Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GIANYAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. Nodis Pembentukan Tim bulan Januari; 2. Notulen Pembentukan Tim dan Absensi; 3. Nodis Pembentukan Tim Februari; 4. Notulen Pembentukan Tim dan Absensi; 5 SK Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : KEP-08/N.1.15/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM; 6. Nodis Penyampaian SK Tim Kerja; 7. Dokumentasi Pembentukan Tim Kerja. 8. Nodis Undangan Rapat Perubahan SK Tim Kerja; 9. Notulensi Rapat Perubahan SK Tim Kerja dan Absensi; 10. SK Nomor KEP-24/N.1.15/2021 tanggal 3 Mei tentang Perubahan SK Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : KEP-08/N.1.15/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : KEP-08/N.1.15/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Nodis Pembentukan Tim bulan Januari; 2. Notulen Pembentukan Tim dan Absensi; 3. Nodis Pembentukan Tim Februari; 4. Notulen Pembentukan Tim dan Absensi; 5 SK Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : KEP-08/N.1.15/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM; 6. Nodis Penyampaian SK Tim Kerja; 7. Dokumentasi Pembentukan Tim Kerja. 8. Nota Dinas Undangan Rapat Perubahan SK Tim Kerja; 9. Notulensi Rapat Perubahan SK Tim Kerja dan Absensi; 10. SK Nomor KEP-24/N.1.15/2021 tanggal 3 Mei tentang Perubahan SK Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : KEP-08/N.1.15/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : KEP-08/N.1.15/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Gianyar telah mem1. Memorandum Nomor : ND-004/N.1.15/02/2021 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM di Kejaksaan Negeri Gianyar Tahun 2021; 2. Nota Dinas Nomor:ND-007/N.1.15/02/2021 tentang Undangan Rapat Pembentukan Dokumen Rencana Kerja WBK menuju WBBM; 3. BA Rapat Pembentukan Dokumen Rencana Kerja; Senin tanggal 1 Maret 2021; 4. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan WBK dan WBBM tgl. 1 Maret 2021; 5. Nota Dinas Nomoe : ND-008/N.1.15/03/2021 tentang Penyampaian dan Sosialisasi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan WBK dan WBBM; 6. Dokumentasi Rapat Pembentukan Dokumen Rencana Pembangunan WBK dan WBBM; dan 7. Dokumentasi Penyampaian dan Sosialisasi Dokumen Rencana Pembangunan WBK dan WBBM.iliki Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Maret 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan WBK dan WBBM tgl. 1 Maret 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sebagian kegiatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kejaksaan Negeri Gianyar sebagian kecil telah dilaksanakan. 1. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari 2. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari; 3. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Januari; 4. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 5. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 6. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 7. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Maret; 8. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan April; 9; Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Mei
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian kegiatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kejaksaan Negeri Gianyar sebagian kecil telah dilaksanakan. 1. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari 2. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari; 3. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Januari; 4. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 5. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 6. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 7. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Maret; 8. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan April; 9; Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Mei
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas dengan bukti absensi rapat, notulensi rapat, dokumentasi, dan laporan monitoring dan evaluasi. 1. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari 2. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari; 3. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Januari; 4. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 5. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 6. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 7. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Maret; 8. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan April; 9; Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Mei
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
Sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil MONEV tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Kejari Gianyar WBK/WBBM telah ditindaklanjuti dan Monitoring. 1. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari 2. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Januari; 3. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Januari; 4. Nodis Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 5. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 6. Dokumentasi Rapat MONEV Pembangunan ZI Bulan Februari; 7. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Maret; 8. Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan April; 9; Laporan MONEV Pembangunan ZI Bulan Mei
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM dengan bukti dukung berupa : 1. Dokumentasi Pimpinan melakukan wawancara kepada pegawai; 2. Dokumentasi Pimpinan sebagai Role Model; 3. Notulensi Rapat yang menunjukkan peran pimpinan sebagai role model; 4. Pejabat Struktural Sebagai Role Model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah ditetapkannya agen perubahan Kejaksaan Negeri Gianyar dengan bukti dukung berupa : 1. Nodis Undangan Rapat Pembentukan Agen Perubahan; 2. Notulensi dan Absensi Rapat Pembentukan Agen Perubahan; 3. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : KEP-11/N.1.15/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agen of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 8 Maret 2021.; 4. Undangan Rapat Pembentukan Dokumen Rencana Aksi Agen Perubahan; 5. Notulensi dan Absensi Rapat Pembentukan Dokumen Rencana Aksi Agen Perubahan; 6. Dokumen Rencana Aksi Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejaksaan Negeri Gianyar dengan bukti dukung: 1. Dokumentasi Sosialisasi, 2. Domunentasi Penandatanganan Komitmen Bersama ; 3. Scan Pakta Integritas; 4. Dokumentasi dipasangnya quote beserta kata-kata bijak di area Kejaksaan Negeri Gianyar 5. Dokumentasi Doa Bersama 6. Pemasangan Sepanduk dan X Banner di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Gianyar terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas (dokumentasi), melibatkan seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas (dokumentasi), dan menumbuhkan semangat dan pemahaman pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Gianyar. 1. Dokumentasi Sosialisasi Internalisasi Budaya Kerja, Peningkatan Pelayanan Prima, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 2. Penandatanganan Komitmen Bersama; 3. Scan Pakta Integritas; 4. Pemasangan Sepanduk dan X Banner di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Seluruh SOP unit telah mengacu peta proses bisnis instansi berupa file 1. SOP Bidang Pembinaan, 2. SOP Bidang Intelijen, 3. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 4. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus, 5. SOP Bidang Tindak Pidana Umum 6. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan; 7. SOP Internalisasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP unit telah diterapkan seluruhnyayang ditetapkan oleh Organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang dterapkan 1. SOP Bidang Pembinaan, 2. SOP Bidang Intelijen, 3. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 4. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus, 5. SOP Bidang Tindak Pidana Umum 6. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan; 8. Dokumentasi Penerapan SOP Drive Thruu Tilang dan Penerimaan Tamu
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP utama telah di evaluasi berupa : 1. Laporan MONEV SOP Bulan Maret; 2. Laporan MONEV SOP Bulan April.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Gianyar memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Teknologi Informasi berupa screencapture aplikasi : 1. CMS SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Gianyar sudah menggunakan teknologi informasi berupa screencapture aplikasi antara lain : 1. Daskrimti Simkari Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi berupa: 1. Informasi Jadwal Sidang pada Website Kejari Gianyar, 2. Pengaduan Masyarakat pada Website Kejari Gianyar, 3. Info Pengembalian Barang Bukti pada Website Kejari Gianyar; 4. Info Tilang pada Website Kejari Gianyar; 5. Informasi Denda Tilang pada Loket Tilang 6. E-Tilang 7. Website Datun Kejari Gianyar; 8. Aplikasi GEDE GIANYAR (Gerbang E-Datun Kejaksaan Negeri Gianyar), 9. Pojok Informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik: 1. Laporan MONEV Bulan Maret; 2. Laporan MONEV Bulan April; 3. Laporan MONEV Bulan Mei.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan, diantaranya : 1. SP Tim Media Sosial / Pejabat Informasi Publik (PPID) 2. Penggunaan Sosial Media: a. Instagram (@kejarigianyar) b. Fanspage Facebook (Kejaksaan Negeri Gianyar) c. Youtube (Kejari Gianyar). d. website : www.kejari-gianyar.go.id, twitter (@kejari_gianyar).
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 1. Laporan MONEV Bulan Maret, 2. Laporan MONEV Bulan April; 3. Laporan MONEV Bulan Mei.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan dengan bukti dukung berupa: 1. Peta Jabatan; 2. Surat Permohonan Pengisian Jabatan Struktural Nomor V pada Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor B-130/N.1.15/Cp.1/02/2021.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan dengan bukti dukung berupa: 1. Assesment Pegawai; 2.Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar yang menempatkan CPNS pada bidang yang membutuhkan;
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. 1. Laporan MONEV Bulan Maret, 2. Laporan MONEV Bulan April; 3. Laporan MONEV Bulan Mei.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan bukti dukung berupa: 1. Surat Perintah Rotasi Pegawai Nomor : PRIN-101/N.1.15/Cp.1/02/2021 a.n. A.A. Gde Yoga Putra,SH. 2. SKP Pegawai yang di Rotasi a.n. A.A. Gde Yoga Putra, SH.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dengan bukti dukung berupa: 1. BA Asessment Pegawai yang di Rotasi a.n. A.A. Gde Yoga Putra,SH.; 2. Surat Perintah Rotasi Pegawai Nomor : PRIN-101/N.1.15/Cp.1/02/2021 a.n. A.A. Gde Yoga Putra,SH. 3. SKP Pegawai yang di Rotasi a.n. A.A. Gde Yoga Putra, SH.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja: 1. Laporan MONEV Bulan Maret, 2. Laporan MONEV Bulan April; 3. Laporan MONEV Bulan Mei.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi dengan bukti dukung berupa : 1. BA Assesment Pegawai; 2. Training Need Analysis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan bukti dukung berupa: 1. BA Assesment a.n. I Wayan Adi Pranata, SH.; 2. Surat Perintah Mengikuti Diklat Human Trafficking a.n. I Wayan Adi Pranata,SH.; 3. SKP Pegawai yang mengikuti Diklat a.n. I Wayan Adi Pranata
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan dengan bukti dukung : 1. Melakukan Asessment terhadap pegawai sesuai dengan tugas dan jabatannya 2. Laporan Kegiatan Assesment 3. Matrik Hasil Assesmen
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, dengan bukti dukung berupa: 1. BA Assesment a.n. I Wayan Adi Pranata, SH.; 2. Surat Perintah Mengikuti Diklat Human Trafficking a.n. I Wayan Adi Pranata,SH.; 3. SKP Pegawai yang mengikuti Diklat a.n. I Wayan Adi Pranata
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai berupa : 1. Dokumentasi Ekspose perkara, 2. In house training; 3. Dinamika kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 1. Laporan MONEV Bulan Maret, 2. Laporan MONEV Bulan April; 3. Laporan MONEV Bulan Mei.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi : 1. Renja; 2. Perjanjian Kinerja; 3. SKP; 4. Dokumen IKU (Tingkatan Struktur /eselon);
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya berupa : 1. Perjanjian Kinerja; 2 SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik berupa: 1. SKP; 2. Laporan Capaian Kinerja Bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward yaitu : 1. SKP; 2. Laporan Capaian Kinerja Individu; 3. Dokumentasi Pemberian Reward;
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan berupa: 1. Penilaian Perilaku Kerja (Buku Biru, Buku Waskat); 2. Laporan Bulanan Peningkatan Pengawasan Melekat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala; 1. Data Informasi Kepegawaian yang update; 2. Dokumentasi Kegiatan Pemutakhiran Data; 3.Tangkapan Layar Simpeg Simkari; 4.DRP seluruh pegawai telah mutakhir; 5. Laporan Bulanan Bidang Pembinaan (termasuk Lapbul Pemutakhiran Data L.Cr.1 dan Lapbul Kepegawaian);
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Satker terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan kinerja. (Renja, Renstra, IKU) dengan bukti dukung: 1. Nodis, Notulensi dan Dokumentasi penyusunan perencanaan; 2. Dokumen Renstra; 3. Dokumen Renja; 4. Dokumen IKU;
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja : 1. Nodis, Notulensi dan Dokumentasi penyusunan perencanaan; 2. Dokumen Renstra; 3. Dokumen Renja; 4. Dokumen IKU.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala berupa : 1. Dokumentasi kegiatan pemantauan Secara Berkala; 2. Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik 3. E-MONEV
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen perencanaan sudah ada berupa: 1. Dokumen RENSTRA, 2. RENJA, 3. IKU dan 4. PK 5. LAKIP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil berupa : 1. Dokumen RENSTRA, 2. RENJA, 3. IKU dan 4. PK 5. LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja telah SMART yaitu: 1. Dokumen IKU; 2. Dokumen Rensra 3. E-MONEV SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu yaitu berupa: 1. Dokumen Laporan Bulanan/Triwulan 2. LAKIP
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja berupa: 1. Dokumen Laporan Bulanan/Triwulan 2. LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berupa: 1. Dokumentasi Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM; 2. Surat Perintah mengikuti pelatihan/sosialisasi/seminar/pelatihan mandiri;
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dengan bukti berupa: 1. Dokumentasi Seminar/ diklat/ sosialisasi/ pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan cara berupa: 1. Dokumentasi sosialisasi Pengendalian Gratifikasi; 2. X-Banner larangan Gratifikasi; 3. Tangkapan layar terkait Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. SP Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Nodis Nomor :ND-276/N.1.15/04/2021 tentang Laporan Pelaksanaan Internalisasi Pengendalian Gratfikasi di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar; 3. Melakukan Kuisioner Pemahaman Tindak Pidana Korupsi 4. Laporan Quisioner Pengendalian Gratifikasi 5. Ruang Unit Pengendali Gratifikasi 6. Laporan LHKPN dan LHKASN; 7. Nodis Nomor: ND-377/N.1.15/Cp.4/05/2021 tentang Himbauan Kepada Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia untuk tidak meminta proyek 8. Tersedianya Ruangan Pelayanan Unit Pengendali Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian berupa: 1. Dokumentasi Sarana Prasarana SPIP berupa: Penyediaan Pintu Portal One Gate System, Loker tempat penyimpanan barang,Pintu Akses Finger Print, CCTV dan Layar Pemantauan CCTV, Inovasi SERSAN GIANYAR (Sistem Pemeriksaan Transparan Kejari Gianyar), dan Tangkapan Layar CCTV melalui Handphone; 2. Nota Dinas Penerimaan Tamu 3. Melakukan Quisioner Survei Maturitas SPIP; 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peta Resiko, Upaya Pengendalian Resiko dan Mengisi Kuisioner Survey Maturitas SPIP;
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan : 1. Peta An Analis Resiko; 2. Melakukan Quisioner Survei Maturitas SPIP; 3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peta Resiko, Upaya Pengendalian Resiko dan Mengisi Kuisioner Survey Maturitas SPIP;
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
1. Melakukan Quisioner Survei Maturitas SPIP; 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peta Resiko, Upaya Pengendalian Resiko dan Mengisi Kuisioner Survey Maturitas SPIP;
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait berupa: 1. . Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peta Resiko, Upaya Pengendalian Resiko dan Mengisi Kuisioner Survey Maturitas SPIP; 2. Dokumentasi Penerepan SPIP dengan Kejati Bali; 3. Wawancara kepada pegawai, apakah mengetahui adanya SPI.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan berupa: 1. Pengaduan Masyarakat melalui kotak pengaduan/website Kejaksaan Negeri Gianyar (www.kejari-gianyar.go.id); 2. Surat Perintah Penerima Pengaduan Masyarakat; 3. Buku Agenda Pengaduan Masyarakat; Dokumentasi kegiatan; 4. Ruang Pelayanan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat: a. Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Subak Udu Banjar Tojan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Tahun 2020; b. Pengelolaan LPD Desa Pakraman Peliatan Ubud
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Tindak lanjut pengaduan masyarakat : a. Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Subak Udu Banjar Tojan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Tahun 2020; b. Pengelolaan LPD Desa Pakraman Peliatan Ubud
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah di internalisasi berupa ruang penerimaan pelaporan;
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan; 1. Dokumen terkait Kebijakan WBS; 2.Surat Perintah Kajati tentang Pembentukan UPP; 3. Laporan Bulanan WBS;
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Laporan Monev Whistle Blowing System Maret; 2. Laporan Monev Whistle Blowing System April; 3. Laporan Monev Whistle Blowing System Mei
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. Laporan Monev Whistle Blowing System Maret; 2. Laporan Monev Whistle Blowing System April; 3. Laporan Monev Whistle Blowing System Mei
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 1. . Dokumen Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi dengan bukti dukung: 1. Dokumentasi Sosialisasi Benturan Kepentingan; 2. SOP Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan 3. Nodis Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan berupa: 1. Prosedur pelaporan benturan kepentingan; 2. Melakukan Nota Dinas dalam melakukan penanganan perkara agar tidak terjadinya benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Penanganan Benturan Kepentingan telah dievaluasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Hasil MONEV Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Terdapat kebijakan standar pelayanan berupa : 1. Maklumat Pelayanan, 2. SK Penmgelola SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar Pelayanan telah dimaklumatkan 1. Maklumat Pelayanan; 2. Tangkapan Layar Maklumat Pelayanan telah disosialisasikan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan berupa SOP Pelayanan: 1. SOP Bidang Pembinaan, 2. SOP Bidang Intelijen, 3. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 4. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus, 5. SOP Bidang Tindak Pidana Umum 6. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan; 7. SOP Internalisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan review dan perbaikan atas Standar Pelayanan 1. Monitoring Evaluasi SOP 2. SOP yang di review
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima berupa: 1. Dokumentasi Sosialisasi Budaya Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media berupa: website Kejaksaan Negeri Gianyar (www.kejari-gianyar.go.id), Media Sosial Kejaksaan Negeri Gianyar baik Fanpage Facebook (Kejaksaan Negeri Gianyar), Instagram (@kejarigianyar), Twitter (@kejari_gianyar), Youtube (kejari gianyar).
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar: 1. Dokumentasi pemberian kompensasi
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi PUTU GIANYAR (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Gianyar) yang memberikan pelayanan: a. Pelayanan Informasi Publik; b. Loket Penerimaan Surat; c. Loket Penerimaan Tamu dan Ijin Besuk Tahanan d. Loket Barang Bukti; e. Loket Pengembalian Barang Bukti Tilang; f. Loker Penitipan Barang g. Tanda Pengenal Tamu Barang para tamu; h.Ruang Pelayanan Hukum; k. Ruang Koordinasi Penyidik dengan Jaksa; l. Ruang Whistle Blowing System; m. Drive Thruu Tilang; n. Toilet Umum; o. Alat Termogan Cek Suhu Tubuh r. Penyediaan Hand Sanitizer; s. Tersedianya fasilitas cuci tangan; t. Rung Sidang online; u. Ruang Tunggu Sidang Online v. Loket Pelayanan E-Tilang; w.Ruang Pengaduan Masyarakat; x. Ruang Unit Pengendali Gratifikasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Terdapat inovasi pelayanan: a. MADE GIANYAR (Mobil Adhyaksa Melayani Kejaksaan Negeri Gianyar); b. Gerai Pelayanan Publik pada Car Free Day; c. DUK Digital (Daftar Urut Kepangkatan Digital); d. Jaksa Ramah Pelajar; e. SERSAN GIANYAR (Sistem Pemeriksaan Transparan Kejaksaan Negeri Gianyar); f. PUTU GIANYAR (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Gianyar); g. Drive Thruu Tilang; h. Aplikasi dan Website GEDE GIANYAR ( Gerbang E-Datun Kejari Gianyar) i. PODCAST DATUN NGOPI; j. Gerai Pelayanan Publik Keliling; k. Pengisian Buku Tamu secara Elektronik l. Halon Jaksa
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah disediakan Sarana Survey Layanan pada Kepuasan pada survey pada website Kejaksaan Negeri Gianyar, survey pada website Reformasi Birokrasi Kejaksaan, survey pada Ulasan Google
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website Kejaksaan Negeri Gianyar dan Website Reformasi Birokrasi Kejaksaan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat telah dilaksanakan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan