Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI JEMBRANA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
a. Tim telah dibentuk dalam unit kerja melalui rapat pembentukan tim, dimana penentuan anggota tim telah disesuaikan dengan kriteria dan kompetensi tugas dan fungsi yang diseksuaikan dengan 6 area perubahan. Tim telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Nomor Kep-01/N.1.16/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : PRINT-53/N.1.16/03/2021 tanggal 5 Maret 2021. Tim Kerja Reformasi Birokrasi mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : KEP-60/N.1.16/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Nomor : KEP-61/N.1.16/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, serta Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : PRINT-120/N.1.16/05/2021 tanggal 4 Mei 2021. Tim Kerja telah mempersiapkan PTSP dengan menunjuk petugas PTSP Kejaksaan Negeri Jembrana dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : KEP-53/N.1.16/03/2021 tanggal 5 Maret 2021. Tim Kerja juga telah mempersiapkan survey terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Jembrana dalam bentuk Poling melalui Website www.kejari-jembrana.go.id dan survey persepsi korupsi berupa Kuisioner kepada Aparat Perbekel/Kepala Desa, Para PPK/PPTK dan PPHP masing masing OPD Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan/1. Tim Kerja/ Data Dukung 1a
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
b. Penentuan anggota tim telah dipilih melalu prosedur/mekanisme yang jelas yaitu melakukan rapat pemilihan tim kerja Zona Integritas dengan kriteria dan kompetensi yang disesuaikan dengan 6 pokja area perubahan, serta telah mewakili seluruh unsur dalam unit kerja baik sub bagian pembinaan, seksi intelejen, seksi pidana umum, seksi pidana khusus, seksi perdata dan TUN, serta seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan/1. Tim Kerja/ Data Dukung 1b
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
a. Dokumen rencana kerja (Kegiatan) Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM telah disusun oleh tim kerja bersama-sama dengan seluruh perwakilan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jembrana. Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas telah tertuang dalam dokumen rencana aksi Pembangunan Zona Intergritas. Selain itu tim kerja juga telah menyusun buku profil pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Jembrana. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan/ 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas / Data Dukung 2a
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
b. Dalam dokumen pembangunan Zona Integritas/ rencana aksi telah memuat area perubahan, nama kegiatan dan penanggung jawab kegiatan, target kegiatan dan waktu kegiatan dengan memperhatikan prinsip SMART. Folder Area I Manajemen Perubahan / 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas / Data Dukung 2b
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
c. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM telah disosialiasasikan kepada seluruh pegawai melalui Rapat Staf/Paripurna dan melalui Apel. Sosialisasi kepada masyarakat luas juga dilakukan melalui Media Sosial yakni Instagram: @kejaksaannegerijembrana, Facebook: Kejaksaan Negeri Jembrana, Twitter: @KejariPtsp, Youtube : Kejaksaan Negeri Jembrana, Website: kejari-jembrana.go.id. Selain itu juga disosialisasikan melalui Media Radio Ananta Praja Swara 99.90 FM, melalui spanduk/baliho, banner, brosur,dan melalui media Monitor TV. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas / Data Dukung 2c
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sesuai dengan laporan pelaksanaan pembangunan ZI, dimana tim kerja telah melaksanakan target sesuai rencana dan mengevaluasi pencapaiannya secara berkala per bulan melalui rapat evaluasi oleh tim kerja, serta mengidentifikasi masalah kendala yang dihadapi. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM / Data Dukung 3a
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 bulan dengan output laporan monitoring dan evaluasi. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM / Data Dukung 3b
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi telah ditindak lanjuti, sebagai mana hasil rekomendasi dalam rapat Monev yang dilakukan secara berkala. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM / Data Dukung 3c
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan telah menjadi role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM, misalnya dalam memimpin apel pencanangan, memimpin rapat, memimpin apel hardiknas dan berbagai perlombaan, memimpin kegiatan public campaign dan sosialisasi dalam berbagai media. Pimpinan (kajari) menjadi tauladan dalam bekerja, selalu mengingatkan bawahannya untuk bekerja sama dengan satker atau instansi terkait. Pimpinan dalam rapat bersama dengan pegawai maupun dalam apel selalu mengingatkan tentang perilaku disiplin dalam bekerja sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 dan SE No 11 Tahun 2020 tentang perilaku hidup sederhana. Pimpinan/Kajari dalam rapat maupun dalam keseharian telah melakukan wawancara dengan para pegawai, sekaligus juga melakukan pengawasan melekat. Dalam setiap kesempatan rapat pimpinan atau Kajari menyampaikan bahwa pejabat structural/parakasi/kasubag juga sebagai role model. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja / Data Dukung 4a
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditentukan melalui mekanisme rapat, penunjukan agen perubahan harus berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu diantaranya berperilaku disiplin, berkomitmen sebagai agen perubahan dan memiliki kemampuan mengajak dan mendorong seluruh pegawai dilingkungan satker Kejaksaan Negeri Jembrana dalam kaitan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan melayani. Agen perubahan ditetapkan berdasarkan SK nomor Kep-03/N.1.16/03/2021/ tanggal 4 Maret 2021. Agen perubahan yang tersebut telah membuat rencanan tindak agen perubahan serta melaksanakan monev rencana tindak agen perubahan. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja / Data Dukung 4b
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaan Negeri Jembrana, misalnya para pegawai membuat quote kata-kata bijak untuk memotivasi meningkatkan pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja. Selain itu dilakukan kegiatan dalam memupuk semangat perubahan misalnya kegiatan persembahyangan bersama, olahraga bersama, ceramah keagamaan/siraman rohani, kegiatan Training Need Analysis (TNA), Kegiatan pelayanan hukum dan pelayanan tilang pada CFD, Kegiatan Asesmen Pegawai, pemberian reward kepada pegawai. Suasana kantor di buat lebih nyaman, adanya area ramah hukum. Melaksanakan budaya kerja sesuai SOP serta juklak dan juknis dari pimpinan.Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja / Data Dukung 4c
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota organisasi telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. Telah dilaksanakan sosialisasi pembangunan dan kegiatan terkait Zona Integritas WBK/WBBM kepada dan oleh seluruh unsur dalam unit kerja baik sub bagian pembinaan, seksi intelijen, seksi pidana umum, seksi pidana khusus, seksi perdata dan TUN, serta seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Seluruh pegawai dalam masing masing Unit Kerja telah masuk dalam Tim Kerja WBK/WBBM. Bukti Dukung Folder Area I Manajemen Perubahan / 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja / Data Dukung 4d
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP dibuat setiap kegiatan : Semua SOP pada masing-masing bidang mengacu pada peta binis instansi dengan menyelaraska inovasi dengan tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari pusat (Kejaksaan Agung) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Membuat SOP pelayanan dan Inovasi : Sudah dibuat Alur pelayanan tamu yang dimulai dari security check hingga pelayanan pada PTSP dengan memperhatikan penerapan prokes pandemi covid 19. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama / Data Dukung 1a
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan telah seluruhnya diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di Kejaksaan Negeri Jembrana, serta dilakukan inovasi pada Standar Operasional Prosedur untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kekuatan personil / petugas. SOP disosialisasikan ke seluruh satuan unit kerja Kejaksaan Negeri Jembrana. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama / Data Dukung 1b
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Pimpinan telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan seluruh SOP pada Kejaksaan Negeri Jembrana yang salah satu contohnya dibuat SOP Pelayanan Penerimaan Tamu pada masa pandemi Covid 19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tamu yang berkunjung seperti pemeriksaan suhu tubuh pada security check tubuh, mencuci tangan, dan mewajibkan pengunjuk untuk memakai masker. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama / Data Dukung 1c
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Jembrana memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terpusat di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung RI diantaranya : CMS SPPT-IT, EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI, CMS-Ak, E-Dosir, ARSSYS yang terpusat dengan PPA, aplikasi Smart Kemenkemu untuk mengukur realisasi anggaran dan realisasi kinerja yang pengisian datanya / entry data diinput secara konsisten hingga eksekusi. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 2. E-Office / Data Dukung 2a
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Jembrana telah menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa informasi kegiatan melalui monitor TV Informasi yang dipasang pada loby kantor sebagai area publik & melakukan pengembangan teknologi melalui aplikasi “Si Putri Kembar” ( Sistem Pusat Informasi Terintegrasi Kejaksaan Negeri Jembrana) yang memuat Konsultasi Hukum Online, Pengaduan online, e- tilang, serta khusus untuk Seksi PB3R mengembangkan aplikasi “SIMBA” (sistem pengembalian Barang Bukti Kejari Jembrana) dan absesnsi pengambilan Barang Bukti untuk persidangansecara online. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 2. E-Office / Data Dukung 2c
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Jembrana telah melakukan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dengan melibatkan seluruh unit pada kejaksaan negeri jembrana yang salah satunya hasil evaluasi tersebut adalah aplikasi yang sedang dikembangkan “Si Putri Kembar” akan terintegrasi dan memuat seluruh layanan setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Jembrana. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 2. E-Office / Data Dukung 2c
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Jembrana telah melakukan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dengan melibatkan seluruh unit pada kejaksaan negeri jembrana yang salah satunya hasil evaluasi tersebut adalah aplikasi yang sedang dikembangkan “Si Putri Kembar” akan terintegrasi dan memuat seluruh layanan setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Jembrana. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 2. E-Office / Data Dukung 2d
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Jembrana telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui media sosial sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelayanan maupun berbagai informasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jembrana. Adapun media sosial yang digunakan antara lain : Instagram, Facebook, Youtube, Website, dan Kejaksaan Negeri Jembrana juga bekerjasama dengan Dinas Kominfor Pemda Jembrana untuk menyiarkan kegiatannya melalui sarana videotron, serta kanal berita secara online melalui kerja sama dengan wartawan. Bahwa disamping itu Kejaksaan Negeri Jembrana juga menyediakan sarana informasi publik bertempat di Kejaksaan Negeri Jembrana sebagaimana petunjuk Perja No. 032/A/JA/08/2010, tanggal 25 Agustus 2010 serta menunjuk pejabat pengelola Informasi melalui Surat Perintah Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : PRINT- / N.1.16/04/2021, tanggal April 2021. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 3. Keterbukaan Informasi Publik / Data Dukung 3a
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Jembrana telah melakukan evaluasi dalam pelaksaan keterbukaan informasi publik yang salah satunya adalah memantau muatan informasi yang akan dishare oleh Tim Medsos Kejaksaan Negeri Jembrana pada platfom media sosial Kejaksaan Negeri Jembrana. Folder Area II Penataan Tatalaksana/ 3. Keterbukaan Informasi Publik / Data Dukung 3b
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
iya, kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing - masing jabatan berdasarkan berita acara analisis beban kerja pada masing - masing bidang. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi / Data Dukung 1a
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
iya, semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan sesuai dengan usul kebutuhan pegawai pada Kejaksaan Negeri Jembrana tahun 2021 Nomor : B-539/N.1.16/Cp.1/05/2021 tanggal 05 mei 2021. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi / Data Dukung 1b
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
iya, sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi / Data Dukung 1c
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
iya sudah dilakukan dengan cara penetapan pola penetapan kebijakan mutasi internal sesuai nota dinas nomor ND-432/N.1.16/04/2021 tanggal 26 april 2021 hal mutasi internal pegawai dan Surat perintah nomor PRINT-96/N.1.16/Cp.3/04/2021 tanggal 26 april 2021 dan PRINT-97/N.1.16/Cp.3/04/2021 tanggal 26 april 2021 . Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 2. Pola Mutasi Internal / Data Dukung 2a
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
iya, dalam melakukan mutasi antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan pertimbangan dari unit kerja. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 2. Pola Mutasi Internal / Data Dukung 2b
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
iya Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dalam kaitanya perbaikan kinerja. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 2. Pola Mutasi Internal / Data Dukung 2c
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
iya sudah dilakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan surat permohonan bantuan narasumber terkait sosialisasi training need analysis (TNA) nomor B-433/N.1.16/Cp/04/2021 tanggal 27 april 2021 dan nota dinas nomor ND-503/N.1.16/05/2021 tanggal 03 mei 2021. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi / Data Dukung 3a
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi / Data Dukung 3b
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Iya, terdepat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 20%. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi / Data Dukung 3c
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-iya seluruh pegawai telah memperoleh keseIya, seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti hak maupun pengembangan kompetensi lainnya. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi / Data Dukung 3dmpatan / hak untuk mengikuti hak maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Iya sudah, dengan cara mengikut sertakan pelatihan TAK bagi CPNS dan seluruh pegawai mengikuti in haouse training need analysis kepegawaian. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi / Data Dukung 3e
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- iya sudah telah dilakukan monitoring Iya, sudah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi kinerja pegawai secara berkala. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi / Data Dukung 3fdan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi kinerja pegawai secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Iya, penetapan kinerja individu selalu terkait dengan kinerja organisasi. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 4. Penetapan kinerja individu / Data Dukung 4a
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Iya, setiap kinerja individu telah memiliki kesesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 4. Penetapan kinerja individu / Data Dukung 4b
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Iya, pengukuran individu secara periodik. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 4. Penetapan kinerja individu / Data Dukung 4c
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilai kinerja individu dijadikan dasar untuk memberikan reward. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 4. Penetapan kinerja individu / Data Dukung 4d
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Iya, aturan disiplin kode etik telah dilaksanakan/diimplementasikan dalam berbagai kegiatan kerja misalnya dalam pelaksanaan apel pagi pada pukul 07.30, dalam pelaksanaan penggunaan pakaian dinas harian digunakan sesuai dengan Perja 13 Tahun 2020. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai / Data Dukung 5a
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Iya, informasi kepegawaian telah dimutahirkan secara berkala. Folder Area III Penataan Sistem Manajemen SDM / 6. Sistem Informasi Kepegawaian / Data Dukung 6a
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Iya, pimpinan satker terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan seperti RENJA, RENSTRA dan IKU. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 6. Keterlibatan Pemimpin / Data Dukung 1a
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
iya, Pimpinan satker terlibat langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja antara pimpinan satker dengan Kepala Kejaksaan tinggi Bali, pimpinan satker dengan para kasi dan pimpinan satker dengan seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Jembrana. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 1. Keterlibatan Pemimpin / Data Dukung 1b
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
iya, pimpinan satker telah melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 1. Keterlibatan Pemimpin / Data Dukung 1c
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Iya, Dokumen perencanaan sudah lengkap berupa Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2a
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
iya, sasaran kinerja sudah berorientasi pada hasil sebagaimana dalam indikator kinerja utama. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2b
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
iya, pada Kejaksaan Negeri Jembrana sudah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) maret 2021. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2c
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
sudah, Indikator kinerja utama telah memikili kuantitas yang specific, measurable, atainable, relevant (SMART). Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2d
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
iya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu sebagaimana yang dituangkan dalam capaian kinerja triwulan I dan LAKIP. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2e
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
iya, pelaporan kinerja telah memuat informasi tentang kinerja dan penyusunanya sudah disesuaikan dengan LKJ berdasarkan PK. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2f
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
iya, telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas dengan mengikut sertakan CPNS dalam diklat TAK sebagaimana Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nomor :PRINT-67/N.1.16/Cp.1/03/2021 tanggal 26 maret 2021. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2g
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
iya, SDM yang melaksanakan pengelolaan akuntabilitas memiliki kompetensi yang memadai dengan mengikuti diklat CMS yang dilaksanakan senin tanggal 15 juni 2019 sampai dengan 19 juni 2019 bertempat dihotel Sartika Tanggerang Selatan sebagai narasumber PUSDASKRIMTI Kejaksaan Agung RI dan para pejabat DASKRIMTI, SIPEDE CLASS secara Virtual dari bulan Januari 2021 berlanjut sampai dengan sekarang, in house training TNA dengan narasumber dari BKD Provinsi yang dilaksanakan diaula Kejaksaan Negeri Jembrana pada hari selasa tanggal 04 mei 2021, assesmen pegawai yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 06 mei 2021 yang diikuti oleh seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Jembrana. Folder Area IV Penguatan Akuntabilitas / 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja / Data Dukung 2g
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di area-area pelayanan public seperti di Area Car Free Day yang bertempat di Gedung Kesenian Ir. Soekarno serta di Radio Jimbarwana dan Radio Ananta Praja Swara dengan memasangkan Banner-banner tentang himbauan anti korupsi dan anti suap. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 1. Pengendalian Gratifikasi / Data Dukung 1a
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
engendalian Gratifikasi telah di implementasikan sebagai berikut : -Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai dengan PERJA No. 3 Tahun 2019 dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : KEP – 43 / N.1.16 / 03 / 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 15 Maret 2021 dan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan UPG. - Penunjukan petugas penerimaan laporan Gratifikasi dalam bentuk Surat Perintah Penunjukan Petugas Penerimaan Laporan Gratifikasi Nomor : PRINT - 119 /N.1.16/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, serta menyediakan ruangan penerimaan laporan gratifikasi. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 1. Pengendalian Gratifikasi / Data Dukung 1b
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian dengan membuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : KEP – 44 / N.1.16 / 03 / 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 15 Maret 2021 serta telah dilaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jembrana. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 2.Penerapan SPIP / Data Dukung 2a
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dengan membuat Peta Risiko Program Kerja serta telah mengidentifikasi risiko program kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Jembrana. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 2.Penerapan SPIP / Data Dukung 2b
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah di identifikasi berupa Nota Dinas Nomor : ND-06/N.1.16/04/2021 Tanggal 29 April 2021, perihal Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Resiko. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 2.Penerapan SPIP / Data Dukung 2c
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah di infromasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak dalam bentuk media informasi berupa Sosialisasi Peta Risiko, Upaya pengendalian risiko, dan hasil monev risiko. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 2.Penerapan SPIP / Data Dukung 2d
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah diimplementasikan sebagaimana berdasarkan kebijakan Pengaduan Masyarakat yaitu Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 022/A/JA/03/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 015/A/JA/07/2013 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI dan Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Juklak-01/H/Hjw/04/2011, Kejaksaan Negeri Jembrana telah membuat dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP - 01 /N.1.16/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan melakukan penunjukan petugas penerima laporan pengaduan masyarakat dalam bentuk Surat Perintah Penunjukan Petugas Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor : PRINT - 118/N.1.16/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Kemudian membuat saluran pengaduan masyarakat baik secara manual (Kotak Pengaduan Masyarakat atau diserahkan langsung kepada Petugas Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat) maupun Online (Aplikasi Si Putri Kembar). Folder Area V Penguatan Pengawasan / 3. Pengaduan Masyarakat / Data Dukung 3a
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   (3) Pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti : 1. PDAM Tirta Ametha Jati Kabupaten Jembrana 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   (0) Semua pengaduan masyarakat telah diproses
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   (3) Pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti : 1. PDAM Tirta Ametha Jati Kabupaten Jembrana 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penanganan atas penanganan pengaduan masyarakat berupa Nota Dinas Nomor : ND-13/N.1.16/05/2021 Tanggal 05 Mei 2021, perihal Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Folder Area V Penguatan Pengawasan / 3. Pengaduan Masyarakat / Data Dukung 3c
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah ditindak lanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dengan laporan tindak lanjut evaluasi dan disertai rekomendasi hasil monev atas penanganan pengaduan masyarakat berupa Nota Dinas Nomor : ND-14/N.1.16/05/2021 Tanggal 05 Mei 2021, perihal Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Pengaduan Masyarakat. Folder Area V Penguatan Pengawasan / 3. Pengaduan Masyarakat / Data Dukung 3d
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah di internalisasikan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Kejaksaan Negeri Jembrana serta membangun sarana sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dilengkapi dengan pemasangan banner dan menunjuk petugas penerima laporan dalam bentuk Surat Perintah Penunjukan Petugas Penerimaan Laporan Whistle Blowing System (WBS) Nomor : PRINT – 117/N.1.16/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 4. Whistle-Blowing System / Data Dukung 4a
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah diterapkan Whistle Blowing System (WBS) di Kejaksaan Negeri Jembrana dengan mengacu pada PERJA No. 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaan Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan RI dan telah disediakannya Ruang Penerimaan Pelaporan Whistle Blowing System (WBS) di Kantor Kejaksaan Negeri Jembrana, serta telah disusun dan disosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Pelaporan dan Pemberian Perlindungan terhadap Pelapor Nomor : KEP -46/N.1.16/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Folder Bukti Dukung Area V Penguatan Pengawasan / 4. Whistle-Blowing System / Data Dukung 4b
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan kegiatan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) secara berkala di lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Jembrana dalam bentuk Nota Dinas Nomor : ND-07/N.1.16/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, perihal Laporan Kegiatan Evaluasi Whistle Blowing System (WBS) di Kejaksaan Negeri Jembrana. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 4. Whistle-Blowing System / Data Dukung 4c
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah menindak lanjuti hasil evaluasi atas penerapan dengan melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Kejaksaan Negeri Jembrana yang telah ditindaklanjuti secara berjenjang kepada pimpinan dalam bentuk Nota Dinas Nomor : ND-07.a/N.1.16/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, perihal Laporan Tindak Lanjut Kegiatan Evaluasi Whistle Blowing System (WBS) di Kejaksaan Negeri Jembrana. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 4. Whistle-Blowing System / Data Dukung 4d
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah mengidentifikasi / pemetaan benturan kepentingan di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Jembrana dengan membuat kebijakan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : KEP-45/N.1.16/03/2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Jembrana, tanggal 15 Maret 2021. Kemudian telah menyusun dokumen peta benturan kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 5. Penanganan Benturan Kepentingan / Data Dukung 5a
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah disosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : KEP-47/N.1.16/03/2021 tanggal 16 Maret 2021. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 5. Penanganan Benturan Kepentingan / Data Dukung 5b
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah di implementasikan penanganan benturan kepentingan, dengan kegiatan Sosialisasi dalam bentuk Nota Dinas Nomor : 02/N.1.16/03/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Jembrana. Folder Area V Penguatan Pengawasan / 5. Penanganan Benturan Kepentingan / Data Dukung 5c
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan dengan di dukung monev terhadap pelaksanaan penanganan perbenturan kepentingan dan adanya rekomendasi hasil monev penanganan perbenturan kepentingan serta di lengkapi juga dengan laporan monev dan rekomendasi atas benturan kepentingan berupa Nota Dinas Nomor : ND-11/N.1.16/05/2021 Tanggal 04 Mei 2021, perihal Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan. Folder Area V Penguatan Pengawasan / 5. Penanganan Benturan Kepentingan / Data Dukung 5d
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah ditindak lanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah telah di tindaklanjuti di lengkapi juga dengan laporan tindak lanjut evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dengan di dukung monev terhadap pelaksanaan penanganan perbenturan kepentingan dan adanya rekomendasi hasil monev penanganan perbenturan kepentingan serta di lengkapi juga dengan laporan monev dan rekomendasi atas benturan kepentingan berupa Nota Dinas Nomor : ND-12/N.1.16/05/2021 Tanggal 04 Mei 2021, perihal Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan. Bukti Dukung Folder Area V Penguatan Pengawasan / 5. Penanganan Benturan Kepentingan / Data Dukung 5e
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-telah terdapat standar pelayanan yang dituangkan dalam buku standar pelayanan dan SOP pelayanan, terdapat Moto Pelayanan Publik dan kata - kata bijak dan telah dibuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana tentang pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Nomor KEP-05/N.1.16/03/2021 tanggal 30 maret 2021.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-iya, maklumat pelayanan sudah dituangkan dan ditanda tangani oleh kepala Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana dan telah dipasang diarea PTSP Kejaksaan Negeri Jembrana.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-iya, telah terdapat SOP pada setiap jenis pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Iya, bahwa pada hari selasa tanggal 20 april 2021 telah dilaksankan review Standar Operasional Prosedure bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana yang telah dituangkan dalam notulen dan juga terdapat dokumentasi kegiatannya
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Iya, telah dilaksankan pelatihan (in house training) dengan menghadirkan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang memberikan pelatihan terkait Pembangunan Budaya Pelayanan Prima, yang telah dibuat notulen kegiatan dilengkapi dengan daftar hadir, materi, dan dokumentasi kegiatan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Iya, bahwa informasi tentang pelayanan telah dimuat dalam website, instagram, dan facebook Kejaksaan Negeri Jembrana, serta telah dilaksanakan kegiatan public campaign di area car free day Gedung Ir Soekarno pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 untuk memberikan informasi kepada masyarakat (melalui banner, brosur) tentang pelayanan Kejaksaan Negeri Jembrana seperti pengambilan tilang, pelayanan hukum gratis bagi masyarakat yang telah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Iya, telah terdapat sistem punishment yang diberikan kepada petugas pelayanan berupa
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Iya telah tersedia ruangan PTSP yang nyaman dilengkapi dengan ruang tunggu tamu, dispenser, TV yang mana setiap informasi, persuratan, loket pelayanan melalui PTSP sehingga tidak semua tamu dapat masuk ke dalam area pegawai
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Iya telah dibuat aplikasi Si Putri Kembar yang di dalamnya terdapat pelayanan Kejaksaan Negeri Jembrana seperti pelayanan tilang 24 jam on call, pelayanan/konsultasi hukum gratis, si mega (siap mengantar barang bukti anda) dan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah dilaksanakan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media seperti, Medsos,Website.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan analisis atas laporan hasil survey untuk mengetahui area-area yang memerlukan perbaikan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan