Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MANGGARAI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. SK Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai nomor : KEP-17/N.3.17/wbk/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Manggarai Tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Manggarai, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten di bidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Manggarai
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM Kejaksaan Negeri Manggarai tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Webside Kejari Manggarai dengan alamat : kejari-manggarai.kejaksaan.go.id, Facebook, IG dan Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dalam pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Manggarai dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
sebagian besar hasil monitoring telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
"pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Manggarai memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Manggarai,
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai : KEP-18/N.3.17/WBK/03/2021 tanggal 15 MARET 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
"beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Manggarai seperti : 1. Menanamkan nilai integritas, profesionalitas dan disiplin terhadap seluruh pegawai 2. Membersihkan area Kantor Kejaksaan untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 3. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Manggarai yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya."
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di reo terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Setiap bidang sudah memiliki SOP yang mengacu pada peta proses bisnis. SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Setiap unit atau Bidang sudah menerapkan seluruh SOP yang dibuat. Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Manggarai dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP telah dilakukan evaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP. SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Manggarai, diantaranya : a) SOP Penerimaan Surat Masuk di PTSP di Luar Jam Kerja b) SOP Penerimaan Surat Masuk di PTSP pada Jam Kerja c) SOP Penerimaan Tamu
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sudah memiliki sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi. Kejaksaan Negeri Manggarai memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tehknologi Informasi yang disebut dengan SIPEDE (Sistem Persuratan Dan Disposisi Elektronik) dan CMS (Case Management System) yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan melakukan inovasi. Kejaksan Negeri Manggarai telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI. Penggunaan aplikasi google docs sebagai alternatif untuk mengelola dokumen.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi. Kami menggunkan social media untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejari Manggarai telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik. Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Satker Kejari Manggarai sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses publik. Kami membentuk tim untuk mengelola media publikasi.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Satker Kejari Manggarai telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijak keterbukaan informasi publik dan telah ditindak lanjuti.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai beserta pejabat utama telah melakukan rapat untuk menetapkan pegawai sesuai dengan kebutuhan bidang berdasarkan dokumen peta jabatan dan analisis beban kerja.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejari Manggarai telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejari Manggarai telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Pola mutasi yang dilakukan kejari Manggarai mengikuti peraturan yang ada, selain itu juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejari Manggarai telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi berupa : 1. Pelatihan Sistem Persuratan Digital Elektronik 2. Inhouse Training
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Manggarai dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (Rekapitulasi SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Kejari Manggarai memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
masing-masing pegawai membuat indikator kinerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya anatara lain : 1. Dokumen SKP & DP3 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/ telah dilakukan untuk para pegawai di Kejari Manggarai. Selain memberikan hukuman untuk yang datang terlambat dan potong gaji, kejari manggarai memberikan penghargaan kepada karyawan yang mampu menerpaka aturan disiplin dengan baik.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran data sistem kepegawaian pada aplikasi SIMKARI yang diperbarui secara berkala berdasarkan informasi terupdate.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat langsung dalam proses manajemen kinerja, memberikan arahan, menetapkan target dan menentukan strategi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan Satker memimpin langsung rapat dan memberikan arahan tentang target kinerja, seluruh pegawai dan honorer menyaksikan Penandatanganan perjanjijan kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang diinput kedalam aplikasi E-Monev dan dibuat capaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaa mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja. Bahkan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil ( adanya Perjanjian Kinerja)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejari Manggarai telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Manggarai
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) berupa : 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen IKU 3. Dokumen Perjanian Kinerja 4. Aplikasi SMART (E-Monev)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun secara tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Kejari Manggarai telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejari Manggarai berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Manggarai, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1. CCTV Terintegrasi di area kantor yang mudah diakses oleh pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu umum, Ruang Khusus Penerimaan Tamu VIP, aplikasi buku tamu online, manajemen tamu dan Kotak Saran, hal ini merupakan upaya preventif yang dilakukan untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus yang mudah dipantau oleh pimpinan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejari Manggarai telah melakukan pengendalian gratifikasi yang telah diimplementasikan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejari Manggarai telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejari Manggarai telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejari Manggarai melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Manggarai telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Aplikasi untuk pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Setiap bulan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melaui aplikasi pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Manggarai telah menerapkan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Manggarai menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kejaksaan Negeri Manggarai telah melaukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ssecara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Kejari Manggarai telah melakukan tindak lanjut atas seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Manggarai telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Maggarai
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh bidang
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Manggarai dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Manggarai memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Manggarai telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Manggarai dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai menginstruksikan kepada seluruh pegawai, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-manggarai.go.id), sosial media (Instagram @kejarimanggarai, Facebook Kejaksaan Negeri Manggarai, Youtube Kejaksaan Negeri Manggarai. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui brosur dan banner yang tersedia di area Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pegawai yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi , yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Manggarai menggunkan aplikasi buku tamu online. Setiap tamu yang datang akan dilakukan pendataan dengan cara mengambil gambar kemudian mengisi data tamu kemudian mencetak informasi tamu.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Manggarai dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Manggarai
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan