Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LEMBATA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Unit Kerja telah membentuk Tim yang baru untuk melakukan pembangunan Zona Integrita yakni dengan adanya Pembentukan SK Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Nomor : KEP-11.a/N.3.22/Cr.5/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Nomor : PRINT-13.a/N.3.22/Cp.2/02/2021 tanggal 25 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Lembata, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Lembata menuju WBBM.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Zona Inegritas tanggal 25 Februari 2021, yang mencakup program kerja yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Lembata menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja ZI Kejaksaan Negeri Lembata mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan secara Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Lembata (www.kejari-lembata.kejaksaan.go.id), pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Lembata maupun dikawasan pelayanan publik serta melalui Media Sosial Kejaksaan Negeri Lembata
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja tanggal 25 Februari 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dalam pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Lembata dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti, yang dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi pada tanggal 01 Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Lembata selalu memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Lembata, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajari) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agen Perubahan dengan menerbitkan SK Kepala Kejaksaa Negeri Lembata tanggal 01 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir pegawai di Kejaksaan Negeri Lembata dengan melakukan Apel Pagi dan Apel Sore, Senam Pagi setiap hari Jumad dan Olahraga bola Volly, Mengisi Kinerja harian menggunakan aplikasi Dadak Merak yang diakses menggunakan Perangkat Komputer maupun Perangkat seluler masing-masing pegawai.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Lembata terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Lembata dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah dibuat
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Lembata
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Lembata memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Lembata memiliki Sistem pengelolaan Manajemen SDM menggunakan aplikasi Kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Managemen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SIMKARI)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kejaksaan Negeri Lembata telah membuat Aplikasi SIAP CEKAL yang merupakan Sistem Informasi Pelayanan Cepat Kejaksaan Negeri Lembata diamana masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut untuk pembuatan Surat Besuk Tahanan, pendaftaran pelayanan Tebus Tilang Antar Sampai Alamat (Teti Asal) dan juga pelayanan pengaduan maupun informasi Tilang, selain itu Kejaksaan Negeri Lembata telah memanfaatkan Website Kejaksaan Negeri Lembata dalah hal Layanan Pengaduan dan Bantuan Hukum, serta telah memasang monitor TV Informasi yang memuat kegiatan-kegiatan setiap bidang.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Tersedianya layanan informasi publik meliputi : Website Kejaksaan Negeri Lembata (kejari-lembata.kejaksaan.go.id) Instagram (@kejari_lembata) Facebook (Kejaksaan Negeri Lembata) Youtube (Kejari Lembata) Twitter (@KejariLembata)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Lembata selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Lembata telah mebuat peta jabatan dan menentukan kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Lembata sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan mutasi internal pegawai antar jabatan salah satunya adalah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Nomor : PRINT-03/N.3.22/Cp.2/01/2021 tentang Mutasi Interbal atas nama Kasim Juliarman
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Lembata juga melakukan assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesu ai dengan kompetensinya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Lembata dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Lembata memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya salah satunya Surat Perintah Kepala Kejaksaaan Negeri Lembata Nomor : Print-19/N.3.22/Cp.2/03/2021 dan Print-28/N.3.22/Cp.2/05/2021 tentang Perintah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) CPNS Golongan III dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Lembata melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Setiap Pegawai Kejaksaan Negeri Lembata telah membuat Penetapan Kinerja melalui Pembuatan SKP setiap tahunnya
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Lembata dilakukan secara Tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dalam menerapkan aturan disiplin dan kode etik, Kejaksaan Negeri Lembata telah melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin, dan juga penerapan pemberian reward bagi pegawai teladan dan punishment bagi pegawai yang melanggar aturan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
"1. Update data pegawai pada papan Daftar Urut Kepangkatan, Papan Gaji Berkala, Papan Daftar Cuti Tahunan Pegawai dan Papan Struktur Organisasi 2. Update data kepegawaian pada aplikasi SIMKARI setiap bulan"
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dilakukan dengan melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Lembata secara langsung, sehingga penjabaran dokumen RENSTRA dapat terlaksana dengan baik
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Terhadap pencapaian kinerja dibuat capaian kinerja yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaa mulai dari RENSTRA, RENJA dan pembuatan Perjanjian Kinerja Pegawai.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Lembata telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Lembata
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Lembata telah menyusun laporan kinerjan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Lembata telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Lembata berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pembuatan Banner larangan Pungli dan Anti Gratifikasi yang diletakkan disetiap sudut dinding Kantor Kejaksaan Negeri Lembata
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pembuatan Kotak Whistle Blowing System yang diletakkan di Kantor Kejaksaan Negeri Lembata dan juga Layanan Pengaduan dan WBS pada Website Kejari Lembata
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Lembata membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Lembata
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Pembuatan Kotak Whistle Blowing System yang diletakkan di Kantor Kejaksaan Negeri Lembata dan juga Layanan Pengaduan WBS pada Website Kejari Lembata
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Dibuat SOP Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Lembata dilakukan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Kejaksaan Negeri Lembata telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Kejaksaan Negeri Lembata telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lembata
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja Kejaksaan Negeri Lembata
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Lembata dievaluasi oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dibuat SOP dalam Pelayanan Kejaksaan Negeri Lembata
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
SOP telah dipasang Pada Dinding Kantor Kejaksaan Negeri Lembata yang mudah dilihat oleh masyarakat
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Pembuatan Beberapa SOP antara lain: SOP Pelayanan Tamu, SOP Surat Masuk, SOP Surat Keluar, SOP Pengambilan Tilang, dll
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
SOP yang sebelumnya hanya berupa tulisan telah dibuat menjadi seperti bagan yang mudah dipahami oleh masyarakat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Lembata selalu memantau dan menginstruksii kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lembata, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
"Layanan informasi Pelayanan Kejaksaan Negeri Lembata dapat diakses masyarakat melalui Website Kejaksaan Negeri Lembata (kejari-lembata.kejaksaan.go.id) Instagram (@kejari_lembata) Facebook (Kejaksaan Negeri Lembata) Youtube (Kejari Lembata) Twitter (@KejariLembata) selain itu tersedianya Banner dan Brosur pelayanan Kejaksaan Negeri Lembata"
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Diruang PTSP Kejaksaan Negeri Lembata telah disediakan Snack yang dapat diambil oleh masyarakat apabila pelayanan PTSP tidak sesuai dengan SOP yang ada
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Lembata sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
"Pembuatan Aplikasi Siap Cekal (Sistem Informasi Pelayanan Cepat Kejaksaan Negeri Lembata), yang dapat diunduh masyarakat di Website Kejaksaan Negeri Lembata untuk mempermudah dalam pelayanan di Kejaksaan Negeri Lembata Selain itu Kejaksaan Negeri Lembata juga telah membuat beberapa inovasi pelayanan antara lain : 1. SIABANG SATE (Sistem Antar Barang Bukti Sampai tempat) 2. TETI GEMPAR (Tebus Tilang di Gereja, Masjid dan Pasar) 3. TETI ASAL (Tebus Tilang Antr Sampai Alamat) Kejaksaan Negeri Lembata juga terus berupaya dalam mengoptimalkan pelayanan yang telah diatur dalam perundang-undangan"
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dibuatnya Survey Kepuasan pada Website Kejari Lembata http://kejari-lembata.kejaksaan.go.id
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Lembata juga melakukan assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Lembata
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan