Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SIKKA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dilakukan pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Sikka dengan bukti dukung: 1. Undangan Pembentukan Tim ZI Nomor : B-478/N.3.15.1/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 2. Daftar hadir dan Notula Rapat 3. Dokumentasi rapat 4. SK. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Nomor : Kep-09/N.3.15/Cr.5/03/2021 tanggal 04 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penunjukan dan penetapan Tim Kerja sesuai dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur kerja dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sikka untuk masing-masing Koordinator Program dan seluruh anggotanya dalam Tim dengan Bukti dukung Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Nomor : Print-27-32/N.3.15/Cr.5/03/2021 tanggal 05 Maret 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBM/WBBM disusun bersama oleh seluruh Tim Kerja di Kejaksaan Negeri Sikka, dimana Kejaksaan Negeri Sikka telah melaksanakan Upacara Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada tanggal 17 Maret 2021, dengan melakukan penandatangan komitmen bersama Pimpinan, pejabat struktural, pegawai dan seluruh pramubhakti, penandatangan Pakta Integritas oleh Pimpinan dan Para Kasi/Kasubag.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, dalam dokumen terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBk/WBBM yaitu antara lain : 1. Area Perubahan 2. Nama kegiatan dan penanggungjawab kegiatan 3. Target Kegiatan 4. Waktu Penyelesaian. Dalam Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) disusun dengan memperhatikan prinsip smart (spesifik (terperinci/khusus dengan target yang jelas, meassurable (membuat target yang mudah diukur), attainable (target yan realitis dan dapat dicapai), relevan (target yang sesuai dengan bidang tugasnya), timebased (batas waktu pentelesaiannya)..
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selalu memberikan arahan dalam kegiatan apel dan rapat staf dengan melakukan pemasangan banner pembangunan zona integritas kepada masyarakat melalui website, inovasi satker dengan memperhatikan Insja No. I Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial, Website : kejarisikka.go.id, facebook : Kejari Sikka (Kejaksaan Negeri Sikka), Youtube : KEJARI SIKKA, Twitter : @kejari_sikka
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Membuat target pertriwulan/bulanan dan mengevaluasi pencapaiannya yang dilakukan oleh Tim Kerja dengan melakukan rapat, mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi dan membuat dokumen kegiatan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Melakukan rapat monitoring tiap minggu dengan menyusun rekomendasi perbaikan dan membuat laporanya.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal telah ditindak lanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan aktif sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan menjadi tauladan, dengan mengerakkan bawahannya untuk bekerja sama dengan satker dan instansi terkait, peduli terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi satker, terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari pimpinan, bersama-sama dengan pegawai berkomitmen untuk melakukan perubahan, menunjuk seluruh pejabat struktural sebagai role model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agen Perubahan sesuai dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Nomor: KEP-10/N.3.15/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 dan membuat rencana dan monev rencana tindak agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaan Negeri Sikka dalam menumbuhkan perubahan semangat kerja, budaya kerja sesuai SOP, juklak/juknis Pimpinan, melakukan familly gathering, ceramah agama, dan membuat pigura kata-kata bijak di lingkungan Kejaksaan Negeri Sikka.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Sikka beserta pegawai dan pramubhakti terlibat langsng dalam seluruh kegiatan pembangunan zona integritas dengan penuh semangat dalam pemahaman Zona Integritas yang adalah merupakan tanggungjawab bersama dari Pimpinan sampai staf.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang. Dengan Bukti Dukung : Standar Operasional Procedur (SOP) masing-masing bidang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Sikka dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran Kinerja sudah dibuat menggunakan system teknologi informasi dan telah menerapkan Case Management System (CMS) Pidun dan Pidsus secara konsisten/entry data hingga eksekusi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dengan selalu aktif melakukan updating data di Aplikasi Simkari serta menerapkan sistem informasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi yaitu dengan membuat inovasi setiap layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing didukung dengan Aplikasi PTSP Kejari Sikka yang dengan sangat mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun cukup mengakses kejari-sikka.go.id
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan rapat evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional agar dalam pemanfaatannya terus bergerak lebih baik kedepannya serta mengembangkan inovasi teknologi informasi yang tentunya akan memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat dalam penerimaan pelayanan publik juga dengan memonitoring hasil survey pelayanan publik yang telah berbasis teknologi.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Sikka telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Sikka untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Sikka. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Sikka juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram ( Kejari.Sikka ) 2. Facebook ( Kejari Sikka ) 3. Youtube ( Kejari Sikka ) 4. Tik Tok ( Kejari.Sikka)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan melapksanakan rapat evaluasi secara berkala dengan bukti dukung : 1. undangan Rapat Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kejari Sikka nomor: B-1064/N.3.15/Cp.1/04/2021, 2. Notulen Rapat Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada hasil analisis beban kerja yang tertuang dalam laporan Analisis Kebutuhan Pegawai nomor: B-772/N.3.15/Cp.3/04/2021, Peta Jabatan,dan Laporan Bezetting Formasi Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Mengenai Rekrutmen adalah kewenangan dari Jabatan Eselon I dan II di Kejagung. Namun dalam pelaksanaan diunit untuk menutupi kekurangan SDM kadang penempatan pegawai selain dia melaksanakan penempatan sebagai pegawai sesuai susunan jabatan di Surat Keputusan Eselon I dan II tersebut juga diberikan tugas tambahan di daerah. contoh: Pada staf pidum formasi calon jaksa merangkap sebagai anggota pengawal tahanan berdasarkan Sprint Kajari tentang pengawalan tahanan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Penempatan pegawai rekrutmen telah memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi dengan bukti dukung : 1. undangan rapat penempatan CPNS hasil rekrutmen nomor: B-207/N.3.15/Cp.1/01/2021, 2. Absensi Rapat Monev penempatan CPNS, 3. Dokumentasi Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai berdasarkan Sprint PPJ nomor B-1066/C.4/Cp.2/08/2020 dan SK Jaksa Fungsional nomor: KEP-I-002/C.4/01/2003
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Khusus dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dengan pola mutasi yang telah ditetapkan dimana dilakukan penunjukan dengan cara rapat antar kasi dan kasubag dan melihat kompetensi dan sejarah keahliannya untuk ditetapkan sesuai dengan bidangnya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. monitoring hanya dilakukan oleh pimpinan langsung dan peta kekuatan bidang.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Untuk melakukan khusus Training Need Analysis untuk mengembangkan secara khusus telah dilakukan unit kerja melalui training kompetensi dalam rangka kebutuhan pelatihan ata program pengembangan potensi SDM untuk peningkatan performa SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dari laporan kinerja bidang dan juga daftar riwayat pegawai yang dalam aplikasi SIMKARI
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan dibawah 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi lainnya, bukti dukung: 1. Surat Perintah mengikuti diklat TAK yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Nomor: PRINT-35/N.3.15/Cp.3/03/2021 2. Dokumentasi diklat TAK
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Menunjuk pegawai untuk menjadi Narasumber dalam acara workshop Komnas Perempuan di Hotel Sylvia dan mengikut sertakan pegawai In House Training, Peningkatan Kemampuan Jaksa Pengacara Negara.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monitoring dan evaluasi berupa briefing/ekspose dan dinamika kelompok rutin dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi pegawai bukti dukung: 1. foto rapat Dinamika Kelompok, 2. Laporan Dinamika Kelompok
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja eselon III s/d IV dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama ( IKU) sebagaiamana Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-005/JA/06/2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI dan surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B- 225/C/Cr./08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Sikka tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran Kinerja Individu telah sesuai dengan indikator kinerja individu yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja dan SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Penilaian capaian sasaran kerja dilakukakan secara berkala serta dilakukan evaluasi melalui SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dilakukan penilaian kinerja secara berkala dan memberikan reward berupa usulan Promosi, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah diimplementasikan kepada seluruh pegawai dengan memasang PP No. 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada lorong kantor bukti dukung: foto papan PP No. 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan Apel Pagi dan apel sore bukti dukung : dokumentasi Apel Pagi dan Apel Sore
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data telah dimutakhirkan secara berkala di Edosir SIMKARI kemudian hasil pemutakhiran tersebut dituangkan dalam laporan Edosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Satuan Kerja terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan Tahunan Satuan Kerja, sehingga penjabaran dokumen dapat terlaksana dengan baik. Dengan bukti dukung : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat, dan Dokumentasi Rapat.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan bukti Dukung : Dokumen Perjanjian Kinerja, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat, dan Dokumentasi Rapat.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi setiap minggunya dan dilaporkan secara triwulan. Dengan bukti Dukung : Dokumen Laporan Hasil Kinerja, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat, dan Dokumentasi Kegiatan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Satuan Kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Perjanjian Kinerja. Dengan Bukti Dukung : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Kerja (RENJA), dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi pada hasil. Dengan Bukti Dukung : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Kerja (RENJA), dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Sikka telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi dan membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Sikka. Dengan Bukti Dukung : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sikka telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved). Dengan Bukti Dukung : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dan Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev pada laman e-monev.bappenas.go.id
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Sikka telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. Dengan Bukti Dukung : Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokument Laporan Kinerja.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Sikka telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai. Dengan Bukti Dukung : Dokument Laporan Kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Sikka berupaya meningkatkan seluruh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani akuntabilitas kinerja. Peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan seminar dan penandatanganan Pakta Integritas guna perubahan pola pikir pegawai dan pembentukan Zona Integritas. Dengan Bukti Dukung : Dokumentasi Kegiatan Seminar.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya telah dilakukan melalui media pemasangan poster anti-gratifikasi di lingkungan satuan kerja serta publikasi anti-gratifikasi di platform media sosial. Serta untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Sikka, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : Ruang Pelayanan Pengendali Gratifikasi Kejaksaan Negeri Sikka dilengkapi dengan buku Agenda Pengendalian Gratifikasi, Kamera CCTV yang terintegrasi di setiap sudut area Kantor untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor, melakukan Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Kotak Saran yang merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sikka untuk menghindari terjadinya Gratifikasi, serta Ruang Khusus Penerimaan Tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya telah diimplementasikan melalui penyediaan fasilitas berupa ruangan khusus unit pengendalian anti gratifikasi disertai informasi alur prosedur penyampaian pengaduan/laporan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Sikka membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Sikka.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Sikka telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Sikka telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah diimplementasikan dengan penerbitan SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat, penyediaan fasilitas berupa ruangan khusus pengaduan masyarakat di lingkungan satuan kerja atau pengaduan secara online melalui website resmi satuan kerja disertai informasi alur prosedur penyampaian pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Setiap bulan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka akan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melalui buku register.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya telah di internalisasi melalui publikasi secara internal di lingkungan satan kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya telah diterapkan melalui penyediaan fasilitas berupa ruangan khusus pengaduan Whistle Blowing System di lingkungan satuan kerja atau pengaduan Whistle Blowing System secara online melalui website resmi satuan kerja disertai publikasi alur prosedur penyampaian pengaduan Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilaksanakan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang dilaksanakan secara bulanan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Sampai dengan saat ini masih belum ada pengaduan yang masuk di unit pelayanan Whistle Blowing System Kejari Sikka
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dilakukan identifikasi/pemetaan terkait benturan kepentingan setelah pencanangan zona integritas beberapa waktu lalu
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sikka
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh satuan kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Sikka dievaluasi secara berkala oleh satuan kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Sikka memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri sikka selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa). Bukti Pendukung berupa : SOP Pelayanan Masing-masing Bidang, Pemasangan Banner SOP Pelayanan, Pemasangan Jam Pelayanan PTSP, dan Pemasangan kata-kata Bijak/Motivasi di Area Kantor.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Sikka telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Sikka. Bukti Pendukung Berupa : Pemasangan Maklumat Pelayanan, Pemasangan Jam Pelayanan PTSP, Pemasangan SOP pada setiap lokasi Pelayanan, dan Tangkapan Layar Sosialisasi SOP via Website.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sikka dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Bukti Dukung Berupa : Dokumentasi Review atau evaluasi SOP, Pemasangan banner prosedur ketika masuk area kantor di masa Covid, dan Pemasangan banner Penitipan Barang.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Sikka melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada. Bukti Pendukung berupa : Laporan Review SOP, Laporan Rapat Evaluasi, dan Dokumentasi kegiatan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Implementasi 3s (Senyum, Salam, Sapa). Serta pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sikka, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan Prima. Bukti Pendukung berupa : Notulen Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima, Daftar Hadir Peserta Sosialisasi, Materi Sosialisasi, dan Dokumentasi Kegiatan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-sikka.go.id dan aplikasi.kejari-sikka.go.id), sosial media (Instagram @kejari.sikka Facebook Kejari Sikka Youtube KEJARI SIKKA). Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui brosur, pamflet, dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Sikka. Bukti Pendukung berupa : tangkapan layar Instagram, Facebook, Twitter, dan Web Kejaksaan Negeri Sikka.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sikka sudah dilaksanakan secara terpadu yaitu dengan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Integrated Service) dan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Website Kejari Sikka. dengan alamat aplikasi.kejari-sikka.go.id
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Sikka telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain. Bukti Dukung : Layanan Nona Jago, Tangkapan Layar Aplikasi E-Lapdu Tipikor, Tangkapan Layar Informasi Perlindungan Pelapor, Tangkapan Layar Informasi Jenis Korupsi, Tangkapan Layar Aplikasi Pengaduan Masyarakat, Tangkapan Layar Aplikasi Jaga Desa, Tangkapan Layar Aplikasi WBS.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Sikka dilakukan secara berkala. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Sikka dilakukan secara berkala. Survey dilakukan dengan sistem Scan QR code yang terintegrasi dengan google form dan Aplikasi Sinori Kejaksaan Republik Indonesia.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media Website, yaitu kejari-sikka.go.id
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Sikka. Bukti Pendukung berupa : Dokumentasi Kegiatan, Data Tindak Lanjut Hasil survey.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan