Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI DOMPU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SK Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: SK-006/N.2.15/Cp.1/02/2021 tanggal 17 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rapat, Berita Acara Penentuan Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan zona Integritas Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
B
1.Website : https://kejari-dompu.kejaksaan.go.id Medsos 2. Facebook : Kejari Dompu 3. Instagram : Kejaridompu 4. Twitter : @kejaridompu 5. Youtube : Kejaksaan Negeri Dompu
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Dokumentasi Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Dokumentasi Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Laporan Hasil Tindak Lanjut
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Foto Apel Kerja 2. Kajari Memimpin Rapat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor : KEP-007/N.2.15/Cp.1/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Sosialisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima, Notulen Sosialisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima, Banner Program Kerja, Dokumentasi Suasana Kantor, Pemasangan Kata-Kata Bijak
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Apel Pencanangan WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Tersedianya SOP semua Bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumen SOP Bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Telah di evaluasi oleh masing-masing Bidang (Rapat Evaluasi)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Simkari, CMS, Buku Tamu Digital, E-Tilang, E-Dosir, E-Monev, E-Admin Intel, Sipede, Sinori, EIS, Simak BMN, Arsis, Sicana, Simponi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-1. Simkari Kepegawaian -2. Daskrimti Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Website : https://kejari-dompu.kejaksaan.go.id Medsos : 1. Facebook : Kejari Dompu 2. Instagram : @Kejaridompu 3. Call Center : 0811-3900-4001 4. Twitter : @kejaridompu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Telah dilakukan evaluasi terkait pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan alat dan SDM nya
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
SK Tim Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Website : https://kejari-dompu.kejaksaan.go.id, Medsos 1. Facebook : Kejari Dompu 2. Instagram : @Kejaridompu 3. Call Center : 0811-3900-4001 4. Twitter : @kejaridompu
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Undangan Rapat, Daftar Hadir dan Notulensi Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah dibuat Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
SK Penempatan CPNS, Kontrol Jabatan Kosong
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Nota Dinas Penempatan Pegawai, Hasil Monev Mutasi Bidang, Notulen Monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Surat Perintah Mutasi Lokal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-Piagam Penghargaan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Surat Pernyataan Kepuasan dalam bidang, Hasil Monev Mutasi Bidang
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Assesment terhadap tenaga honorer
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Notulensi monev Assesment terhadap tenaga honorer
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Tidak ada
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Sprint Diklat TAK CPNS, Nota Dinas
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Assesment terhadap tenaga honorer, Diklat Pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Dokumen SKP, Reward dari Satker, Usulan Kenaikan Pangkat, Usulan Promosi Jabatan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Dokumen SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
1. Penyusunan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Diawal Tahun Anggaran 2. Dokumen SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Dokumen SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Piagam Penghargaan Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Absensi Pegawai Berbasis IT, Peraturan Nomor 53, Rekapitulasi Disiplin
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Update Data Simkari 2. Update Dosir Kepegawaian (E-Dosir) 3. Foto
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi pimpinan memimpin rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Daftar Hadir penyusunan Penetapan Kinerja yang ditanda tangani oleh peserta dan Kajari Dompu
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
SKP
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Renja, Renstra, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Renja, Renstra
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU Satker Kejaksaan Negeri Dompu
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Dokumen IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Rutin Bulanan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Assesment terhadap tenaga honorer
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Tidak terjadi kendala yang berarti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi oleh SDM
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner Pengendalian Gratifikasi, Mengunggah Kampanye Tolak Gratifikasi di Media Sosial Kejaksaan Negeri Dompu
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Pemasangan poster larangan menerima gratifikasi, Arahan setiap apel kerja dengan materi tolak gratifikasi di Kejaksaan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
SK Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Dompu
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Tersedianya Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Ya
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Sudah diinformasikan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1. Penerimaan Pengaduan Melalui PTSP 2. Papan Alur Pengaduan Masyarakat 3.Dokumentasi Tempat Pengadua
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Telahan Laporan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai dengan bidang yang bersangkutan dengan pengaduan tersebut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Sudah diterapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya sudah
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Ya sudah
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Surat Perintah Penunjukan Tim Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Notulensi Rapat Penunjukan Tim Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Notulensi Rapat Penunjukan Tim Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Notulensi Rapat Penunjukan Tim Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Saran dan laporan telah di evaluasi
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-SK PTSP, Dokumentasi Ruang PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Papan Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- SOP Laporan Pengaduan Masyarakat, SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP Peminjaman atau Penitipan Barang Bukti, SOP Pengambilan Barang Bukti, SOP Pengambilan Tilang, SOP Penyidikan Transparan, SOP Pembinaan, SOP Perdata dan Tata Usaha Negara, SOP Penerimaan Tamu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
SOP telah dilakukan reviu dan dilakukan perbaikan apabila diperlukan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Daftar Hadir Sosialisasi, Undangan Sosialisasi, Notulen Sosialisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Website : https://kejari-dompu.kejaksaan.go.id Medsos 1. Facebook : Kejari Dompu 2. Instagram : @Kejaridompu 3. Call Center : 0811-3900-4001 4. Twitter : @kejaridompu 1. Facebook : Kejari Dompu 2. Instagram : @Kejaridompu 4. Twitter : @kejaridompu
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-SK Tim Penilai Reward Punisment
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Dokumentasi PTSP, Gerai Pelayanan Publik, Pelayanan Hukum, Penitipan Tamu, Ruang Koordinasi dan Konsultasi Jaksa dan Penyidik, Loket Pembayaran E-Tilang, Kotak P3K
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Pelayanan Tilang diluar jam kerja dan pelayanan setengah hari pada hari Sabtu melalui sarana Call Centre 0811394001, Perpanjangan Penahanan (T-4) tidak lebih dari 15 menit, Dokumentasi Ruang Sidang Online selama pandemi covid-19, Ruang Tunggu Sidang Online
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
-Dokumentasi Testimoni Pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Survey secara online diupload ke akun media sosial Kejari secara berkala
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Saran dari survey masyarakat telah ditindaklanjuti
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan