 3. Ruang Penerimaan Pengaduan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
MensosialisasikanWhistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Twitter.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Kegiatan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Laporan Kegiatan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor : Kep:17/N.1.14/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021Tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Karangasem 2. Identifikasi potensi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja 1. Nota Dinas
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja 1. Nota Dinas
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Pada Kejaksaan Negeri Karangasem Terdapat kebijakan standar pelayanan berupa : 1. Screencpture Alur Pelayanan. 2. Foto Ruangan PTSP, Laktasi, Toilet yang bersih, TV, ruang rokok dll 3. Dokumen SOP Penetapan standar pelayanan 4. Penetapan Standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Pada Kejaksaan Negeri Karangasem telah terdapat Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan bukti dukung berupa : 1. Foto Standar Pelayanan yang telah dimaklumatkan pada TV Informasi DI Lobby Kantor 2. Dokumen Standar Pelayanan yang telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan berupa file : 1. Alur Pelayanan 2. SOP Bidang Pembinaan 3. SOP Bidang Intelijen 4. SOP Bidang DATUN 5. SOP BIDANG PIDSUS 6. SOP BIDANG PIDUM 7. SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan pelaksanaan reivew
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Karangasem Telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima bagi pegawai dengan bukti dukung berupa : 1. Foto Pelatihan Pelayanan Prima bekerjasama dengan Bank BRI
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
Informasi tentang pelayanan pada Kejaksaan Negeri BKarangasem mudah diakses melalui berbagai media dengan bukti dukung berupa : 1. Video Informasi pelayanan 2. Foto Banner pelayanan 3. Foto Jam Layanan dan pelayanan tidak dipungut biaya 4. Screenshot sosialiasi via Medsos
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dengan bukti dukung berupa : 1. Informasi Untuk Pengaduan terhadap Pemberi Layanan Yang Tidak Sesuai SOP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pada Kejaksaan Negeri KarangasemTelah terdapat sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan bukti dukung berupa : 1. Foto ruangan PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Pada Kejaksaan Negeri Karangasem Terdapat inovasi pelayanan dengan bukti dukung screencapture antara lain : 1. Pelayanan Antar Barang Bukti 2. Tilang Drve Thru 3. Pengaduan Melalui Sarana Digital 4. Buku Tamu Digital 5. Pelayanan Tilang Dengan Ojek Online
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dokumen survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kejaksaan Negeri Karangasem
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka oleh masyarkat luas melalui medsos Kejari Karangasem dengan bukti dukung screencapture yaitu : • Instagram ( kejari_karangasem) • Twitter( @knkarangasem) • Website(www.kejari-karangasem.go.id) • Youtube (kejari karangasem) • Facebook (kejari karangasem)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Foto Kegaiatan Tindak Lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan