Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ALOR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : KEP-05/N.3.21/Cr.5/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan WIlayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) di Kejaksaan Negeri Alor
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Alor, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Alor menuju WBK dan WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM berupa : 1. Dokumen Rencana Kerja tanggal 10 Maret 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM yang didalamnya terdapat Realisasi kerja 6 Komponen Pengungkit
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat Dokumen Rencana Aksi ZI Menuju WBK dan WBBM, terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK dan WBBM berupa : 1. Dokumen Rencana Kerja tanggak 10 Maret 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau untuk mensosialisasikan pembangunan WBK dan WBBM diantaranya : 1. Spanduk/banner yang dipasang di setiap sudut kantor. 2. Media Sosial diantaranya : a. Instagram ( kejari_alor ) b. Twitter ( kejari_alor ) c. Facebook ( Kejari Alor ) d. Website ( https://kejari-alor.kejaksaan.go.id ) e. Youtube ( Kejari Alor )
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pemantauan dan evaluasasi pembangungun ZI Menuju WBK dan WBBM di Kejari Alor, yang terdiri dari video rapat WBK. Rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM di Kejari Alor bertujuan untuk membuat target bulanan/triwulan dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya, dan juga mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi atau rekomendasi perbaikan sehingga sesuai dengan target yang ingin dicapai.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas berupa dokumen antara lain : 1. Dokumentasi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas berupa dokumen antara lain : 1. Dokumentasi Rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK dan WBBM berupa dokumen antara lain : 1. Dokumentasi Rapat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Alor tentang Penetapan Agen Perubahan No kep : KEP-05/N.3.21/Cr.5/03/2021. 2. Rencana Aksi Agen Perubahan. 3. Laporan Monitoring Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Sosialisasi tentang ZI, Tri krama Adhyaksa di setiap apel hari senin, Yel-yel Kejari Alor, Melakukan persidangan secara Online selama masa pandemi Covid-19.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Alor, dengan adanya dokumentasi dan laporan bulanan sebagai bentuk menjaga dan meningkatkan keualitas pelayanan Kejaksaan Negeri Alor
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi berupa file : 1. SOP Bidang Pembinaan 2. SOP Bidang Intelijen 3. SOP Bidang DATUN 4. SOP Bidang PIDSUS 5. SOP Bidang PIDUM 6. SOP Bidang Barang Bukti & Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan berupa file : 1. SOP Bidang Pembinaan 2. SOP Bidang Intelijen 3. SOP Bidang DATUN 4. SOP Bidang PIDSUS 5. SOP Bidang PIDUM 6. SOP Bidang Barang Bukti & Barang Rampasan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Karena ada wabah covid-19 maka beberapa SOP dievaluasi agar tetap melaksanakan prosedur 5M sesuai himbauan pemerintah. 1. SOP Penerimaan tamu (dalam masa covid-19 ) 2. Sidang yang dilakukan secara online 3. Apel pagi tetap mmatuhi protokol kesehatan ( 5M )
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Alor memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Teknologi Informasi berupa screencapture aplikasi : 1. CMS System yang terpusat dengan Kejaksaan RI 2. EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM pada Kejari Alor sudah menggunakan teknologi informasi berupa screencapture aplikasi antara lain : 1. Aplikasi SAIBA 2. Aplikasi SAKTI 3. Aplikasi SAS 4. Aplikasi SILABIN 5. Aplikasi SIMKARI 6. Aplikasi SIMPONI 7. Aplikasi SIPEDE
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi antara lain screencapture : 1. Website sbg informasi jadwal tilang 2. Website sbg informasi jadwal sidang 3. Website sbg whistleblowing system 4. Facebook fanspage sbg whistleblowing system 5. Facebook pribadi sbg whistleblowing system 6. Instagram sbg whistleblowing system 7. Youtube sbg whistleblowing system 8. Twitter sbg whistleblowing system
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dalam bentuk foto rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Alor telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Alor untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Alor. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Alor juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejari_alor) 2. Facebook (Kejari Alor / Fanspage Kejaksaan Negeri Alor) 3. Youtube (Kejari Alor). 4. Website (kejari-alor.kejaksaan.go.id) 5. Twiter (kejari_alor)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk Video Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan antara lain : 1. Analisis Kebutuhan Jabatan 2. Analisis kebutuhan pegawai 3. Peta Jabatan 4. SP PLT Struktural
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang anatara lain : 1. Dokumen SP Melaksanakan Tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Alor sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (dokumen notulen rapat)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Alor telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan (dokumen sprint)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Alor juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya dengan bukti dukung berupa : 1. SP Mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya (notulen rapat)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Alor telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi berupa : 1. Dokumen Usulan Sertifikasi Bendahara.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Alor dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (Rekapitulasi SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. Usul mengikuti Diklat dan Pelatihan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Alor memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Dokumen surat perintah mengikuti Diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Alor berupa : 1. dokumen sasaran kinerja pegawai 2. Perjanjian Kinerja 3. Indikator Kinerja Utama
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya anatara lain : 1. Dokumen SKP & DP3 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Alor dilakukan secara bulanan antara lain : 1. Buku catatan penilain kinerja 2. Rekapitulasi Capaian SKP Triwulan I
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian reward bagi pegawai teladan. Kepala Kejaksaan Negeri Alor memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap satu bulan sekali dan di umumkan pada minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Capaian Kinerja Individu.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan antara lain : 1. Nodis Apel Kerja 2. Catatan penilain Kinerja Pegawai 3. Pelaporan LHKASN 4. Pelaporan LHKPN
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumen laporan aktualisasi data telah dimutakhirkan setiap Bulan melalui : 1. Laporan Bulanan Kepgawain 2. Aplikasi IES yang diupdate setiap bulan 3. Aplikasi Dosir Online
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan antara lain : 1. Dokumen RENSTRA 2. Dokumen RENJA 3. Dokumentasi Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja berupa : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Notulen rapat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumen laporan capaian kinerja triwulan I
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen perencanaan pada Kejaksan Negeri Alor sudah ada berupa : 1. Dokumen Restra 2. Dokumen Renja 3. Dokumen Perjanjian Kerja 4. Dokumen LAKIP 5. Dokumen IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil ada berupa : 1. Dokumen Restra 2. Dokumen Renja 3. Dokumen Perjanjian Kerja 4. Dokumen LAKIP 5. Dokumen IKU
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Alor telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi (dokumen IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) berupa : 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen IKU 3. Dokumen Perjanian Kinerja 4. Aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Alor telah menyusun laporan kinerjan tepat waktu (dokume LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Alor telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai berupa : 1. Dokumen LAKIP 2. Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan I
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berupa : 1. Surat perintah mengikuti Diklat 2. Kegiatan Inhouse Training pembentukan Karakrer
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten berupa : 1. Surat perintah mengikuti Diklat 2. Kegiatan Inhouse Training pembentuka Karakter
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala 1. Pemasangan Baner 2. Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Ruang Khusus Penerimaan Tamu, terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian berupa : 1. Foto Sosialisasi pengisian Survey Maturitas SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan pada Kejaksaan Negeri Alor berupa : 1. Identifikasi Potensi Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah melaksanakan Rapat Evaluasi terkait penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait berupa : 1. Dokumentasi Foto
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Alor telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan negeri Alor juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Pos Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Alor
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan tindaklanjuti dengan di buatkan nya Nota Dinas Penelaahan oleh Unit Kerja
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah melaporkan Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat pada Laporan Bulanan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
MensosialisasikanWhistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Twitter.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Kegiatan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Identifikasi potensi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja 1. Nota Dinas
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja 1. Nota Dinas
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Standar pelayanan yang diterapkan di PTSP Kejari Alor yaitu 3S ( Senyum, Sapa, Salam). - Standar Pelayanan Penerimaan Tamu
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Terdapat SOP Pelayanan di Gedung PINTAR seperti standar pelayanan berikut : - Standar Pelayanan Tilang Waktu : 5 Menit - Standar pelayanan Pendampingan Datun - Standar pelayanan Ijin Besuk Tahanan Waktu : 10Menit
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumentasi pemberlakuan Protokol Pencegahan dan Penanganan COVID-19 - Dikarenakan dalam masa pandemi Covid19 telah dibuat standar pelayanan selama Newnormal pada Kejaksaan Negeri Alor
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima seperti melakukan in house training
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media di Website, Media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube,dll.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah dipasang spanduk di ruang pelayanan jikaada laporan dan pengaduan bisa melalui sosial media dan website yang dikolela oleh admin Kejari Alor untuk selanjutnya dilakukan evaluasi berupa pemberian reward dan punishment .
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Penggunaan SIPEDE di PTSP sebagai sistem utama yang dipakai, dan sudah terkoneksi dengan seluruh pegawai struktural ( Kepala Kejaksaan Negeri Alor dan para Kepala Seksi untuk mempercepat proses disposisi ). selain itu terdapat beberapa fasilitas seperti fasilitas pencegahan Covid-19, loker tamu, parking area.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. Jaksa Menyapa menggunakan siaran radio lokal 2. Jaksa Masuk Desa 3. Jaksa Masuk Sekolah
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey Kepuasan Digital (E-SURVEY)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dokumentasi tangkapan layar hasil survey kepuasan masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumentasi tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan