Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ROTE NDAO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: KEP-18/N.3.23/Cp.3/03/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
melaksanakan rapat pembentukan tim kerja WBK WBBM yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao tertanggal 12 Maret 2021 yang dilengkapi dengan dokumentasi dan notulen rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah terdapat dokumen rencana kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target proritas dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi tiap minggu
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
didokumentasikan secara rutin dan dimasukan kedalam media sosial : facebook, Instagram,twitter, youtube (@Kejari Rote Ndao) dan website (Kejari-Rotendao-kejaksaan.com)) (screenshoot terlampir)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu dan ditindak lanjuti dan telah dibuat laporan setiap triwulan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh semua tim / perwakilan (dibuktikan dengan diabsen),notulen rapat,didokumentasikan kemudian dibuat laporan tiap bulan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
setiap laporan evaluasi ditindaklanjuti dengan dilaporkan setiap triwulan yang dilaporkan pada rapat tanggal 21 Maret 2021 yang dilengkapi dengan dokumentasi rapat dan notulensi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan memberikan contoh tentang nilai nilai kedisiplinan dan membangun etos pegawai dalam bekerja dan menjelaskan tentang pembangunan zona integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Kep-16/N.3.23?Cp.3//03/2021 tentang Penunjukkan Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao.Adanya dokumentasi kegiatan agen perubahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kedisiplinan dalam bekerja
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diawali dengan penerapan disiplin kerja, mental & spiritual building bagi setiap pegawai.Dilengkapi dengan adanya dokumentasi kegiatan pegawai yang mengacu pada aturan dalam organisasi serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan mental spiritual pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
melakukan penandatanganan komitmen bersama dan pembuatan banner-banner dan slogan untuk menambah semangat pembangunan zona integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Pembuatan SOP setiap bidang baik SOP internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan ketersediaan juklak dan juknis organisasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah dilakukan penerapan SOP baik internal bidang maupun eksternal yang berkaitan dengan pelayanan publik
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tentang operasional tetap (SOP) dan membuat SOP lain yang masih berkaitan dengan internal bidang dan pelayanan publik Sedang dilakukan digitalisasi terhadap beberapa SOP yang menyangkut dengan layanan publik
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
dalam pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi (screenshot laman simkari)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Penggunaan SIPETA (Sistem Informasi Pelayanan Tamu); penggunaan absensi digital, Criminal Management System dan penggunaan aplikasi E-Tilang sebagai wujud operasional managemen SDM berbasis teknologi infomasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
pemaksimalan teknologi informasi dengan penggunaan kanal-kanal pada website dan pelayanan tamu berbasis digital sebagai penunjang pelayanan publik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui pengaplikasian media digital yang digunakan untuk pelayanan publik dan menyiapkan kanal-kanal layanan digital lainnya guna mempermudan pelayanan publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor : Kep-22/N.3.23/Cr.1/05/2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Rote Ndao
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang membahas tentang pembuatan sarana prasarana yang dapat menampilkan tentang keterbukaan informasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada jabatan dan hasil analisis beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penemtapan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan (Kasubsi dan pegawai TU)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Mutasi Pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai (dilengkapi dengan Surat Perintah Mutasi Pegawai dan analis kebutuhan pegawai)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi (dilengkapi dengan SP Struktural)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja yang dilakukan setiap bulan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikuti In house training yang dilaksanakan oleh organisasi dan mengirimkan delegasi peserta diklat dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja (dilengkapi dengan dikumentasi kegiatan)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai karena dalam pemetaan kompetensi didasarkan pada kebutuhan satuan kerja dan jumlah personil dalam satuan kerja
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
dalam pemetaan pengembangankompetensi didasarkan pada kebutuhan satuan kerja dan jumlah personil dalam satuan kerja (lampiran dokumentasi kegiatan)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
dalam pemetaan pengembangankompetensi didasarkan pada kebutuhan satuan kerja dan jumlah personil dalam satuan kerja (lampiran dokumentasi kegiatan)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja hasil pengembangan kompetensi setiap minggu dan membuat laporan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ketersediaan IKU, perjanjian kinerja serta pembuatan SKP pegawai secara tepat waktu
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ketersediaan IKU, perjanjian kinerja serta pembuatan SKP pegawai secara tepat waktu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik dan dilaporkan secara tepat waktu
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Telah dilakukan pemberian rewards bagi pegawai teladan dan pegawai ppnpn pada satuan kerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan seperti mengikuti apel pagi setiap jam kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimukhirkan setiap ada perubahan seperti informasi data pegawai yaitu pengisisan e- Dosir,SPPT Tahunan dan LHKPN
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan satuan kerja terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan tahunan unit kerja (terlampir IKU,Renja dan Renstra)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja terlampir)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi setiap minggunya dan dilaporkan secara triwulan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ketersediaan dokumen perencanaan berupa IKU, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Renja dan Renstra
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ketersediaan dokumen perencanaan berupa IKU, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Renja dan Renstra
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Unit Kerja Kejaksaan Negeri Rote Ndao telah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ketersediaan ndikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2021
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Penyusunan Lakip dan Laporan Kinerja telah disusun secara tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan in house training dan penandatanganan pakta integritas guna perubahan mindset kerja dan pembentukan zona integritas
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang telah ditunjuk oleh organisasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan penandatanganan pakta integritas menuju wilayah bebas korupsi dan telah dibuat banner-banner pengendalian gratifikasi yang terletak di sekitar area kantor
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: KEP-16/N.3.23/03/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rote Ndao, adanya prosedur penerimaan tamu dan ruang tunggu tamu pada kejaksaan negeri rote ndao
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: KEP-15/N.3.23/03/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Kejaksaan Negeri Rote Ndao
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Ketersediaan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Perbenturan Kepentingan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan dengan membuat laporan kinerja individu pada setiap pegawai sehingga dapat menimalisir resiko pada kinerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI belum diinformasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Unit kerja telah membangun sistem pengaduan masyarakat secara digital sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan melakukan ekspos perkara
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah dilakukan internalisasi kepada seluruh pegawai tentang Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang diterapkan organisasi dan juga telah di publikasi melalui media sosial lainnya
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan rapat evaluasi tentang whistle blowing system pada setiap rapat kinerja
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Ketersediaan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Perbenturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ketersediaan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Perbenturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Ketersediaan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Perbenturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Monev tanggal 20 Mei 2021 tentang Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Perbenturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah dilakukan tindak lanjut terkait hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan yang difokuskan pada setiap bidang dalam unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang diimplementasikan pada layanan penerimaan tamu serta pembangunan layanan terpadu satu pintu
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuat dan ditandatangani maklumat pelayanan yang telah ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan dipublikasikan sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat SOP Pelayanan dan inovasi secara digital agar pelayanan lebih efektif dan efisien (dokumen SOP bidang dan pelayanan publik terlampir)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
dilakukan evaluasi dan monitoring pada setiap pelayanan publik yang dituangkan dalam notulen rapat dan dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan in house training tentang budaya pelayanan prima yang diikuti oleh seluruh pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Penggunaan teknologi informasi berupa website maupun media sosial (facebook, twitter maupun instagram) sebagai bentuk inovasi dengan tujuan pelayanan prima bagi masyrakat
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sistem sanksi terhadap pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan pada pelayanan terpadu satu pintu
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pembangunan Pelayanan Terpadu Satu PIntu yang dilengkapi dengan SOP Pelayanan publik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pembangunan inovasi pelayanan berbasis digital dengan memaksimalkan website satuan kerja secara terintegrasi (JAS Nelayan, Sistem Antar Barang Bukti Gratis) dan proses pembangunan layanan publik secara fisik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat yang mana masukan masyarakat tersebut akan dievaluasi secara berkala dalam rapat tim kerja
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan dapat diakses melalui media televisi maupun sarana lain yang terdapat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
dilakukan pembenahan sarana prasarana pelayanan publik baik secara fisik maupun secara pelayanan sesuai fungsi organisasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan