Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BIMA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Bima tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pembangunan ZI WBK/WBBM (Tim Kerja) pada Kejaksaan Negeri Bima sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-03/N.2.14/Cp.2/03/2021 Tanggal 3 Maret 2021 - Dokumentasi dan notulen kegiatan rapat agar terlihat proses dan mekanisme penentuan anggota tim yaitu dari proses penentuan anggota sampai penetapan anggota - absensi kegiatan rapat pembentukan tim kerja
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dokumen Prosedur Penentuan Anggota Tim Persiapan Penilai Internal ZI yakni dilakukan Rapat Pembentukan Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja ZI - Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Negeri Bima dan masyarakat - Absensi Kehadiran Sosialisasi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI WBK WBBM - Buku Profile Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Bima
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Negeri Bima dan masyarakat - Absensi Kehadiran Sosialisasi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI WBK WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Screenshot Website Kejaksaan Negeri Bima - Banner WBK/WBBM - Foto Komitmen Bersama - Dokumentasi Rapat Dokumen Rencana Kerja - Dokumentasi Rapat Perencanaan Kinerja Kejaksaan Negeri Bima Terlaksanannya Kegiatan Public Campaign melalui pemasangan Banner-banner, Spanduk, Postingan Website resmi Kejaksaan Negeri Bima, Sosialisasi publik melalui media yang berisi Pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Bima. (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Website resmi)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Dokumen Rencana Kerja ZI - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI (Notulen, Dokumentasi, Absensi) - Dokumen target target yang akan di monev Telah dilaksanakan Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Bima
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
a. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI (Notulen, Dokumentasi, Absensi) b. Telah dilaksanakannya Monev Pembangunan ZI tanggal 2 Maret 2021, serta telah dilakukan penelitian cakupan evaluasinya, dan terdapat notulen rapat Monev Pembangunan ZI. c. Telah dilaksanakannya kegiatan Review laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Bima bersama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Dokumen Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI (Notulen, Dokumentasi, Absensi) - Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi - Absensi dan Dokumentasi Sosialisasi dan Internalisasi Wakil Jaksa Agung Selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Prin out absen dan manual - Dokumentasi Apel dan Rapat Bulanan - Dokumen Pimpinan yakni Kajari Bima sebagai ROLE MODEL (SK Role Model, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Pimpinan sebagai ROLE MODEL) Pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Telah dilakukan wawancara dengan pegawai, dan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan contoh perilaku Kepala Kejaksaan Negeri Bima. Dan berdasarkan hasil rapat Tim Zona Integritas Kejaksaan Negeri Bima telah ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Bima sebagai role model berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : NOMOR: KEP-04/N.2.14/03/2021 TENTANG ROLE MODEL tanggal 15 Maret 2021 sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan Negeri Bima, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Kejaksaan Negeri Bima untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM) dan untuk menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bima menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) perlu ditunjuk dari unsur pimpinan sebagai role model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Agen Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-05/N.2.14/03/2021 Tanggal 18 Maret 2021. - Dokumentasi kegiatan agen perubahan - Dokumen Rencana Aksi Agen Perubahan - Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumen SK Penunjukan Petugas PTSP berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-09/N.2.14/Cp.2/03/2021 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bima - Notulen dan dokumentasi kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir (kegiatan Apel, senam, kerja bhakti, dan pelaksanaan PBB (Peraturan Baris Berbaris) bekerjasama dengan Kodim Bima) - Undangan kerja sama dengan Kodim Bima terkait pelaksanaan PBB - Dokumentasi rapat standar layanan Prima Aparat Kejaksaan khususnya PTSP bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) - Undangan kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bima terkait rapat standar layanan Prima Aparat Kejaksaan khususnya PTSP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Dokumen Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (Dokumentasi kegiatan apel pembangunan ZI) - Dokumentasi Pembuatan Rencana Aksi dengan memperlihatkan suasana kantor (Quote kata-kata bijak di lingkungan kantor) Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM dengan membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll ) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; Dokumen Hadir rapat koordinasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, serta Dokumen dan Notulen rapat pembuatan rencana Aksi.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Dokumen Daftar SOP Kejari Bima (Arsip Buku SOP) - Dokumen Inovasi yang seleras yaitu Penerapan SOP terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung oleh Aplikasi Pelayanan Pendukung
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Laporan Hasil Evaluasi SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dokumen/Notulen Daftar Hadir Rapat Evaluasi SOP, SK Kepala Kejaksaan Negeri Tentang Tim Evaluasi SOP (berdasarkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-05/N.2.14/Cp.2/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang pembentukan tim evaluasi SOP Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bima
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Screenshot CMS dan DRP Simkari serta Inovasi IT - Dokumentasi Ruang Pelayanan Tunggu Tamu (tersedia Monitor TV)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Dokumen Aplikasi SIKEP
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Dokumentasi PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan Rapat Evaluasi Pemanfaatan IT - Dokumentasi penataan arsip; - Sistem Pencatatan Arsip untuk kemudahan pencarian (daftar isi).
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Dokumen Surat Perintah (SP) Kepala Kejaksaan Negeri Bima Tentang Petugas Informasi dan PPID Pada Kejaksaan Negeri Bima (berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor PRINT-05/N.2.14/Cp.2/03/2021 tanggal 08 Maret 2021)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Dokumen Perjanjian Kerja - Dokumen Peta Jabatan - Dokumen Analisa beban Kerja - Dokumen Usulan Kebutuhan Pengawai Nomor Surat B-615/N.2.14/Cp.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Usulan Kebutuhan Pegawai - Dokumentasi kegiatan terkait Kebutuhan Pegawai - Dokumen Assesment Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bima pada tahun 2021 ( SK 7 CPNS 2021 di Kejaksaan Negeri Bima) - Dokumen Penerimaan Calon Jaksa yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bima ( SK CPNS Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Bima)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Laporan Monitoring Evaluasi terhadap penempatan pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat Usulan Mutasi Internal Satker (dari KN ke KT dan dari KT ke Kejagung) berdasarkan Surat dengan Nomor B-704/N.2.14/Cp.2/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Usul Mutasi Internal - Sprint Rolling Staf 2021 (Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : PRINT-12/N.2.14/Cp.2/04/2021 tanggal 01 April 2021)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Usulan Promosi / Mutasi Pegawai (Surat dengan Nomor B-704/N.2.14/Cp.2/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Usul Promosi Mutasi Pegawai)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Dokumen Peta Jabatan dan Analisis beban Kerja - Dokumen Usulan Kebutuhan Pengawai Nomor Surat B-615/N.2.14/Cp.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Usulan Kebutuhan Pegawai - Dokumen pertanyaan Assesment Pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat. - Hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Dokumen pertanyaan dan hasil Assesment Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Sertifikat Pelatihan Jaksa (Sertifikat PPPJ 2020 Jaksa yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bima) - Usulan Diklat Pegawai - Pengumuman (publikasi informasi) terkait diklat - Dokumentasi kegiatan diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumen Diklat - Dokumentasi kegiatan (kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai (misal: in hause training, sharing knowledge, ekspose bersama, dinamika kelompok)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Dokumen Rencana Strategis - Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Renja - PK Individu - SKP - Dokumen IKU (Tingkatan Struktur /eselon) - Dokumen IKI sebagaimana tertuang dalam PK Individu. - POK - Aplikasi Pengukuran Kinerja Individu
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- PK Individu - Dokumen SKP para pegawai Kejari Bima
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- PK Individu - Dokumen SKP para Pegawai Kejari Bima. - Laporan Capaian Kinerja Bulanan - Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dokumen Pimpinan yakni Kajari Bima sebagai ROLE MODEL (SK Role Model, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Pimpinan sebagai ROLE MODEL) - PK Individu - SKP - Laporan Capaian Kinerja Individu - Dokumen Reward terhadap Pegawai berprestasi (berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor Print-848/N.2.14/Cp.1/03/2021 tanggal 31 Maret 2021)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Buku Harian Pegawai Kejaksaan Negeri Bima - Daftar absensi harian dan absensi apel kerja dan rekap daftar hadir. - Dokumentasi kegiatan penegakan aturan - Penilaian perilaku kerja (buku biru/waskat) - Contoh Potongan Remun
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Laporan Monitoring dan Evaluasi pegawai yang mengikuti diklat
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumentasi dan Notulen Rapat Penyusunan Target Renja, Renstra, dan IKU - Dokumen Rapat Persiapan Laporan LAKIP - Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja - Notulen penyusunan perencanaan kinerja (Renja, Renstra, IKU) - Dokumentasi kegiatan rapat penyusunan perencanaan kinerja (RENJA) - Dokumen Perencanaan (Renja, Renstra, IKU)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap level) - Dokumentasi kegiatan rapat penyusunan kinerja yang mengacu pada IKU - Laporan hasil rapat/Notulen rapat penyusunan kinerja yang mengacu pada IKU - Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja - Laporan hasil rapat/Notulen Rapat Monev Capaian Kinerja - SMART Pencapaian Kinerja - Jadwal pemantauan dan laporan pemantauan Capaian Kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) - Dokumen Reviu Indikator kinerja Utama (IKU) - Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) - Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) - Dokumen Reviu Indikator kinerja Utama (IKU) - Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) - Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Dokumen Reviu Indikator kinerja Utama (IKU) - Dokumen IKU yang dilengkapi dengan (file scan) - Dokumen IKU dari pusat
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- SMART Pencapaian Kinerja - Dokumentasi dan Laporan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Dokumen Surat pengantar - Dokumen SMART E-Monev dan Screenshot pengisian E-Monev - Laporan Bulanan (LAPBUL) setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Bima
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Sprint Diklat - Laporan Pelaksanaan Diklat - Dokumentasi Seminar / Diklat / Sosialisasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Dokumentasi Publik Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi dan KKN (Banner, Screenshot web/medsos) - Dokumentasi Ruang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) - Screenshot medsos dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kegiatan Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Bima
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Surat Perintah (SP) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) (berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor PRINT-06/N.2.14/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- SK Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-08/N.2.14/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 - Surat Perintah (SP) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) (berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor PRINT-06/N.2.14/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021) - Dokumentasi dan Absensi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Laporan Bulanan UPG - Peta resiko program kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- Tanda Terima e-LHKPN - Bukti Pelaporan LHKASN - Dokumentasi kegiatan meminimalisir resiko - Hasil monitoring resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Dokumentasi evaluasi Kinerja dari dari Tiap-tiap Bidang - Dokumentasi Loker Penitipan Barang - Sosialisasi peta resiko dan upaya pengendalian resiko - Hasil monev resiko kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Daftar Hadir Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (lapdu) - Dokumentasi Buku Register Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat (lapdu) - Dokumentasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (lapdu) - SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat (lapdu)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monev Pengaduan Masyarakat (lapdu) beserta Surat Pengantar ke Kejati NTB
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil Analisis Monev Pengaduan Masyarakat (lapdu) yang telah seluruhnya ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Pembentukan tim pelayanan pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-07/N.2.14/03/2021 Tanggal 17 Maret 2021)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Dokumen Whistle Blowing System (WBS)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Whistle Blowing System (WBS)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Laporan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Whistle Blowing System (WBS) - Dokumentasi Ruang Sarana Pelayanan WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Dokumentasi Ekspose Perkara yang memiliki Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Dokumentasi Rapat Sosialisasi Benturan Kepentingan - SOP Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumen/Notulen Rapat Sosialisasi Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Bima
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Laporan tindak lanjut rekomendasi Monev Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Bima - Upaya-upaya meminimalisir Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Dokumen PERJA tentang Pelayanan Pemberian Informasi Publik (berdasarkan PERJA Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI - SOP PTSP Kejaksaan Negeri Bima - Dokumen SK Kepala Kejaksaan Negeri Bima tentang petugas pengelola PTSP Pada Kejaksaan Negeri Bima berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-09/N.2.14/Cp.2/03/2021 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bima - Dokumentasi PTSP pada Kejaksaan Negeri Bima - Menujuk Petugas pengelola Aplikasi https://sipp.menpan.go.id (SK Pengelola SIPPN)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokumentasi Maklumat Pelayanan Tentang Pelayanan Publik
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dokumen PERJA tentang Pelayanan Pemberian Informasi Publik (berdasarkan PERJA Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Dokumen SK Penunjukkan Tim Evaluasi atau Penyesuaian SOP (berdasarkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-05/N.2.14/Cp.2/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang pembentukan tim evaluasi SOP Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bima - Alur Pelayanan di area pelayanan - Dokumentasi Pelayanan Hukum, Ruang Pemeriksaan Tersangka & Barang Bukti (Tahap II) yang terpisah dari ruang pegawai , dan Ruang koordinasi dengan penyidik - Tempat parkir, kursi roda untuk difable - Ruang laktasi, ruang Kesehatan, petunjuk arah
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Dokumen PERJA tentang Pelayanan Pemberian Informasi Publik (berdasarkan PERJA Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI - Dokumen SK Kepala Kejaksaan Negeri Bima tentang petugas pengelola PTSP Pada Kejaksaan Negeri Bima berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP-09/N.2.14/Cp.2/03/2021 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bima - Screenshot sosialisasi SOP di Web / Medsos - Dokumentasi Pelatihan Petugas Pelayanan Publik pada bagian PTSP bekerjasama dengan Pihak Perbankan Dokumentasi PBB Aparat Kejaksaan Negeri Bima bekerjasama dengan Kodim Bima - Ditunjuk Duta Pelayanan; - Dilakukan pelatihan kepada petugas pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa, salam)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumen Website Kejaksaan Negeri Bima Http//www.kejaribima.go.id dan Medsos Kejaksaan Negeri Bima Untuk mempemudah akses informasi
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Dokumen Pimpinan yakni Kajari Bima sebagai ROLE MODEL (SK Role Model, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Pimpinan sebagai ROLE MODEL) - SOP sistem reward and punishment - Dokumentasi kegiatan sistem reward dan punishment
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi Ruang PTSP, Ruang Laktasi, Sudut Ramah Anak, Toilet yg bersih, TV pada ruang tunggu tamu, ruang rokok pada Kejaksaan Negeri Bima - Dokumentasi lemari penitipan barang para tamu dan tanda pengenal tamu - Tersedianya alat cek suhu tubuh - Tersedianya spanduk/ banner petunjuk wajib protocol Kesehatan dan menerapkan 3 M - Ketersediaan fasilitas cuci tangan memadai (sabun), handsanitiser, Desifektan rutin tiap ruangan tertutup yang hendak di gunakan. -Pelaksanaan WFH/WFO didukung dengan Surat perintah dan Output hasil WFH - Dokumentasi Area Parkir - Dokumentasi Penyediaan Jalur Khusus Disabilitas - Dokumentasi Inovasi Kejaksaan Negeri Bima
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Dokumen PERJA tentang Pelayanan Pemberian Informasi Publik (berdasarkan PERJA Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI - Screenshot sosialisasi SOP di Web / Medsos - Dokumentasi Pelatihan Petugas Pelayanan Publik pada bagian PTSP bekerjasama dengan Pihak Perbankan - Dokumentasi PBB Aparat Kejaksaan Negeri Bima bekerjasama dengan Kodim Bima - Laporan evaluasi layanan - Inovasi pengisian buku tamu secara elektronik sehingga tidak mengisi buku tamu manual. (contoh mengisi melalui barcode)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 - Hasil Survei kepuasan masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 - Hasil Survei kepuasan masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil Survei kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan