Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MATARAM
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah bentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan bukti Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : KEP-06/N.2.10/Cr.5/01/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
B
Penunjukan anggota dalam tim kerja telah dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan sebagian unsur dalam unit kerja dimana telah dilaksanakan rapat-rapat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kejskaan Negeri Mataram tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menju WBK dan WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Sudah ada dokumen rencana kerja yang tertuang dalam dokumen rencana kerja tanggal 20 Januari 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua target yang menjadi prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah tertuang dalam dokumen rencana kerja tanggal 20 Januari 2021 (Bukti dan rencana kerja tahunan kejaksaan Negeri Matram
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah dilakukan sosialisasi secara aktif kepada steakholder baik internal maupun eksternal melalu Media-media yang sudah disiapkan untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM berupa Baner yang dipasang di depan kantor dan melalui media sosial dengan akun satker Kejaksaan Negeri Mataram dan diterbitkan surat perintah kepala Kejaksaan Negeri Mataram tentang Petugas Pengelola Website dan Media Sosial Nomor : Print-77/N.2.10/Cp.3/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan ZI dan rencana kerja Tahuanan Kejaksaan Negeri Mataram Tahun 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan ZI berjalan dengan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi diamana dalam setiap pelaksanaannya dibuatkan undangan rapat tim kerja,daftar hadir rapat dan notulen rapat serta dokumentasi. Pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil rapat monitoring dan evaluasi ditindak lanjuti oleh Tim Kerja dengan melaksanakn apa hasil keputusan dalam rapat seperti pembuatan SOP dan lain-lain.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan ikut berperan dalam pelaksanan nillai-nilai organisasi seperti pemantauan langsung yag dilaksakan oleh kajari terhadap kinerja bawahan dan penunjukan agen perubahan yakni kepala seksi masing-masing bidang sekaligus sebagai role model pembanguna ZI
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah ditetapkan agen perubahan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Mataram dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 07/N.2.10/Cr.5/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Kejsaksaan Negeri Mataram Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
sudah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir setiap pegawai dengan membuat pakta integritas, rencana kerja masing-masing pegawai guna meningkatkan kualitas pelalyanan dengan membuat perjanjian kinerja masing-masing kasi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua pegawai sudah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan adanya keterwakilan setiap seksi dalam pembangunan ZI sesuai dengan notulen rapat yang dihadiri setiap unsur pimpinan dari masing-masing seksi serta membuat hiasan dinding dengan kata-kata motivasi kerja serta yel-yel yang digaungkan setiap pelaksanaan apel kerja dan rapat-rapat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Semua SOP unit telah dibuat sesuai dengan pertauran perundangan yang ada di kejaksaan seperti Perja, Kepja, Insja dan lain-lain.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
SOP yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
Terhadap SOP yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah lakasnakan monitoring dan evaluasi namun terhadap hasil monitoring dan evaluasi beluam semua ditindak lanjuti.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memanfaat IT yakni CMS (Case Criminal System) dan Sistem Informasi Kejaksaan RI (SIMKARI)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat yakni pada Aplikasi SIMKARI-Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat - E-Tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
C
-
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan dengan diterbitkannya surat Keputusan pengelola SIPPN dan Surat Perintah penunjukan personil yang bertanggungjawab atas pengelolaan Media Sosial seperti Website, Youtube, Instagram, Facebook, dan Twiter
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
Beum dilakukan monitoring dan evaluais terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Rencana kebutuhan pegawai pada satuan Kejaksaan Negeri Mataram sebanyak 130 orang, dari jumlah kebutuhan tersebut pegawai yang ada saat ini berjumlah 65 orang yang disebar untuk masing-masing bagian antara lain Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intel, Seksi Pidum, Seksi Pidsus, Seksi Datun dan Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara (Data Pegawai). (BUKTI: III.1.A)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Dari jumlah tersebut diatas dan dengan memperhatikan kondisi pegawai yang ada telah menempatkan pegawai hasil Rekutmen Kejaksaan RI ditempatkan pada Bidang Pembinaan, Seksi Pidum, Seksi Pidsus dan Seksi Datun untuk memenuhi kinerja unit kerja (Sprint- kajari). (BUKTI : III.1.B)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai tersebut, telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja yaitu terlaksananya pelayanan publik yang cepat, tepat dan manfaatnya di rasakan oleh masyarakat. (BUKTI : III.1.C)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dalam melakukan upaya pengembangan karir pegawai telah melakukan mutasi pegawai dan telah mengusulkan ke Kejaksaan Tinggi NTB dengan Surat Nomor: B-2551/N.2.10/Cp.3/05/2021 , Tanggal 24 Mei 2021. (BUKTI : III.2.A)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan sesuai pola mutasi yang telah di tetapkan dan mengusulkan pejabat struktural yang berdampak penyederhanaan organisasi menjadi jabatan fungsional sesuai surat Lampiran Permen PAN-RB. No.17 tahun 2021 dan Nomor: B-2552/N.2.10/Cp.3/05/2021, tanggal 24 Mei 2021. (BUKTI : III.2.B)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Terhadap kegiatan mutasi yang telah dijalankan telah menujukkan hasil kinerja unit kerja yang semakin meningkat dan pelaksanaan laporan menjadi lebih cepat dan tepat waktu sesuai yang ditetapkan pimpinan (Lapbul). (BUKTI : III.2.C)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Unit kerja Kejaksaan Negeri Mataram akan melakukan Training Pengelola Website untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu disusun Rencana Kegiatan Pelatihan Website (SK. Kajari tentang pembentukan panitia) pelaksanaan pelatihan in house training Pengelolaan Website sesuai SK Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: KEP-20/N.2.10/Cp.2/05/2021 Tanggal 25 Mei 2021. (BUKTI : III.3.A)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Rencana tersebut disusun dan direncanakan atas dasar kurangnya SDM yang mampu dan memenuhi syarat pengelolaan Website sebagai Sarana Informasi public yang lebih terbuka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut telah berkoordinasi dengan Kepala Seksi masing-masing Bidang dengan Nota Dinas Nomor: ND-91/N.2.10/Cp.2/04/2021 tanggal 21 April 2021, tentang permintaan nama peserta yang akan ditunjuk untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Website yang akan dilaksanakan mulai hari Kamis tanggal,3 Juni 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 juni 2021 dan sesuai Surat Printah Kepala Kejaaksaan Negeri Mataram Nomor: PRINT-111/N.2.10/Cp.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 . (BUKTI : III.3.B.1 DAN III.3.B.2)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Persentasi Kesenjangan Kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan >25 % - 50% sehingga penyetaraan jabatan sesuai surat Nomor: B-2551/N.2.10/Cp.3/05/2021 , Tanggal 24 Mei 2021. (BUKTI : III.2.B)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Pegawai di unit kerja telah diberikan hak untuk mengikuti Diklat LATSAR Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: PRINT-106/N.2.10/CP.2/05/2021 tanggal 20 Mei, atas Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: Print-122/N.2/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei. (BUKTI : III.3.D)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi unit kerja Kejaksaan Negeri Mataram melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatikan Aplikasi SIRUP dan SPSE yang diikuti oleh PPK dan pejabat pengadaan yang di selenggarakan oleh LKPP bekerjasama dengan LPSE Kejaksaan Agung yang dilaksanakan secara Virtual pada hari Senin, 24 Mei 2021 sampai hari Selasa, 25 Mei 2021 diruang Vicon Pembiaaan Sesuai surat perintah Nomor: PRINT-107/N.2.10/Cp.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021. (BUKTI : III.3.E)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Telah melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. (Menyusul setelah selesai pelatihan Website)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu dilaksanakan sesuai dengan kinerja individu atasan langsung yang diuraikan dalam Sasaran Kinerja. (BUKTI : III.4.A)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Kinerja individu telah dilaksanakan sesuai dengan level atasannya Contoh: pengelola admin kepegawaian telah melakukan penertiban dosir kepegawaian dan dosir kepegawaian dalam bentuk aplikasi (E-dosir). (BUKTI : III.4.B)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kineja individu dilakukan setiap bulan dan di tanda-tangan oleh atasan langsung dalam Buku Jurnal Kegiatan Harian (BKH). (BUKTI : III.4.C)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu, pegawai yang bersangkutan diberikan penghargaan pengembangan karir dalam bentuk promosi. Contoh: Pada penyederhanaan organisasi diusulkan untuk menduduki jabatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan (sama dengan bukti 2.B). (BUKTI : III.2.B)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Pegawai melaksanakan/ mengisi daftar kehadiran menggunakan absensi manual dengan pertimbangan untuk pencegahan terjangkit wabah Virus Covid-19 dengan : 1. Telah diterbitkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: KEP-05/N.2.10/Cr.5/01/2020 tanggal 04 Januarai 2021 (BUKTI : III.5.A.1) 2. Absensi Pegawai. (BUKTI : III.5.A.2)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data kepegawaian telah dimutahirkan sesuai dengan keadaan pegawai dan telah dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk Laporan DUK, dan telah diinput dalam aplikasi kepegawaian yang ada pada Simkari sehingga terbentuk himpunan data kepegawaian yang mewujudkan E-dosir. (BUKTI : III.4.B)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
B
Pada saat keputusan perencanaan pimpinan terlibat secara langsung untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran dan kegiatan kepada Kejaksaan Negeri selaku KPA melibatkan para Kasi dan Kasubbag untuk segera Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran setiap awal tahun anggaran sesuai Nodis Nomor: ND-03/N.2.10/Cu.1/01/2021 tanggal 11 januari 2021. (BUKTI : IV.1.A)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
B
Sebagai pewujudan pelaksanaan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan, pimpinan juga terlibat langsung dalam penyususan perjanjian kinerja sebagaimana surat perjanjian kinerja yang telah disusun oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Kasubbag Pembinaan, Kasi Intelijen, Kasi pidum, Kasi Pidus, Kasi Datun dan Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan (PK). (BUKTI : IV.1.B)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
Pimpinan memanatau pencapaian kinerja secara berkala dan monitoring atas kinerja dan Anggaran ( Laporan Realisasi Anggaran). (BUKTI : IV.1.C)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja telah Menyusun Rencana Kerja tahun 2021. (BUKTI : IV.2.A)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Rencana Kerja yang dilaksanakan telah dituangkan dalam Sasaran Kinerja (SKP). (BUKTI : IV.2.B)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Masing-masing unit kerja terdapat Indikator kinerja (perjanjian kinerja). (BUKTI : IV.1.B)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Sebagaimana indikator kinerja telah dilaksanakan dengan prinsip SMART ( Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely/Continuity). (Menyusul)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah dibuat tepat waktu setiap bulan dalam bentuk lapbul. (BUKTI : III.2.C)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Dan Anggaran Masing-Masing Bidang Di Kejaksaan Negeri Mataram Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Bukti IV.1.C Disamping Itu Juga Telah Dilakukan E-Monev Oleh Kementrian Keuangan Dan Bapenas a. E-Monev Bappenas; (BUKTI : IV.2.F.A) b. E- Monev Kementrian keuangan. (BUKTI : IV.2.F.B)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja telah menempatkan pegawai yang dipandang mampu untuk menangani akuntabilitas kinerja dengan menunjuk 2 (dua) orang pejabat yang bertugas sebagai PPK dan pejabat pengadaan berdasarkan kompetensi yang dimiliki yaitu telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa nasional. (BUKTI : IV.2.G.1) DAN (BUKTI : IV.2.G.2)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja sumber daya manusia (SDM) dikelola oleh SDM yang berkompeten dan dapat dibuktikan dengan sertifikat Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pengelola akuntabilitas kinerja. Contoh: PPK dan Pejabat pengadaan telah memiliki sertifikat nasional pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. (BUKTI : IV.2.G.1) DAN (BUKTI : IV.2.G.2)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Public campign telah dilakukan namun tidak secara berkala dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengendalai Gratifikasi Nomor : KEP-22/N.2.10/Cr.5/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan dibuatkan SOP pelaksanaannya serta dibautka Banner sebagai media sosialisasi bagi internal maupun eksternal
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Public campign telah diimplementasikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengendalai Gratifikasi Nomor : KEP-22/N.2.10/Cr.5/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan dibuatkan SOP pelaksanaannya serta dibautka Banner sebagai media sosialisasi bagi internal maupun eksternal
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : KEP_21/N.2.10/Hs/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Pemerintah di Lingkungan Kejsaksaan Negeri Mataram dan Laporan Yang buat secara berkala
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Pengendalian resiko telah dilakukan terhadap seluruh kebijakan yang tetapkan oleh organisasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengendalai Gratifikasi Nomor : KEP-22/N.2.10/Cr.5/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan dibuatkan SOP pelaksanaannya serta dibautka Banner sebagai media sosialisasi bagi internal maupun eksternal
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko dengan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengendalai Gratifikasi Nomor : KEP-22/N.2.10/Cr.5/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan dibuatkan SOP pelaksanaannya serta dibautka Banner sebagai media sosialisasi bagi internal maupun eksternal
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait melaui media sosial, website dan banner yang ditempatkan pada posisi yang dibsa di lihat langsung oleh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dengan membuat SOP dan Alur Pengaduan serta menyiapkan kotak pengaduan serta nomor Telepon untuk memudahkan pihak-pihak terkait
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
Belum dilakukan monitiring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
Belum ada pengaduan masyarakat yang diterima oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Wistle Blowing System telah diterapkan oleh unit organisasi dengan membentuk Tim Pengendali Gratifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : KEP-22/N.2.10/Cr.5/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan dibuatkan SOP pelaksanaannya serta dibautka Banner sebagai media sosialisasi bagi internal maupun eksternal
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan membentuk Tim Pengendali Gratifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : KEP-22/N.2.10/Cr.5/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan dibuatkan SOP pelaksanaannya serta dibautka Banner sebagai media sosialisasi bagi internal maupun eksternal
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
Belum dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan WBS dan Tim Penegndali Gratifikasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Belum dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan WBS dan Tim Penegndali Gratifikasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
Telah diidentifikasi atau dilakukan pemetaan benturan kepentingan dengan melakukan sosialisasi kepada selurh personil terkait Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja dengan melaksanakan sosialisasi dan Rapat
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi belum dilaksanakan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi belum dilaksanakan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dengan membuat SOP di setiap Seksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Unit kerja telah membuat SOP pelaksanaan pelananan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
Belum melakukan review atau perbaiakan terhadap SOP yang telah dibuat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
telah dilaksanakan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima dengan membuat SOP dan serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana untuk mempermudah dan memberikan kenyaman bagi penerima layanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media sosial - WEBSITE, MEDIA SOSIAL, BANNER, SPANDUK, BANNER, SOSIALISASI, DLL
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Telah direncanakan sistem anksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
C
sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
dilakukan inovasi terhadap layanan untuk mempermudah penerima layanan serta untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan membuat aplikasi E-BUKU TAMAU, PELAYANAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI GRATIS SERTA PENERIMAAN LAPDU VIA ONLINE dengan menyediakan Nomor Whatsapp sebagai media pengaduan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala terhadap item-item pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
hasil survei kepuasan masyarakat diakses secara langsung kepada penerima layanan melalui selebaran
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan