Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TIMOR TENGAH UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK& WBBM pada tanggal 26 Februari 2021(Bukti Dukung - BD1.1.1); Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK WBBM Kejari TTU pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam 10.00 WITA di Aula Kantor Kejari TTU (Dokumentasi BD1.1.6; Daftar Hadir BD1.1.5; Notulen Rapat BD1.1.3; ); Penentuan anggota Tim berdasarkan kriteria, memiliki kompentensi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan Tindak Pidana, melanggar kode etik/pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, memahami tugas dan fungsi (BD1.1.2) Pengesahan Tim kerja oleh Kepala Kejaksaan Negeri TTU melalui Surat Keputusan No: KEP-26 /N.3.12/Cr.5/03/2021 tanggal 10 Maret 2021; Pengesahan Tim Pegarah oleh Kepala Kejaksaan Negeri TTU melalui Surat Keputusan No: KEP-24 /N.3.12/Cr.5/03/2021 tanggal 10 Maret 2021; Pengesahan Tim Manajemen danMonev oleh Kepala Kejaksaan Negeri TTU melalui Surat Keputusan No: KEP-25 /N.3.12/Cr.5/03/2021 tanggal 10 Maret 2021;
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten di bidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. Penentuan Tim Pembangunan ZI WBK&WBBM berdasarkan mekanisme/tata cara dan Kriteria BD1.1.2 Penentuan Tim Kerja melalui seleksi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2021 (Bukti Dukung 1.1.9A, 1.1.9B, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 BD1.2.1
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Telah ada target prioritas yang relevan yang tertuan pada pada Dokumen rencana Aksi. BD1.2.1
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
melaksanakan Sosialisai secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan; sosialisasi dengan mempublikasi aksi pembangunan ZI menuju WBK & WBBM dmelalui media sosial YouTube, Facebook dan Twitter; sosialisasi dengan mempublikasi aksi pembangunan ZI menuju WBK & WBBM melalui Baliho yang dipajang pada tempat yang mudah dilihat publik; melaksanakan sosiallisasi pembangunan ZI menuju WBK & WBBM melalui siaran Radio
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
1. Tidak semua kegiatan pembangunan ZI WBK&WBBM dapat dilaksanakan sesuai rencana sebab adanya bencana alam siklon tropis, sehingga hampir 3 minggu lamanya kegiatan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai rencana, namun semua pembangunan telah mampu dilaksanakan. 2. Time Schedule Pembangunan ZI menuju WBK&WBBM Kejari TTU
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara beserta para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan yang ada di Kejari TTU
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring adan Evaluasi ditindaklanjuti dengan Rekomendasi oleh Tim Manajemen dan Monev setelah berkoordinasi dengan Tim Pengarah; Rekomendasi disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara bersama para Kepala Seksi telah menunjukan tauladan yang baik bagi seluruh staf di Kejari TTU, yakni secara berkala mengawasi pekerjaan bawahan lingkungan kerja masing-masing, berinteraksi aktif dan memotivasi bawahan; peduli,responsif, terlibat langsung, dan berkomitmen.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
telah ada agen perubahan yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara No: KEP-27/N.3.12/Cr.5/03/2021 pada tanggal 15 Maret 2021. Agen perubahan berperan aktif dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerja masing-masing. Dokumentasi peran aktif Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
telah Melaksanakan rapat kerja seluruh pegawai dengan pimpinan dengan tujuan menyamakan pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Telah ditentukan corporate value untuk menumbuhkan semangat perubahan dan bekerja kepada seluruh pegawai, Melaksanakan budaya kerja sesuai SOP, Melaksanakan budaya kerja sesuai Juklak dan Juknis dari Pimpinan, Penerapan reward and punishment secara konsisten, Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersasmaan dan memupuk semangat perubahan seperti family gathering, buka puasa bersama, piknik bersama pada saat liburan, dll
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Semua pegawai Kejari TTU dari tingkat pimpinan hingga level terbawah terlibat dalam pembangunan ZI WBK & WBBM sejak tahap Sosialisasi, Perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. 1. Penandatanganan Maklumat Pelayanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara 2. Penandatanganan Komitmen Bersama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Timor Tengah Utara, mulai dari Pejabat Struktural tertinggi sampai dengan Staf Tata Usaha. 3. Membuat Yel-yel Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, diantaranya : 1. SOP pada Seksi Tindak Pidana Umum 2. SOP pada Seksi Tindak Pidana Khusus 3. SOP pada Seksi Intelijen 4. SOP pada Seksi Perdata Dan Tata UsahaNegara 5. SOP pada Sub Bagian Pembinaan 6. SOP pada Seksi Barang Bukti dan Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang. 2. Dokumentasi penerapan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Semua SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, diantaranya : 1. SOP Bidang Pembinaan a) SOP Daftar Urutan Kepangkatan PNS b) SOP Kenaikan Gaji Berkala c) SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS d) SOP Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi e) SOP Laporan Aplikasi Persediaan f) SOP Pengelolaan Barang Milik Negara g) SOP Pengelolaan Bendahara Penerimaan h) SOP Pengelolaan Penghunian Rumah Dinas i) SOP Perencanaan Usulan Anggaran j) SOP Pemeliharaan Barang Perpustakaan k)SOP Penerimaan Tamu l) SOP Pengamanan Kantor m)SOP Pengelolaan Surat Masuk n) SOP Pengelolaan Surat Keluar o) SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tehknologi Informasi melalui Laporan Elektronik SKP pada Aplikasi SIMKARI dan CMS (Case Management System) yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Timor Tengah Utara telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Pengantaran Barang Bukti mengakses Whatsapp / Website Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dengan format menuliskan nomor tilang, nama, dan alamat. Nantinya petugas kejaksaan akan mengantarkan barang bukti tilang ke alamat tertera. 2. Buku Tamu Elektronik 3. Sedang membangun aplikasi Pelayanan Hukum Online
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan berkala Triwulan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejaksaan_negeri_ttu) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri ttu) 3. Youtube (Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, melalui diskusi internal dalam rapat terbatas secara tatap muka maupun daring
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan dan mempertibangkan karie setiap pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
diperkirakan kesenjangan kurang dari 25%, belum ada perhitungan detail.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Masing-masing pegawai membuat indikator kinerja individu / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dinilai oleh pimpinan pada unit kerja masing-masing
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dibuat dengan memperhatikan SKP atasan langsungnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dilakukan setiap bulan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward dan dipublikasi di internal Kantor Kejaksaa Negeri Timor tengah Utara
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Disiplin pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah diterapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Tengah Utara telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan piagam penghargaan. Kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran data sistem kepegawaian pada aplikasi SIMKARI yang dimutakhirkan secara rutin/berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara beserta para kepala seksi dna kelapa sub bagian pembinaan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara beserta para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan terlibat langsung dalam penyusunan Perjanjian Kenerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan pada unit kerja masing-masing memantau pencapaian kinerja setiap bulan. Kepala Kejaksaan Negeri TTU memantau secara berkala dan dadakan progress dan pencapaian kinerja.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Setiap unit kerja telah memiliki dokumen perancanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan pada setiap Unit telah berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
setiap unit kerja telah menggunakan Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
saat ini belum semua unit kerja mengunakan indikator kinerja SMART karena sedang fokus pada unit kerja tertentu yang diprioritaskan dalam pelayanan publik.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Penyusunan laporan kinerja selalu diupayakan tepat waktu atau sesuai target waktu yang direncanakan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Belum seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, hal ini disebabakan beberapa posisi jabatan pimpinan unit kerja yang lowong pada awal tahun 2021, namun kedepan dipastikan seluruh laporan kinerja akan memberikan informasi tentang kinerja di semua unit kerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
upaya peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan, seminar online (WEBINAR) hingga sharing knowledge di lingkunngan internal Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
belum seluruh SDM berkompeten melaksanakan pengelolaan akuntabilitas kinerja, hal ini disebabakan beberapa posisi jabatan pimpinan unit kerja yang lowong pada awal tahun 2021, namun kedepan dipastikan seluruh laporan kinerja akan memberikan informasi tentang kinerja di semua unit kerja.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pengendalian gratifikasi yang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya: 1.CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri TTU. Setiap area penting Kantor Kejaksaan Negeri TTU dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri TTU; 2. Banner Anti Korupsi; 3. Foto Kotak Saran; 4. Foto Alur Pengaduan Masyarakat; 5. Banner Laporan Pengaduan; 6. Pemvuatan LHKPN dan LHKSN; 7. Kotak Pengaduan; 8. Laporan Pengaduan memalui Website, Email, SMS, Whatsapp dan Facebook.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan dengan cara pembangunan pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik berbasis elektronik; sedang dibangun E-SPDP yang terkoneksi dengan E-PTSP; Pengendalian Gratifikasi mengikuti SOP pada setiap Unit Kerja.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
1. Pembentukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdasarkaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor: KEP-26/N.3.12/Cr.05/03/2021, tanggal 31 Maret 2021; 2. Pembentukan Tim Manajemen Resiko berdasarkaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor: KEP-27/N.3.12/Cr.05/03/2021, tanggal 31 Maret 2021;
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Pembuatan Peta Risiko dan Sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pelayanan sesuai SOP pada setiap Unit Kerja di Kejari TTU
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yakni: 1. Pemasangan CCTV; 2. Quote Anti gratifikasi dan Motivasi Pelayanan; 3. mengatur dan merubah tata letak posisi kerja/ pelayanan publik yang mudah monitoring dan pengawasan; 4. mengatur dan merubah pintu ruangan kerja dengan pintu semi kaca agar mudah monitoring dan pengawasan; 5. kegiatan pendalaman agama;
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
1. Sosialisasi SPI saat apel pagi, briefing personal maupun tim/unit kerja; 2. Nota Dinas internasilasai SPI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1. Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah membangun sistem pengaduan masyarakat secara digital sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien yang menerima semua pengadua masyarakat termasuk WBS dan Benturan Kepentingan melaui Call Center PTSP Kejari TTU yakni memalui Telp, SMS, Website, Pesan Facebook dan Whatsapp. 2. Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor: KEP-24/N.3.12/Cr.05/03/2021 tanggal 31 MAret 2021; 3. Alur Penerimaan Pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   11
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   9
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara beserta para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan yang ada di Kejari TTU berdasarkan data pengaduan Call Center Pengaduan PTSP Kejaksaan negeri Timor Tengah Utara. monev dilakukan secara berkala dan juga mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pengaduan sesuai kebijakan Pimpinan setiap unit kerja dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1. Hasil evaluasi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja dengan membuat telaahan dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan setiap unit kerja masing-masing dan Kepala Kejaksa Negeri Timor tengah Utara. 2. SOP Monev Pengaduan Masyarakat 3. Jadwal Monev Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. Sosialisasi internal kepada seluruh pegawai Kejari TTU tentang WBS; 2. Nota Dinas kepada seluruh Pimpinan Unit kerja yakni seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan tentang WBS 3. Setiap Kepala Seksi dan Kasubagbin melakukan sosialisasi WBS pada stafnya masing-masing
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Pengaduan WBS dapat dilakukan 7x 24 Jam melalui Website dan Call Centre Kejari TTU yakni dapat melalui Whatsapp, inbox Facebook, SMS maupun Telp. 2. Tamu dapat melakukan pengaduan melalui kotak saran pada kantor Kejari TTU sebelum meninggalkan kantor Kejari TTU
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Saat ini direncanakan setiap semester, jika ada peningkatan Pengaduan, akan dilakukan setiap triwulan. 2. Evaluasi WBS juga berdasarkan kebijakan Pimpinan setiap Unit Kerja dikoordinir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengaha Utara dengan mempertimbangkan Kuantitas dan Kualitas pengaduan WBS 3. SOP Monev WBS 4. Jadwal Monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Selama tahun 2021 belum ada pengaduan WBS sehingga belum ada pengaduan yang ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor: KEP-28/N.3.12/Cr.05/04 2021 tanggal 12 April 2021; 2. Seluruh Pegawai terlibat dalam Tim Penanganan Benturan Kepentingan 2. Dokumen Pemetaan Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
1. Rapat internal Kejari TTU tentang Benturan Kepentingan 2. Sosialisasi Pemetaan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai Unit kerja 3. Peningkatan internalisai penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja, dikoordinir setiap pimpinan Unit Kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
1. Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor: KEP-28/N.3.12/Cr.05/04 2021 tanggal 12 April 2021; 2. Seluruh pegawai terlibat dalam Tim Penanganan Benturan Kepentingan; 3. sosiallisasi Peta Benturan Kepentingan di internal Kejaksaan Negeri TTU; 4. Poster Benturan Kepentingan 5. Jadwal Tetap koordinasi dan konsultasi benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1. Monitoring dan Evaluasi pada Call Centre PTSP Kejari TTU yakni berdasarkan pengaduan. 2. Respon cepat Kepala Kejaksaan Negeri TTU dan setiap Pimpinan Unit Kerja jika ada informasi maupun pengadaun Benturan kepentingan, dan meminta klarifikasi. 3. Jadwal Monev Triwulan Penanganan Benturan Kepentingan 6. Selama ini belum pernah ada informasi maupun pengaduan terkait benturan kepentingan maupun WBS,
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
telah dievaluasi, dan belum pernah ada informasi maupun pengaduan terkait benturan kepentingan maupun WBS di lingkungan KejaksaanNegeri Timor Tengah Utara
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Membuat dan menetapan standar prosedur, biaya dan waktu pada semua jenis pelayanan publik diantaranya: 1. Standar Pelayanan Tilang 2. Standar Pelayanan Barang Bukti 3. Standar Pelayanan Besuk Tahanan 4. Standar Pelayanan Konsultasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Maklumat Pelayanan Publik setiap unit Kerja 2. Inovasi Pelayanan Publik pada setiap Unit Kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. SOP pada Seksi Tindak Pidana Umum 2. SOP pada Seksi Tindak Pidana Khusus 3. SOP pada Seksi Intelijen 4. SOP pada Seksi Perdata Dan Tata UsahaNegara 5. SOP pada Sub Bagian Pembinaan 6. SOP pada Seksi Barang Bukti dan Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Buku Standar Layanan untuk setiap jenis pelayanan dimana setiap 6 bulan dilakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Sosialisasi Pelayanan Prima Berkelanjutan 2. Sarana Layanan Terpadu / Terintegrasi Satu Pintu 3. Juknis Penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dapat diakses secara daring yaitu melalui: 1. Website Kejari TTU pada link https://kejarittu.com/ (saat ini masih menunggu Sub Domain dari Kejaksaan Agung RI) 2. PTSP Online Kejari TTU pada link https://ptsp.kejarittu.com/menu.php (selanjutnya akan terintegrasi dengan Website Kejari TTU) 3. Call Center PTSP Kejari TTU yang melayani komunikasi telepon selular dan SMS melalui Nomor 0813 1626 3564 4. Whatsapp Kejari TTU yang terintegrasi dengan Call Center PTSP yakni dengan Nomor yang sama. 5. Media Sosial kejari TTU yakni Facebook Kejaksaan Negeri TTU, Twitter @kejarittu, Instagram kejaksaan_negeri_ttu dan Channel YouTube Kejaksaan negeri Timor Tengah Utara 6. Email ptsp.kejarittu@gmail.com dan intel.kejari.ttu@gmail.com
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
1. Briefing Pegawai 2. Briefing Security 3. Sertifikat Penghargaan kepada Pegawai TU dan Jaksa yang berprestasi dalam pelayanan publik 4. Pemilihan Pegawai Terbaik berdasarkan SKP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu 2. SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
1. Pengantaran barang Bukti melalui jasa Pos Indonesia 2. Antrian Tilang secara Online 3. Buku Tamu Elektronik disertai foto aktual 4. SPDP dan Perpanjangan Penahana secara Online 5. Analisa dan publikasi Pelayanan Hukum berbasis Sistem Informasi Geografis 6. Jadwal Sidang Online 7. Daftar Penanganan Perkara Pidum dan Pidsus online 8. Konsultasi Hukum Online
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. telah dilakukan survei kepuasan masyarakat secara online sejak tanggal 22 Mei 2021 2. Akan dilaksanakan secara berkala 3. akan dilakukan evaluasi secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Publikasi dan mengajak masyarakat mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online di Kejari TTU diantaranya: 1. SKM terhadap Layanan Barang Bukti pada link http://bit.ly/survei_barangbukti_kejari_ttu 2. SKM terhadap Layanan Tilang pada link http://bit.ly/survei_tilang_kejari_ttu 3. SKM terhadap Layanan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) pada link http://bit.ly/survei_jms_kejari_ttu 4. SKM terhadap Layanan Jaksa Masuk Desa (JMD) pada link http://bit.ly/survei_jmd_kejari_ttu 5. SKM terhadap Pelayanan Hukum pada link http://bit.ly/survei_layanan_hukum_kejari_ttu 6. SKM terhadap Pelayanan Tamu pada link http://bit.ly/survei_tamu_kejari_ttu 7. SKM terhadap Layanan Besuk Tahanan pada link http://bit.ly/survei_besuk_tahanan_kejari_ttu 8. SKM terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)pada link http://bit.ly/survei_ptsp_kejari_ttu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
saat ini Kejaksaan Negeri TTU sedang melasksanakan survei dan akan melaksanakan evaluasi sesuai Petunjuk Teknis Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kejaksaan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan