Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI NTB
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
a) Telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat No : KEP-10/N.2/Cr/01/2021, tanggal 08 Januari 2021; sebagaimana telah diperbaharui karena adanya mutasi dilingkunagn Kejati NTB dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB No. : KEP-17/N.2/Cr/03/2021, tanggal 24 Maret 2021, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria-kriteria antara lain memiliki kompetisi, tidak bermasalah, tidak melakukan tindak pidana, tidak melanggar kode etik serta memahami tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi; b) Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung R.I No : 4 Tahun 2021, telah dibentuk Tim Penilai Daerah Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor :KEP-14/N.2/Cr/02/2021, tanggal 26 Februari 2021; c) TPD Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan terhadap Satker se wilayah NTB terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2021 secara virtual dan melalui WAG TPD.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas yaitu melalui rapat pembentukan tim dan rapat Penetapan anggota tim sebagaimana daftar hadir rapat, dokumentasi dan Notulensi rapat, serta mengikutsertakan semua unsur yang ada seperti Pejabat Struktural, Jaksa Fungsional, dan Tata Usaha yang dianggap mampu dibidangnya masing-masing.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Tim Kerja bersama-sama dengan seluruh perwakilan personil di lingkungan satker Kejati NTB telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2021 yang berisi pelaksanaan tahap demi tahap yakni dari tahap perencanaan sampai pengembangan, serta menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI untuk masing-masing area perubahan. Tim Kerja dalam proses membuat dan menyusun Buku Profil Pembangunan ZI Satker
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi telah berorientasi pada tujuan untuk membentuk unit organisasi yang ”Bebas dari Korupsi dan Melayani” yang memuat : Area Perubahan, Nama Kegiatan dan Penanggung jawab Kegiatan, Target Kegiatan, serta Waktu Penyelesaian yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Dokumen Rencana Aksi telah disosialisasikan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disosialisikan kepada staf melalui pengarahan apel dan rapat staf, pemasangan banner-banner terkait program kerja pembangunan ZI, melalui website yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat serta membuat buku saku pembangunan ZI.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Terlaksananya rapat evaluasi secara berkala setiap bulannya oleh Tim Kerja untuk mengevaluasi target bulanan serta mengidentifikasi kendala/permasalahan yang dihadapi.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terlaksananya Rapat evaluasi dan monitoring secara berkala dan rutin setiap satu minggu satu kali yang tertuang dalam Laporan monitoring dan evaluasi terkait rekomendasi perbaikan;
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Terdapat laporan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan yang diberikan pada saat rapat evaluasi dan monitoring.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM, antara lain :  Pimpinan dapat menjadi tauladan dalam bekerja kepada seluruh bawahannya;  Pimpinan dapat menggerakan bawahannya untuk bekerja sama dengan satker atau instansi terkait yang melaksanakan pembangunan ZI;  Pimpinan peduli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker;  Pimpinan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari pimpinan;  Pimpinan dan pegawai berkomitmen untuk melakukan perubahan.;  Seluruh Pejabat struktural ditunjuk sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penentuan pegawai sebagai agen perubahan dengan cara rapat dilingkungan Satker untuk memilih pegawai sebagai agen perubahan yang ditunjuk denngan Penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB , dengan persyaratan : • Tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin berat, kode etik dan tindak pidana • Memiliki kemampuan menumbuhkan keinginan seluruh pegawai di lingkungan Satker untuk melakukan perubahan; • Memiliki kemampuan membina hubungan baik di lingkungan satker • Memiliki kemampuan mendorong terciptanya keinginan berubah yang dilakukan dengan tindakan nyata • Memiliki kemampuan membangun terus menerus perubahan di lingkungan Satker • Memiliki kemampuan mendiagnosa permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat • Mampu memberikan keyakinan memadai kepada penerima layanan, bahwa personil di lingkungan Satker telah berubah dalam pemberian pelayanan sudah sesuai peraturan perundang-undangan Tersedianya rencana tindak agen perubahan dan Monev rencana tindak agen perubahan;
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejaksaan Tinggi NTB, dengan cara : • Menentukan corporate value untuk menumbuhkan semangat perubahan dan bekerja kepada seluruh pegawai. • Terlaksananya budaya kerja sesuai SOP • Terlaksananya budaya kerja sesuai Juklak dan Juknis dari Pimpinan. • Penerapan reward and punishment secara konsisten • Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan (misalnya : family gathering, ceramah keagamaan, kegiatan lainnya untuk menumbuhkan semangat perubahan) • Memperbanyak quote kata-kata bijak di lingkungan kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh komponen satuan kerja dari pimpinan sampai level terbawah dan Setiap kegiatan pembangunan ZI melibatkan seluruh personil
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dibuat SOP yang mengacu pada peta proses bisnis instansi, baik itu SOP utama maupun SOP Pelayanan dan Inovasi;
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan sesuai tugas dan fungsi yang tetap mengacu pada Juklak dan Juknis masing masing bidang serta melakukan sosialisasi terkait SOP, Juklak, Juknis;
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Melakukan evaluasi SOP secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Smart yang berhubungan langsung dengan Departemen Keuangan dan Bappenas, serta menerapkan Case Management System (CMS) Pidum dan Pidsus yang secara konsisten melakukan entry data hingga eksekusi;
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi, antara lain : • Secara berkala aktif melakukan updating data di Simpeg SIMKARI • Membuat Sistem Informasi Kepegawaian dengan memanfaatkan TI untuk melengkapi kebutuhan administrasi kepegawaian yang belum ada
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan kepada public telah menggunakan tehnologi informasi antara lain : • Membuat Monitor TV informasi yang memuat kegiatan-kegiatan. • Membuat inovasi setiap layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan • Tersedianya sarana informasi public; • Membuat kerjasama dengan media cetak dan elektronik; • Menginformasikan kegiatan Satuan Kerja dalam media sosial (website, media sosial) serta dapat saling berbagi content berita dengan satker lain di wilayah kejati.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Terdapat dokumen rencana kebutuhan pegawai yang berisi perbandingan antara beban pekerjaan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah dilakukan lakukan sampel atas pelaksanaan rencana kebutuahn pegawai, serta upaya rotasi dan upaya pengajuan pegawai baru, upaya peningkatan kompetansi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah Dilakukan Monev Keterbukaan Informasi Publik
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
• Mengusulkan mutasi di internal unitnya dari Kejati ke Kejagung • Melakukan rotasi pegawai/mutasi lokal dalam satker dengan memperhatikan komptensi pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
• Melaksanakan mutasi Lokal dengan berpedoman pada Kepja No. 356 tahun 2019; • Mengusulkan mutasi dan promosi kepada pegawai yang mempunyai prestasi dan dipandang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugas. • Mutasi lokal dengan memperhatikan latar belakang pendidikan/diklat dan pengalaman kerja
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Terdapat laporan evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Terdapat Laporan Pelaksanaan Keggiatan pengembangan kompetensi pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat. Hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Laporan kegiatan assesment Dokumentasi kegiatan Matriks Hasil assement
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
• Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat maupun kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kompetensi. • Menginformasikan setiap informasi terkait pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
• Dilakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan komptensi pegawai (misal: in hause training, sharing knowledge, ekspose bersama, dinamika kelompok)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Telah dibuat : 1. Renja 2. PK Individu 3. SKP 4. Dokumen IKU (Tingkatan Struktur /eselon) 5. Dokumen IKI sebagaimana tertuang daam PK Individu. 6. POK
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
telah dibuat Perjanjian Kinerja dan SKP oleh semua pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Telah dibuat 1. PK Individu 2. SKP 3. Laporan Capaian Kinerja Bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Telah dibual Laporan Penegakan Disiplin berupa Laporan Absensi sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, buku Biru, Buku Waskat, Lembaran self-assesment Program Kerja Pengawasan (PKP)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
• Pemutakhiran data sistem kepegawaian dilakukan secara berkala melalui sarana: a. SIMKARI dan Sistem e-Kepegawaian yang didalamnya termasuk e-DOSIR, e-PANGKAT, e-KGB, e-IZIN; b. Pemutakhiran data dalam Sistem Perencanaan (SICANA); • Adanya sistem disclaimer/ bentuk pertanggung jawaban dari satker terhadap pemuktahiran data yang telah dilakukan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Satker terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan kinerja. Sepert Renja, Renstra, IKU sebagaimana : notulen penyusunan perencanaan, Dokumentasi kegiatan rapat, Laporan hasil rapat/Notulen, Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Terdapat notulen penyusunan penetapan kinerja untuk setiap level, Dokumentasi kegiatan rapat, Laporan hasil rapat/Notulen, Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (Kasatker melakukan Pemantauan pengisian aplikasi e-monev)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Tersedianya RENSTRA, RENJA, IKU, Perjanjian Kinerja antara Kasatker dengan Pegawai sampai level Jaksa Fungsional (Perjanjian Kinerja telah mengacu IKU)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Sasaran kinerja yang akan dicapai oleh unit kerja berorientasi pada hasil sebagaimana Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Satuan Kerja telah menyusun laporan Kinerja tepat waktu dan melakukan kewajiban mengirim dokumen LKJ, dan menyusun Laporan Kinerja Triwulanan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan kinerja telah memuat informasi tentang kinerja (capaian kinerja) dan Kesesuaian penyusunan LKJ berdasarkan PK
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Seminar/ diklat/ sosialisasi/ pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
• Pemasangan public campaign tentang pengendalian gratifikasi • Pemasangan baner-banner tentang himbauan anti suap menyuap • Publikasi tentang anti korupsi kepada masyarakat di area-area pelayanan public • Publikasi di sarana media online (website)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
a. Dapatkan laporan tahunan penanganan gratifikasi b. Surat Perintah tentang Pembentukan UPG atau petugas penerima laporan gratifikasi c.laporan kegiatan d. Dokumentasi ruangan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejati NTB telah melakukan Kegiatan Pelaksanaan SPIP pada tahun 2020 dengan nilai Maturitas 3,03 sebagaimana tertung dalam laporan kegiatan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Adanya Peta Resiko Masing masing bidang dan dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Laporan Hasil Monitoring Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Mensosialisasikan peta resiko, upaya pengendalian resiko, dan hasil monev resiko kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Membuat saluran pengaduan masyarakat baik secara manual maupun online; Terdapat prosedur penanganan pengaduan masyarakat; Terdapat personil yang menangani secara khusus Penanganan pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   9
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
laporan monev pengaduan masyarakat; Laporan Monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
hasil analisis monitoring dan evaluasi telah seluruhnya ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Foto Ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Terdapatnya kebijakan WBS, dapatkan apakah ada unit pengelola WBS,Surat Perintah Kajati tentang Pembentukan Unit UPP; Laporan Kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Hasil Evaluasi Telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
kebijakan benturan kepentingan, Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Tersedianya media informasi, notulen sosialisasi, teliti cakupan audiensinya; Dokumen sosialisasi; SOP penanganan dan penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Membuat laporan atas upaya upaya dalam meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Satker
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan perbenturan kepentingan; Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penanganan perbenturan kepentingan;Mem buat laporan monitoring evaluasi dan rekomendasi atas benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Menindak lanjuti evaluasi penanganan perbenturan kepentingan; Membuat laporan tindak lanjut .
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah dibuat dan ditetapkan standar prosedur, biaya dan waktu pada semua jenis layanan, yang tergabung dalam Buku Standar Pelayanan serta telah tersusunnya SOP Pelayanan; telah diterbitkan SK SIPPN No. KEP -18/N.2/03/2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
SOP Pelayanan telah diinformasikan kepada public menggunakan berbagai media yang mudah dipahami : a. Pemasangan SOP pada area pelayanan; b. Pemasangan Maklumat Pelayanan; c. Membuat alur pelayanan di area pelayanan; d. Mengumumkan jam pelayanan; e. Mengumumkan tarif/biaya layanan bila ada
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat SOP pada setiap jenis Layanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Melakukan rapat review dan perbaikan atas SOP yang sedang diberlakukan, Bukti Dukung : Laporan hasil rapat, Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
a. Petugas pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima; b. Telah itunjuk Duta Pelayanan; c. Dilakukan pelatihan kepada petugas pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa, salam)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Terdapat media informasi layanan, Dokumentasi Kegiatan, Tangkapan Layar
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Telah terdapat sistem reward and punishment akan tetapi belum diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi, Bukti Dukung Dokumentasi ruangan-ruangan Dokumantasi fasilitas umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Telah dibuat Inovasi Pelayanan seperti Aplikasi Pepes sasambo dan Polah Bebalung
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yakni survey PTSP, Survey Tamu, dan Survey Yankum. Dimana sarana survey layanan mudah diakses oleh masyarakat di setiap layanan ; Bukti Dukung : Lembar Hasil Survey dan Laporan Analisis Hasil Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media misalnya: , website, media sosial, dan sarana publikasi Lainnya, Bukti Dukung : Tangkapan layar website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Dilakukan analisis atas laporan hasil survei untuk mengetahui area-area yang membutuhkan perbaikan dan dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil analisis survey kepuasan masyarakat, Bukti Dukung : Data Tindak Lanjut Hasil Survey.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan