Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI FLORES TIMUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Tim Kerja No. KEP-05/N.3.16/Cr.5/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Flores Timur, Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor :KEP07/N.3.16/Cp.2/03/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Flores Timur
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dokumentasi Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Dokumentasi Komitmen Bersama Kejaksaan Negeri Flores Timur, Pakta Integritas Kejaksaan negeri Flores Timur, Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK WBBM, Buku Saku Pembangunan Zona Integritas. Dokumentasi Apel Pagi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media sosial Kejaksaan Negeri Flores Timur Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dan Website Kejaksaan Negeri Flores Timur
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Laporan, Daftar Hadir, dan Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Flores Timur Periode bulan Maret, April, Mei 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Laporan, Daftar Hadir, dan Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Flores Timur Periode bulan Maret, April, Mei 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri FLores Timur tanggal 6 April 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Absensi Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, SKP Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, Buku Pengawasan Melekat (Waskat) Kejaksaan Negeri Flores Timur
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : KEP-06/N.3.16/Cr.3/03/2021 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan (Agent Of Change) Kejaksaan Negeri Flores Timur, Rencana Tindak Agen Perubahan Sasaran Kedisiplinan Pegawai, Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Ruang Pelayanan Publik, Dokumentasi Motto kerja, Dokumentasi Senam, Vcon dan Doa Bersama, Dokumentasi Area - Area Perubahan, Dokumentasi Natal Bersama, Dokumentasi Kegiatan Taekwondo, Dokumentasi Foto Bersama dengan Seragam Batik
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : KEP-06/N.3.16/Cr.3/03/2021 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan (Agent Of Change) Kejaksaan Negeri Flores Timur, Dokumentasi Surat Kabar Pencanangan WBK WBBM, Dokumentasi Kegiatan Pencanangan WBK WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP BB BR, SOP BIN, SOP DATUN, SOP INTEL, SOP PEMERIKSA, SOP PIDSUS, SOP PIDUM
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur Operasional (SOP) tetap telah diterapkan di lingkungan satuan kerja Kejaksaan Negeri Flores Timur
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Undangan Rapat evaluasi SOP, Notulen Rapat Evaluasi dan Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP pada tanggal 17 Mei 2021
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Penggunaan Aplikasi CMS PIDSUS, CMS PIDUM, E IJIN, E DOSIR, E-KGB, E-PANGKAT, E-TILANG dan Aplikasi SIPEDE
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Dokumentasi Presensi Sidik Jari Kejaksaan Negeri Flores Timur
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Penggunaan Aplikasi CMS PIDSUS, CMS PIDUM, SIPEDE, dan Dokumentasi Penataan Arsip
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dokumentasi Vcon
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Tangkap layar E-PPID dan Website sarana PPID, Surat Perintah Nomor : PRINT-33/N.3.16/Kph.3/04/2021 tentang Pelayanan Informasi Publik, sosialisasi melalui Website, Twitter, Youtube, Instagram dan Facebook Kejaksaan negeri Flores Timur
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Tangkap layar E-PPID dan Website sarana PPID, Surat Perintah Nomor : PRINT-33/N.3.16/Kph.3/04/2021 tentang Pelayanan Informasi Publik, sosialisasi melalui Website, Twitter, Youtube, Instagram dan Facebook Kejaksaan negeri Flores Timur
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumentasi Peta Jabatan, Dokumentasi Daftar Urut Kepangkatan, dan Analisis Kebutuhan Pegawai Nomor : B-975/N.3.16/Cp.3/06/2021 tanggal 18 Juni 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Dokumentasi Peta Jabatan, Dokumentasi Daftar Urut Kepangkatan, Sprint Penempatan Pegawai Nomor : PRIN-39/n.3.16/cP.2/07/2020 Tanggal 24 September 2020. Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Notulen Rapat Monev dan Daftar Hadir Monev Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kejaksaan Negeri Flores Timur
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor PRIN-39/N.3.16/Cp.2/07/2020, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor PRIN-395N.3.16/Cp.2/09/2020,Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor PRIN-36/N.3.16/Cp.2/09/2020, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor PRIN-37/N.3.16/Cp.2/09/2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Flores Timur telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dalam melakukan mutasi antar jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal di Lingkungan Kejaksaan Negeri Flores Timur tanggal 4 Januari 2021
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan negeri Flores Timur Nomor ; PRIN-04/N.3.16/Cp.2/01/2021 mengenai penunjukan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Persiapan Ujian dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Sertifikat Bendahara Keuangan Nomor Register : BNT-12491/174/357/2018
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat sedikit kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Flores Timur telah memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Flores Timur sudah mengikutsertakan para pegawainya untuk mengikuti diklat, sebagai data dukungnya terdapat surat perintah dan sertifikat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Honorer Tidak Tetap Nomor : SPKK-21/N.3.16/Cp.2/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, Dokumentasi pengumuman rekrutmern tenaga honorer, dan dokumentasi rekrutmen tenaga honorer Kejaksaan negeri Flores Timur
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Pengukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali untuk tenaga kontrak
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi Piagam Pegawai Teladan dan Piagam Pegawai Telatan Kejaksaan Negeri Flores Timur
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Absensi Pegawai bulan Februari - Maret 2021, Nota Dinas Kedisiplinan, Form Izin Meninggalkan Kantor, Form Pelanggaran, Form Izin Mengemudikan Kendaraan Dinas
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
DRP E-Dosir Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, DRP E-Dosir Kasubagbin, DRP E-Dosir Kasi Intel, DRP E-Dosir Kasi Pidum, DRP E-Dosir Kasi Pidsus, DRP E-Dosir Pemeriksa, DRP E-Dosir Kasi BB dan BR
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rencana Kerja tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021, Dokumentasi Rapat Rencana Kerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja, Dokumentasi Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Notulen dan Daftar Hadir Rapat Penyampaian Hasil Kerja bulan Januari - Maret tahun 2021, Dokumentasi Penyampaian Hasil Kerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
LAKIP 2020, Rencana Kerja Tahun 2021, Rencana Kerja Strategis Tahun 2020 - 2024
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021, SK Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Nomor Registrasi BNT-12491/174/357/2018
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
LAKIP 2020, Rencana Kerja Tahun 2021, Rencana Kerja Strategis Tahun 2020 - 2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
D
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kejaksaan Negeri Flores Timur telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja utama pada Kejaksaan Negeri Flores Timur telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Flores Timur telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
SK Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Nomor Registrasi BNT-12491/174/357/2018
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SK Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Nomor Registrasi BNT-12491/174/357/2018
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi Banner Anti Gratifikasi, Dokumentasi Loker Khusus Tamu, Dokumentasi Portal Satu pintu untuk Tamu
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumen Jadwal Tugas Piket, Dokumentasi Unit Pengendalian (Petugas Piket), Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pencanangan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Dokumentasi Portal Untuk Tamu, Dokumentasi Alur Kerja PTSP, Dokumentasi meja Penerima Tamu, Dokumentasi Jalan masuk bagi Penyandang Disabilitas
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Dokumen Buku Laporan Aduan Masyarakat, Surat Perintah Nomor PRINT-38/N.3.16/Kph.3/03/2021, Dokumen Akta Pengawasan Melekat, K6,56M, KM67K, Dokumentasi Pemusnahan BB, Dokumentasi Inspeksi Pengawasan, Dokumentasi Pemeriksaan Kesehatan Rutin, Dokumentasi Protokol Kesehatan dan Dokumentasi Vaksinasi Covid-19
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi Alur Kerja PTSP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Buku Laporan Aduan Masyarakat, Dokumen SOP Laporan Pengaduan Masyarakat, Dokumentasi Laporan Aduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   Tidak ada pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1 (satu) pengaduan masyarakat yang sedang diproses pada bidang Intelijen, 2 (dua) pengaduan masyarakat pada bidang Tindak Pidana Khusus
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1 (dua) pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti pada bidang Intelijen
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Surat Perintah Nomor PRIN-39/N.3.16/Kph.3/03/2021 tentang tim Penanganan Laporan dan Perlindaungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum tanggal 23 Maret 2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Dokumentasi Banner Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam menerapkan Whistle Blowing System telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada unit kerja Kejaksaan negeri Flores Timur
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Surat Perintah Nomor PRINT-37/N.3.16/Kph.3/03/2021 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan tanggal 23 Maret 2021, Dokumentasi Focus Grup Discussion dengan Aparat Penegak Hukum
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumentasi Focus Grup Discussion dengan Aparat Penegak Hukum
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Surat Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Evaluasi Benturan Kepentingan tanggal 15 Maret 2021
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Peraturan Jaksa agung Republik Indonesia Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2013, SOP Pengelolaan Surat masuk tanggal 13 April 2021, Dokumentasi tampilan digital televisi pada unit pelayanan publik di PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Dokumentasi Maklumat Pelayanan Kejaksaan Negeri Flores Timur
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Peraturan Jaksa agung Republik Indonesia Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2013, SOP Pengelolaan Surat masuk tanggal 13 April 2021, Dokumentasi tampilan digital televisi pada unit pelayanan publik di PTSP, Dokumentasi Publikasi Jadwa Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Notulen Rapat Perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP PTSP tanggal 19 April 2021, Dokumentasi Rapat review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP secara berkala
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
D
Notulen dan Daftar Hadir Sosialisasi Pelatihan Pelayan Publik tanggal 18 Juni 2021, Dokumentasi Jaksa Masuk Sekolah, Dokumentasi Penerangan hukum Dokumentasi Pelayanan Publik, Dokumentasi Kegiatan jaksa Menyapa
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Akses pada media sosial Youtube, Twitter, Facebook, Instagram dan Website Kejaksaan Negeri Flores Timur
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
Belum terdapat sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi Toilet Bersih, Dokumentasi Ruang Tahap II dan Pemeriksaan Tersangka, Dokumentasi PTSP, Dokumentasi Ruang Pelayanan Publik, Dokumentasi P3K, Dokumentasi Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas, Dokumentasi Rumah Genset, Dokumentasi Pembangunan Gedung BB, Dokumentasi Aula, Dokumentasi Mushola, Dokumentasi Penanda Zona Merah, Dokumentasi Ruang tunggu, Dokumentasi Ruangan Vcon
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
D
Dokumentasi delivery BB dan Dokumentasi Tilang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dokumentasi Barcode Survey Kepuasan Masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat, Dokumentasi Kuisioner Survei Masyarakat Kejaksaan Negeri Flores Timur
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Flores Timur
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan