Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI NUSA TENGGARA TIMUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. SK nomor KEP-63/N.3/Cr.5/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tim Agen Perubahan 2. SK Nomor KEP-60/N.3/Cr/5/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi 3.SK nomor KEP-61/N.3/Cr.5/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi 4. SK nomor KEP-62/N.3/Cr.5/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi NTT, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten di bidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Tinggi NTT
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media Sosial Kejaksaan Tinggi NTT Website Kejati NTT : https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id/ Facebook : Kejaksaan Tinggi NTT Twitter : KejatiNTT Instagram : kejatintt Youtube : Kejaksaan Tinggi NTT Pemasangan banner-banner anti korupsi pada halaman kantor
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tanggal 21 Januari 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dalam pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi NTT dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja berkala setiap 1 (satu) bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
semua hasil monitoring telah ditindaklanjuti - Setiap 1 minggu sekali, Kepala Kejaksaan Tinggi beserta pejabat utama melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dengan melakukan rapat disertai notulen rapat, absensi dan dokumentasi rapat. - Monitoring dan evaluasi juga dilakukan Setiap bidang diantaranya Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Perdata dan TUN, Bidang Pengawasan dan Tata Usaha untuk membentuk mind set pegawai dari yang awalnya dilayani menjadi melayani. Selain itu rapat-rapat bidang dilakukan untuk membuat inovasi setiap bidang dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK. Kegiatan ini didukung dengan notulensi, absensi dan dokumentasi rapat.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi NTT memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajati) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : KEP-63/N.3/Cr.5/02/2021 tanggal 24 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Timur seperti : 1. Menanamkan nilai integritas, profesionalitas dan disiplin terhadap seluruh pegawai 2. Membersihkan area Kantor Kejaksaan Tinggi NTT untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 3. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Tinggi NTT yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
seluruh pegawai pada Kejaksaan Tinggi NTT terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kejakasaan Tinggi NTT, mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Tinggi NTT) sampai dengan pegawai level terendah (Pramubakti)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang diantaranya : 1. SOP Bidang Pembinaan 2. SOP Bidang Intelijen 3. SOP Bidang Pidana Umum 4. SOP Bidang Pidana Khusus 5. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 6. SOP Bidang Pengawasan 7. SOP Bidang Tata Usaha
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi berupa : 1. Notulen Rapat 2. Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tehknologi Informasi diantaranya : 1. Sipede (Persuratan Online) yang terpusat dengan Kejaksaan RI. 2. CMS (Case Management System) yang terpusat dengan Kejaksaan RI. 3. E-Dosir (Database Kepegawaian) yang terpusat dengan Kejaksaan RI. 4. Aplikasi E-Monev 5. Aplikasi Perencanaan (Lolata) 6. Aplikasi Keuangan Online dan Offline 7. Aplikasi Suncana Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian (E-Dosir) sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Teknologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Teknologi Informasi adalah : 1. Penerimaan Laporan Pengaduan secara online Laporan pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengirim via email, Whatsapp, Telepon, website dan Media Sosial Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 2. Flobamora Kejati NTT Flobamora Kejati NTT merupakan Layanan Terpadu Satu Aplikasi (PTSA) yang dapat diakses Masyarakat melalui Handphone Android. Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore secara gratis dan masyrakat melakukan pendaftaran akun dengan mencantumkan nama, nomor KTP dan nomor telepon.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dalam bentuk notulen rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Tinggi NTT telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Tinggi NTT untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Tinggi NTT. Selain aktif memberikan informasi melalui website kejati-ntt.kejaksaan.go.id, Kejaksaan Tinggi NTT juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Facebook : Kejaksaan Tinggi NTT 2. Twitter : KejatiNTT 3. Instagram : kejatintt 4. Youtube : Kejaksaan Tinggi NTT
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk Notulen Rapat dan setiap 1 minggu sekali Kepala Kejaksaan Tinggi NTT mengadakan rapat dengan pejabat utama dan agen perubahan untuk membahas Zona Integritas Kejati NTT menuju WBK
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan antara lain : 1. Dokumen Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 2. Dokumen Analisis Beban Kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang. Kepala Kejaksaan Tinggi beserta pejabat utama telah melakukan rapat untuk menetapkan pegawai sesuai dengan kebutuhan bidang berdasarkan dokumen peta jabatan dan analisis beban kerja.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Tinggi NTT sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (dokumen notulen rapat)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dengan adanya kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan mutasi pegawai eselon 3 di wilayah hukumnya, maka Kejaksaan Tinggi NTT melalui SK Kepala Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan mutasi pegawai ke satuan kerja lain dalam posisi jabatan yang sama dengan sebelumnya.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Tinggi NTT juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya dengan bukti dukung berupa : 1. Dokumen Assessment 2. SP Mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya (notulen rapat)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi berupa : 1. Pelatihan Sistem Persuratan Digital Elektronik 2. Diklat Auditor 3. Diklat Kepemimpinan 4. Diklat Ajudan 5. Diklat Intelijen
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Tinggi NTT dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (Rekapitulasi SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Tinggi NTT memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Dokumen surat perintah mengikuti Diklat, 2. Mengikuti inhouse Trainng Pengembangan Karakter
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Tinggi NTT berupa : 1. dokumen sasaran kinerja pegawai 2. Perjanjian Kinerja 3. Indikator Kinerja Utama
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya anatara lain : 1. Dokumen SKP & DP3 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Tinggi NTT dilakukan secara bulanan antara lain : 1. buku catatan penilain kinerja 2. Rekapitulasi Capaian SKP Triwulan I
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian reward bagi pegawai teladan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap satu bulan sekali dan di umumkan pada minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikutsertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Capaian Kinerja individu.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah diterapkan dan pada tanggal 31 Maret 2021 telah dibentuk Satuan Tugas Kedisiplinan yang terdiri dari 6 (enam) orang untuk menegakkan aturan disiplin dan kode etik di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Selain pemberian punishment, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur juga memberikan reward kepada pegawai teladan yang diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali. Reward yang diberikan berupa piagam penghargaan dan apresiasi melalui media sosial Kejaksaan Tinggi NTT.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Kepegawaian telah dimutakhirkan melalui aplikasi E-Dosir yang mana memuat seluruh arsip kepegawaian yang sudah di scan secara elektronik.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan dengan melibatkan Pimpinan secara langsung dengan didukung foto, absen dan notulensi rapat.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Terhadap pencapaian kinerja dibuat capaian kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
"Dokumen perencanaan pada Kejaksan Tinggi Nusa Tenggara Timur sudah ada berupa : 1. Dokumen Rencana Strategis 2. Dokumen Rencana Kerja 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Dokumen Perjanjian Kinerja"
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi (dokumen IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
"Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) berupa : 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen IKU 3. Dokumen Perjanian Kinerja 4. Aplikasi SMART (E-Monev)"
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menyusun laporan kinerja tepat waktu (dokumen Laporan Kinerja)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berupa adanya surat perintah mengikuti Diklat,
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
"untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Tinggi NTT, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1. Unit Pengendali Gratifikasi Kejaksaan Tinggi NTT 2.CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Tinggi NTT Setiap sudut Kantor Kejaksaan Tinggi NTT dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT 3. Melakukan Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran yang merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 4. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan "
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
segala kebijakan untuk melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan, selain itu Kejaksaan Tinggi NTT terus berupaya untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam menjaga sterilisasi lingkungan Kejaksaan Tinggi NTT dari praktik Gratifikasi. inovasi baru yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi NTT untuk melakukan pengendalian Gratifikasi adalah membentuk Satuan Tugas Kedisiplinan yang terdiri dari 6 (enam) orang untuk menegakkan aturan disiplin dan kode etik di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Tinggi NTT membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karateristik Kejaksaan Tinggi NTT
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah melaksanakan Rapat Evaluasi terkait penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
"SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait berupa : 1. Dokumentasi Foto"
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
"Kejaksaan Tinggi NTT telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan Tinggi NTT juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Telah dibentuk Surat Perintah Unit Penerima Laporan Kejaksaan Tinggi NTT 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 2. Aplikasi Android Flobamora Kejati NTT yang dapat diakses masyarakat melalui handphone android 3. Call Center 24 Jam Kejaksaan Tinggi NTT di nomor 0813 3912 8601 dan Whatsapp"
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
setiap bulan Kejaksaan Tinggi NTT membuat laporan atas pengaduan yang diterima baik berupa gratifikasi, aduan masyarakat dan whistleblowing system
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah melaporkan Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat pada Laporan Bulanan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Tinggi NTT telah menerapkan seluruh kebijakan whistle blowing system sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Kegiatan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Kejaksaan Tinggi NTT telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan setiap bulan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
"Pada Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur Terdapat kebijakan standar pelayanan yang diterapkan organisasi dan membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. standar pelayanan tersebut antara lain : 1. Alur Pelayanan. 2. Foto Ruangan PTSP, Laktasi, Toilet yang bersih, TV, area merokok dll 3. Dokumen SOP Penetapan standar pelayanan 4. Kompensasi Layanan 5. Pelayanan gratis tanpa dipungut biaya "
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
"Pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah terdapat Standar pelayanan yang telah dimaklumatkan dengan bukti dukung berupa : 1. Maklumat pelayanan yang telah ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 2. Foto Standar Pelayanan yang telah dimaklumatkan pada TV Informasi Publik "
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
"Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan berupa file : 1. Alur Pelayanan 2. SOP Bidang Pembinaan 3. SOP Bidang Intelijen 4. SOP Bidang Pidana Umum 5. SOP Bidang Pidana Khusus 6. SOP Bidang Datun 7. SOP Bidang Pengawasan "
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
"Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima bagi pegawai "
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
"Informasi tentang pelayanan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mudah diakses melalui berbagai media dengan bukti dukung berupa : 1. TV Informasi Pelayanan Publik pada ruang PTSP 2. Foto Banner pelayanan 3. Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 4. Aplikasi Flobamora Kejati NTT"
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
"Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dengan bukti dukung berupa Foto Snack untuk kompensasi layanan apabila layanan Kejati NTT tidak memuaskan "
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
"telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi, yakni : 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSA) 2. Pelayanan Terpadu Satu Aplikasi (TPSA) Flobamora Kejati NTT"
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
"Kejaksaan Negeri Tinggi Nusa Tenggara Timur telah memiliki inovasi pelayanan yaitu : - Flobamora Kejati NTT (PTSA) dengan konten aplikasi diantaranya: Info Kepegawaian dan tugas umum, Penerangan Hukum, Pengamanan Pembangunan Strategis, Pendampingan hukum, Pendapat Hukum, Pelayanan Hukum,Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum, Tanya perkara Pidum, Tanya Perkara Pidsus, Legal Audit, Aduan pegawai nakal, Permohonan Jenguk Tahanan, Aspirasi Masyarakat, Pengaduan Masyarakat. - Pelayanan Terpadu Satu Aplikasi (PTSA) - Whatsapp Center Kejati NTT - Pemasangan banner one way berupa informasi layanan,,quotes,zona integritas,larangan suap/ pungli,gratifikasi dan anti korupsi "
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan melalui Website, aplikasi Survey kepuasan pada ruang PTSP dan laman Google Review
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan