Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KUPANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibuat Tim Kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : Kep-10/N.3.10/Cr.05/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten di bidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kota Kupang
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejari Kota Kupang sudah membuat Rencana Kerja Aksi yang menuju WBK/WBBM tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Aksi mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Melalui media sosial Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Website Website: www.kejari-kotakupang.kejaksaan.go.id, Instagram : kejari_kota_kupang, Youtube: Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Pembuatan Banner dan spanduk/baliho di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tanggal 21 Januari 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Pembangunan ZI pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring telah di tindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajari) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ZI
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : KEP-06/N.3.10/Cp.2/ 02/2021 tanggal 26 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebagai Role Mode, yang mana Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengontrol pekerjaan tiap-tipa bidang dan kemudian mengevaluasi kembali kinerja tiap-tiap bidang 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya. 3. Apel pagi yang di pimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri kota Kupang dan diikuti oleh semua pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Ya, semua anggota terlibat dalam 1. Penandatanganan Maklumat Pelayanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang. 2. Penandatanganan Komitmen Bersama Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Kota Kupang, mulai dari Pejabat Struktural tertinggi sampai dengan Tata Usaha. 3. Membuat Yel-yel Kejaksaan Negeri Kota Kupang
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Semua SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri KOta Kupang, diantaranya : 1. SOP Bidang Pembinaan a) SOP Daftar Urutan Kepangkatan PNS b) SOP Kenaikan Gaji Berkala c) SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS d) SOP Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi e) SOP Laporan Aplikasi Persediaan f) SOP Pengelolaan Barang Milik Negara g) SOP Pengelolaan Bendahara Penerimaan h) SOP Pengelolaan Penghunian Rumah Dinas i) SOP Perencanaan Usulan Anggaran j) SOP Pemeliharaan Barang Perpustakaan k)SOP Penerimaan Tamu l) SOP Pengamanan Kantor m)SOP Pengelolaan Surat Masuk n) SOP Pengelolaan Surat Keluar o) SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tehknologi Informasi yang disebut dengan SIPEDE (Sistem Persuratan Dan Disposisi Elektronik) dan CMS (Case Management System) yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Kota Kupang telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Penerimaan Laporan Pengaduan secara online Laporan pengaduan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan secara online dengan mengirim via email ke alamat email, Whatsapp, dan Telepon Call Center. 2. Pengantaran Barang Bukti secara gratis. 3. Buku Tamu Online 4. Kegiatan Ngopi Bareng Jaksa
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan berkala setiap bulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Kota Kupang juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejari_kota_kupang) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Kota Kupang) 3. Youtube (Kejaksaan Negeri Kota Kupang)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Kota kupang sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen dan membuat Ususlan menduduki Jabatan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dalam ruang lingkup Kejaksaan Negeri Kota Kupang
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Kota Kupang juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya. selai assesment adanya usulan menduduki jabatan, karena jabatan untuk esolon V di Kejaksaan Negeri Kota Kupang masih ada beberapa yang belum terisi.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Masing-masing pegawai membuat indikator kinerja individu dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dibuat dengan memperhatikan SKP atasan langsungnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dilakukan secara bulanan yang hasil penilaiannya melalui Lapbul setiap bulan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah diterapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu : 1. Kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2.Pengisian Buku Biru dan Buku Waskat bagi pegawai yang tidak disiplin. 3. Kejaksaan Negeri Kota kupang mempedomani aturan pemerintah tentang Prokes terhadap Covid-19, yaitu dengan melaporka setiap pegawai yang terkena Covid-19, dan membuat laporan untuk pemeriksaan Rapid Antigen dan Laporan Pelaksanaan Vaksin.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran data sistem kepegawaian pada aplikasi SIMKARI dan Laporan Pembinaan yang dimutakhirkan secara rutin/berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang memantau pencapaian kinerja setiap bulan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja. Bahkan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang, mulai dari pelaksana ke kasubsi, kasubsi ke kasi, dan kasi ke Kajari.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil (Perjanjian Kinerja)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Kota Kupang
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah menyusun Laporan Kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Kejaksaan Negeri Kota Kupang berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Kupang, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya 1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang tentang Pembentukan UPG Nomor Print-31/N.3.10/Cp.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melakukan pengendalian Gratifikasi dan mengimplementasikan yaitu dengan cara: 1. dibuatnya group whatsapp Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang digunakan oleh kajari dan seluruh pegawai -Whatsapp center Kejari KOta Kupang 2. Penerapan Whistle Blowing System (WBS) sesuai SOP.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kota kupang telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah dinformasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   -
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   -
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   -
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang secara rutin setiap bulan sekali melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melalui buku register
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah menerapkan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang melakukan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
telah dilakukan tindak lanjut terhadap Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, dengan menerbitkan SK Nomor : 11/N.3.10/cum/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Kupang.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja, diantaranya : 1 .PTSP yang dilengkapi ruang tamu yang nyaman (Ruang tamu, TV, Dispenser, Loker, Pojok Baca). 2. Ruang Tahap II dan ruang pemeriksaan saksi yang di lengkapi kamera CCTV. 3. Tempat parkir, kursi rodan dan wc difabel. 4. Ruang Laktasi, ruang Klinik, dan denah petunjuk arah. 5. Smooking Area.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta pemasangan Maklumat Pelayanan pada PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Seluruh masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-kotakupang.kejaksaan.go.id), sosial media (Instagram @kejari_kota_kupang, Facebook Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Youtube Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Call Center Kejaksaan Negeri Kupang. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui komputer layar sentuh, brosur dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang memberikan Reward Kepada Jaksa dan Tata Usaha yang kinerjanya sangat baik. dan juga terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Kompensasi berupa snack dan minuman yang telah disediakan di ruang PTSP Kejaksaan Negeri Kota Kupang
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi , yakni : - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah memiliki inovasi pelayanan yaitu : - Pelayanan Terapadu Satu Pintu (PTSP), Aplikasi e-Tamu dengan memberikan SMS notifikasi kepada pengunjung, sehingga mempermudah dan mempercepat proses pertemuan antara tamu dan pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang - Pelayanan Pengantaran Barang Bukti secara Gratis - Antis (Antar tilang gratis) , Ngopi bareng jaksa - (Yankuli) Pelayanan Hukum Keliling - Aplikasi (BeTa) Besuk Tahanan Online - JMS dan Jaksa Menyapa - Bantuan Hukum kepada Pemerintah daerah dan BUMN - Membimbing dan menaungi TK dan SMP Adhyaksa Kupang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Kupang dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media sosial Webside Kejaksaan Negeri Kota kupang dan kotak saran/pengaduan yang ada di kantor Kejaksaan Negeri kota Kupang.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Kupang
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan