Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TIMOR TENGAH SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Unit Kerja telah membentuk Tim yang baru untuk melakukan pembangunan Zona Integritas yakni dengan adanya Pembentukan SK Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan No SK: KEP-10/N.3.11/Cr.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan menuju WBK dan WBBM pada Tanggal 19 Maret 2021 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Zona Inegritas tanggal 22 Maret 2021, yang mencakup program kerja yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja ZI Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan secara Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (www.kejari-timortengahselatan.go.id), pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan maupun dikawasan pelayanan publik serta melalui Media Sosial Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan yaitu Twitter: kejaritts, Instagram :kejaritts, Youtube:KEJARI TIMOR TENGAH SELATAN, fb: Kejaksaan Negeri TTS.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja tanggal 22 Maret 2021.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dalam pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja berkala.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan selalu di tindaklanjuti secara berkelanjutan.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan selalu memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas 3. Pimpinan memberikan pengarahan terkait ZI saat apel.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penentuan pegawai sebagai agen perubahan dengan cara rapat dilingkungan Satker untuk memilih pegawai sebagai agen perubahan, dengan persyaratan: Tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin berat,kode etik dan tindak pidana, Memiliki kemampuan menumbuhkan keinginan seluruh pegawai di lingkungan Satker untuk melakukan perubahan, Memiliki kemampuan membina hubungan baik di lingkungan satker, Memiliki kemampuan mendorong terciptanya keinginan berubah yang dilakukan dengan tindakan nyata, Memiliki kemampuan mendiagnosa permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Mampu memberikan keyakinan memadai kepada penerima layanan, bahwa personil di lingkungan Satker telah berubah dalam pemberian pelayanan sudah sesuai peraturan perundang-undangan, Agen perubahan ditunjuk berdasarkan Penetapan Kepala Satker.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir pegawai di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dengan melakukan Apel Pagi, Senam Pagi setiap hari Jumat dan Olahraga bola Tenis Meja, Kerja Bakti di area Kantor Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja, Foto Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama, Dokumen Pakta Integritas, di lingkungan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan telah memberlakukan budaya kerja dan pola pikir sebagai perwujudan perubahan, seperti ruang kerja yang nyaman, tersediannya ruang publik yang memadai.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-semua sop yang ada telah mengacu pada proses bisnis dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang diantaranya : 1). SOP bidang pembinaan 2). SOP Bidang Intelijen 3). SOP Bidang Tindak Pidana Umum 4). SOP Bidang tindak pidana Khusus 5). SOP Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara 6). SOP Bidang Pengawasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Bahwa kegiatan dan pelayanan pada kejaksaan Negeri TTS telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Bahwa SOP telah di Evaluasi dibuktikan dengan natulen rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Kejaksaan Negeri TTS Memiliki Sistem pengukuran kinerja unit sudah memanfaatkan Teknologi Informasi yakni CMS Pidum, CMS Pidsus, Simkari, Sipede, E-Tilang, Video Cenference dan Arssys
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Kejaksaan Negeri TTS telah menggunakan aplikasi simkari kepegawaian (E Dosir) sebagai sarana teknologi informasi yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Beberapa pelayanan Publik telah menggunakan Teknologi Informasi, seperti E-Tilang dan Sidang Online sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan negeri TTS menjadi Lebih Efektif dan Efisien
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja Unit, Operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Kejaksaan Negeri TTS telah menerapkan kebijakan keterbukaan inforrmasi publik karena itu dengan mudah masyarakat dapat mengakses website, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube agar dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejari TTS
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Kejaksaan Negeri TTS melakukan monitoring dan evaluasi yang didalamnya pemeriksaan oleh Kasi Intel sebelum melakukan keterbukaan informasi publik sehingga ada penyaringan berita sebelum di umumkan ke publikagar dengan muda masyarakat dapat mengakses website, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube agar dapat mengetahui layanan yang berkualitas pada Kejari TTS
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kejaksaaan Negeri TTS telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Pengembangan kompetensi pegawai pada Kejaksaan Negeri TTS dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Kejaksaan Negeri TTS sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri TTS telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Telah dilaksankan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi guna melakukan pola mutasi internal kedepannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Kejaksaan Negeri TTS telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri TTS dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri TTS memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Kejaksaan Negeri TTS melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Kejaksaan Negeri TTS telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri TTS
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu Kejari TTS dilakukan secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Penilain individu menjadi dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Bahwa aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan dibuktikan dengan adanya apel setiap senin, buku waskat, laporan absensi bulanan dan laporan cuti bulanan.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data informasi pegawai di muktahirkan secara berkala dengan di pantau langsung oleh pimpinan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Kepala Kejaksaan Negeri TTS terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Kepala Kejaksaan Negeri TTS terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Kepala Kejaksaan Negeri TTS memantau pencapaian kinerja setiap bulan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Pimpinan Satker terlibat langsung dalam proses manajemen kinerja, memberikan arahan, menetapkan target dan menentukan strategi
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Kejaksaan Negeri TTS telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaskaan Negeri TTS.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Kejaksaan Negeri TTS dalam menyusun laporan kinerja selalu tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri TTS telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri TTS berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri TTS, telah dilakukan beberapa upaya dengan melakukan Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, dan Kotak Saran yang merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri TTS untuk menghindari terjadinya Gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dilaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri TTS dengan dilakukannya beberapa upaya dengan melakukan Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Penandatanganan Pakta Integritas, Maklumat Pelayanan, Komitmen Bersama dan Pemasangan Kotak Saran yang merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri TTS untuk menghindari terjadinya Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Unit kerja telah menerapkan pengawasan melekat bagi tiap pegawai
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Unit kerja telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja para pegawai
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Unit kerja telah menerapkan pengawasan melekat bagi setiap pegawai
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sudah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Bahwa unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang diterapkan organisasi dan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat akan dimonitoring dan evaluasi secara berkala apabila ada laporan yang masuk
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
hasil evaluasi atas penanganan pengaduan sudah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah di internalisasi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System sudah di terapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Whistle Blowing System sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan sudah disosialisasikan/internalisasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Sudah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan sudah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri TTS memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri TTS telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri TTS serta pemasangan Maklumat Pelayanan pada PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri TTS dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri TTS telah melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejari Timor Tengah Selatan telah melakukan s=sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-timortengahselatan.go.id), sosial media (Instagram, Twitter @kejaritts, Facebook Kejaksaan Negeri TTS, Youtube Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sanksi/reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Bahwa seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri TTS sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi salah satunya adalah layanan website serta CMS Publik sebagai sarana informasi perkara kepada publik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Bahwa unit kerja menggunakan inovasi dari pusat (Kejaksaan Agung) serta inovasi yang telah dibuat oleh satuan kerja antara lain sarana pengaduan korupsi (pelakor), pelayanan antar barang bukti gratis, e-tilang, buku tamu elekronik BETA TITAN serta pelayanan hukum gratis
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilaksanakan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Sudah ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dapat diakses secara terbuka melalui website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Sudah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey masyarakat dengan peningkatan informasi yang dipaparkan terkait transparansi kegiatan dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan melalui Sosial Media
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan