Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SUMBAWA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
telah dibentuk Tim WBK Kejari Sumbawa nomor: KEP - 29 /N.2./13Cp.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 . File dokumen SK ZI terupload google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
tim telah terbentuk melalui prosedur dan mekanisme yang jelas, untuk dokumentasi dan notulen rapat koordinasi menuju WBK terupload di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
ada, dokumen rencana kerja telah dilaksanakan serta sudah terupload file dokumen Aksi dan Kerja di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. file dokumen Aksi, foto sosialisasi dan Kerja terupload di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
ada mekanisme mensosialisasikan pembangunan WBK Kejari Sumbawa melalui wartawan media cetak berupa website :http://kejari-sumbawa.kejaksaan.go.id/, IG : @kejaksaannegerisumbawa , FB : @kejaksaannegerisumbawa , Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC__XtkyUhjfYODaqcxU4cvw serta sudah terupload file dokumen Aksi dan Kerja di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
kegiatan sesuai dengan rencana dan arahan dari kajari serta kasi atau koordinator, file sudah terupload file dokumen Aksi dan Kerja di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
adanya monitoring dan evaluasi kinerja oleh kajari,kasi dan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI. data rapat evaluasi monitoring terupload di google drive
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
sebagian besar catatan atau hasil rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pada tanggal 19 Maret 2021 telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan dan terencana dengan baik dalam bulan apri, mei 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
ya sudah berperan role mode, serta sudah terupload file dokumen Aksi dan Kerja di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
ya sudah berperan beradasrkan SK KEP-30/N.2.13/Cp.2/03/2021, file terupload dokumen Aksi dan Kerja di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
budaya pola pikir di lingkup organisasi sudah diterapkan, serta sesuai ada visi misi kejari sumbawa, file terupload dokumen Aksi dan Kerja di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Kepala Kejari dan Seluruh Pegawai terlibat dalam pembangunan ZI salah satu contohnya yakni membuat yel-yel pelayanan Kejari Sumbawa. (Bapak Kajari) Siapa kita...? (Serentak) Kejari Sumbawa; (Bapak Kajari) Manggis 7 ! (Serentak) Siap bekerja; (Bapak Kajari) Kejari Sumbawa (Serentak) Siap melayani sepenuh hati, yes..yes..yes..! & Kajari evaluasi seluruh kegiatan semua zona serta memberikan pengarahan-pengarahan dalam perbaikan WBK Kejari Sumbawa
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP mengacu pada peta bisnis instansi berupa file SOP Intelijen, SOP Pidum, SOP Pidsus, SOP Datun, SOP Pembinaan, SOP BB
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan berupa file SOP Intelijen, SOP Pidum, SOP Pidsus, SOP Datun, SOP Pembinaan, SOP BB, dan Dokumentasi sosialisasi penerapan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi secara berkala berupa : Undangan rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat, dan Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Sumbawa memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memamfaatkan Teknologi Informasi berpa screencapture aplikasi : CMS SPPT-IT, EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI dan dokumentasi kegiatan wawancara
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM pada Kejari Sumbawa sudah menggunakan teknologi informasi berupa screencapture aplikasi antara lain : Daskrimti Simkari dan E-Dosir dan dokumentasi updating data di Simpeg SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi antara lain screencapture : E-tilang, Sipede, dan Pelayanan PTSP online serta Monitor TV di ruang tunggu PTSP untuk memuat informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemamfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dalam bentuk undangan rapat, notulen rapat, daftar hadri dan dokumentasi rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses sarana media sosial diantaranya: Instagram (@kejaksaannegerisumbawa) dan (datun_kejarisumbawa), Facebook (Kejaksaan Negeri Sumbawa), Youtube (Kejaksaan Negeri Sumbawa), Twitter (@kejarisumbawa), serta TV di ruang tunggu PTSP sebagai media informasi dan juga telah diterbitkan Sprint Pos Pelayanan Hukum setiap bulan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
-Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk undangan rapat notulen rapat, daftar hadir, dan dokumentasi rapat serta laporan bulanan pelayanan publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Sumbawa telah melakukan permohonan untuk usulan kebutuhan pegawai ke Kejati NTB dibuktikan dengan hasil scan permohonan tersebut dengan nomor : B-441/N.2.13/Cp.2/03/2021. Perihal : Permohonan Jabatan Struktural pada Kejaksaan Negeri Sumbawa.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa telah dilakukan penempatan kepada sebagian kecil pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah di susun per jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang dibuktikan dengan hasil scan notulen rapat.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai contohnya pegawai atas nama Fathin yang sebelumnya bekerja sebagai staff pada pidana khusus dimutasi ke bagian Sekretariatan pada Kejaksaan Negeri Sumbawa yang dibuktikan dengan Scan-an Sprint Mutasi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Kejaksaan Negeri sumbawa telah sukses melaksanakan mutasi lokal pegawai antar jabatan dengan memperhatikan latar belakang pegawai tersebut contohnya pegawai atas nama Fathin yang sebelumnya bekerja sebagai staff pada pidana khusus dimutasi ke bagian Sekretariatan pada Kejaksaan Negeri Sumbawa
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa telah di lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi terkait dengan perbaikan kinerja pegawai yang dimana monev tersebut dipimpin langsung oleh koordinator penguatan SDM pada kejaksaan negeri sumbawa
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa telah dilakukan pelatihan - pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai dibuktikan dengan sprint - sprint yang telah di scan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Telah dilakukan pengembangan kompetensi pegawai salah satu contohnya yakni pengusulan pegawai untuk Diklat terutama untuk pegawai yang masih CPNS.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Kejaksaan Negeri Sumbawa telah melakukan assesment dengan cara melakukan wawancara kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa sesuai Perja Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Bukti Dukung berupa Laporan Kegiatan Assesment pegawai, Berita Acara Asessmentnya dan matriksnya.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa seluruh pegawai mendapat kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pelatihan pengembangan kompetensi lainnya dibuktikan dengan hasil scan penawaran diklat-diklat yang masuk tersebut.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Di dalam Kejaksaan Negeri Sumbawa telah di ikut sertakan seluruh pegawai dalam pengembangan kompetensi baik itu in-house training maupun mentoring/ekspose perkara
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kegiatan monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Sumbawa yang dibuktikan berupa scan-an berita acara rapat monev yang dipimpin langsung oleh koordinator penguatan SDM pada Kejaksaan Negeri Sumbawa.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Sumbawa mengacu pada target kinerja dan indikator organisasi.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa kinerja individu seluruh pegawai telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya dibuktikan dengan hasil scan dokumen SKP dan PK.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Pengukuran Kinerja Individu sementara ini dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kejaksaan Negeri Sumbawa telah diberikan piagam penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi serta mempunyai disiplin tinggi perbulannya
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Di Kejaksaan Negeri Sumbawa terkait pengemplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilakukan seluruhnya secara maksimal
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Di dalam sistem informasi kepegawaian pada Kejaksaan Negeri Sumbawa data informasi pegawai selalu di update/dimutakhirkan dan dapat diakses oleh pegawai bersangkutan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Terlibat Langsung Pada Saat Penyusunan Perencanaan Kinerja pada tanggal 2 januari 2021 dan Perencanaan Strategi pada tanggal 2 januari 2021 Serta IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
B
- Perjanjian Kinerja per 26 Maret 2021 sudah dilampirkan disertai dokumentasi rapat dan notulen rapat per tanggal 25 Maret 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala dan ada tindak lanjut secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-RENSTRA per tanggal 2 januari 2021, RENJA per tanggal 2 januari 2021 & IKU Sudah Dilampirkan, PK per tanggal 26 Maret 2021 sudah dilampirkan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-RENSTRA per tanggal 2 januari 2021, RENJA per tanggal 2 januari 2021 & IKU Telah Berorientasi Pada Hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-File IKU Sudah Ditandatangani Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Serta Dilampirkan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-IKU Yang Telah Dibuat Telah Memenuhi Kategori SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-LKJ Telah Disusun per tanggal 31 Desember 2020 Serta Telah Dilaporkan Pada Tanggal Tersebut
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-LKJ Telah Disusun per tanggal 31 Desember 2020 Sudah Memuat Capaian Kinerja dan Kesesuaian Penyusunan Berdasarkan PK
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Telah Dilakukan Upaya Peningkatan Kapasitas Pegawai Seperti Surat Perintah Untuk Mengikuti Diklat/Seminar/Sosialisasi Beserta Dokumentasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Telah Dilaksanakan sosialisasi dari SDM yang kompeten, dokumentasi sosialisasi sudah dilampirkan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
bahwa sudah dilakukan pemasangan banner anti gratifikasi serta himbauan-himbauan anti suap menyuap
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
telah dibuatkan SK tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Nomor: KEP - 32/N.2.13/Cp/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 serta SPO Penerimaan Pengunjung serta foto CCTV pada Kantor Kejari Sumbawa
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
telah dibentuk SK Tim Pengendalian SPIP Nomor : KEP - 33 /N.2.13/Cp/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 serta nota dinas berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan tugas di daerah serta terkait pengaplikasian Akta Pengawasan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan struktur organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
telah dilakukan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan dan dengan melakukan inovasi terkaitdengan risiko yang ada
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
telah dilakukan sosialiasi melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan diikuti oleh seluruh pegawai, serta dilakukan sosialisasi melalui banner
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
telah mengimplementasikan kebijaksan pengaduan masyarakat baik secara manual maupun online (media sosial) serta adanya SPO penerimaan pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
telah ditindaklanjuti seluruh hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
terdapat ruangan sarana penerimaan laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
telah terbentuk SOP pelaksanaan pengelolaan WBS serta sosialisasi terkait WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
hasil evaluasi pelaksanaan WBS di Kejaksaan Negeri Sumbawa masih belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya kepedulian dari para pegawai serta adanya rasa ketakutan untuk melaporkan rekannya yang melakukan tindakan menyimpang
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
tindak lanjut terkait hasil evaluasi Whistle Blowing System telah dikeluarkan Nota Dinas Nomor : ND-89/N.2.13.2/Ds.1/04/2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
telah ada SK Pembentukan Benturan Kepentingan nomor: KEP - 34/N.2.13/Cp/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 serta adanya identifikasi potensi risiko pemetaan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
telah disosialisasikan/internalisasi dengan mengeluarkan Nota Dinas Nomor : ND-86/N.2.13.2/Dip.4/04/2021 tanggal 19 April 2021 Perihal Benturan Kepentingan kepada seluruh pejabat eselon IV dan seluruh Jaksa pada Kejari Sumbawa
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
telah diimplementasikan ke seluruh layanan dengan dikeluarkan Nota Dinas NOMOR : ND – 90 /N.2.13.2/Ds.1/04/2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
evaluasi telah dilakukan dengan dikeluarkan Nota Dinas NOMOR : ND – 90 /N.2.13.2/Ds.1/04/2021
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Nota Dinas NOMOR : ND – 90 /N.2.13.2/Ds.1/04/2021 serta kegiatan RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
terdapat standar pelayanan serta adanya SK Pengelola Aplikasi SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
telah terdapat Maklumat Pelayanan yang bisa diakses oleh publik serta pengumuman jam pelayanan dan pengumuman tarif/biaya layanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
telah ada SOP dari masing-masing bidang seperti SOP bidang Intelijen, SOP bidang Pidum, SOP bidang Datun
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
iya, telah dilaksanakan reviu SOP dan Standar Pelayanan Seksi Perdata dan TUN dengan hasil masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang, dibuktikan dengan nota dinas yang sudah di upload kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
telah dilaksanakan pelatihan kepada pegawai mengenai pelayanan prima oleh BRI dan sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Sumbawa
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
melalui medsos Kejari Sumbawa yakni IG: Kejaksaannegerisumbawa, FB: Kejaksaannegerisumbawa, Twitter: Kejari-Sumbawa
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
telah dilakukan sistem reward yaitu pemberian gelar agen perubahan kepada perwakilan pegawai dari Kepala Seksi, Kasubsi dan Pegawai TU dan sistem saksi dengan di tanda tangani nya MAKLUMAT PELAYANAN oleh kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa dan di Publikasikan di Lobbi PTSP Kejaksaan Negeri Sumbawa. *file upload di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi seperti jalur disabilitas, alat cek suhu tubuh dan lain-lain
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
iya, inovasi yang dilaksanakan adalah SIJAJAR (Jaksa Sahabat Pelajar) dan Pengisian Buku Tamu Menggunakan Buku Tamu berbasis IT di website reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id. file sudah di upload di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
telah dilakukan survey Berkala Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sumbawa melalui website reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id ( Aplikasi Bersama Survei) dn telah melakukan sosisalisasi pengisian survey kepada masyarakat baik langsung maupun melaui media sosial dengan harpan mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Sumbawa. File Upload di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
iya, hasil survey dapat diakses melalui website kejaksaan negeri sumbawa dan media sosial ( instagram dan facebook ). file sudah di upload di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
iya, hasil survey ditindak lanjut seluruhnya dibuktikan dengan nota dinas kepada kepala kejaksaan negeri sumbawa. file sudah di upload di google drive kejaksaannegerisumbawa@gmail.com
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan