Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BELU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor : KEP-22/N.3.13/Cp.3/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Belu Tanggal 12 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Belu, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Belu menuju WBK dan WBBM.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dalam Permenpan RB no.10 tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBBM diantaranya : 1. Spanduk/banner yang dipasang di setiap sudut kantor. 2. Media Sosial diantaranya : • Instagram ( kejari.belu) • Facebook (Kejaksaan Negeri Belu)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana berupa Dokumen Laporan Perkembangan RB TRIWULAN I
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan Tindak Lanjut monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBBM berupa dokumen antara lain : 1. Notulen Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Dokumentasi Rapat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor : KEP-24/N.3.13/Cp.3/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) di lingkungan Kejaksaan Negeri Belu Tahun 2021-2025 Tanggal 12 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejari Badung membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejari Badung dengan melakukan hal sebagai berikut : 1. Foto Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama. 2. Dokumen Pakta Integritas
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM antara lain : 1. Foto Sosialisi Pembangunan ZI menuju WBBM 2. Foto Apel Pembangunan ZI 3. Foto Penanda Tanganan Komitmen Bersama 4. Foto Penandatangan Pakta Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansiberupa file : 1. SOP Bidang Pembinaan 2. SOP Bidang Intelijen 3. SOP Bidang DATUN 4. SOP BIDANG PIDSUS 5. SOP BIDANG PIDUM 6. SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan berupa file : 1. SOP Bidang Pembinaan 2. SOP Bidang Intelijen 3. SOP Bidang DATUN 4. SOP BIDANG PIDSUS 5. SOP BIDANG PIDUM 6. SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan 7. Juklak dan Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Badung memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi berupa screencapture aplikasi : 1. CMS SPPT-IT 2. EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM pada Kejari Badung sudah menggunakan teknologi informasi berupa screencapture aplikasi antara lain : 1. Daskrimti Simkari Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi antara lain screencapture : 1. Informasi Data Tilang Via Website 2. Persidangan Online
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Belu telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses media sosial Kejaksaan Negeri Belu untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Belu , diantaranya : • Instagram ( kejari.belu) • Facebook (Kejaksaan Negeri Belu)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan antara lain : 1. Dokumen Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 2. Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai 3. Dokumen Analisis Kebutuhan Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang anatara lain : 1. Dokumen SP Melaksanakan Tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Belu sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (dokumen notulen rapat)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Belu telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan (dokumen sprint)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Belu mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya dengan bukti dukung berupa : 1.. SP Mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya (notulen rapat)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Belu telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi berupa : 1. Pelatihan Sistem Persuratan Digital Elektronik 2. Pelatihan Keuangan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Belu dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (Rekapitulasi SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Belu memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Belu memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Dokumen surat perintah mengikuti Diklat, 2. Mengikuti inhouse Trainng Pengembangan Karakter
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Belu berupa : 1. dokumen sasaran kinerja pegawai 2. Perjanjian Kinerja 3. Indikator Kinerja Utama
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya anatara lain : 1. Dokumen SKP & DP3 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Belu dilakukan secara bulanan antara lain : 1. buku catatan penilain kinerja 2. Rekapitulasi Capaian SKP Triwulan I
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Belu memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap Semester sekali dan di umumkan pada minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Capaian Kinerja individu.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Belu telah diterapkan dan pada tanggal 31 Maret 2021 telah dibentuk Satuan Tugas Kedisiplinan yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk menegakkan aturan disiplin dan kode etik di Kejaksaan Negeri Belu. Selain pemberian punishment, Kejaksaan Negeri Belu juga memberikan reward kepada pegawai teladan yang diberikan setiap 1 (satu) semester sekali. Reward yang diberikan berupa piagam penghargaan dan apresiasi melalui media sosial Kejaksaan Negeri Belu .
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Kepegawaian telah dimutakhirkan melalui aplikasi E-Dosir yang mana memuat seluruh arsip kepegawaian yang sudah di scan secara elektronik.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan antara lain : 1. Dokumen RENSTRA 2. Dokumen RENJA 3. Notulen Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjiam kinerja berupa : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Notulen rapat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumen laporan capaian kinerja triwulan I
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
"Dokumen perencanaan pada Kejaksan Tinggi Nusa Tenggara Timur sudah ada berupa : 1. Dokumen Rencana Strategis 2. Dokumen Rencana Kerja 3.. Dokumen Perjanjian Kinerja"
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil ada berupa : 1. Dokumen Restra 2. Dokumen Renja 3. Dokumen Perjanjian Kerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Belu telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi (dokumen IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) berupa : 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen IKU 3. Dokumen Perjanian Kinerja 4. Aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Belu telah menyusun laporan kinerjan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Badung telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai berupa : 1. Dokumen LAKIP 2. Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan I
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berupa : 1. Surat perintah mengikuti Diklat,
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala 1. Pemasangan Baner 2. Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Belu Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Belu dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Belu 2. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaa Negeri Belu membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Belu
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Belu telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah melaksanakan Rapat Evaluasi terkait penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah melaksanakan Rapat Evaluasi terkait penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Belu telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan negeri belu juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Pos Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Belu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Pelaksanakan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah melaporkan Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat pada Laporan Bulanan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
MensosialisasikanWhistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Twitter.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Kegiatan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Belu memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja, diantaranya : 1 .PTSP yang dilengkapi ruang tamu yang nyaman (Ruang tamu, TV, Dispenser, Loker, Pojok Baca). 2. Ruang Tahap II dan ruang pemeriksaan saksi 3. Tempat parkir, kursi roda dan wc difabel.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Pada Kejaksaan Negeri Belu telah terdapat Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan bukti dukung berupa : 1. Foto Standar Pelayanan yang telah dimaklumatkan 2. Dokumen Standar Pelayanan yang telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan berupa file : 1. Alur Pelayanan 2. SOP Bidang Pembinaan 3. SOP Bidang Intelijen 4. SOP Bidang DATUN 5. SOP BIDANG PIDSUS 6. SOP BIDANG PIDUM 7. SOP BIDANG Barang Bukti & Barang Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan pelaksanaan reivew
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Seluruh masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada sosial media (Instagram @kejari.Belu, Facebook Kejaksaan Negeri Belu.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Belu memberikan Reward Kepada Jaksa dan Tata Usaha yang kinerjanya sangat baik. dan juga terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pada Kejaksaan Negeri Badung Telah terdapat sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan bukti dukung berupa : 1. Foto ruangan PTSP 2. Foto Sarana dan Prasarana Pada Ruangan PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Belu telah memiliki inovasi pelayanan yaitu : - Pelayanan Terapadu Satu Pintu (PTSP) sehingga mempermudah dan mempercepat proses pertemuan antara tamu dan pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang, -Pelayanan Pengantaran Barang Bukti secara Gratis, - Ruang Tamu yang nyaman, Free Charging, Loker, Fasilitas kebersihan untuk mencegah Covid 19 -tempat parkir -Pojok Baca -Toilet umum dan , papan-papan petunjuk arah dan akses disabilitas
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Belu dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka oleh masyarkat luas melalui medsos Kejari Badung dengan bukti dukung screencapture yaitu : 1. Facebook (kejaksaan Negeri Belu) 2. Instagram (kejari.belu)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Belu
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan