Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LOMBOK TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Kep-08/N.2.11.Cr/03/2021 Tanggal 17 Maret 2021 perubahan atas Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor:05/N.2.11/Cr/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Surat Undangan Rapat, notulen rapat, daftar hadir
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-SK Tim ZI, Rapat Pembentukan Tim ZI (Undangan, Notulen, Daftar Hadir)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksan Negeri Lombok Tengah, Buku profile pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Rencana Aksi pembangunan, sosialisasi pembangunan zona integritas, ada target-target prioritas seperti (pembangunan ruang laktasi dan tempat bermain anak, ruang konsultasi, ruang tahap dua, poliklinik, jalur disabilitas, kursi roda, parkir, rumah singgah saksi, kantin kejujuran ), Monev ZI WBK, Motulen, Daftar Hadir, Undangan , Before After Pembangunan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Review Medsos (disosialisasikan melalui website https://kejari-lomboktengah.kejaksaan.go.id/ media sosial kejari Loteng (instagram, facebook, twitter, youtube)) dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (Spanduk / Banner, Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Undangan monev, notulen, Daftar hadir Dokumentasi before - after pembangunan, Laporan Pelaksanaan ZI
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Undangan rapat, Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, daftar hadir, Notulen, Dokumentasi, Laporan Monev
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas, Dokumentasi Kegiatan, Laporan Tindak Lanjut Monev, Notulen Daftar Hadir Undangan, Tindak Lanjut Monev
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi Role Model, Notulen Rapat Terkait Penunjukan role Model SOP, Wawancara dengan Pegawai
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK agen Perubahan Nomor KEP-12/N.2.11/Cp/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, SK Pembentukan Tim Agen perubahan Nomor: Kep-10/N.2.11/Cr/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 , Rencana Aksi Agen Perubahan, Monev Rencana Aksi Agen Perubahan, Dokumentasi Kegiatan dan Monev Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumentasi Kegiatan Siraman Rohani, Dokumentasi Kegiatan Training Need Analysis System, Dokumentasi Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja , Dokumentasi Suasana Kantor, Notulen Pelatihan Training Need Analysis, sosialisasi dan internalisasi tentang budaya kerja, peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Berita Acara Pembentukan Tim Kerja, Dokumentasi Pembangunan ZI, Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim ZI, Mekanisme Pembentukan Anggota Tim, Rapat Pembangunan ZI, Rapat Pembentukan TIM, undangan, daftar hadir, notulen
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Inovasi BB, SOP PTSP, Alur Pelayanan Prosedur Tamu, Alur Prosedur Budaya Malu Pegawai, Alur Prosedur Pelayanan Hukum, Alur Prosedur Pelayanan Tilang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP Barang Bukti dan Barang Rampasan, SOP DATUN, SOP INTELIJEN, SOP PEMBINAAN, SOP PIDANA KHUSUS, SOP PIDANA UMUM, Alur Pelayanan Prosedur Tamu, Alur Prosedur Budaya Malu Pegawai, Alur prosedur Pelayanan Hukum, Alur Prosedur Pelayanan Tilang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Daftar Hadir SOP, Dokumentasi SOP, Laporan Hasil Evaluasi SOP, Notulen Rapat SOP, Undangan Rapat SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Buku Biru (Catatan Penilaian), Buku Jurnal Kegiatan Harian, E-Monev, SKP Online, Wawancara Kejari dengan Pegawai
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-CMS PIDSUS II, CMS PIDSUS, CMS PIDUM II, CMS PIDUM, E-DOSIR, E-PTSP, E-TAMU, SIMKARI, SIPEDE II, SIPEDE
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-E-PTSP, E-PTSP Lapdumas, E-TAMU (BUKU CINTA), simepde (SISUDE) Teknologi informasi publik bisa diakses melaui website https://kejari-lomboktengah.kejaksaan.go.id/, instagram, Facebook, Twitter, E-PTSP, TV Invormasi Publik, Wawancara Test Case
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Daftar Hadir TI, Foto Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI, Laporan Hasil Evaluasi dan Notulen Rapat TI, Undangan Rapat TI
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Teknologi informasi publik bisa diakses melaui website https://kejari-lomboktengah.kejaksaan.go.id/, instagram, Facebook, Twitter, Youtube, E-PTSP, TV Invormasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Undangan rapat, Laporan dan Notulen Rapat Evaluasi, Daftar Hadir, Dokumentasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-ANALISIS BEBAN KERJA, DOK ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI, DOKUMENTASI RAPAT ANALISIS BEBAN KERJA, NODIS ASESMEN, PETA JABATAN, USUL PENAMBAHAN PEGAWAI
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- SPMT a/n Khaerul Anwar, Amd., Surat Perintah Mutasi Bidang Nomor: Print-183/N.2.11/Cp.2/03/2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-DOKUMENTASI MONEV MUTASI INTERNAL, lap monev mutasi internal, notulen monev mutasi internal, undangan rapat monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-DOKUMENTASI RAPAT MUTASI INTERNAL, Sk Kasi pidum dan SPMT, SK kasubsi ekonomi keuangan dan pengamanan pembangunan strategis dn SPMT, SK kasubsi perdata dan SPMT, SK Kaur perlengkapan dan SPMT, SP mutasi jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Notulen, undangan dan daftar hadir pelatihan training need analysis (Pelatihan Pelayanan prima untuk Satpam, Petugas PTSP dan Cleaning Servis),Dokumentasi kegiatan training need analysis, Permintaan Penambahan Pegawai Nomor: B-56/N.2.11/Cp.1/03/2021 tanggal 16 Maret 202, SP Mutasi internal Nomor: Print-829/N.2.11/Cp.2/05/2021 tanggal 20 mei 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-daftar hadir rapat monev mutasi internal, DOKUMENTASI KEGIATAN MUTASI INTERNAL, laporan monev mutasi internal, laporan monitoring dan evaluasi mutasi internal, notulen rapat monev mutasi internal, undangan rapat monev mutasi internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-analisis kesenjangan pegawai, dokumentasi kegiatan training need analysis, DOKUMENTASI RAPAT KOORDINATOR TRAINING NEED ANALYSIS, kebijakan pengembangan kompetensi, notulen pelatihan traning need analysis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Usulan diklat Nomor B-326/C.4/Cp.2/04/2021 tanggal 12 April 2021 dan Surat perintah Nomor: print-94/N.2/Cp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 , Surat Perintah Mengikuti Diklat TAK Nomor: Print-664/N.2.11/Cp.2/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai, Capaian Kinerja Pegawai Januari - April 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Surat mengikuti kegiatan In house training nomor : B-123/K.3/Kph.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, Laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan, Matriks Hasil Assesment Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Usulan mengikuti Diklat Nomor: B-1027/N.2.11/Cp.1/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, Notulen Pelatihan Diklat human Traficking, Notulen pelatihan Diklat, Dokumentasi Kegiatan Diklat, Tangkapan Layar Publikasi informasi diklat, kebijakan pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Surat Mengikuti Kegiatan In house training nomor : B-123/K.3/Kph.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, Laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan In House Training, Notulen Kegiatan In House Training, notulen kegiatan in house training dan daftar hadir, Pola Pengembangan Kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-laporan monev pengembangan kompetensi untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi, Undangan Rapat Monev Pengembangan Kompetensi, Notulen Rapat, dan Daftar Hadir Rapat Pengembangan Kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-IKU, Perjanjian Kinerja Bidang, Renja 2021, SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-SKP, PK Kasi Datun, Lapbul Bidang, dan Rekap Absensi Fingerprint
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Buku Catatan PNS (Buku Biru) , SC Silabin, Pedoman Pemberian Reward dan Punishment, PK, SKP, Laporan Capaian Kinerja (SMART)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Laporan Capaian Kinerja (SMART), Penyerapan Anggaran, PK, dan SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Aplikasi absensi, daftar absen manual, Kegiatan virtual, Laporan Kesehatan Covid-19, laporan pelaksanaan penegakan disiplin, Nodis disiplin, nodis pakaian dinas, nodis terkait penangulngn covid, nodis waskat, permintaan penambahan pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Capaian kinerja E dosir, Data Informasi kepegawaian yang update 11, Dokumen kegiatan pemutahiran data 1, DRP seluruh pegawai a1, L.Cr.1a L.Cr.1b Maret 2021, Lapbul Kepegawain, Tangkapan layar Simpeg Simkari 1
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-daftar hadir penyusunan perencanaan, DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN PERENCANAAN, IKU 2020, notulen penyusunan perencanaan, renja 2021, renstra 2020 -2024
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Daftar Hadir Rapat Penetapan Kinerja, DOKUMENTASI RAPAT PENETAPAN KINERJA, notulen penetapan kinerja, perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Daftar hadir pemantauan kinerja, foto pemantauan kinerja, lap pemantauan kinerja, notulen pemantauan kinerja, screenshot e-monev 2021, undangan rapat pemantauan kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-IKU 2020, perjanjian kinerja, renja 2021, renstra 2020 -2024
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-IKU 2020, perjanjian kinerja, renja 2021, renstra 2020 -2024, Standar Pelayanan (5S), Standar Pelayanan Publik
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-IKU 2020
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-IKU 2020, Renstra 2020-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja semua bidang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Bimtek aplikasi SIRUP dan SPSE Nomor : Print-487/N.2.11/Cp.2/02/2021 tanggal 28 Februari 2021, Undangan sosialisasi Sakti, Undangan Bimtek PNBP, Laporan Bimtek aplikasi Sirup
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dokumentasi Bimtek dan sosialisasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Banner Anti Gratifikasi, Foto Pencanangan Zona Integritas Kejari Loteng, Nodis Larangan meminta atau menerima THR, undangan, notulen dan daftar hadir sosialisasi penguatan pengawasan, SK Tim Pengendalian Anti Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Foto banner terkait gratifikasi, Pemasangan CCTV
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Nodis kode perilaku jaksa, PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO, Website Kejari Loteng
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Foto Pelatihan Analisa Risiko, Nodis peningkatan Waskat dan Wasnal, Nota dinas pengawasan melekat, SPIP pelatihan analisis risiko, UNDANGAN, NOTULEN, dan DAFTAR HADIR SOSIALISASI SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Foto Pengendalian Analisa Risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Undangan Rapat, Notulen, Daftar hadir, Laporan SPIP dan Sosialisasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Foto ruangan Laporan Pengaduan, Foto E-Ladumas, Buku Agenda Lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-LAPORAN PENGADUAN, Foto Penanganan Perkara dan Restorative Justice
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Restorative Justice, NODIS Waskat, NODIS Disiplin Pegawai
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Capture WBS di Website, UNDANGAN, NOTULEN, DAFTAR HADIR
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Spanduk Whistleblower System dan website, Nodis disiplin, Nodis Larangan meminta atau menerima THR
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Foto terkait evaluasi dan monitoring Penanganan Perkara, LAPORAN MONEV WBS, UNDANGAN, NOTULEN, DAFTAR HADIR MONEV
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-LAPORAN MONEV WBS, Nodis disiplin, nodis pakaian dinas, Notulen Pengendalian Gratifikasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Foto Rapat Benturan Kepentingan, Perja Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Notulen Benturan Kepentingan, Postingan Rapat benturan Kepentingan di Media Sosial
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Kode Etik Jaksa, identifikasi benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Daftar Hadir Rapat Benturan Kepentingan, IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN, LAPORAN RAPAT BENTURAN KEPENTINGAN
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Daftar Hadir Rapat Sosialisasi benturan Kepentingan, Notulen Benturan Kepentingan, identifikasi benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-SK SIPPN, SOP Penerimaan Tamu, Standar pelayanan, Standar pelayanan publik, Tangkapan Layar SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Publikasi SOP Bidang dan pelayanan, maklumat pelayanan, jadwal pelayanan dan alur pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN, SOP DATUN, SOP INTELIJEN, SOP PEMBINAAN, SOP PIDANA KHUSUS, SOP PIDANA UMUM, Standar pelayanan Publik
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Dokumentasi Rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan SOP masing-masing bidang, Laporan Rapat Review SOP (Undangan, Notulen, Daftar Hadir)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Daftar Hadir Pelatihan Pelayanan Prima (PTSP, Satpam, Cleaning Service), DOKUMENTASI RAPAT SOSIALISASI PELAYANAN PRIMA, FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN, LAPORAN PELATIHAN PELAYANAN PRIMA, LAPORAN RAPAT REVIEW SOP MASING-MASING BIDANG, NOTULEN PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK, UNDANGAN SOSIALISASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi Pelayanan Mudah diakses, Publikasi Pelayanan Secara Offline maupun online melalui website dan sosial media Kejari Loteng, BEBERAPA PELAYANAN YANG DAPAT DIAKSES MELALUI SOSIAL MEDIA (Whatsapp, SMS, FAX, Website, Sosial Media)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-NODIS kepada Seluruh Pegawai terkait Pelaksanaan Layanan, Pedoman Pemebrian Reward Dan Punishment, PUBLIKASI PAKTA INTEGRITAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-DOKUMENTASI FASILITAS PELAYANAN PUBLIK KEJARI LOTENG
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Inovasi Pelayanan tiap Bidang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Telah dilakukan survei secara online (google form) maupun secara langsung
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI, Pelaksanaan pengelolaan SIPPN, SK-SIPPN, TINDAK LANJUT HASIL SURVEI
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan