Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN KUPANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Maret 2021 telah mengeluarkan undangan rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dengan kegiatan Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2021 bertempat di Aula Fatuleu Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan rapat tersebut langsung di pimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dengan rangkaian acara tertuang dalam notulen rapat yang pada intinya melakukan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sehingga Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dapat mewujudkan perubahan pelayanan berdasarkan 6 (enam) area perubahan.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dalam penentuan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas telah dipilih berdasarkan prosedur atau mekanisme berdasarkan Berita Acara Penetuan Tim, yang dilihat dari data diri atau adanya daftar riwayat hidup dan kriteria lain diantaranya tidak pernah mendapat hukuman disiplin, berdedikasi baik dan membawah pengaruh positif bagi banyak orang.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Ya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah menyusun rencana kerja/rencana aksi melalui rapat tanggal 12 Maret 2021 melalui undangan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan di hadiri oleh para kasi/kasubag/kasubsi dan rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dengan isi rapat menyusun rencana kerja dengan tujuan membawa satker menuju Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah membuat dokumen berupa buku profil rencana kerja/rencana aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memiliki mekanisme atau pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan monitoring dan evaluasi sehingga hasilnya telah ditindaklanjuti.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan monitoring dan evaluasi sehingga hasilnya telah ditindaklanjuti.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang selaku role model dalam Pembangunan WBK, seperti Melaksanakan Vaksin, Disiplin dan langsung memantau pembangunan ZI.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten dalam pencanangan telah di tetapkan agen perubahan setiap dan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada satker.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Kejaskaan Negeri Kabupaten Kupang melibatkan semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll ) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah membuat semua SOP unit yang mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- ejasksaan Negeri Kabupaten Kupang telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan guna meningkatkan penggunaan teknologi yang tetap mengacu pada proses bisnis instansi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Di Kejaksaan Negeri Kbupaten Kupang seluruh SOP telah di evaluasi sesuai dengan pelayanan baru , diantaranya : 1. SOP Bdang Pembinaan baik Keamanan, PTSP, Surat Masuk, Usul Kenaikan Pangkat, Penerimaan Tamu, Menerima Surat diluar jam kerja, SOP Laporan Dan Pengaduan Masyarakat, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Pelayanan Tilang, Pidusus menerima laporan secara tertulis maupun elektronik, Bidang Datun, Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang memiliki sistem Pengukuran Kinerja Terpusat dengan memanfaat teknologi Informasi yang disebut dengan CMS, SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah mengunakan Daskrimti Simkari Kepegawaian (Dasboard) sebagai sarana i dan juga melakukan inovasi pada bidang Intel (Jaga Desa).
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Beberapa pelayanan publik telah mengunakan perkembangan Teknologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang menjadi lebih efektif dan efisien, di anatara layanan publik yang mengunakan perkembangan Teknologi Informasi adalah: PTSP, Jaga Desa dan Etilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Terdapat laporan monitoring dan evauasi terhadap pemanfaatan teknilogi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi, SDM, dan pemberian layanan kepada masyarakan secara berjenjang
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah menerapkan kebijakan keterbukaan inforrmasi publik karena itu dengan muda masyarakat dapat mengakses website, Facebook, Instragram, Youtobe agar dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejari Kabupaten Kupang
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang melakukan monitoring dan evaluasi yang didalamnya pemeroksaan sebelum melakukan keterbukaan informasi publik sehingga ada penyaringan berita sebelum di umumkan ke publikagar dengan muda masyarakat dapat mengakses website, Facebook, Instragram, Youtobe agar dapat mengetahui layanan yang berkualitas pada Kejari kabupaten Kupang
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kebutuhan pegawai pada kejari Kabupaten Kupang yang di susun mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Evaluasi dan perbaikan di lakukan oleh Kajari dalam penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan berdasarkan formasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Ya,Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan mutasi pegawai antar jabatansebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan prundanngan -undangan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menghasilkan nilai kompetensi sesuai jabatan yang ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Ya, sudah dilakukan dan dilaksankan monitoring, evaluasi terhadap kegiatan mutasi guna melakukan pola mutasi internal.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Pengembangan kompetensi pegawai pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Tidak tedapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Semua pegawai memiliki kesepatan atau hak yang sama untuk mengikuti Bimtek atau diklat pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang melakukan upaya pengembangan kompetensi kepegawaian melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training dan montoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja berdasarkan SKP dan sasaran organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta ogic model.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di lakukan secara harian namun pelaporan dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Berdasarkan penilaian kinerja secara individu menjadi dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Penegakan aturan sudah mengimplementasikan seluruh aturan bahkan bahkan setiap minggu mengadakan pengarahan bidang dan etika kepada seluruh pegawai dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode erilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data informasi pegawai di muktahirkan secara berkala dengan di pantau langsung oleh pimpinan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Pimpinan terlibat langsung dalam penyususnan rencana strategis (Renstra) sehingga penjabaran dokumen dapat terlaksana dengan baik dan dipantau langsung oleh Kajari
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Pimpinan juga terlibat dan bertanggung jawab dalam penyususnan Perjanjian Kinerja sehingga kinerja bidang yang ditunjang dengan pagu anggaran yang tersedia.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Kepala Kejaskaan Negeri Kabupaten Kupang memantau langsung dengan pelaporan triwulan setiap bidang masing-masing
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari IKU, RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja bahkan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai mulai dari pelaksana ke kasubsi, kasubsi ke Kasi, Kasi ke Kejari dan Kejari ke Kejati
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaskaan Negeri Kabupaten Kupang.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaskaan Negeri Kabupaten Kupang.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dalam menyusun laporan kinerja selalu tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Semua pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja melalui media sosial.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan upaya demi meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja seperti mengikuti bimtek
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang menempatkan pegawai yang kompeten dalam pengelolahan akuntabilitas kinerja.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan negeri Kabupaten Kupang telah dilakukan beberapa upaya diantaranya :1) Telah dilakukan penyuluhan dengan nedia dan penyuluhan langsung kepada masyarakat., 2) Pengingkatan Jumlah Baner, ruang khusus penerima tamu : kedua upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang untuk menghindari terjadinya gratifikasi., 3) Ruang Khusus Penerima tamu : terdapat ruang penerima tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh Pimpinan.,. 4) terdapat Quotes yang dipajang di dinding setiap ruangan bidang kerja yang dapat menjadi motivasi kerja bagi setiap pegawai.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Segala kebijakan untuk melakukan pengendalian gratifikasi dilingkungan kerja Kejari Kabupaten Kupang telah dilakukan, selain itu upaya dan inovasi bahkan perbaikan dalam menjaga steriisasi lingkungan Kejari Kabupaten Kupang dari praktik gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inivasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan beberapa upaya pengedalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan oraganisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik setempat.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kejaskaan Negeri Kabupaten Kupang telah membangun lingkan pengendalian (SPIP) dan melakukan penilaian resiko atas pelayanan kami sehinggadapat mengendalikan untuk meminimalkan resiko.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   sampai hari ini pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang belum ada pengaduan masyarakat
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   sampai hari ini pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang belum ada pengaduan masyarakat
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   sampai hari ini pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang belum ada pengaduan masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Jika ada akan secara otomatis akan dilakukan evaluasi sehingga dapat ditindak lanjuti
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Jika ada akan secara otomatis akan dilakukan evaluasi sehingga dapat ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Whistle Blowing System sudah di laksanakan secara internal di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah menerapkan Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan evaluasi Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang untuk saat ini telah berupaya menindaklanjuti dari hasil evaluasi Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah mengidentifikasi / memetakan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Sosialisai terus dilakukan kepada seluruh Pegawai kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Penanaganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seruh bidang kerja pada wilayak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Dilakukan evaluasi atas penanaganan secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Seluruh evaluasi atas penanaganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari.kupangkab.go.id), sosial media (Instagram @Kejaksaan.Negeri.Kabupaten Kupang Facebook Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui buku saku dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Kompensasi berupa voucher diskon belanja pada Adhyaksa Mart Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Belum melakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memiliki survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan melalui Kotak survey (NIlai Tidak Puas, puas, Sangat Puas))
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Survey kepuasan masyarakat secara terbuka secara online dapat dilihat lewat media sosial, sedangkan di PTSP terdapat survey terbuka yang dicatat langsung oleh pengunjung layanan.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaskaan Negeri Kabupaten Kupang melibatkan semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan