Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LOMBOK TIMUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim telah di bentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kajari NO : KEP-05/N.2.12/Cp.1/02/2021 tanggal 08 Pebruari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim Pembangunan ZI Telah di pilih melalui rapat terbuka dengan seluruh pegawai
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejari Lombok Timur sudah memiliki dokumen Rencana Kerja ZI WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
dalam Dokumen Rencana Kerja sudah tertera Target dan Prioritas dengan tujuan untuk pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejari Lombok Timur telah mambuat mekanisme dan sarana media informasi untuk mensosialisasikan Pembangunan ZI kepada Intern sendiri, masyarakat maupun kepada stikholder yang ada secara continue ada
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kejari Lombok Timur sudah melaksanakan kegiatan pembangunan ZI WBK/WBBM sesua dengan apa yang sudah di rencanakan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kejari Lombok Timur sudah membentuk Tim Internal yang khusus untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI secara berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
semua hasil monitoring dan evaluasi yang rekomendasikan oleh Tim Internal sudah ditindaklanjuti atas kesepakatan bersama seluruh anggota Pembangunan ZI WBK/WBBM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, Pimpinan selalu berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan Pembangunan ZI WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kami sudah menetapkan Agen Perubahan dan berkotribusi terhadap perubahan di Kejari Lombok Timur
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir seluruh pegawai sehingga akan mengurangi resistensi atas perubahan yang sedang kami laksanakan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
semua anggota terlibat dalam dalam Pembanguan ZI menuju WBK/WBBM dengan membaut yel-yel (Kejari Lombok Timur,, Kerja-kerja Yes.)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
ia semua SOP yang ada pada Kejaksaan Negeri Lombok timur telah mengacu pada peta bisnis dan selaras dengan inovasi yang ada
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah menerapkan SOP yang ditetapkan oleh organisasi dan melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
semua SOP yang ada pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah diperiksa dan di Evaluasi oleh semua tim
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
Kejaksaan Negeri Lombok Timur belum memiliki sistem pengukuran Kinerja yang menggunakan Teknologi Informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Semua Operasional Manajemen SDM yang ada di Kejaksaan Negeri Lombok Timur masih menggunakan teknologi Informasi secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
semua Pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagian besar sudah menggunakan teknnologi informasi baik secara terpusat maupun inovasi unit sendiri
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
semua laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian pelayanan publik yang ada di Kejari Lotim sudah dilaporkan secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Keterbukaan informasi publik di Kejaksaan Negeri Lombok Timur sudah melakukan penyebaran informasi publik melalui sarana media sosial dan aplikasi pelayanan yang ada
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kajari selaku pembina WBK sudah melakukan monitoring dan evaluasi dan membuat kebijakan tentang keternukaan informasi ke publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
semua kebutuhan Pegawai yang ada di Kejari Lotim sudah mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni pada Kejari Lotim sudah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan di Kejari Lotim sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
semua mutasi pegawai yang dilakukan di Kejari Lotim sudah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti aturan pola mutasi yang telah di tetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
semua mutasi yang dilakukan terlebih dahulu melalui peroses monitoring dan evaluasi dalam kaitanya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejari Lombok Timur telah melakukan Training Need Analys untuk pengembangan kompetensi yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
dalam menyusun pengembangan kompetensi pegawai Kajari Lombok Timur selalu mempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada di Kejari Lotim sudag sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
di Unit Kerja Kejari Lotim sebagian besar berhak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Lombok Timur Sudah berupaya untuk mengikutsertakan seluruh pegawai pelatihan-pelatihan maupun in-houst raining lainnya
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi dan perjanjian kinerja di kejari lotim telah sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
ukuran kinerja individu di kejari lotim telah sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran Kinerja individu di Kejari Lotim dilakukan secara triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward kepada pegawai yang ada di Kejari Lotim
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
semua aturan disiplin, kode etik dan perilaku yang ada di Kejari Lotim sudah di laksanakan dan di implelentasikan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
semua data informasi yang ada di Kejari Lotim telah dilakuakan pemutahiran setiap ada perubahan data pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan yang ada di Kejari Lotim selalu terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
B
Pimpinan yang ada di Kejari Lotim terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan yang ada di satuan kerja Kejari Lotim selalu memantau pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauannya
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
ada
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
ya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
tidak, karena belum ada petunjuk dari pusat
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
indikator kinerja di kejaksaan negeri lombok timur sebagian besar telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja yang ada di kejari lotim telah memberikan informasi tentang kinerja masing-masing individu
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengalolaan akuntabilitas kinerja di kejari lotim dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejari Lotim telah melakuakan public campaign tentang tentang pengendalian gratifikasi secara berkala
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Upaya yang dilakukan Kejari Lotim dalam Pengendalian Gratifikasi adalah dengan membuat banner dan melakukan sosialisasi untuk pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
telah dibagun lingkungan pengendalian sesuai dengan apa yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi sesuai dengan karakteristik di kejari lotim
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
sudah dilakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kabijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
sudah dilakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang ada di kejari lotim sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
sebagian SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejari Lotim telah mengimplementasikan seluruh kabijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi melalui aplikasi terkait dengan pangaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
semua pengaduan masyarakat yang masuk dikejari lotim selalu dimonitoring dan dilakukan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dikejari lotim sebagian bersar telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
WBS sudah di internalisasi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
WBS sudah diterapkan di kejari lotim dengan selalu mengacu kepada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
Kejari Lotim beluam pernah melakukan evaluasi atas penerapan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
belum adanya laporan masuk terkait dengan WBS sehingga belum ada hal yang harus ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepantingan pada seluruh tugas dan fungsi utama di kejari lotim
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan kepada seluruh layanan yang ada di kejari lotim
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
penanganan benturan kepentingan di kejari lotim telah diimplementasikan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala di kejari lotim
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
belum adanya hal-hal yang harus ditindaklanjuti terkait dengan hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
pada satuan kerja Kejari Lotim telah memiliki standar pelayanan yang di tetapkan masing-masing bidang serta membuat inovasi terkait dengan standar pelayanan publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
maklumat standar pelayanan sudah sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing bidang serta membuat inovasi tentang standar pelayanan yang telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
sudah terdapat SOP mengenai pelaksaanaan standar pelayanan serta membuat inovasi seuai dengan pelaksanaan standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
sudah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
pada satker Kejari Lotim telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima yang diikuti oleh seluruh pegawai dan honorer
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
informasi tentang pelayanan yang ada di kejari lotim sangat mudah diakses melalui sarana media sosial (misal, papan pengumuman, website, facebook, twiter,instagram,channel youtube,aplikasi pelayanan dan call center)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pegawai atau honorer terhadap pelaksanaan layanan serta pembarian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
di kejari lotim sudah terdapat sarana layanan terpadu yaitu berupa Aplikasi sistem pelayanan terpadu yang sudah terintegritas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
kejari lotim sudah memiliki inovasi pelayanan yang sudah berjalan dan juga ada inovasi pelayanan yang sedang akan dilaksanakan yang berbeda dengan satker lainya
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejari Lotim telah melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survei kepuasan yang ada di Kejari Lotim bisa diakses melalui berbagai media (seperti, Website, Aplikasi Pelayanan Terpadi (PEPADU), Facebook, Twitter, Instagram)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
melakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan dari masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan