Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SUMBAWA BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibuat Tim Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat No:03/Cr.5/02/2021 Tanggal 26 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Undangan rapat pembentukan tim kerja -Dilakukan Rapat penentuan anggota Tim (foto terlampir) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur -Daftar hadir.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja pembangunan ZI WBBM Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dilakukan sosialisasi melalui berbagai media sosial seperti website, instagram, maupun facebook
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Dokumen Rencana Kerja ZI - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI Telah dilaksanakan Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat Dokumen Monitoring Kegiatan dan evaluasi pembangunan zona integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Terdapat Dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi zona integritas
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan memberikan arahan dalam berbagai kesempatan seperti pada rapat pegawai maupun apel (Foto terlampir)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Terdapat Dokumen SK Agen Perubahan No: /Cr.5/03/2021 tanggal 26 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Terdapat Maklumat Pelayanan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Pakta Integritas yang ditandatangani seluruh pegawai dan karyawan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Dokumen Komitmen Bersama dan Pakta Integritas yang ditandatangani selurug Pegawai dan Karyawan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Terdapat Dokumen SOP meliputi seluruh bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Terdapat Dokumen SOP meliputi seluruh bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
terdapat Dokumen Evaluasi SOP Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Terdapat sistem CMS, pemanfaatan teknologi google drive, pemanfaatan teknologi teamviewer
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Terdapat SIMKARI, Terdapat sistem CMS, pemanfaatan teknologi google drive, pemanfaatan teknologi teamviewer
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Terdapat Hotline PTSP untuk berbagai macam laporan, Website Kejari Sumbawa Barat yang memuat informasi pelayanan publik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat dokumen Laporan monitoring PTSP Publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Terdapat dokumen SK Pejabat Pengelola Informasi Publik No: KEP-06/N.2.16/Cs/04/2021 Tanggal April 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Terdapat Laporan monitoring dan laporan tindak lanjut Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Terdapat dokumen Sprint Pegawai mengenai penempatan pada bidang-bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terdapat Dokumen Monitoring penempatan Pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Terdapat Sprint mutasi internal pegawai antar bidang
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Terdapat Sprint mutasi internal pegawai antar bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumen Training Need Analysis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Terdapat Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Terdapat Dokumen Sertifikat Diklat yang telah diikuti pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Foto Kegiatan Mentoring yang diikuti pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Terdapat Dokumen Monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Terdapat Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Terdapat Dokumen SKP Pegawai secara berkala
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Terdapat Dokumen SKP Pegawai secara berkala sebagai dasar penilaian kinerja secara berjenjang
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Terdapat Nota Dinas Tertib Perkantoran, terdapat dokumen absensi harian dan apel kerja, terdapat buku harian
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Foto Data Simkari yang diupdate secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Foto Keterlibatan Pimpinan, Rapat Penyusunan Target Renja, Renstra, dan IKU - Dokumentasi dan Laporan Rapat Monitoring
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Foto Keterlibatan Pimpinan dalam rapat penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Foto Kegiatan Pemantauan Pimpinan dalam rapat secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Terdapat Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Terdapat Dokumen Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Terdapat dokumen rencana kerja pada setiap bidang
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Bulanan yang dilaporkan secara berjenjang
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja Bulanan yang dilaporkan secara berjenjang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Terdapat dokumen pelatihan diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Terdapat dokumen pelatihan diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Foto Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi baik melalui banner maupun melalui media sosial di website
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Terdapat Dokumen SK Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Terdapat Dokumen SPIP Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Terdapat Dokumen Penilaian Risiko Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Terdapat dokumen pelaporan LHKPN dan LHKASN seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa BArat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Terdapat Sosialisasi SPI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
telah dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat, terdapat ruang khusus
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Terdapat Dokumen Evaluasi Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Terdapat Dokumen tindak lanjut evaluasi Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Terdapat Dokumen Whistle Blowing System Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Dokumen Whistle Blowing System, Foto Whistle Blowing System baik banner maupun website
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Terdapat Dokumen Evaluasi Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Terdapat Dokumen tindak lanjut evaluasi Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Terdapat Dokumen Pemetaan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Foto Sosialisasi Penangan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Foto Kegiatan Penangan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dokumen Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen tindak lanjut evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Terdapat Dokumen SOP Standar Pelayanan Publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Terdapat Maklumat Pelayanan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dipajang di area publik
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat Dokumen SOP Standar Pelayanan Publik
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Terdapat Dokumen Reviu SOP Pelayanan Publik
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Foto Sosialisasi Penerapan Budaya Prima baik menggunakan banner maupun melalui berbagai macam media sosial Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Foto Informasi Pelayanan di berbagai media, baik melalui banner maupun media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat SOP yang memuat kompensasi kepada penerima layanan jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto PTSP Kejari Sumbawa Barat
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumen Berbagai Program Unggulan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Terdapat Dokumen Rekap Survey Pelayanan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Foto Survey Kepuasan yang dapat diakses publik (website) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Terdapat Dokumen tindak lanjut survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan