Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TABANAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan No. Kep - 12/N.1.17/02/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tabanan Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021; 2. Notulen Rapat Pembentukan Kelompok Kerja Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tanggal 15 Februari 2021 dengan Agenda Pokok Pembentukan Tim WBBM dan Evaluasi Alur PTSP dan evaluasi Hasil Survei terhadap Layanan Ni Putu Manan; 3. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Kelompok Kerja Wilyah Birokrasi Bersih Melayani.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Pemilihan tim dilakukan dengan musyawarah mufakat dan melihat track record masing-masing anggota. Para Kasi/Kasubag melakukan analisa kompetensi anggota dan melakukan rapat dan diskusi bersama dengan Kajari dan seluruh pegawai Kejari Tabanan dimana seluruh pegawai dapat memberikan saran dan masukan; 2. Notulen Rapat dengan hasil pekok menunjuk Para Kasi/Kasubag menjadi ketua-ketua pokja dan seluruh pegawai tanpa terkecuali dilibatkan dalam tim kelompok kerja WBBM sesuai kompetensi masing-masing; 3. Daftar Hadir Rapat Penentuan anggota Tim WBBM .
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Pembangunan ZI di Kejaksaan Negeri Tabanan telah dimulai dari bulan Januari tahun 2019 kemudian memperoleh Predikat WBK pada 18 Desember 2020, kemudian dilanjukan dengan pencanangan menuju WBBM sampai sekarang Dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM berupa : 1. Dokumen Rencana Kerja tanggal 31 Januari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur; 2. Dokumen Rencana Aksi ZI yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen perencanaan pembangunan Zona Integritas dan rencana aksi telah difokuskan kepada bebas korupsi/gratifikasi/suap terutama di penuntutan dan melayani di bidang tilang, pengembalian barang bukti dan pelayanan publik lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun). Adapun dokumen tersebut berupa : 1. Dokumen Rencana Kerja tanggal 15 Februari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang disusun oleh para Kasi/Kasubag beserta Kasubsi/Kaur
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBBM diantaranya : 1. Disosialisasikan kepada staf melalui pengarahan Pimpinan saat apel kerja 2. Spanduk/banner yang dipasang di setiap sudut kantor terutama pada tempat pelayanan publik; 3. Disosialisasikan kepada masyarakat melalui Media Sosial yang telah ditetapkan sebagai media resmi yang telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, diantaranya : @kejaritabanan (Instagram), @Kejaksaan Negeri Tabanan (Facebook), @TabananKejari (Twitter), Kejari Tabanan (Youtube), www.kejari-tabanan.go.id (Website)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Inovasi pelayanan yang dilaksanakan merupakan keberlanjutan dari inovasi pelayanan Zona Integritas Kejakasaan Negeri Tabanan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 1 (satu) bulan dengan output laporan monitoring dan evaluasi berupa notulen
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring rencana aksi telah di tindak lanjuti, sebagai mana hasil rekomendasi dalam notulens rapat evaluasi dan monitoring
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan telah menjadi tauladan dalam bekerja kepada seluruh bawahannya dapat dilihat dari history absensi; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan menggerakan bawahannya untuk bekerja sama dengan Satker atau instansi terkait yang melaksanakan pembangunan ZI dapat dilihat dari surat perintah dan keaktifan kajari dalam forkopimda; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan peduli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker dapat dilihat dari keaktifan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan dalam memberikan solusi dan saran dalam rapat kasi/kasubag; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari pimpinan terlihat dari surat-surat keluar dari masing-masing bidang yang harus melalui kepala Kejaksaan Negeri Tabanan; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan dan pegawai berkomitmen untuk melakukan perubahan dibuktikan dari penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja dan komitmen bersama menuju WBBM.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan telah memilih dan menetapkan agen perubahan yang memenuhi syarat melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan tentang Penetapan Agen Perubahan No Kep : KEP-009/N.1.17/01/2020 tanggal 02 Januari 2020. Kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor: KEP-029/N.1.17/09/2020 tanggal 01 September 2020
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejari Tabanan membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejari Tabanan dengan melakukan hal sebagai berikut : 1. Foto Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama; 2. Dokumen Pakta Integritas; 3. Pemasangan quotes penyemangat pada lorong masing-masing bidang.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Kejari Tabanan terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBBM dengan memberikan usulan-usulan, melakukan kerjasama dalam pelaksanaan rencana kerja terkait dengan perubahan di Kejaksaan Negeri Tabanan dengan bukti dukung antara lain : 1. Foto Sosialisi Pembangunan ZI menuju WBBM; 2. Foto Apel Pembangunan ZI dengan menekankan bahwa pembangunan ZI sebagai program berkelanjutan; 3. Foto Penanda Tanganan Komitmen Bersama; 4. Foto Penandatangan Pakta Integritas; 5. Membuat Yel-yel untuk menumbuhkan semangat bahwa WBBM adalah tanggung jawab bersama dari pimpinan sampai staf.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Implementasi SOP masing-masing bidang mengacu pada peta proses bisnis instansi dengan menyelaraskan inovasi disertai data dukung berupa file: 1. SOP Bidang Pembinaan; 2. SOP Bidang Intelijen; 3. SOP Bidang Pidum; 4. SOP Bidang Pidus; 5. SOP Bidang Datun; 6. SOP Bidang Barang Bukti & Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur Operasional Tetap (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan telah diterapkan dan didukung berupa file: 1. SOP Bidang Pembinaan; 2. SOP Bidang Intelijen; 3. SOP Bidang Pidum; 4. SOP Bidang Pidsus; 5. SOP Bidang Datun; 6. SOP Bidang Barang Bukti & Barang Rampasan 7. Juklak dan Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi berupa : 1. Undangan Rapat; 2. Notulen Rapat; 3. Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Tabanan memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaatkan Tekhnologi Informasi yang terpusat di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung RI berupa screen capture aplikasi : 1. CMS SPPT-IT; 2. EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI; 3. CMS-Ak. Selain itu ada aplikasi SMART Kemenkeu untuk mengukur realisasi anggaran dan realiasi kinerja
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM pada Kejari Tabanan sudah menggunakan teknologi informasi berupa screen capture aplikasi antara lain : 1. Daskrimti Simkari Kepegawaian 2. Aplikasi Sinergi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi antara lain screen capture : 1. Informasi Data Tilang Via Website; 2. Informasi Jadwal Sidang; 3. Pelayanan PTSP online; 4. Pelayanan Hukum dan Konsultasi Hukum; 5. Sistem Informasi Teknologi Intelijen; 6. Tahap II Online; 7. Whistle Blowing System
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dalam bentuk notulen rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Tabanan telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses berbagai platform media sosial dimana secara aktif memberikan informasi terkini kepada masyarakat terkait aktivitas dan jenis pelayanan publik oleh Kejaksaan Negeri Tabanan. Infromasi dan jenis pelayanan publik tersebut menggunakan sarana media sosial, antara lain : 1. Instagram (@kejariTabanan); 2. Facebook (@kejaritabanan); 3. Youtube (kejari tabanan). 4. website : www.kejari-tabanan.go.id; 5. Twitter (@TabananKejari)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk Notulen Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan antara lain : 1. Dokumen Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 2. Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai; 3.Dokumen Analisis Kebutuhan Jabatan;
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan oleh masing-masing bidang antara lain : 1. Dokumen SP Melaksanakan Tugas ke bidang sesuai; 2. KEP Pengelolaan Keuangan Kantor
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Tabanan sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja bukti dukung berupa dokumen notulen rapat monitoring dan evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai Kejaksaan Negeri Tabanan telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. Data dukung berupa dokumen Surat Perintah
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Tabanan dalam melakukan mutasi antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan serta mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya dengan bukti dukung berupa : 1. Dokumen Assessment; 2. SP Mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya. Bukti dukung berupa notulen rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Tabanan telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi berupa : 1. Dokumen Usulan Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara (Pengeluaran dan Penerimaan); 2. Rekomendasi untuk mengikuti Diklat PIM IV bagi pejabat eselon IV pejabat yang belum mengikuti.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Kejaksaan Negeri Tabanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (Rekapitulasi SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Untuk mengetahui kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan, dilakukan beberapa langkah antara lain: 1. Assement Pegawai; 2. Matrix Assement; 3. Laporan Kegiatan Assement; 4. Dokumentasi; 5. Usul mengikuti Diklat dan Pelatihan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Unit Kerja Kejaksaan Negeri Tabanan memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai oleh Kejaksaan Negeri Tabanan, ditempuh dengan beberapa upaya. Bukti dukung berupa: 1. Dokumen surat perintah mengikuti Diklat, 2. Mengikuti inhouse Trainng Pengembangan Kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Bukti dukung berupa Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Tabanan berupa : 1. dokumen sasaran kinerja pegawai; 2. Perjanjian Kinerja; 3. Indikator Kinerja Utama
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu pegawai telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya antara lain : 1. Dokumen SKP & DP3; 2. Dokumen Perjanjian Kinerja; 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Tabanan dilakukan secara bulanan antara lain : 1. Buku catatan penilain kinerja; 2. Realisasi Kinerja Bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian reward bagi pegawai yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan kinerja oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan berupa pengusulan untuk menempati jabatan sesuai dengan kompetensi dan kinerja individu pegawai bersangkutan dalam melaksanakan tugas.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Unit kerja Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Adapun implementasinya tertuang dalam motto "BISH" (Bekerja Ihklas Sepenuh Hati) dan orientasi pelayanan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja Kejaksaan Negeri Tabanan telah dimutakhirkan secara bulanan melalui E-Dosir pada aplikasi SIMKARI Kepegawaian dan presentase kinerjanya dilaporkan secara berjenjang melalui Laporan Bulanan ke Kejaksaan Tinggi Bali;
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dokumen perencanaan Kejaksaan Negeri Tabanan yang berupa dokumen: 1. 1.Dokumen Restra; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Perjanjian Kerja; 4. Dokumen LAKIP; 5. Dokumen IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja berupa : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja; 2. Notulen rapat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala dan hasilnya dilaporkan melalui dokumen laporan capaian kinerja triwulan I tahun 2021 Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2020
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen perencanaan pada Kejaksaan Negeri Tabanan sudah ada berupa dokumen: 1.Dokumen Restra; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Perjanjian Kerja; 4. Dokumen LAKIP; 5. Dokumen IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Keseluruhan dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil antara lain berupa: 1. Dokumen Restra; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Perjanjian Kerja; 4. Dokumen LAKIP; 5. Dokumen IKU
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Tabanan telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh organisasi unit kerja (dokumen IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) berupa : 1. Dokumen Renstra; 2. Dokumen IKU; 3. Dokumen Perjanian Kinerja; 4. Aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Tabanan telah menyusun laporan kinerja tepat waktu (dokumen LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai berupa : 1.Dokumen LAKIP; 2.Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan I
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berupa : 1. Surat perintah mengikuti Diklat; 2. Kegiatan In house Training pembentukan Kompetensi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten berupa : 1. Surat perintah mengikuti Diklat; 2. Kegiatan In house Training pembentukan Kompetensi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan secara berkala melalui: 1. Pemasangan Baner; 2. Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan melalui; 1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor: KEP-26/N.1.17/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tabanan; 2. CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan. Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian berupa : 1. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor : KEP-27/N.1.17/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 Tentang Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kejaksaan Negeri Tabanan; 2. Dokumen Laporan; 3. Foto Sosialisasi pengisian Survei Maturitas SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan pada Kejaksaan Negeri Tabanan berupa : Identifikasi Potensi Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah melaksanakan Rapat Evaluasi terkait penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait berupa : 1. Dokumentasi Foto
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai dengan yang telah ditetapkan, selain itu memanfaatkan sarana IT antara lain pengaduan masyarakat melalui website, email, surat, media sosial (instagram, twitter, facebook) serta Pos Pelayanan Hukum
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Pelaksanakan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah melaporkan Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat pada Laporan Bulanan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook, Twitter
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
MensosialisasikanWhistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Twitter.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Kegiatan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor : KEP-25/N.1.17/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Tabanan; 2. Identifikasi potensi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja melalui Nota Dinas
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja melalui Nota Dinas
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Pada Kejaksaan Negeri Tabanan Terdapat kebijakan standar pelayanan berupa : 1. Screencpture Alur Pelayanan; 2. Dokumen SOP Penetapan standar pelayanan; 3. Penetapan Standar Pelayanan; 4. Foto PTSP, ruang Laktasi, Toilet yang bersih, TV, smoking area, akses bagi penyandang disabilitas, parkir yang diperuntukan khusus untuk perempuan (ladies parking), kantin.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah terdapat Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan bukti dukung berupa Dokumen Standar Pelayanan yang telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan berupa file : 1. Alur Pelayanan; 2. SOP Bidang Pembinaan; 3. SOP Bidang Intelijen; 4. SOP Bidang Pidum; 5. SOP Bidang Pidus; 6. SOP Bidang Datun; 7. SOP Bidang Barang Bukti & Barang Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan pelaksanaan reivew
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Tabanan Telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima bagi pegawai dengan bukti dukung berupa : 1. Foto Pelatihan Caracter Building untuk meningkatkan Budaya Pelayanan Prima Pegawai; 2. Foto Pelatihan Pelayanan Prima bekerjasama dengan Bank Mandiri.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Telah terdapat sistem reward / punishment (sanksi) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dengan bukti dukung berupa : 1. Foto pemberian reward; 2. Dokumen kebijakan kompensasi kepada penerima pelayanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pada Kejaksaan Negeri Tabanan Telah terdapat sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan bukti dukung berupa : 1. Foto PTSP; 2. Foto sarana dan prasarana PTSP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pada Kejaksaan Negeri Tabanan Telah terdapat sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan bukti dukung berupa : 1. Foto PTSP; 2. Foto sarana dan prasarana PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pada Kejaksaan Negeri Tabanan terdapat inovasi pelayanan dalam wadah NI PUTU MANAN dengan bukti dukung screen capture antara lain: 1. SITILLING (Sistem Tilang Mobil Keliling); 2. I PUTU KILAT ( Pelayanan Tilang Kurang dari 5 Menit); 3. TELAGA BAKTI (Sistem Layanan Antar Gratis Barang Bukti); 4. E-KHRISAN (Elektronik Konsultasi Hukum Gratis Masyarakat Tabanan); 5. I KUMING JARTA (Informasi Hukum Daring Kejari Tabanan; 6. LASMANA (Layanan Siaga Ramah Lansia); 7. SI MADE BARBARA (Siap Menyajikan Data Elektronik Barang Bukti dan Barang Rampasan); 8. MADE TARUM (Masyarakat Desa Taat Aturan Hukum); 9. KOMANG MANTAB (Kopi Manis Bareng Masyarakat Tabanan) 10. Mall Pelayanan Publik; 11. JIK AGUNG (Jendela Informasi Terkini Pelelangan dan Penjualan Langsung); 12. SITARPOS (Siap Antar Pos)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dokumen survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tabanan berupa screen capture
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka oleh masyarkat luas melalui medsos Kejari Tabanan dengan bukti dukung screen capture yaitu : 1. Survey pada Website; 2. Survei Aplikasi Sinori.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Foto Kegiatan Tindak Lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan